Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Restorative justice, sebagai alternatif penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, menjadi relevan dalam konteks KDRT yang seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban. Sebagai metode yang informal, terdapat banyak tantangan dan kekurangan dalam praktik formalisasi Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi kritik terhadap formalisasi tersebut dengan harapan dapat terwujudnya sistem dan dasar hukum yang lebih jelas di kemudian hari. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk aparat penegak hukum, korban KDRT, serta dokumen resmi terkait penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyidikan KDRT oleh Polri di Polres Metro Bekasi Kota sudah sesuai prosedur yang berlaku. Namun, peraturan tersebut belum dapat mengakomodir dinamika dan komplesitas yang ada dalam kasus KDRT. penelitian ini juga menemukan tantangan dalam penerapan yang konsisten, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi anggota Polri. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara efektif. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi korban.

---

Restorative justice, as an alternative conflict resolution approach that focuses on victim recovery and offender accountability, becomes relevant in the context of domestic violence (DV), which often causes prolonged trauma for victims. As an informal method, there are many challenges and shortcomings in the practice of formalizing Restorative justice as an alternative for resolving domestic violence cases. Therefore, this research aims to critique this formalization with the hope of establishing a clearer legal system and foundation in the future. This research methodology uses a qualitative approach with in-depth interview techniques and participatory observation. Data were collected from various sources, including law enforcement officers, DV victims, and official documents related to the implementation of restorative justice. The research findings indicate that the application of restorative justice in the investigation of DV by the police at the Polres Metro Bekasi Kota aligns with the applicable procedures. However, these regulations have not yet fully accommodated the dynamics and complexities present in DV cases. This study also found challenges in consistent implementation, particularly related to resource limitations and training for police officers. The conclusion of this study underscores the importance of strengthening the capacity of law enforcement officers in effectively applying restorative justice principles. Furthermore, this research provides recommendations for the development of policies that support the implementation of restorative justice in handling DV cases, with the ultimate goal of improving the well-being and justice for victims."

"Tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tergolong tinggi. Upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan dengan menggunakan restorative justice, konsep tersebut juga dilakukan di lingkungan Peradilan Militer. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dinilai lebih baik diselesaikan melalui restorstive justice dari pada penggunaan pemidanaan, penyelesian menggunakan restorative justice dipandang mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun ditemukan beberapa kasus pelanggaran kesepakatan restorative justice, dimana pelaku kembali melakukan kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer, mengetahui penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Militer, mengetahui kedudukan pelanggaran kesepakatan restorative justice dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara KDRT. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer, setelah Ankum menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya Ankum menyerahkan perkara tersebut ke polisi militer, kemudian Polisi Militer melakukan penyidikan, setelah berkas lengkap berkas perkara diserahkan ke Oditur Militer, Oditur Militer melengkapi berkas dan melimpakan ke Papera, Papera menyerahkan perkara ke Pengadilan, Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara. Penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Militer dilakukan oleh Ankum dalam hal perkara tersebut merupakan delik aduan, dan adanya kesediaan para pihak untuk menyelesikan perkara melalui mediasi. Pelanggaran kesepakatan restorative justice pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pengulangan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan recidive, hal ini dikarenakan di Indonesia menganut recidive khusus. Hakim menilai bahwa apabila terjadi pelanggaran kesepakatan restorative justice berupa pengulangan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan pertimbangan untuk dijadikan dasar pemberat sanksi pidana di luar Undang-Undang.

---

The level of domestic violence in Indonesia is still relatively high. Efforts to resolve cases of domestic violence are also carried out using restorative justice, this concept is also carried out within the Military Court environment. Settlement of cases of domestic violence is seen as better resolved through restorative justice than the use of punishment, settlement using restorative justice is seen as being able to maintain the integrity of the household. However, several cases of violations of restorative justice agreements were found, where the perpetrators returned to violence. The purpose of this research is to find out the process of resolving cases of domestic violence in the Military Court, to know the position of repetition of domestic violence, to know the application of restorative justice in cases of domestic violence in the Military environment and the Judge's considerations in deciding cases. The author conducted research using normative juridical methods. The results of the study found that the settlement of domestic violence cases was in the Military Court, after Ankum received reports of domestic violence then Ankum handed over the case to the military police, then the Military Police conducted an investigation, after the complete case files were submitted to the Military Prosecutor, the Military Prosecutor completed the file and handed it over to Papera, Papera submitted the case to the Court, the Court examined and tried the case. The application of restorative justice in cases of domestic violence in the military is carried out by Ankum in the event that the case is a complaint offense, and there is a willingness of the parties to resolve the case through mediation. Violation of restorative justice agreements on domestic violence crimes in the form of repetition does not have the same status as recidive, this is because Indonesia adheres to special recidive. The judge considers that if there is a violation of the restorative justice agreement in the form of repetition of domestic violence it is used as a consideration to be used as a basis for weighting criminal sanctions outside the law."

"Pada hakikatnya negara menjamin perlindungan, pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang konsisten serta responsif pada kondisi maupun kebutuhan masyarakat. Dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subyek yang spesifiknya yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam satu lingkup rumah tangga. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (Sistem Peradilan Pidana). Dalam perkembangan hukum pidana dikenal Keadilan Restoratif yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan kekeadaan semula (restorasi). Tesis ini membahas tentang penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Pusat, bagaimana mekanisme penerapan restorative justice dalam menanganai perkara KDRT, serta mengetahui kendala penegak hukum khusunya penyidik dalam menyelesaiakan perkara KDRT terkait dengan penerapan restorative justice tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polres Metro Jakarta Pusat, dimana warga kota Jakarta berada dalam berbagai suku dan budaya serta etnis yang beragam. Hasil penelitian ini bahwa penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai restorative justice dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat oleh penyidik dilakukan mesikipun terdapat kendala hukum dalam penerapannya, hal ini dilakukan karena penyidik yang lebih mengedepankan keutuhan rumah tangga tersebut serta lebih memperhatikan faktor-faktor sosial dan psikologis anak dalam rumah tangga tersebut. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polres Metro Jakarta Pusat follow up atau tindak lanjut perlindungan hukum terhadap korban sebagai upaya pencegahan dengan cara mewajibkan kepada pelaku kekerasan untuk wajib lapor. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku serta keluarga dalam mencari solusi yang terbaik (win-win solution).

---

In principal, the country guarantees the protection of individual, family and community through the development of consistent and responsive law reform towards the conditions and needs of the community. In the law reform including criminal law, the values that exist in the community must be considered. Domestic Violence has its own characteristics in which the perpetrators and victims are within the same domestic sphere. Generally, the resolution of a criminal case employs the formal justice mechanisms (Criminal Justice System). In the development of criminal law, Restorative Justice which is restorationoriented justice is employed to restore a case into its normal state (restoration).

This thesis discusses the implementation of restorative justice as an attempt in adjudicating domestic violence. The purpose of this study is to investigate the handling of domestic violence in Central Jakarta Metro Police Resort, the mechanism of the implementation of restorative justice in domestic violence cases, and to find out the constraints that the investigating officers have in solving the cases of domestic violence associated with the implementation of restorative justice. This research uses descriptive qualitative method. The study was conducted at the Central Jakarta Metro Police Resort which in charge for residents coming from various cultures and ethnics living in the area.

The results of this study revealed that the application of penal mediation as an implementation of the values of restorative justice in the cases of domestic violence that occurred in the area of Central Jakarta Metro Police Resort conducted by the investigating officers is employed because the unity of the household is primarily put into attention by considering the social and psychological factors of children. Until the completion of this study, the Central Jakarta Metro Police Resort keeps on following up legal protection for victims as prevention by requiring the crime abuser to do compulsory report to the police office. Furthermore, with the abuse compliance on the Domestic Violence Law (UU PKDRT) as the base for the PPA Unit investigating officers at the Central Jakarta Metro Police Resort to make a policy to resolve domestic violence cases through mediation between parties both victims and perpetrators as well as families in finding the best solution (win-win solution)."

"Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan restoratif di Polres Metro Kota Depok menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran dan kekurangan Perpol No. 8 Tahun 2021 dalam mendukung implementasi keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif memberikan dampak positif dalam pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, meskipun terdapat kendala dalam hal koordinasi antar aparat penegak hukum dan pemahaman yang kurang merata tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Perpol No. 8 Tahun 2021, meskipun menjadi landasan awal, masih memiliki kekurangan dalam hal penerapan yang konkret dan substansial. Saran yang diajukan mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret mengenai keadilan restoratif, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan demikian, diharapkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT dapat lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

---

The handling of domestic violence cases through a restorative justice approach at the Depok City Metro Police is the main focus of this research. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of the restorative justice approach in resolving domestic violence cases and identify the obstacles faced in the process. In addition, this study also analyzes the role and shortcomings of Perpol No. 8 of 2021 in supporting the implementation of restorative justice. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and document studies. The results show that the restorative justice approach has a positive impact on victim recovery and offender rehabilitation, although there are obstacles in terms of coordination between law enforcement officials and uneven understanding of the principles of restorative justice. Perpol No. 8 of 2021, despite being the initial foundation, still has shortcomings in terms of concrete and substantial application. Suggestions include drafting clear and concrete laws and regulations regarding restorative justice, as well as increasing the competence of human resources through training and certification. Thus, it is hoped that the application of restorative justice in handling domestic violence cases can be more effective and sustainable in the future."

"Penelitian ini mengkaji perspektif dosen dan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh publik figur dan masyarakat biasa, serta penggunaan restorative justice dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei kuesioner terhadap 97 responden yang dipilih secara accidental sampling. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memahami persepsi dan perbedaan pandangan terhadap KDRT dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dosen maupun mahasiswa menganggap KDRT sebagai tindakan serius, dengan kasus KDRT oleh publik figur dianggap lebih serius karena dampaknya terhadap citra publik. Kedua kelompok sepakat bahwa pelaku harus menanggung tanggung jawab penuh dan menerima hukuman yang tepat serta berat, dengan dosen lebih mendukung penerapan sanksi yang lebih berat dibandingkan mahasiswa. Kedua kelompok sangat mendukung hukuman maksimal bagi pelaku KDRT untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Mayoritas dosen lebih mendukung penggunaan hukum konvensional, menunjukkan keyakinan pada efektivitas sistem hukum tradisional, sementara mahasiswa menunjukkan preferensi lebih tinggi terhadap restorative justice yang berfokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku. Kedua kelompok mendukung pendekatan yang seimbang antara hukum konvensional dan restorative justice, mencerminkan keinginan untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif dalam menangani KDRT. Tidak ada perbedaan signifikan dalam perspektif dosen dan mahasiswa terhadap seriusitas, tanggung jawab, hukuman, dan sanksi yang tepat pada suami pelaku KDRT, baik untuk publik figur maupun masyarakat biasa. Selain itu, tidak ada perbedaan signifikan dalam pandangan mereka mengenai penggunaan hukum konvensional dan restorative justice, dengan kedua kelompok melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut secara seimbang.

---

This study examines the perspectives of lecturers and students at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Universitas Indonesia, on domestic violence (KDRT) committed by public figures and ordinary individuals, as well as the use of restorative justice in handling KDRT cases. This quantitative study used a survey questionnaire administered to 97 respondents selected through accidental sampling. Data were analyzed using descriptive statistics to understand the perceptions and differing views on KDRT and restorative justice. The results show that both lecturers and students consider KDRT a serious offense, with KDRT cases involving public figures seen as more serious due to their impact on public image. Both groups agree that perpetrators must bear full responsibility and receive appropriate and severe punishment, with lecturers more supportive of harsher sanctions compared to students. Both groups strongly support maximum punishment for KDRT perpetrators to provide a deterrent effect and ensure justice for victims. Most lecturers favor conventional law, reflecting confidence in the effectiveness of the traditional legal system, while students show a slightly higher preference for restorative justice, which focuses on restoring relationships and rehabilitating the perpetrator. Both groups support a balanced approach between conventional law and restorative justice, indicating a desire for a more humane and comprehensive approach to handling KDRT. There is no significant difference in the perspectives of lecturers and students on the seriousness, responsibility, punishment, and appropriate sanctions for husbands committing KDRT, whether they are public figures or ordinary individuals. Additionally, there is no significant difference in their views on the use of conventional law and restorative justice, with both groups seeing the strengths and weaknesses of both approaches equally."

"Restorative justice merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Penerapan restorative justice berprinsip pada pemulihan korban dan menekankan pada proses yang adil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak lagi menawarkan segala bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan tanpa melibatkan adanya proses pengadilan, dikarenakan anggapan bahwa proses restorative justice tidak dapat dikontrol dan penuh dengan dilema. Praktik restorative justice yang ideal, yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan korban memungkinkan timbulnya perasaan memaafkan oleh korban kepada pelaku sebagai tanggapan dari penjelasan mengenai perilaku pelaku, ungkapan penyesalan dan penebusan kesalahan yang diberikan oleh pelaku. Pemaafaan memungkinkan korban melepaskan ketakutannya akan peristiwa masa lalu dan ketakutan akan pelaku. Penghapusan restorative justice menyebabkan munculnya pandangan pro dan kontra, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan temuan yang menguatkan argumen penerapan restorative justice dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode population-based survey experiments. Penelitian eksperimen dilakukan dengan membagi partisipan (n=188) kedalam empat kelompok eksperimen, dimana setiap kelompok akan diberikan stimulus berupa cerita singkat (vignette) mengenai penerapan restorative justice pada kasus kekerasan seksual dan dilihat nilai pemaafannya dengan menggunakan alat ukur TRIM-18. Hasil pengujian One-way F-test ANOVA menunjukkan nilai F= 1,163, p= 0,325 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap nilai pemaafan korban kekerasan seksual.

---

Restorative justice is an alternative approach in resolving conflicts outside of court involving conflicting parties. Application restorative justice principled on the recovery of victims and emphasizes a fair process. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, no longer offers any form of conflict resolution that is carried out without involving a court process, due to the assumption that the process restorative justice uncontrollable and full of dilemmas. The ideal practice of restorative justice that prioritizes the interests and needs of the victim enables feelings of forgiveness by the victim towards the perpetrator in response to explanations regarding the perpetrator's behavior, expressions of regret and redemption of mistakes given by the perpetrator. Forgiveness allows the victim to let go of their fears about past events and their fear of the perpetrator. Removal restorative justice causes the emergence of pro and con views, so this research aims to provide findings that strengthen the implementation argument restorative justice in previous studies. This research uses population-based survey experiments. Experimental research was carried out by dividing participants (n=188) into four experimental groups, where each group would be given a stimulus in the form of a short story (vignette) about the process of restorative justice in cases of sexual violence and seen the value of forgiveness using TRIM-18. Test result of One-way F-test ANOVA shows the value of F= 1.163, p= 0.325 (p > 0.05). This shows that implementation of restorative justice did not provide a significant difference to the forgiveness value of victims of sexual violence."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, jumlah kasus tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang ditangani Penyidik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan; 2 Bentuk penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dilakukan melalui mekanisme beberapa tahapan sehingga tindakan tersebut benar-benar merupakan upaya penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip restorative justice. Penerapan prinsip tersebut merupakan suatu terobosan dalam penegakan hukum, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dan secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja penyidik; 3 Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dalam penerapan prinsip restorative jsutice terhadap tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, diantaranya: adanya tuntutan dari pihak korban yang dinilai terlalu besar, sehingga pelaku keberatan untuk mengabulkannya; waktu yang diperlukan untuk penerapan restorative justice sangat singkat yakni hanya 2 bulan setelah penahanan, dan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan residivis tindak pidana lain. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tersebut, maka disarankan: 1 Diperlukan suatu norma atau kaidah dalam menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, sehingga penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku; 2 Meskipun salah satu hasil dari penerapan prinsip restorative justice adalah kerugian dan penderitaan korban telah dipulihkan, namun terhadap pelaku harusnya tetap diberikan sanksi meskipun sanksi tersebut ringan, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku; 3 Agar dalam penerapan prinsip restorative justice, para penyidik mempunyai standar operasional yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice.

---

This thesis discusses the results of research on the implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Utara. This research conducted done by observation, interview and documentation method. The results showed 1 Based on data from Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, the number of fraud and embezzlement cases handled by Satreskrim Investigator from 2015 until 2017 tend to increase 2 The application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal fraud and embezzlement cases by Satreskrim investigator of Polres Metro Jakarta Utara is done through several stages mechanism so that the action is really a law enforcement effort by promoting the principle of restorative justice.

Implementation of the principle is a breakthrough in law enforcement, so as to accelerate the settlement of cases, the costs incurred relatively cheaper and indirectly impact on improving the performance of investigators 3 There are several factors that become obstacles of Satreskrim Investigator of Polres Metro Jakarta Utara in applying restorative jsutice principle to criminal acts of Fraud and Embezzlement, such as the existence of demands from the victim party that is considered too big, so that the objector object to grant it the time required for restorative justice implementation is very short ie only 2 months after the detention, and the perpetrators of fraud and embezzlement are other criminal suspects.

Based on the findings of the research, it is suggested 1 There is a need for norms or rules in ensuring the similarity of Police investigators 39 actions in applying the concept of restorative justice in criminal law enforcement so that the settlement of cases with the principle of restorative justice is not stamped illegally or deviates from applicable procedural law 2 Although one result of applying the principle of restorative justice is the loss and suffering of the victim has been restored, but the perpetrators should still be given sanctions even if the sanction is light, which aims to provide a deterrent effect for the offender 3 In order to apply the principle of restorative justice, the investigators have operational standards that will be used as guidance in the settlement of cases with the principle of restorative justice."

"Penelitian ini menelaah tentang bagaimana konsep Keadilan Restoratif seharusnya dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Masih dimaknainya konsep Keadilan Restoratif sekedar sebagai penghentian perkara serta adanya pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum yang menilai bahwasanya mekanisme Keadilan Restoratif yang membuka ruang dialog antara korban dan pelaku secara langsung atau Victim-offender Mediation sebagai satu-satunya mekanisme untuk mencapai Keadilan Restoratif seringkali menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya konsep Keadilan Restoratif secara tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Disamping itu, adanya ketimpangan relasi kuasa yang nyata dan potensi terjadinya reviktimisasi terhadap korban sedianya juga menjadi faktor lain yang menjadi penghambat keberhasilan penerapan konsep Keadilan Restoratif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian diantaranya: Pertama, mengenai bagaimana konsep Keadilan Restoratif dimaknai dalam penanganan suatu perkara pidana. Kedua, bagaimana seyogyanya konsep Keadilan Restoratif harus dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiga, bagaimana pengimplementasion konsep Keadilan Restoratif pada penanganan kasus kekerasan seksual oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia melalui putusan serta kasus aktual yang ditangani. Guna memperluas khazanah pengetahuan, penelitian ini juga akan turut melakukan analisis terhadap penerapan konsep Keadilan Restoratif di beberapa negara seperti Kanada, Victoria, Belgia dan Selandia Baru. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prinsip Keadilan Restoratif sedianya masih dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan beberapa catatan sebagai berikut: Pertama, harus dipahaminya Keadilan Restoratif tidak hanya sebatas sebagai mekanisme penghentian perkara; Kedua, Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal) bukanlah satu-satunya mekanisme Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual dan tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap penanganan kasus kekerasan seksual mengingat pada faktanya setiap korban kekerasan seksual memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda; dan Ketiga, fasilitator Keadilan Restoratif yang menangani kasus kekerasan seksual harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan mumpuni terutama berkaitan dengan dinamika kontrol dalam kekerasan seksual.

---

This research examines how the concept of Restorative Justice should be interpreted in addressing cases of sexual violence. The prevailing interpretation of Restorative Justice merely as case termination, coupled with the understanding by Law Enforcement Authorities that the Restorative Justice mechanism, which facilitates direct dialogue between victims and offender or also known as Victim-offender Mediation, is often seen as the sole mechanism to achieve Restorative Justice frequently acts as a barrier to the accurate implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases. Additionally, the existence of power imbalances and the potential for revictimization of the victims are other factors that hinder the success of implementing the Restorative Justice concept. By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, how the concept of Restorative Justice is interpreted in handling criminal cases. Second, how the concept of Restorative Justice should ideally be interpreted in handling sexual violence cases. Third, how the implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases by Law Enforcement Authorities in Indonesia is carried out through decisions and actual cases handled. To expand the knowledge base, this research also analyzes the application of Restorative Justice concept in several countries such as Canada, Victoria, Belgium, and New Zealand. The results of this research show that Restorative Justice principles should still be applicable in handling sexual violence cases, with the following considerations: First, it is essential to understand that Restorative Justice is not merely a mechanism for case termination; second, Victim-offender Mediation is not the only Restorative Justice mechanism that can be applied in sexual violence cases, and it may not always be the right choice given the fact that every victim of sexual violence has different psychological conditions; and third, a Restorative Justice facilitator in handling sexual violence cases must be equipped with comprehensive knowledge and proficiency, especially regarding the dynamics of control in sexual violence."

"One critique, among others, delivered to the existing criminal justice system is that its decision rarely solves problem. There's always a case that the justice's decision whether to acquit or to punish the suspect be refused by related parties. At this point, a new idea of restorative justice, a model of justice which emphasizes healing for all related parties, is then introduced.The writer proposes to combine the idea of restorative justice with another idea of diversion especially when the involved suspect is children."

"Restorative justice dewasa ini telah diadopsi menjadi suatu bentuk baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia oleh aparat penegak hukum. Secara khusus, metode ini telah diadopsi oleh kepolisian dan kejaksaan selama beberapa tahun terakhir. Pelaksanaan restorative justice ini telah dilandasi oleh payung hukum di masing-masing institusi namun payung hukum tersebut justru menimbulkan kesenjangan di lapangan ketika restorative justice diimplementasikan. Kesenjangan ini dapat diatasi ketika restorative justice dioptimalkan di tingkat kepolisian sehingga implementasi restorative justice antara kepolisian dan kejaksaan menjadi lebih seirama. Maka, penelitian ini dilaksanakan untuk: (1) mengetahui faktor non-penal yang membuat kepolisian tidak optimal dalam menerapkan restorative justice; dan (2) mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki restorative justice di lingkungan Polri dari perspektif faktor non-penal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan berpedoman pada empat teori yang terdiri dari: (1) Sistem Peradilan Pidana; (2) Crime Control Model dan Due Process Model; (3) Sosiologi Hukum; dan (4) Restorative Justice. Adapun tahapan dalam analisis ini terdiri dari: (1) pengolahan dan persiapan data untuk dianalisis; (2) pembacaan data secara keseluruhan; (3) analisis detail terhadap data yang telah dikumpulkan; (4) mendeskripsikan tatanan, kategori, dan tema yang hendak dianalisis terhadap data yang telah dikumpulkan; (5) menyajikan deskripsi dan tema dalam narasi atau laporan naratif; dan (6) interpretasi atau pemaknaan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tiga faktor non-penal dapat mempengaruhi implementasi restorative justice yang optimal di tingkat penyelidikan-penyidikan yaitu faktor psikologis, faktor ekonomis, dan faktor administratif; dan (2) implementasi restorative justice di lingkungan kepolisian ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan melalui inisiatif berupa pendampingan atau edukasi untuk faktor psikologis, mekanisme pengawasan untuk faktor ekonomis, dan fasilitasi keluarga untuk faktor administratif

---

Restorative justice has recently been adopted into a new form of law enforcement in Indonesia. Specifically, the method has been adopted by the police and the prosecutors within the last several years. The implementation of restorative justice has been based on the legal protection of each institution but, unfortunately, the legal protection has instead triggered the discrepancy in the field as the restorative justice is implemented. The discrepancy may thus be solved when the restorative justice is optimized in the police; thereby, the implementation of restorative justice between the police and the prosecutors can be more harmonious.

Hence, the study is conducted in order to: (1) identify the non-penal factors that have caused the police not optimally implement the restorative justice; and (2) identify the efforts that can be done in order to improve the restorative justice implementation in the jurisdiction of Indonesian National Police from the perspective of non-penal factors. The approach that has been adopted in the study is the qualitative approach and the data for the study have been collected through interview and literature study. All of the data that have been collected are then analyzed with reference to the four theories as follow: (1) Criminal Justice System; (2) Crime Control Model and Due Process Model; (3) Sociology of Law; and (4) Restorative Justice. Then, the stages in the data analysis consist of: (1) data processing and preparation for analysis; (2) data reading in overall; (3) detailed analysis toward the data that have been collected; (4) setting, category and theme description for the analysis toward the data that have been collected; (5) theme and description presentation in the form of narrative or narrative report; and (6) data interpretation.

The results of the study show that: (1) three non-penal factors, namely the psychological factor, the economic factor and the administrative factor, may influence the optimal restorative justice implementation; and (2) the restorative justice implementation in the police department can be improved by using mentoring or education for the psychological factors, monitoring mechanism for the economic factors and family facilitation for the administrative factors."