Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Berdasarkan hasil survei akreditasi, dari 17 RSUD Kelas D di provinsi DKI Jakarta, 16 RSUD terakreditasi Paripurna dan satu RSUD terakreditasi Utama. Walapun telah trakreditasi, masih ditemukan banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memahami lima elemen penilaian yang menjadi isu pasca survei akreditasi, persiapan, kendala, dan strategi penyelesaian yang dilakukan oleh RSUD. Metode penelitian: Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dengan telaah dokumen akreditasi untuk lima elemen penilaian yang menjadi isu dan lebih lanjut akan dilakukan wawancara terhadap pihak RSUD, Dinas Kesehatan, dan Surveior. Hasil dan Pembahasan: Lima elemen penilaian yang menjadi isu tersebut adalah MFK 5d, KPS 9b , PPI 6b, PMKP 4e dan AKP 5.2e. Untuk memenuhi elemen penilaian tersebut, RSUD telah menyiapkan dokumen, SDM, dan sarana dan prasarana. Kendala yang dihadapi yaitu pemahaman RSUD, perbedaan pemahaman antar surveior, kurangnya pemenuhan fasilitas yang dipersyaratkan, pola pikir pegawai yang kurang tepat, dan kurang efektifnya penyelenggaraan pelatiahan. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman, melakukan pelatihan yang efektif, dan menyediakan sarana dan prasarana berdasaikan standar akreditasi. Kesimpulan: RSUD Kelas D telah menyiapkan diri untuk memenuhi standar akreditasi, namun belum sepenuhnya optimal, perlu adanya identifikasi masalah yang menghambat dan  strategi penyelesaian masalah yang tepat.

---

Background: Based on the results of the accreditation survey, of the 17 Class D general hospital in DKI Jakarta province, 16 hospitals have Plenary Accreditation and one RSUD has Main Accreditation. Even though it has been accredited, there are still many recommendations that must be followed up. 

Objectives: This research aims to understand the five elements of assessment that are issues after the accreditation survey, preparation, obstacles and resolution strategies carried out by hospitals.

Method: Qualitative research with a case study design by reviewing accreditation documents for the five assessment elements that are issues and further interviews will be conducted with the Regional Hospital, Health Service and Surveyors. 

Results and Discussion: The five assessment elements that are the issue are MFK 5d, KPS 9b, PPI 6b, PMKP 4e and AKP 5.2e. To fulfill these assessment elements, RSUD has prepared documents, human resources, and facilities and infrastructure. The obstacles faced were the understanding of hospitals, differences in understanding between surveyors, lack of fulfillment of required facilities, inappropriate mindset of employees, and lack of effectiveness in organizing training. The strategy undertaken is to increase understanding, conduct effective training, and provide facilities and infrastructure based on accreditation standards. 

Conclusion: Class D Regional Hospital has prepared itself to meet accreditation standards, but is not yet fully optimal, it is necessary to identify problems that are hampering it and appropriate problem solving strategies."

"Kinerja sualu organisasi dapat dinilai dengan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditentukan melalui pendekatan struktur/input, prosra, dan output. Penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja kualitas layanan terhadap 15 RSUD Kelas D PEMDA DKI Jakarta tahun 2016 yang meliputi aspek input; jumlah SDM, anggaran, sarana prasarana, dan standar prosedur yang ada, aspek proses ; tingkat efisiensi dan pelaksanaan standar prosedur, dan aspek output: rasio pendapatan terhadap biaya operasional, BOR, dan kepuasan pasien. Melode paielitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif terhadap 6 informan. Data primer iambil meialui wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diambil dari laporan Dinkes DKI Jakarta dan monev Bappeda. Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah SDM masih belum mencukupi lerutama jumlah apoteker dan lenaga non-kesehatan. Sarana prasarana juga belum sepenuhnya lerpenuhi. Metode berupa standar pisedur sudah disediakan dan pelaksanaarmya sudah dilakukan, terutama dikarenakan sedang dilakukan proses akreditasi RS oleh KARS. Tingkat efisiensi anggaran masih belum tercapai di seluruh rumah sakit. Pada aspek output berupa rasio pendapatan terhadap biaya operasional dan BOR masih kurang baik sedangkan kepuasan pasien terhadap seluruh rumah sakit sudah baik.

---

The performance of an organization can be assessed by evaluating the predetermined perfbrmarice indicators through structural approaches/inputs, processes, and outputs. This research is to measure service quality performance to 15 local government DKI Jakarta class D hospitals in 2016 covering input aspect: number of human resources, budget, infrastructure and standard process. process aspect: efficiency level and standard procedure implementation, and output aspect: The ratio of income to operating costs, BOR and patient satisfaction. The research method used is quantitative and qualitative to. Primary data was taken through in-depth interviews using questionnaires to 6 informants, while secondary data were taken from Dinkes DKIJakarta and Bappeda monev reports. This study shows that the number of human resources is still not sufficient, especially the number of pharmacists and non-health workers. Facilities have not been fully met. The method of standard procedure has been provided and the implementation has been done, mainly due to the process of accreditation of hospitals by KARS. 'Ihe level ofbudget efficiency has not been achieved in all hospitals. In the output aspect of the ratio of income to operational costs and BOR is still not good while patient satisfaction to all hospitals is good. "

"Kebutuhan yang tinggi terhadap penambahan jumlah tempat tidur rawat inap di DKI Jakarta disamping adanya kebutuhan untuk mendekatkan layanan kesehatan pada masyarakat mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhirnya memilih alternatif solusi berupa pengubahan puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit umum kelas D dengan menerbitkan SK Gubernur Nomor 1024 Tahun 2014. Dalam perjalanannya Pemprov DKI lebih memilih untuk membangun langsung rumah sakit di lahan baru karena menganggap pengubahan puskesmas kurang cocok untuk dilanjutkan. Ini mengindikasikan bahwa perumusan program ini tidak terlepas dari adanya bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI Jakarta dalam pembuatan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep bounded rationality sebagai teori utama untuk menganalisis bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bounded rationality Ahok didominasi dan Pemprov DKI Jakarta oleh ketidaklengkapan pengetahuan akibat incomplete information scarcity of time dalam pembuatan keputusan serta ketidaktepatan dalam membuat prediksi mengenai hal hal dan konsekuensi yang terkait pemilihan alternatif solusi.

---

High necessity in increasing the number of inpatient bed in the hospitals in DKI Jakarta instead of the need of bringing the health service nearer to the citizens pushed the government of DKI Jakarta Province looked for Solution to solve the problem as soon as possible. The government of DKI Jakarta Province finally decided to change Puskesmas Kecamatan into D Class Public Hospital by publishing SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1024 Tahun 2014 as the alternative solution. During the execution the government of DKI Jakarta Province chose to build hospital in the new area because they thought that the modification of Puskesmas Kecamatan was not compatible to be continued. This thought indicated that the formulation of the program was not free from the presence Ahok rsquo s bounded rationality as the decision maker.

This research aim to analyze Ahok rsquo s bounded rationality to make that decision. This research uses bounded rationality concepts as the main theory to analyze Ahok's bounded rationality. Researcher used qualitative approach by committing in depth interview to some chosen informants. The data gotten were primary data from in depth interviews and secondary data from mass media and other documents.

The result of this research shows that Ahok's bounded rationality was predominated by incomplete knowledge as the cause of incomplete information scarcity of time in decision making and inaccuracy in prediction making about things and consequences related to the alternative solution selection Keywords Bounded Rationality Decision Making Puskesmas D Class Hospital."

"ABSTRAKAkreditasi Puskesmas dan ISO Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah alatuntuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan haji di puskesmas. Kenyataannyabelum diketahui tingkat kepuasan pasien jemaah haji berdasarkan status akreditasidan ISO Pemeriksaan Kesehatan Haji puskesmas di Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif denganrancangan cross sectional. Sampel diambil dengan Estimasi Proporsi SampelAcak Stratifikasi 154 pasien jemaah haji pada 4 kategori puskesmas.Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan ujianova dan dilengkapi dengan analisis diagram kartesius.Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan rata-rata kepuasan pasienjemaah haji diantara keempat kategori puskesmas (p=0.0005) dimana rata-ratakepuasan tertinggi adalah puskesmas terakreditasi, selanjutnya puskesmastersertifikasi ISO Pemeriksaan Kesehatan Haji, puskesmas terakreditasi dantersertifikasi ISO Pemeriksaan Kesehatan Haji dan puskesmas belum terakreditasidan belum tersertifikasi ISO Pemeriksaaan Kesehatan Haji. Perlu adanyaakreditasi pada semua puskesmas dan bagi puskesmas yang telah terakreditasiterus meningkatkan perbaikan pada aspek pelayanan di kuadran A.

---

ABSTRACTAccreditation of Primary Health Center and ISO Hajj Health Examinationare tools to improve Hajj health service quality. The reality is not yet known thelevel of patient satisfaction of pilgrims based on accreditation and ISO HajjHealth Examination primary health center in DKI Jakarta Province.This research used quantitative research method with cross sectionaldesign. Samples were taken by Random Sample Stratification ProportionEstimated of 154 hajj pilgrims in four categories of primary health center. Datacollection used questionnaire. Data was analyzed by ANOVA test and completedwith Cartesian diagram analysis.The result of the research showed that there was a difference of average ofsatisfaction in patient pilgrims among the four categories of health centers (p =0.0005) in which the highest average of satisfaction was the health centeraccredited, then health center certified ISO Hajj Medical Examination , healthcenter accredited and certified ISO Medical Examination Hajj and health centershave not been accredited and has not been certified ISO Hajj Health Examination.The need for accreditation at all primary health centers and accredited primaryhealth centers keep continous improvement the service aspect in quadrant A."

"Skripsi ini membahas mengenai perubahan Puskesmas Kecamatan menjadi RSU Kelas D yang selanjutnya disebut RSUK, penerapan PPK BLUD pada RSUK dan implikasinya pada pelaporan keuangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelayanan antara Puskesmas Kecamatan dengan RSUK pada beberapa jenis pelayanan medis. RSUK telah cukup memadai untuk beroperasi sebagai RSU Kelas D dan telah ditetapkan sebagai PPK BLUD. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti penerapan PPK BLUD pada RSUK yang berimplikasi pada pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam pengakuan pendapatan dan penyajian nilai aset tetap Puskesmas Kecamatan yang digunakan RSUK.

---

This study discusses changes of Puskesmas Kecamatan becomes RSU Class D hereinafter referred to RSUK, practice of PPK BLUD in RSUK and its implication to financial reporting of Dinas Kesehatan Jakarta Local Government. This research is a qualitative research by descriptive design. The results of the research shows that the differences between Puskesmas Kecamatan with RSUK in some types of medical services. RSUK be sufficient to operate as RSU Class D and has been designated as PPK BLUD. However, there are still problems to face, such as the implementation of PPK BLUD on RSUK which have implications to financial reporting of Dinas Kesehatan Jakarta Local Government that has revenue recognition and presentation of fixed assets value of Puskesmas Kecamatan which used by RSUK."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"Rumah sakit sebagai institusi penyedia jasa pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Rumah Sakit wajib untuk melakukan akreditasi secara berkala, minimal tiga tahun sekali. Perkembangan terkini untuk standar akreditasi rumah sakit di Indonesia disempurnakan dengan mengacu pada versi 2012 yang berfokus pada pasien. Rumah Sakit 'X' merupakan rumah sakit kelas C yang sebelumnya telah terakreditasi lima pelayanan dasar pada penilaian akreditasi versi 2007 yang dilaksanakan pada tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalahmenganalisis kesenjangan antara standar pelayanan yang ada dan diaplikasikan di Rumah Sakit 'X' dengan elemen penilaian yang tercakup dalam tiga Bab Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional versi 2012. Hasil penelitian mendapatkan bahwa standar pelayanan menurut Hak Pasien dan Keluarga serta Pendidikan Pasien dan Kelurga masih belum sesuai, kebijakan dan dokumen yang belum ada secara resmi. Standar pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) pun masih belum sesuai, karena belum berkesinambungannya fungsi komite serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Pengorganisasian tim Akreditasi telah berjalan cukup optimal, walaupun kuantitas anggota tim yang terbatas. Disarankan agar pemenuhan dokumen dan kebijakan dikoordinasikan secepatnya, dan disosialisasikan segera setelah kebijakan dan dokumen tersebut disetujui, agar dapat diadaptasi dan diaplikasikan. Pendampingan dan evaluasi secara berkala oleh manajemen tetap diperlukan untuk dapat mencapai target kelulusan akreditasi yang diharapkan rumah sakit.

---

Hospitals as a health care provider in the individuals plenary are required to provide a good quality services in accordance with established standards. In an effort to improve the service quality, hospital accreditation required to perform on a regular basis, at least every 3 (three) years. Recent developments for hospital accreditation standards in Indonesia improved by referring to the 2012 version that focuses on the patient. 'X' Hospital is a grade C Hospital who have previously accredited to the 2007 version of the accreditation assessment which conducted in 2012. The purpose of this study is to analyze the gap between the existing standards that applied in 'X' Hospital with the elements covered in 3 (three) chapters of Hospital Accreditation Standard (2012 version). The research used qualitative approach, was carried out through in-depth interviews and review of secondary documents. This research found that the standard of service according to Patient and Family Rights as well as in Patient and Family Education, are still not appropriate, due to the policies and documents that did not exist officially. The standard of Prevention and Control of Infection (PCI) is still not appropriate, because there is discontinuity function of the committee and unmet infrastructure that supports the Prevention and Control of Infection program. The organizing team of Accreditation has been running quite optimal, although the team members in a limited quantity. The fulfillment of the document and policy have to be coordinated and disseminated as soon as the policy and the document is approved, so can be well adapted and applied by the staff. Mentoring and periodic evaluation by hospital management are still needed in order to achieve the expected target of hospital accreditation."

"Rumah sakit wajib melakukan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang berkesinambungan. Masing-masing rumah sakit baik dari rumah sakit publik ataupun privat berbeda dalam pengelolaan peningkatan mutu rumah sakit yang berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran dampak akreditasi terhadap mutu rumah sakit dan peningkatan mutu berkesinambungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik dan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian RSIA Kartini dan RS Budi Kemuliaan dengan uji statistik tidak ada perbedaan rata-rata indikator mutu sebelum dan sesudah akreditasi. Hasil wawancara ketiga rumah sakit bahwa akreditasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Berdasarkan dari analisis grafik nilai rata-rata indikator mutu menunjukan RSIA Kartini mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan penurunan setelah akreditasi. Sedangkan RS Budi Kemuliaan mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan mengalami stagnasi bahkan penurunan setelah akreditasi. Secara keseluruhan akreditasi rumah sakit memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan, biaya dan manusia.

---

Hospitals are obliged to hospitals accreditation to improve the quality of continuous hospital services. Each hospital from public or private hospitals differs in the management of continuous quality improvement of hospitals. The purpose of this research is to get an overview of the impact of accreditation on hospital quality and continuous quality improvement. This research is quantitative and qualitative research. Quantitative research using statistical tests and qualitative research with in-depth interviews and focus group discussions. The results of Kartini Mother and Children Hospital, Budi Kemuliaan Hospital with statistical tests showed no difference in average quality indicators before and after accreditation. The results of the interviews of the three hospitals that accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. Based on the analysis of the average value of quality indicators, Kartini Mother and Children Hospital improved before accreditation and decreased after accreditation. While Budi Kemuliaan Hospital experienced an increase before accreditation and stagnated even decreased after accreditation. Overall hospital accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. However, this is influenced by several factors such as leadership, cost and human beings."

"ABSTRAKNama : Edison SahputaProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Penerapan Praktik Cuci Tangan Perawat diRuang Rawat Inap RSUD Kemayoran Jakarta SebagaiSalah Satu Syarat Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2017Akreditasi rumah sakit adalah untuk keselamatan pasien dengan menilai praktikcuci tangan pada kelompok kerja Pencegahan Pegendalian Infeksi PPI versiKARS 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat praktik cuci tangan yangdilakukan perawat di ruang rawat inap RSUD Kemayoran sehari-hari yangmerupakan salah satu syarat akreditasi rumah sakit. Metode yang dilakukan adalahpenelitian kuantitatif-kualitatif mixed method . Desain penelitian kuantitatifsecara cross sectional dan data kualitatif diperoleh dengan pengamatan langsungdan wawancara mendalam. Hasil praktik cuci tangan perawat sebesar 58,3 .Variabel usia, ruang kerja, pengingat di tempat kerja, media belajar, ketersediaansarung tangan, telusur kars dan sikap ada hubungan Praktik cuci tangan, p Value

---

ABSTRACTName Edison SahputaStudy Program Hospital Administration StudyTitle Analysis of Implementation of Nurse Hand WashingPractices at Inpatient Room of RSUD KemayoranJakarta As One of the Accreditation Terms of Hospitalin 2017Hospital accreditation is for patient safety by assessing handwashing practices inworking group of Infection Prevention and Control IPC version 2012. Thepurpose of this research is to see the practice of handwashing done by nurses inKemayoran Hospital ward everyday which is one of the requirements of hospitalaccreditation. The method used is quantitative qualitative research mixedmethod . Quantitative research design is cross sectional and qualitative data isobtained by direct observation and in depth interview. The result of nurse handwashing practice was 58,3 . Age variables, workspace, workplace reminders,learning media, availability of gloves, search kars and relationship attitudesHandwashing Practice, p Value "

"ABSTRAKAkreditasi rumah sakit adalah pengakuan pemerintah kepada rumah sakit yang telahmemenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi rumah sakit di Indonesiadilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Di RSUDharma Yadnya sudah melaksanakan akreditasi 4 standar : Pencegahan danPengendalian Infeksi, Kualifikasi dan Pendidikan Staf, Hak Pasien dan Keluarga danSasaran Keselamatan Pasien. Pada standar PPI paling banyak meninggalkanPerencanaan Perbaikan Strategis PPS yaitu sebanyak 23 item dari 11 elemen penilaiandibandingkan dengan tiga standar lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalahuntuk diketahui proses pelaksanaan perbaikan 23 item dan hambatan yang ditemukan.Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan datawawancara mendalan dan telaah dokumen, dengan 4 orang partisipan. Hasil penelitianini menunjukkan pada re-survey pertama tahun 2016 terselesaikan 5 elemen penilaian,re-survey kedua tahun 2017 terselesaikan 16 elemen penilaian dan menyisakan 2elemen penilaian yang belum tercapai yaitu pada pemenuhan sarana ruang isolasidengan ruangan bertekanan negatif dan filtrasi HEPA. Dengan kendala harga alat danpemeliharaan yang mahal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk membangunbangunan rumah sakit yang baru apalagi untuk keperluan investasi, harusmemperhatikan arsitektur rumah sakit yang ditentukan oleh standar akreditasi rumahsakit.

---

ABSTRACTHospital accreditation is the government 39 s recognition to hospitals that have met theestablished standards. Hospital accreditation in Indonesia is conducted to assess hospitalcompliance with accreditation standards. Dharma Yadnya Hospital have implemented 4accreditation standard Infection Prevention and Control, Qualification and StaffEducation, Patient and Family Rights and International Patient Safety Goals. At mostinfection prevention and control standards leave strategic improvement planning asmany as 23 items from 11 assessment elements compared with three other standards.The purpose of this research is to know the implementation process to improve 23assessment element and obstacles found. The method of this research is qualitativeresearch, using deep interview and document review technique, with 4 participants. Theresult of this study showed that in the first re survey of 2016 completed 5 elements ofassessment, the second re survey of 2017 completed 16 elements of assessment andleaving 2 elements of assessment that have not been achieved, that is the fulfillment ofisolation facilities with negative pressure rooms, and HEPA filtration. With expensivetool and maintenance cost constraints. This research concluded that to build a newhospital building especially for investment purposes, must pay attention to hospitalarchitecture which determined by hospital accreditation standard. "