Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai partai populis, PTI berhasil mengakhiri dominasi panjang dari Partai Dinasti Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) dan Pakistan People’s Party (PPP) yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Keberhasilan PTI didorong oleh rekam jejak populisnya, baik dalam bentuk retorika, kebijakan politik, maupun aksi di luar pemerintahan. Imran Khan selaku pemimpin PTI memanfaatkan situasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan PML-N dan PPP yang dianggap tidak kompeten dalam menangani berbagai isu korupsi, nepotisme, serta kebijakan yang tidak merata. Dalam hal ini, Imran Khan memposisikan PTI sebagai alternatif dari berbagai isu tersebut. Pada penelitiannya, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder berupa artikel, jurnal, video, dan buku terkait untuk menganalisis populisme PTI sejak awal berdiri hingga kemenangannya pada pemilihan umum 2018. Artikel ini juga akan menggunakan studi kepartaian untuk menganalisis secara deskriptif mengenai perbedaan antara PTI dengan PML-N dan PPP. Secara lebih lanjut, artikel ini akan menggunakan teori populisme (Mudde dan Kaltwasser, 2017) yang menyatakan populisme adalah fenomena politik yang muncul sebagai respons terhadap kondisi struktural tertentu dalam masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan PTI tidak hanya didasarkan pada strategi kampanye yang efektif, tetapi juga terdapat momentum dalam lanskap politik Pakistan yang memungkinkan partai populis seperti PTI mendapat sorotan publik secara signifikan hingga akhirnya memenangkan pemilihan umum tahun 2018.

---

As a populist party, PTI succeeded in ending the long dominance of the Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) and Pakistan People's Party (PPP) dynasties, which had been in power for decades. PTI's success is driven by its populist track record, both in the form of rhetoric, political policies, and actions outside of government. Imran Khan, as the leader of the PTI, took advantage of the situation of public disappointment with the PML-N and PPP governments, which were considered incompetent in dealing with various issues of corruption, nepotism, and uneven policies. In this case, Imran Khan positions PTI as an alternative to these various issues. In its research, this article uses a qualitative approach by analyzing secondary data in the form of related articles, journals, videos, and books to analyze PTI's populism from its inception until its victory in the 2018 general election. This article will also use party studies to descriptively analyze the differences between PTI, PML-N, and PPP. Furthermore, this article will use the theory of populism (Mudde and Kaltwasser, 2017), which states that populism is a political phenomenon that arises as a response to certain structural conditions in society. The findings of this research indicate that PTI's success was not only based on an effective campaign strategy but also that there was momentum in Pakistan's political landscape that allowed a populist party like PTI to gain significant public attention and ultimately win the 2018 general elections."

"Kemenangan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018 menjadi fenomena tersendiri dalam kontestasi politik di Pakistan. Partai yang dipimpin oleh Imran Khan ini berhasil secara cukup signifikan mengalahkan kekuatan-kekuatan partai politik lama yang telah bergantian memimpin parlemen Pakistan, seperti Pakistan Muslim League Nawaz dan Pakistan People’s Party. Dalam hal ini, penggunaan narasi populisme menjadi senjata utama bagi Imran Khan dan partainya dalam menyaingi partai-partai lama tersebut. Narasi dikotomis antara identitas kelompok elit korup dengan the people yang menginginkan perubahan, serta retorika anti Barat dan islamisme yang kuat, merupakan ciri khas dalam strategi politik Imran Khan yang pada tahun 2018 berhasil menjadi Perdana Menteri Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan sikap populis Imran Khan dalam kemenangan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018. Dengan melakukan studi literatur melalui metode kualitatif, tulisan ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi dan sikap populis lewat konstituen kedaulatan the people, people-centrism, dan anti elitisme yang digunakan oleh Imran Khan berhasil dalam memenangkan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018.

---

Pakistan Tehreek-e-Insaf’s victory in the 2018 Pakistan general election has become a phenomenon in Pakistan’s political contest. The party led by Imran Khan has succeeded

in significantly defeating the forces of the old political parties which have taken turns leading the Pakistan parliament, such as the Pakistan Muslim League Nawaz and the Pakistan People’s Party. In this case, the use of populism narratives is the main weapon for Imran Khan and his party in competing with these old parties. The dichotomous narrative between the corrupt elite groups and people who want change, as well as strong anti-Western rhetoric and islamism, are the characteristics of Imran Khan’s

political strategy, which in 2018 succeeded in becoming the Prime Minister of Pakistan. This study aims to analyze Imran Khan’s populist communication and attitude strategy in Pakistan Tehreek-e-Insaf’s victory in the 2018 Pakistan general election. By conducting a literature study through qualitative methods, this paper concluded that the populist communication and attitude strategy through the constituents of the people’s sovereignty, people-centrism, and anti-elitism used by Imran Khan was successful in winning Pakistan Tehreek-e-Insaf at the 2018 Pakistan general election."

"Sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2009, perdebatan tentang keikutsertaan partai politik sebagai bagian dari penyelenggara pemilu sudah menjadi perdebatan dikalangan partai politik di DPR. Dalam pembahasan Revisi Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, persoalan independensi penyelenggara pemilu inipun muncul. Fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah pada awalnya menolak usulan fraksi-fraksi lain di DPR untuk memasukkan unsur partai politik sebagai bagian komisioner Penyelenggara Pemilu. Trauma atas fenomena kasus Pansus DPT pemilu 2009 dan Panja Mafia Pemilu di DPR memberikan indikasi bahwa kredibilitas dan integritas Penyelenggara Pemilu periode 2009 belum optimal. Akhirnya, didalam proses pengambil keputusan akhir di DPR terkait independesi KPU, fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah mengubah sikap politiknya untuk mengikuti keinginan fraksi-fraksi lain di DPR. Mengapa fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah akhirnya merubah sikap politiknya? Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan pemilu Juan Linz, Larry Diamond, dan Seymour Martin Lipset, teori kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori elit Getano Mosca dan Robert Putnam, dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, maka keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang paling moderat yang dapat diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi termasuk Pemerintah. Oleh karena itu keputusan yang diambil merupakan keputusan yang demokratis sebagaimana tesis Hans Deiter Klingeman bahwa prosedur yang demokratis semestinya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kehendak rakyat luas. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan konsensus politik, kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis dan pendekatan elit telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Revisi UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

---

Since general election 1955 to 2009, the discussion of involvement of political parties as part of Electoral Commission Bodies have appeared among policy makers. In Discussion Revision Act No 22 Year 2007 about Electoral Commission, one of crussial debate among parliament members is wheter or not the Electoral Commission must be independent. Political stance of the fraction of National Mandate Party, the fraction of Democrat Party, and the goverment rejected other fractions idea to involve political party members as part of Electoral Commission members. Finally, case of “DPT 2009 and Panja Mafia Pemilu 2009” realized the credibility and integrity of Electoral Commission wasn’t good. Therefore, the final decision of the fraction of National Mandate Party, the fraction of Democrat Party, and the government have changed to deal with other parties. Why did they change their political stance?

The research theories are general election and democracy by Juan Linz, Larry Diamond and Seymour Martin Lipset, political party decision by Hans Deiter Klingeman, elite by Getano Mosca and Robert Putnam, consensus and conflict by Maswadi Rauf and Maurice Duverger. This research used qualitative method and two kind of collecting data methodology, such as interview that will used as primary data and literature review as secondary data.

The conclusion of this research, the policy decision making process was decided by compromise among political fraction and government that finally become a moderate solution. Therefore, the decision that has been made is democratic decision stated by Hans Deiter Klingeman thesis, that democratic procedure will result decision which are relevant with general will. Empirical theory implied political consensus, model of political party of decision making process and elite theory influenced within policy making process of revision Act No 22 Year 2007 About Electoral Commission."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk UU Pemilu yang dihasilkan oleh DPR RI dan pemerintah. Sebagai landasan hukum Pemilu tahun 2014 DPR-RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang merupakan perubahan terhadap UU No.10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012.Ada empat isu krusial yang muncul dalam pembahasan UU Pemilu ini yaitu:Pertama, Besaran daerah pemilihan, mengingat beberapa partai politik ingin memperkecil angkanya;Kedua, formula alokasi kursi partai politik;Ketiga, formula penetapan calon terpilih;Keempat, ambang batas perwakilan atau Parliamentary Threshold (PT).Setelah melewati proses argumentasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Pansus UU Pemilu, fraksi-fraksi belum menemukan titik temu kesepakatan tentang empat poin krusial pada RUU Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Akhirnya proses pengesahan dilakukan melalui voting sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR-RI. Melalui proses voting dalam Rapat Paripurna, DPR RI akhirnya menyepakati empat poin krusial dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 salah satunya adalah peningkatan angka Ambang Batas Parlemen PT (Parliementary Threshold) dari 2,5 % menjadi 3,5 % yang berlaku secara nasional. Khusus untuk kenaikan Ambang batas parlemen, voting dilakukan setelah sebelumnya terjadi loby antar fraksi-fraksi setelah sebelumnya terjadi perbedaan konfigurasi prosentasi kenaikan angka Ambang batas parelemen ini dari 2,5 % - 5%.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa terjadi kenaikan terhadap ambang batas parlemen dan juga ingin mengetahui dan menganalisa kebijakan PT (Parliamentary Threshold) sebagai bagian dari sistem pemilu. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik Alan Ware, teori pemilu Arendt Lijphart, teori parlementarian Arend Lijphart dan teori analisa kebijakan publik William N.Dun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data administratif dan wawancara mendalam dengan pihakpihak yang terkait. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan ini masih mencerminkan proses demokrasi yang semu dan pragmatisme fraksi-fraksi dari partai politik yang ada di parlemen. Kenaikan PT harusnya dilakukan melalui proses pengkajian akademis secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang kompeten dan lebih visioner sehingga proses demokrasi di Indonesia terus berjalan ke arah yang lebih baik.

---

ABSTRACT

This research is motivated by the Election Law products that produced by the House of Representatives and the government. As the legal basis for election in 2014 the House of Representatives has passed the Bill which is an amendment to the Electoral Act No.

10 of 2008 into Act No. 8 Year of 2012.

There are four crucial issues that emerged in the discussion of the election law :

First, the magnitude of electoral districts, remember some political parties want to reduce the numbers;

Second, political party seat allocation formula;

Third, the formula determining the candidate elected;

Fourth, the threshold representation or Parliamentary Threshold (PT). After passing the arguments in meetings held by the Special Committee of the Election Law, the factions have not found common ground on a four-point agreement on the crucial Bill Law No. 10 of 2008.

Finally the ratification process through voting conducted in accordance with the decision-making mechanism in the House of Representatives. Through the process of voting in the plenary session, the House of Representatives finally agreed on four crucial points in the Law No. 8 In 2012, one of which is the increasing number of Parliamentary Threshold PT (Parliamentary Threshold) from 2.5% to 3.5% which applies nationally. Specifically to increase the parliamentary threshold, after the voting is done before going on lobbying between the factions after previously occurred configuration differences percentage rise in the parelemen threshold of 2.5% - 5%.

This study was therefore conducted to seek answers as to why there is an increase of the threshold of parliament and also wanted to know and analyze the policy PT (Parliamentary Threshold) as part of the electoral system. As a theoretical foundation, this study uses the theory of Alan Ware political parties, election theory Arendt Lijphart, Arend Lijphart parlementarian theory and the theory of public policy analysis William N.Dun. This study used qualitative methods, while data analysis using descriptive analysis. Data was collected by collecting administrative data and in-depth interviews with relevant parties. Field findings indicate that the process of policy formulation is still reflecting the democratic process and the apparent pragmatism fractions of political parties in the parliament. The increase in PT should be done through a process of academic study in depth with the parties involved is more visionary and competent so that the democratic process in Indonesia continued to walk towards the better."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."