Ditemukan 145998 dokumen yang sesuai dengan query
Gede Artha Sastra Kusuma
"China semakin aktif dalam mengeksploitasi konflik yang terjadi di Myanmar. Konflik tersebut telah mengalami eskalasi sejak Min Aung Hlaing mengambil alih pemerintahan Myanmar dan menempatkan junta militer pada Februari 2021. Kudeta tersebut menimbulkan reaksi keras dari seluruh masyarakat Myanmar yang mengadakan perlawanan terhadap kembalinya dominasi junta militer, baik dari etnis mayoritas maupun minoritas. Kewalahan mengatasi berbagai kelompok etnis bersenjata, pemerintahan Hlaing mengalami rangkaian kekalahan dalam menghadapi kekuatan oposisi dalam Operasi 1027 yang dilancarkan oleh Three Brotherhood Alliance (3BTA), aliansi tiga kelompok etnis bersenjata yang beroperasi di negara bagian Shan. Melalui metode kualitatif, tulisan ini bermaksud untuk melihat intervensi yang dilakukan oleh China dalam konflik pemerintah-3BTA di negara bagian Shan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa China merupakan pihak ketiga tunggal yang melakukan intervensi terhadap dua pihak yang berkonflik. Intervensi tersebut didasarkan pada kepentingan China yang ada terhadap dua pihak tersebut. Setelah kepentingannya tercapai, China memaksa terjadinya resolusi konflik berupa gencatan senjata untuk memastikan proyek-proyek China tidak terdampak oleh konflik. Dengan demikian, intervensi tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan China di Myanmar. Bagi Myanmar, meskipun terjadi resolusi konflik, intervensi tersebut merupakan sinyal dominasi China yang semakin menguat di Myanmar.
China is increasingly active in exploiting the conflict in Myanmar. The conflict has escalated since Min Aung Hlaing took over the Myanmar government and installed a military junta in February 2021. The coup caused a strong reaction from all Myanmar people who held resistance against the return to dominance of the military junta, both from the majority and minority ethnic groups. Overwhelmed by various armed ethnic groups, the Hlaing government suffered a series of defeats in the face of opposition forces in Operation 1027 launched by the Three Brotherhood Alliance (3BTA), an alliance of three armed ethnic groups operating in Shan state. Through qualitative methods, this paper intends to look at the intervention carried out by China in the government-3BTA conflict in Shan state. The results of the research in this paper show that China is the sole third party that intervenes between the two parties in conflict. The intervention is based on China's existing interests in both parties. After achieving its interests, China forced conflict resolution in the form of a ceasefire to ensure that Chinese projects were not affected by the conflict. Thus, the intervention was carried out to protect China's interests in Myanmar. For Myanmar, despite the resolution of the conflict, this intervention is a signal of China's increasingly strengthening dominance in Myanmar."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Nurhafiati Soerja Djanegara
"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta oleh militer di Myanmar tahun 2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kerangka teori milik Harold Crouch tentang faktor pendorong intervensi militer. Crouch mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kudeta yang dilakukan oleh militer, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi orientasi dan kepentingan militer, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, keadaan politik, dan faktor dunia internasional. Dengan memaparkan faktor-faktor tersebut, faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang melatarbelakangi kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Faktor internal berkaitan dengan orientasi militer bahwa hanya Tatmadaw satu-satunya institusi yang bisa menjaga keutuhan negara dan faktor kepentingan militer dimana menguatnya supremasi sipil berpotensi rentan bagi konglomerasi bisnis yang dijalankan Tatmadaw. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kemenangan partai NLD pada pemilihan umum tahun 2020 berpotensi menghilangkan dominasi yang dimiliki oleh Tatmadaw.
This study discusses the factors that led to the military coup in Myanmar in 2021. With a qualitative approach, this study uses Harold Crouch's theoretical framework regarding the factors driving military intervention. Crouch argued that there were two factors behind the coup carried out by the military, namely internal factors and external factors. Internal factors include military orientation and interests, while external factors relate to socio-economic conditions, political conditions, and international factors. By explaining these factors, internal factors and external factors are the factors behind the coup in Myanmar in 2021. The internal factors are related to the military orientation that only the Tatmadaw is the only institution that can maintain the integrity of the country and the military interest factor where the strengthening of civilian supremacy has the potential vulnerable to the business conglomerates run by the Tatmadaw. Meanwhile, external factors related to the victory of the NLD party in the 2020 general election have the potential to eliminate the dominance of the Tatmadaw."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nur Rifka Kholilah
"Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar yang dimulai sejak bulan Februari 2021, menjadi perhatian berbagai negara internasional termasuk organisasi regional Asia tenggara yaitu ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). Kudeta militer ini terjadi karena tidak terimanya pihak militer atas kemenangan NLD (National League for Democracy) pada pemilu yang diadakan pada bulan November 2020. Adanya kudeta militer membuat masyarakat Myanmar tidak terima dan menginginkan kembalinya demokrasi. Masyarakat Myanmar melakukan aksi protes yang mana pihak militer melawannya dengan tindakan koersif hingga terjadi berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti penculikan, penembakan dan sebagainya. Pelanggaran HAM yang terjadi ini menimmbulkan banyak korban jiwa dan keadaan Myanmar yang semakin tidak kondusif sehingga menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional merasa prihatin dan mengambil peran untuk membantu Myanmar mencari solusi untuk mengatasi kudeta militer dan mengembalikan Myanmar ke arah demokrasi. Dalam menganalisis peran ASEAN, penulis menggunakan konsep flexible engangement atau constructive intervention dan responsibility to protect. Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, berita, perjanjian atau piagam internasional dan situs – situs online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan untuk melihat peran lembaga regional yaitu ASEAN dalam membantu Myanmar mengatasi konflik HAM pasca kudeta militer. ASEAN menjalankan perannya dengan mengutamakan keharmonisan melalui cara damai untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan berbagai pertemuan formal dan informal hingga menghasilkan lima poin konsensus sebagai rekomendasi kepada Myanmar.
The military coup that took place in Myanmar, which began in February 2021, has attracted the attention of various international countries, including the Southeast Asian regional organization, namely ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). This military coup occurred because the military did not accept the victory of the NLD (National League for Democracy) in the elections held in November 2020. The military coup made the people of Myanmar not accept and want the return of democracy. The people of Myanmar staged a protest which the military fought with coercive measures that resulted in various human rights violations such as kidnappings, shootings and so on. The human rights violations that have occurred have caused many casualties and Myanmar's increasingly unfavorable situation has become an increasingly worrying humanitarian crisis. Therefore, ASEAN as a regional organization is concerned and takes a role to help Myanmar find a solution to overcome the military coup and return Myanmar to democracy. In analyzing the role of ASEAN, the author uses the concept of flexible engagement or constructive intervention and responsibility to protect. In this study, the authors used qualitative methods using data obtained from books, journals, theses, articles, news, international treaties or charters and online sites. The approach used in this research is institutional to see the role of regional institutions, namely ASEAN in helping Myanmar overcome human rights conflicts after the military coup. ASEAN carries out its role by prioritizing harmony through peaceful means to resolve humanitarian problems that occur in Myanmar. This was implemented by holding various formal and informal meetings to produce five consensus points as recommendations to Myanmar."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Sonia Mustikasari
"Tesis ini menganalisis alasan yang melatarbelakangi proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) pada akhirnya disepakati oleh Myanmar. Pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa Myanmar menandatangani kesepakatan proyek infrastruktur CMEC dengan Tiongkok pada tahun 2018. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian eksplanatif (explanatory research). Dalam menjawab pertanyaan penelitian, tesis ini menggunakan teori model adaptif politik luar negeri oleh James N. Rosenau. Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi Myanmar menandatangani proyek CMEC. Alasan pertama, Myanmar beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal (external change), yaitu faktor great power structure, aliansi, dan situational factors. Alasan kedua, Myanmar beradaptasi pada perubahan di lingkungan internal (internal change), yaitu pembangunan ekonomi dan akuntabilitas politik. Terakhir, kedua variabel tersebut menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah Myanmar dan Aung San Suu Kyi untuk menandatangani proyek CMEC dengan Tiongkok. Berdasarkan dua variabel tersebut, ditemukan bahwa Myanmar menerapkan pola acquiescent adaptation sebagai bentuk adaptasi yang sebagian besar dipengaruhi oleh ketergantungannya pada Tiongkok.
This study analyzes the reasons behind Myanmar signed the China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) project with China. The research question of this study is why Myanmar signed the CMEC infrastructure project agreement with China in 2018. This study uses a qualitative methods and explanatory research techniques. In answering research questions, this study uses the theory of the adaptive model in foreign policy by James N. Rosenau. There were three reasons behind Myanmar signing the CMEC project. First of all, Myanmar adapted to changes in the external environment, which is the factors of great power structure, alliances, and situational factors. Secondly, Myanmar also adapted in the internal environment changes, which is economic development and political accountability. Lastly, these two variables were taken into consideration by the government of Myanmar and Aung San Suu Kyi to finally signed the CMEC project with China. Based on these two variables, it was found that Myanmar adopted an acquiescent adaptation pattern that was largely influenced by its dependence from China."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Guslin
"
ABSTRAKDalam sepuluh tahun terakhir, krisis yang menimpah Etnik Rohingya di Myanmar makin menarik perhatian dunia. Bukan saja dari komunitas regional namun bahkan juga oleh komunitas internasional dan PBB. Krisis kemanusiaan terjadi sedemikan masifnya dan bahkan berdasarkan temuan telah terjadi praktek Etnich Cleansing atau genocide di Rakhine State Myanmar yang dilakukan oleh militer Myanmar.Beberapa rekomendasi telah disampaikan oleh utusan-utusan khsus baik dari PBB maupun ASEAN termasuk laporan-laporan dari NGO dan UNCT yang selama ini telah melaksanakan tugas misi kemanusiaan di Myanmar dan Banglades , namun belum dapat menghentikan konflik di Rakhine State bahkan krisis kemanusiaan di Rakhine State semakin meningkat eskalasinya. Melalui pendekatan hukum kebiasaan internasional mengenai peran dan kerjasama organisasi regional dan pandangan tentang krisis kemanusiaan dan HAM serta dengan memperhatikan doktrin responsibility to protect tulisan ini mencoba untuk melihat apakah ASEAN dapat menjadi penengah bagi konflik di Myanmar. Penelitian ini dilakukana dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, partisipasi personal dan survey kualitatif serta dengan metode kualitatif. Dari hasil pengamatan, tulisan ini berkesimpulan bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap doktrin, teori dan hukum internasional, pelibatan ASEAN dapat menajdi opsi yang paling mungkin bagi penyelesaian konflik di Myanmar
In the last ten years, the humanitarian crisis affected the Rohingya Ethnic in Myanmar has increasingly attracted the attention of the globe. The attention come either from the regional community or international community including United Nations. The humanitarian crisis become massive in scale and based on the UN findings fact report that there has been etnich cleansing or genocide practical in Rakhine State Myanmar. Those it carried out by the Myanmar military. Some recommendations have been delivered by special envoys from both the United Nations and ASEAN including some official reports from NGOs and UNCT that have been carrying out humanitarian mission tasks in Myanmar as well as Bangladesh, but in fact no solution yet achieved till today crisis. Through an international customary law approach as well as UN Charter mandate for a cooperation of regional organizations, also by referring to the doctrine of responsibility to protect this paper try to see whether ASEAN can be a mediator for conflict in Myanmar. This research was carried out by using research methods, literature study, personal participation and qualitative methods. From the observations, this paper to conclude providing an understanding to doctrine, theory and international law, the involvement of ASEAN can be the most probably as the best option for resolving conflicts in Myanmar."
2019
T51723
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Laila Anggita Nurcahyani
"Penelitian ini membahas diplomasi yang digunakan oleh Jepang dalam menghadapi kebangkitan dan dominasi kekuatan ekonomi Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara Myanmar. Penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2012 hingga 2017; pada saat Myanmar mengalami proses reformasi dan Shinzo Abe naik menjadi perdana menteri Jepang. Konsep diplomasi publik dan
triangular diplomacy digunakan untuk mengidentifikasi strategi dan diplomasi yang digunakan Jepang di Myanmar dengan menganalisa hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, dan perusahaan dengan perusahaan. Penelitian ini juga membahas pergerakan Tiongkok dan Jepang di Myanmar sebelum dan sesudah reformasi politik dan ekonomi Myanmar. Myanmar yang sebelumnya merupakan salah satu negara kurang berkembang di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan di dunia, perlahan menanjak naik dan menjadi negara yang cukup potensial. Peningkatan yang dialami oleh Myanmar ini diawali oleh reformasi politik dan ekonomi di tubuh Myanmar. Tiongkok dan Jepang kemudian menggunakan Myanmar sebagai batu loncatan bagi mereka untuk menguasai kawasan Asia Tenggara. Namun Tiongkok yang sudah mendapatkan
handicap awal di Myanmar, menjadikan Jepang harus bekerja ekstra dengan berbagai diplomasi dalam menempatkan pengaruhnya di Myanmar. Penelitian ini berargumen bahwa diplomasi yang digunakan Jepang belum mampu menghadapi dan menekan dominasi ekonomi Tiongkok di Myanmar.
This research explains Japan's diplomacy in facing China's economic rise and domination in the Southeast Asia region, especially in Myanmar. This research is focused on the 2012-2017 time period; when Myanmar was undergoing a reformation process and Shinzo Abe was made as the new Japan prime minister. The public diplomacy and triangular diplomacy concept is used to identify Japan's strategy and diplomacy in Myanmar by analyzing the relations between government to government, government to corporate, and corporate to corporate. This research also explains China and Japan movements in Myanmar before and after the political and economic reformation. Myanmar which was one of the least developed countries in the Southeast Asia region, and even in the world, is slowly rising up and becomes quite a potential country. Myanmar's improvement was started by the political and economic reformation in Myanmar's body. China and Japan then use Myanmar as their stepping stone to conquer the Southeast Asia region. However, China has already had an early handicap in Myanmar, and this makes Japan works twice harder with various diplomacies in placing its influence in Myanmar. This research argues that Japan's diplomacy has not yet able to face and contain China's economic domination in Myanmar."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T53088
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sonia Mustikasari
"Skripsi ini menjelaskan kasus pengusiran paksa etnis Rohingya menggunakan perspektif ekonomi dan politik yaitu tuntutan globalisasi ekonomi yang mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan perampasan tanah di negara bagian Rakhine. Secara umum, penyebab konflik yang muncul di media massa dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas primordial seperti agama dan etnis yang kemudian ditengarai menimbulkan gesekan berupa konflik komunal antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya. Namun, setelah mempelajari berbagai literatur, studi ini sampai pada temuan bahwa pemerintah Myanmar memainkan peran penting dibalik ketegangan konflik horizontal disana dalam konteks urusan lahan yang ditempati atau menjadi tempat tinggal etnis Rohingya selama ini. Hal ini diperjelas dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur dan industri yang akan dibangun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, demi menjamin kelancaran proyek pembangunan dan investasi asing maka pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Myanmar melalui tangan militer melakukan tindakan yang mengakibatkan etnis Rohingya harus keluar dari tanah Rakhine yang telah ditempati sejak masa kolonial Inggris tanpa memberikan kompensasi apapun. Konflik perampasan tanah tersebut menyebabkan pengusiran etnis Rohingya secara paksa untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dan industri di wi
This thesis explains the case of Rohingya ethnic's forced evictions using political economy perspectives, specifically on the demands of economic globalization which encouraged the Myanmar government to grab some lands in Rakhine state. In general, the cause of the conflict stated in the mass media was motivated by primordial identity differences such as religion and ethnic group which then suspected to cause friction in the form of communal conflict between Rakhine and Rohingya ethnic groups. However, after conducting literature review, this study came to the finding that Myanmar government played an important role behind horizontal conflict tensions of occupying the land where people from Rohingya ethnic live. This was clarified by the development plans of infrastructure and industry to be built in the region. Therefore, in order to ensure the smoothness of those projects and foreign investment, the government must create a conducive climate for investment. In relation to this, Myanmar government, with the help from the military force, had taken actions that caused the Rohingyas to leave Rakhine land that had been occupied since the British colonial period without providing any compensation. The land grabbing conflict led to the forced eviction of Rohingya ethnic group to support infrastructure and industrial development projects in Rakhine region through Asia 39s Final Frontier policy. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arinda Widya Laraswati
"Hubungan Uni Eropa (UE) dan Myanmar mengalami pasang surut sejak tahun 1990an hingga saat ini, dan diwarnai banyak pemberian sanksi UE atas Myanmar. Hubungan mereka mulai membaik ketika Myanmar melakukan transisi politik di tahun 2010. Sanksi-sanksi UE dicabut dan peningkatan kerja sama terjadi seiring dengan perubahan politik Myanmar. Namun, pasca demokrasi, hubungan keduanya kembali memanas ketika terjadi penyerangan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2017. Ribuan etnis Rohingnya dilaporkan menjadi korban dan mengakibatkan arus pengungsi cukup besar keluar Myanmar. UE merespon tindakan militer Myanmar dan mengecam pemerintah yang dianggap tidak melakukan apa-apa. Namun, respon UE kali ini tidak setegas dan sekeras sanksi-sanksi UE sebelumnya. Sanksi UE menuai protes dari NGO dan pembela hak asasi manusia karena dianggap tidak memberikan insentif yang kuat bagi militer Myanmar. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis praktik teori Selective Aid Sanctions dalam keputusan sanksi bantuan UE ke Myanmar terkait konflik Rohingya 2017-2019. Penelitian ini bersifat kualitatif dan fokus pada faktor yang mempengaruhi keputusan UE dalam memberikan sanksi kepada Myanmar. Berdasarkan teori Selective Aid Sanctions, keputusan sanksi UE ini kemungkinan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu kondisi hubungan UE-Myanmar, eksternalitas negatif yang ditimbulkan terhadap UE dan pertimbangan jenis sanksi bantuan luar negeri. Penulis menemukan bahwa kondisi hubungan UE-Myanmar yang sudah semakin membaik meningkatkan kepentingan ekonomi maupun keamanan UE di Myanmar sehingga sulit untuk membuat keputusan sanksi seperti dahulu. Sementara untuk dua variabel lainnya, penulis tidak menemukan keterkaitan yang kuat yang dapat mempengaruhi keputusan sanksi UE.
The relationship between the EU and Myanmar has had its ups and downs since the 1990s until now and has been marked by many EU sanctions against Myanmar. Their relationship began to improve when Myanmar made a political transition in 2010. EU sanctions were lifted, and increased cooperation occurred as Myanmar's politics changed. However, post-democracy, the relationship between the two became heated again when there was an attack by the Myanmar military against the Rohingya in Rakhine State in 2017. Thousands of Rohingya were reported to have been victims and resulted in a large flow of refugees out of Myanmar. The EU responded to the actions of the Myanmar military and condemned the government for doing nothing. However, the EU's response this time was not as firm and harsh as previous EU sanctions. The EU sanctions have drawn protests from NGOs and human rights defenders because they are deemed not to provide strong incentives for the Myanmar military. This thesis aims to analyze the practice of Selective Aid Sanctions theory in the decision of EU aid sanction to Myanmar related to the 2017-2019 Rohingya conflict. This research is qualitative research and focuses on the factors of EU’s decision in imposing sanctions on Myanmar. Based on the theory of Selective Aid Sanctions, the EU sanctions decision may be influenced by three things, namely the condition of the EU-Myanmar relationship, the negative externalities caused to the EU and the consideration of the types of foreign aid sanctions. The author finds that the improving condition of EU-Myanmar relations has increased the economic and security interests of the EU in Myanmar, making it difficult to make sanctions decisions as in the past. Meanwhile, for the other two variables, the authors did not find a strong relationship that could influence the EU sanctions decision."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fatimatul Ula
"Tesis ini membahas strategi yang digunakan Cina dalam mempertahankan kepentingannya di Myanmar. Dan bagaimana strategi tersebut jika dibandingkan dengan strategi yang digunakan ASEAN. Dengan menggunakan soft power sebagai kerangka teorinya, tesis ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dilihat dari aspek ekonomi, politik, dan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua strategi yang digunakan Cina lebih efektif bila dibandingkan dengan strategi yang digunakan ASEAN. Hal ini dikarenakan semua strategi yang digunakan Cina dapat memenuhi kebutuhan politik, militer, dan ekonomi Myanmar. Strategi yang digunakan Cina adalah strategi politik non-intervention, strategi ekonomi dengan kerjasama bilateral dan pemberian bantuan dan pinjaman, strategi militer dengan kerjasama persenjataan, dan juga strategi kontekstual HAM Cina.
This study is focuced on the strategy used by Cina in keeping his national interest in Myanmar. Moreover, this study also compares the strategy used by Cina and ASEAN. Soft power is used as the theory framework to get the answer of thi study. The result of this study shows that all the strategy that Cina used are more efective that the ASEAN's. It is because those strategy fulfill what Myanmar need. Those strategoes are non-intervention, bilateral cooperation, aids, and loans; arms trade cooperation, and also contextual Cina's human rights."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T28925
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Mochammad Iqbal Yusuf Wiriawan
"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Myanmar setelah dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2010 dengan tujuan untuk mengubah kepemimpinan di Myanmar. Analisis yang digunakan untuk melihat permasalahan yaitu menggunakan teori demokratisasi dari Samuel P. Huntington, teori demokrasi dari Thomas Mayer dan Robert Dahl, dan sistem pemilihan dari Dr. Ichlasul Amal. Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan studi literatur dalam teknik pengumpulan data dan analisis data. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa dengan terpilihnya pemerintahan yang baru melalui pemilihan umum semakin memberikan peluang terhadap perubahan politik di Myanmar dengan menjalankan prinsip demokrasi pada pemerintahan Myanmar yang baru. Ini merupakan langkah awal dari sebuah proses perubahan yang sedang berlangsung di Myanmar.
The purpose of this thesis is to determine the extent of the ongoing democratization process in Myanmar after the implementation of the general election in 2010 which aimed to change the leadership in Myanmar. The analysis is used to see the problems of using the theory of democratization from Samuel P. Huntington, democratic theory of Thomas Mayer and Robert Dahl, and the electoral system from Dr. Ichlasul Amal. The authors used qualitative methods in the study of literature. Also, the writer used data collection techniques and data analysis. The result/conclusion of this thesis is: this revolution of a new government through general elections had increasingly provide opportunities for political change in Myanmar by applying the principles of democracy in Myanmar's new government. This is the first step of a process of change in Myanmar."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45620
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
