Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim mengancam ketersediaan dan kualitas air minum, terutama di daerah pedesaan Indonesia, sehingga dapat memengaruhi ketercapaian SDG 6. Inisiatif untuk menyediakan air minum bagi daerah pedesaan dan peri-urban dilakukan melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Penelitian terkait PAMSIMAS saat ini memiliki fokus terhadap aspek teknis dan non-teknis yang berkaitan dengan keberlanjutan layanan sehingga adanya limitasi informasi terkait ketahanan atau resiliensi PAMSIMAS dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menilai resiliensi PAMSIMAS menggunakan kerangka How Tough is WASH (HTIW) melalui enam dimensi dan melibatkan 16 PAMSIMAS di Bengkalis, Cianjur, dan Dumai melalui FGD, wawancara, observasi, analisis geospasial, dan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa PAMSIMAS memiliki tingkat ketahanan dan prioritas sedang terhadap perubahan iklim, dengan skor total 16 dari 30. Bengkalis menjadi lokasi dengan tingkat prioritas aksi tertinggi yang memiliki skor 7 dari 30, sementara Dumai dan Cianjur memiliki prioritas menengah dengan skor 17 dari 30. Penelitian ini juga menemukan perlunya peningkatan ketahanan dalam aspek dukungan institusi, manajemen pelayanan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama, rantai pasokan dan tata kelola masyarakat sebagai prioritas kedua, dan lingkungan sebagai prioritas terakhir. Di samping hal tersebut, penelitian ini juga menemukan perlunya mempertahankan inisiatif dalam mendukung resiliensi, seperti intergasi aspek budaya lokal dalam manajemen komunitas sehingga memiliki tingkat kohesi sosial dan inklusivitas yang baik. Penelitian ini menemukan adanya korelasi positif dalam dimensi penilaian sehingga inisiatif peningkatan resiliensi dapat dilakukan secara holistik dan simultan. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan aksi yang terbagi dalam beberapa aspek, yaitu peningkatan aspek data dan informasi, perluasan sumber pendanaan, pengoptimalan tata kelola antara pemangku kepentingan, pengembangan kapasitas KPSPAMS, serta ekspansi jangkauan inovasi, selaras dengan kerangka akselerasi SDG 6.

---

Climate change threatens the availability and quality of drinking water supply, especially in Indonesia’s rural areas, hindering the achievement of SDG 6. The current initiative to provide clean drinking water for the rural and peri-urban areas is through a community-led water supply (PAMSIMAS). While current PAMSIMAS research focuses on the technical and non-technical aspects of service continuity, limited information is available on its resiliency to climate change. This study aims to assess the resiliency of PAMSIMAS using the How Tough is WASH (HTIW) framework with six different domains and involved 16 PAMSIMAS in Bengkalis, Cianjur, and Dumai through FGD, interview, site observation, geospatial analysis, and literature study. This study found that PAMSIMAS has a medium level of resiliency and priority to climate change, with a total score of 16 out of 30, aggregated from all study locations. Bengkalis scored 7 out of 30, making it the highest priority location for action. In contrast, Dumai and Cianjur have a score of 17 out of 30, making it a medium priority. This study also found that significant improvements to enhance climate resiliency are needed in several areas, focusing on aspects such as institutional support, service management, and infrastructure as the priority, supply chain, and community governance as the second priority, and the environment as the last priority. In addition, this study also found the need to maintain initiatives in supporting PAMSIMAS climate-resilience, such as the integration of local cultural aspects in community management to have a good level of social cohesion and inclusivity. This study also found a positive correlation in several assessment dimensions, implying that initiatives to improve resiliency should be carried out holistically and simultaneously. Hence, this study also recommends improvement programs focusing on robust data and information, expanding the PAMSIMAS financing source, improving governance between stakeholders, optimizing KPSPAMS capacity development, and enhancing innovation, in line with SDG 6 acceleration framework."

"Perubahan iklim telah menempatkan tiap komunitas di semua wilayah untuk memiliki strategi adaptasi. Kemampuan komunitas masyarakat untuk beradaptasi berbeda-beda pada setiap wilayah. Komunitas masyarakat yang tergolong maju dalam hal infrastruktur dan kecukupan dana akan lebih siap dibandingkan yang masyarakatnya kekurangan. Hasil penelitani ini menunjukan komponen pembentuk kesiapan masyarakat terkait kapisitas adaptasi perubahan iklim sektor air minum dapat dibagi dua bagian, yaitu individu dan komunitas masyarakat."

"Water, Sanitation, Hygiene iatau WASH adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan manusia dan berkontribusi penting di kehidupan. Indonesia memiliki target untuk bebas BABS hingga 0% tahun 2024 Menurut Menteri Kesehatan bahwa 70% dari sumber air sudah positif terkontaminasi feses. Dampak ini dikarenakan bahaya iklim yang mengurangi akses air dan sanitasi . Lebih dari setengah 52,3% rumah tangga di NTT tidak pernah mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait air dan sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketahanan iklim air minum sanitasi, implementasi WASH terhadap GEDSI, dan memberi rekomendasi terkait implementasi WASH berbasis GEDSI di Kota Kupang. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data ini adalah menggunakan WASH Climate Resilient Development GWP, Key Informant Interview, dan Focus Group Discussion. Melalui analisis dari hasil pengamatan baik dengan Risk Assessment dan deskriptif, didapatkan bahwa bahaya Iklim terbesar Kota Kupang alami adalah Kekeringan dengan eksposur terbesar ke lingkungan yaitu sumber air dengan tingkat skor sebesar 27 (skala 1-27). Bahaya iklim berdampak besar selanjutnya adalah Badai Seroja yang memberikan eksposur kepada masyarakat dan lingkugan dimana menjadi rentan dengan infrastruktur sanitasi di rumah dan populasi terdampak hingga skor masing - masing 18. Faktor yang menyebabkan ini adalah kurangnya anggaran daerah untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur sanitasi dan air minum. Untuk implementasi WASH ketahanan iklim berbasis GEDSI, Kota Kupang masih minim dalam melibatkan perempuan, disabilitas dan masyarakat rentan dikarenakan minimnya sarana untuk ikut mengambil keputusan di tengah kelompok masyarakat yang dominan laki - laki. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi air minum dan sanitasi di Kota Kupang belum berketahanan iklim dikarenakan masih rentan dengan bahaya iklim, belumnya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat khususnya kelompok perempuan, disabilitas dan masyarakat rentan. Rekomendasi penelitian yaitu memberikan adalah peningkatan forum diskusi dan edukasi terutama untuk perempuan, disabilitas, dan kaum rentan seperti anak – anak sehingga seluruh kebutuhan dapat tersampaikan lalu oleh pemerintah dapat meningkatan biaya anggaran untuk penyediaan infrastruktur distribusi air.

---

Water, Sanitation, Hygiene or WASH is very important for human health and makes an important contribution to life. Indonesia has a target to be free of open defecation by 0% by 2024 According to the Minister of Health, 70% of water sources have been contaminated with positive feces. The impact is due to climate hazards that reduce access to air and sanitation. More than half of 52.3% of households in NTT have never included women in making decisions related to water and sanitation. This study aims to analyze the condition of the resilience of drinking water sanitation, WASH implementation of GEDSI, and provide recommendations regarding the implementation of GEDSI-based WASH in Kupang City. The method used to obtain this data is using the WASH Climate Resilient Development GWP, Key Informant Interviews, and Focus Group Discussions. Through an analysis of the results of observations both with Risk Assessment and descriptive, it was found that the biggest natural climate hazard in Kupang City is Drought with the greatest exposure to the environment, namely water sources with a score level of 27 (scale 1-27). The next major impact climate risk is extreme weather (hurricane sejora) which provides exposure to communities and environments where becomes vulnerability with sanitation infrastructure at home and population tracking up to a score of 18 each. The factor that causes this is the lack of local budgets to prioritize the development of sanitation and water infrastructure drink. For the implementation of the climate of resilience based on GEDSI WASH, the City of Kupang is still lack in involving women, disturbances, and vulnerable communities due to the lack of means to take part in making decisions in the midst of male-dominated community groups. Therefore, it can be concluded that the condition of drinking water and sanitation in Kupang City is not yet climate resilient because it is still vulnerable to climate hazards, the need for drinking water and sanitation has not been fulfilled for the community, especially women’s difficulties, and vulnerable communities. The research recommendation is to provide increased discussion forums and education, especially for women, people with disabilities, and vulnerable people such as children so that all needs can be conveyed and government increasing budget costs for the provision of water distribution infrastructure."

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas review atau tinjauan terhadap studi kelayakan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di zona 2 Kota Tangerang. Pembahasan difokuskan pada aspek teknis, investasi, dan sosial dan lingkungan. Metodologi yang digunakan berbasis pada pendekatan critical review analysis yang terdiri atas studi literatur, diskusi/brainstorming, survei, dan analisis. Review studi kelayakan dimaksudkan untuk memperoleh acuan yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan teknis dan non-teknis terhadap lelang pekerjaan pengembangan SPAM di zona 2 Kota Tangerang yang dilakukan oleh Perumda Tirta Benteng. Hasil review menunjukkan bahwa perlu dilakukan pemutakhiran data aspek teknis dan aspek sosial dan lingkungan dengan menggunakan data terkini agar menghasilkan analisis dan rekomendasi studi kelayakan yang lebih tepat.

---

This report discusses a review of the feasibility study for the development of a drinking water supply system (SPAM) in zone 2 of the Tangerang city. The discussion focused on technical, investment, and social and environmental aspects. The methodology used is based on a critical review analysis approach consisting of literature studies, discussion/brainstorming, surveys, and analysis. The review of the feasibility study is intended to obtain a reference that can be used to assess the technical and non-technical feasibility of the tender for the SPAM development work in zone 2 of the Tangerang city which is being carried out by Perumda Tirta Benteng. The results of the review indicate that it is necessary to update data on technical aspects and social and environmental aspects using the latest data in order to produce more appropriate analyzes and recommendations for feasibility studies."

"This book provides experiences from studies on agricultural water management under climate change as references for agriculture and irrigation planners, decision makers, researchers and students. Chapters 2 and 3 provide an overview of global assessment of climate change impacts and water requirement for future agriculture. Chapters 4-7 provide analyses of crop water requirements in four case studies in developing countries. Chapters 8 and 9 are studies of irrigation management under sea-level rise in Vietnam's Mekong Delta. Chapters 10-12 discuss examples of adaptation alternatives such as water-saving techniques and groundwater exploitation, and related policy settings. The last chapter links the dominant approach of uncertainty presented in the climate change discourse with policy discussions on climate adaptation strategies."

"Perkembangan‌ ‌jumlah‌ ‌masyarakat/penduduk‌ ‌yang‌ ‌tidak‌ ‌diikuti‌ ‌dengan‌ ‌perkembangan‌ ‌fasilitas‌ ‌serta‌ ‌utilitas‌ ‌yang‌ ‌memadai‌ ‌tentu‌ ‌akan‌ ‌mengakibatkan‌ ‌defisit‌ ‌dalam‌ ‌pemenuhan‌ ‌kebutuhan‌ ‌masyarakat‌ ‌tersebut.‌ ‌Terdapat‌ ‌isu‌ ‌terkait‌ ‌ terbatasnya‌ ‌penawaran‌ ‌(supply)‌ ‌air‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌wilayah‌ ‌DKI‌ ‌Jakarta‌ ‌yang‌ ‌disebabkan‌ ‌oleh‌ ‌bertambahnya‌ ‌jumlah‌ ‌penduduk,‌ ‌terbatasnya‌ ‌supply‌ ‌air‌ ‌baku,‌ ‌tingginya‌ ‌tingkat‌ ‌pencemaran‌ ‌sebagai‌ ‌sumber‌ ‌air‌ ‌permukaan,‌ ‌eksploitasi‌ ‌air‌ ‌secara‌ ‌besar-besaran,‌ ‌dan‌ ‌berkurangnya‌ ‌daerah‌ ‌tangkapan‌ ‌air‌ ‌akibat‌ ‌menurunnya‌ ‌jumlah‌ ‌wilayah‌ ‌serapan.‌ ‌Tujuan‌ ‌ untuk‌ ‌menganalisa‌ ‌bagaimana‌ ‌kualitas‌ ‌air‌ ‌minum‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌Jabodetabek‌ ‌berdasarkan‌ ‌data‌ ‌sekunder‌ ‌Susenas‌ ‌(Survei‌ ‌ Sosial‌ ‌Ekonomi‌ ‌Nasional)‌ ‌dan‌ ‌keterkaitannya‌ ‌dengan‌ ‌kondisi‌ ‌sosial,‌ ‌ekonomi,‌ ‌dan‌ ‌demografi‌ ‌rumah‌ ‌tangga‌ ‌dengan‌ ‌ menggunakan‌ ‌metode‌ ‌penelitian‌ ‌kuantitatif‌ ‌analisis‌ ‌menggunakan‌ ‌regresi logistik binary. Hasil menunjukkan pada Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki akses sumber air minum layak 90.62% dan Bodetabek sebesar 80.03%. Namun masih terdapat 9.38% rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta dan 19.97% wilayah Bodetabek rumah tangga yang tidak mendapatkan akses tersebut. Analisis regresi pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan faktor seperti status migrasi, pendidikan kepala rumah tangga, pengeluaran kapita, daerah lokasi rumah tinggal, keluhan terhadap penyakit, dan kepemilikan asuransi berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan air minum layak. Sedangkan pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan faktor jumlah ART, status menikah, jenis kelamin KRT, pendidikan terakhir, pengeluaran kapita, status kepemilikan rumah, dan daerah rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan fisik air minum yang layak.

---

The development of the number of communities / residents who are not followed by the development of facilities and adequate utilities will certainly result in a deficit in the fulfillment of the needs of the community. There are issues related to the limited supply (supply) of water in the DKI Jakarta area caused by increasing population , The limited supply of raw water, the high level of pollution as a surface source, massive water exploitation, and reduced water catchment areas due to the decline in the amount of absorption area. The purpose of analyzing how the quality of drinking water in Jabodetabek is based on Secondary Susenas data (National Socio-Economic Survey) and its relevance to household social, economic, and demographic conditions using the research method AND quantitative analysis using binary logistic regression. The results showed that in DKI Jakarta Province already had access to drinking water sources worth 90.62% and Bodetabek was 80.03%. But there are still 9.38% of households in DKI Jakarta Province and 19.97% of household bodetabek areas that do not get these access. Regression analysis in DKI Jakarta Province showed factors such as migration status, household head education, capita expenditure, residential location area, complaints against disease, and insurance ownership significantly influence the availability of decent drinking water. Whereas the Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi regions show factor number of ART, married status, KRT gender, last education, capita expenditure, home ownership status, and household regions have a significant effect on the physical availability of decent drinking water."

"Skripsi ini membahas pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengelolaan sumber daya air sebagai benda yang diatur dan dijamin haknya secara langsung oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanannya terdapat permasalahan sejak terbit dan berlakunya Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Sentul City, Tbk. Pada pokok permasalahannya, PT Sentul City, Tbk yang memiliki kontrak dengan PDAM Tirta Kahuripan mengenai SPAM yang kemudian air tersebut dijual kepada penghuni rumah di kawasan Sentul City dengan tarif yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Padahal, izin tersebut juga tidak memenuhi kriteria SPAM yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum sebagaimana sebagaimana telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Bandung No. 75/G/2017PTUN-BDG. Kesimpulannya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan izin SPAM kepada PT Sentul City, Tbk, namun pada pelaksanannya pemberiaan izin tersebut mengancung adanya cacat substansi dan prosedur.

---

This thesis discusses the regulation and implementation of the authority of the Regional Government of Bogor Regency in managing water resources as objects that are directly regulated and guaranteed by Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. There had been problems in its implementation since the issuance and enactment of Bogor Regent Decree Number: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 dated March 1, 2017, concerning the Granting of Permits for the Operation of Drinking Water Supply Systems to PT Sentul City, Tbk. In essence, PT Sentul City, Tbk had a contract with PDAM Tirta Kahuripan regarding SPAM, which then sold the water to residents of houses in the Sentul City area with a rate that violates regulations. The permit also did not fill the SPAM criteria as stated in Government Regulation No. 122 of 2015 concerning the Drinking Water Supply System as canceled by the Bandung Administrative Court Decision No. 75/G/2017PTUN-BDG. The conclusion is that the Regional Government of Bogor Regency has been given the authority by regulations to grant SPAM permits to PT Sentul City, Tbk, but it’s implementation consist  procedure and substancial breach. "

"Kondisi saat ini, cakupan layanan air PDAM Kota Bekasi masih sangat rendah hanya 27 persen dari total rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Kota Bekasi saat ini mengembangkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum. Tujuan dari pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bekasi untuk mendukung aktivitas berkaitan dengan edukasi, ekonomi lokal, pemerintah dan kegiatan lain yang mengarah dalam kebutuhan pelayanan air minum. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga diperlukan analisis berbasis risiko untuk mengurangi kegagalan proyek, terutama dari segi aspek finansial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Project Risk Management untuk menghitung dampak risiko terhadap investasi. Output penelitian berupa model risiko finansial yang kemudian dianalisa untuk disusun rekomendasi Risk Response Planning berupa keputusan alternatif untuk menghindari, memitigasi atau pun menerima risiko yang akan terjadi.

---

The existing condition of water service coverage of the district drinking water companies (PDAMs) Bekasi Municipal is very low with only 27 percent of the total household. According to this condition, Bekasi Municipal Government is currently developing a Drinking Water Supply project. The purpose of Drinking Water Supply System Development in Bekasi Municipal is to support activities of education, local economic, government and other activities which lead to enhance need of water services. The construction of water supply system requires a high investment costs which then resulted in the need of risk-based analysis to reduce of failure in financial aspects of the project.

The study was conducted by using Project Risk Management method to calculate the impact of risks in project investment. The output of the research is a financial risk model which is then analyzed to develop a risk responses planning which provides an alternative decision whether to avoid, mitigate, or accept the risks that might occur."

"Air bersih di Indonesia dapat diakses melalui pelayanan yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk ikut andil dalam pengelolaan air di daerah administratifnya masing-masing. PDAM bertanggung jawab untuk menjaga pasokan air di daerah dan menghasilkan pendapatan dari bisnis air bersih tersebut. Namun penyediaan air bersih masih belum efektif sehingga menyebabkan kualitas air yang tidak memadai, distribusi air yang rendah, bahkan kerugian finansial. Untuk mengukur dan menganalisa inefisiensi pelayanan air minum dan pertumbuhan produktivitas PDAM dari tahun 2012-2016, penelitian ini menggunakan teknik non-parametrik, yaitu Data Envelopment Analysis (DEA) dan Malmquist Index Calculation untuk mengukur produktivitas setiap PDAM di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat inefisiensi yang signifikan di antara PDAM dari berbagai daerah di Indonesia. Ditemukan bahwa PDAM di luar Jawa berkinerja lebih baik daripada di Jawa; Oleh karena itu, PDAM membutuhkan intervensi kebijakan. Operasional PDAM di kota besar harus direstrukturisasi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, penyesuaian teknologi (TECCH) tidak secara signifikan meningkatkan efisiensi. Namun, peningkatan produktivitas sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi

---

Sufficiently clean water is accessible in Indonesia where municipally-owned cooperation (BUMD) handles the management of the PDAM. It allows local governments authority over water management in their administrative districts. This organization is responsible for maintaining the region's water supply while earning income from water business operations. However, this effort is not deemed effective since having a large number of PDAMs results in inadequate water quality, low water distribution, and even financial losses. However, the assumption lack factual evidence as they are not assessed alongside the government audit. In order to analyze the inefficiencies of water supply services and the productivity growth of PDAMs from 2012-2016, this research proposes to use a non-parametric technique, namely data envelopment analysis (DEA) and Malmquist Index Calculation, respectively. The research findings reveal that there were significant inefficiencies among PDAM from various regions in Indonesia. It was found that PDAMs outside Java performed better than those in Java; thus, PDAM needs policy intervention. The operations of larger municipal PDAMs should be restructured to increase productivity. There was no TFP growth (TFPCH) in PDAMs evidenced by the reduction in pure technical (TECH) and scale efficiency change (SECH). In addition, the positive technological adjustment (TECCH) did not significantly improve efficiency. Regarding the increase in the number of PDAMs resulting from technological improvement, the increase in productivity was largely due to technological advancement.

"

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."