Skripsi ini membahas pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengelolaan sumber daya air sebagai benda yang diatur dan dijamin haknya secara langsung oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanannya terdapat permasalahan sejak terbit dan berlakunya Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Sentul City, Tbk. Pada pokok permasalahannya, PT Sentul City, Tbk yang memiliki kontrak dengan PDAM Tirta Kahuripan mengenai SPAM yang kemudian air tersebut dijual kepada penghuni rumah di kawasan Sentul City dengan tarif yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Padahal, izin tersebut juga tidak memenuhi kriteria SPAM yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum sebagaimana sebagaimana telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Bandung No. 75/G/2017PTUN-BDG. Kesimpulannya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan izin SPAM kepada PT Sentul City, Tbk, namun pada pelaksanannya pemberiaan izin tersebut mengancung adanya cacat substansi dan prosedur.

---

This thesis discusses the regulation and implementation of the authority of the Regional Government of Bogor Regency in managing water resources as objects that are directly regulated and guaranteed by Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. There had been problems in its implementation since the issuance and enactment of Bogor Regent Decree Number: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 dated March 1, 2017, concerning the Granting of Permits for the Operation of Drinking Water Supply Systems to PT Sentul City, Tbk. In essence, PT Sentul City, Tbk had a contract with PDAM Tirta Kahuripan regarding SPAM, which then sold the water to residents of houses in the Sentul City area with a rate that violates regulations. The permit also did not fill the SPAM criteria as stated in Government Regulation No. 122 of 2015 concerning the Drinking Water Supply System as canceled by the Bandung Administrative Court Decision No. 75/G/2017PTUN-BDG. The conclusion is that the Regional Government of Bogor Regency has been given the authority by regulations to grant SPAM permits to PT Sentul City, Tbk, but it’s implementation consist  procedure and substancial breach.