Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap tahun, lahan pertanian di Kulon Progo mengalami konversi lahan, di mana lahan pertanian tersebut diubah menjadi lahan terbangun lainnya seiring dengan perkembangan sektor industri di Kulon Progo. Perubahan lahan pertanian memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian warga Kulon Progo karena sebagian besar penduduk Kulon Progo berprofesi sebagai petani. Adanya tarif PBB-P2 yang lebih rendah untuk pertanian diharapkan dapat menjaga lahan pertanian di Kulon Progo. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis formulasi kebijakan diferensiasi tarif PBB-P2 di Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah post-positivist dengan menggunakan teori public policy analysis dari Dunn (2018). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan diferensiasi tarif PBB-P2 sudah sesuai dengan tahap formulasi kebijakan oleh Dunn (2018). Selanjutnya akibat kebijakan ini, penerimaan PBB-P2 Kulon Progo akan mengalami tax potential loss karena tarif bagi lahan pertanian menjadi lebih rendah. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi serta pengawasan yang ketat terhadap data pertanahan.

---

Every year, agricultural land in Kulon Progo undergoes land conversion, where the agricultural land is converted into other built-up land in line with the development of the industrial sector in Kulon Progo. Changes in agricultural land have had a significant impact on the economy of Kulon Progo residents because the majority of Kulon Progo residents work as farmers. It is hoped that the lower PBB-P2 tariff for agriculture will protect agricultural land in Kulon Progo. The aim of this research is to analyze the formulation of the PBB-P2 tariff differentiation policy in Kulon Progo. The method used is post-positivist using public policy analysis theory from Dunn (2018). Data collection techniques were carried out using literature studies and in-depth interviews. The results of this research indicate that the PBB-P2 tariff differentiation policy is in accordance with the policy formulation stage by Dunn (2018). Furthermore, as a result of this policy, PBB-P2 Kulon Progo revenues will experience a potential tax loss because rates for agricultural land will be lower. Based on this research, researchers provide recommendations to the government to carry out socialization and strict supervision of land data."

"Sungai adalah salah satu bagian terpenting dalam mendukung kehidupan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial. Berbagai pemanfaatan sungai sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan contohnya penambangan pasir illegal sebagai salah satu nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penambangan pasir secara illegal dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah diantaranya kerusakan sungai akibat para penambang modern maupun manual. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi air lokasi penambangan pasir di Sungai Progo Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, menganalisis persepsi masyarakat terhadap penambangan pasir di Sungai Progo Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, dan mengusulkan pemanfaatan alternatif berkelanjutan dari kawasan bekas penambangan pasir illegal. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data sekunder, data primer persepsi masyarakat, wawancara dengan stakeholder. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kuantitatif dan analisis SWOT untuk menentukan kriteria pemilihan alternatif pemanfaatan lahan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi air di sungai Progo, Desa Gulurejo berstatus buruk berdasarkan metode IKA-NSF akibat dari penambangan pasir ilegal dan persepsi masyarakat terkait penambangan pasir illegal dinilai menguntungkan secara ekonomi. Sedangkan, untuk pemanfaatan lahan pasca tambang pasir, masyarakat setuju untuk dimanfaatkan untuk menggantikan kegiatan penambangan pasir illegal. Pemanfaatan alternatif yang berkelanjutan sebagai budidaya udang kurang tepat karena kondisi air sungai yang tidak bisa dimanfaatkan karena statusnya yang buruk sehingga dapat dialihkan menjadi pemanfaatan lahan lainnya yang disesuaikan dengan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Air sungai Progo di desa Gulurejo termasuk dalam kategori tingkat II sehingga pemanfaatannya dapat untuk mencuci atau mendukung aktivitas pemanfaatan lahan alternatif yang sesuai dengan aspek keberlanjutan.

---

The river is one of the most important parts in supporting people's lives both economically and socially. Various uses of the river as a form of utilization of natural resources have been carried out for example illegal mining of sand as one of the economic values for the surrounding community. Illegal sand mining can cause severe environmental damage including river damage due to modern and manual miners.

The purpose of this study is to analyze the water conditions of sand mining locations in the Progo River Gulurejo Village, Lendah District, Kulon Progo Regency, analyze people's perceptions of sand mining in Progo River Gulurejo Village, Lendah District, Kulon Progo Regency, and propose the use of sustainable alternatives from the former area illegal sand mining.

The method used in this research is quantitative and qualitative methods using secondary data, primary data on public perception, interviews with stakeholders. The analysis used is descriptive-quantitative analysis and SWOT analysis to determine alternative selection criteria for sustainable land use.

The results showed that the water conditions in the Progo river, Gulurejo Village were of poor status based on the IKA-NF method as a result of illegal sand mining and people's perceptions regarding illegal sand mining were considered to be economically beneficial. Meanwhile, for the use of land after mining sand, the community agreed to be used to replace illegal sand mining activities.

The use of sustainable alternatives as shrimp culture is not appropriate because of the condition of river water that cannot be utilized because of its poor status so that it can be transferred to other land uses that are adapted to environmental, economic, and social aspects. Progo river water in Gulurejo village is included in the level II category so that its use can be used for washing or supporting alternative land use activities that are relevant to the sustainability aspect."

"Perubahan penggunaan tanah pada hakikatnya bersifat dinamis. Demikian pula halnya yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Diberlakukannya UU No. 32 tentang Otonomi Daerah tentunya dapat memberikan dampak terhadap perubahan penggunaan tanah. Dari segi kuantitas terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masa sebelum dengan masa sesudah diberlakukannya. Fakta fisik wilayah, aksesibilitas, serta kepadatan penduduk, ternyata juga dapat mempengaruhi perubahan penggunaan tanah yang terjadi. Penggunaan tanah pertanian merupakan penggunaan tanah yang paling besar mengalami perubahan pada periode 1996-2004, sedangkan pada periode 2004-2011 penggunaan tanah hutan dan semak merupakan penggunaan tanah yang paling besar mengalami perubahan. Penggunaan tanah terbangun merupakan penggunaan tanah yang memberikan tekanan pada kedua periode tersebut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa penggunaan tanah terbangun cenderung bergerak ke arah selatan, timur dan timur laut.

---

The change of land use basically is a dynamic transformation. This is what similarly happens in Kulon Progo Regency. The enactment of Constitution No. 32 about Regional Autonomy can certainly make an impact to land use change. In terms of quantity there is a significant difference between the period of before and after constitution enactment. Physical facts of the region, accessibility, and population density, can also affect the land use change that occur. The use of agricultural land encountered the most substantial changes in the period of 1996-2004, while in 2004-2011 this major changes took place in forest land and bushes. Buildings and constructions, or any other urban land use were the factors which put pressure on the two period. Based on the analysis result, it shows that urban land use tends to move to the south, east and northeast."

"ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui keputusan hakim yang menerapkan UUPA dalam menyelesaikan sengketa tanah di Pengadilan, di samping juga untuk mengetahui keputusan hakim yang dengan kebebasannya menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan.Di bidang Hukum Agraria Rasional, telah ada UUPA dengan perangkat peraturan pelaksananya yang cukup lengkap. Namun demikian, ada kalanya untuk suatu persoalan terdapat suatu peraturan yang tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan peraturannya tidak ada. Dalam hal demikian, peran keputusan hakim sebagai Jurisprudensi menjadi sangat penting. Penerapan dan penjelasan suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim nampak dalam penyelesaian persoalan-persoalan mengenai jual bell tanah, sertifikat hak atas tanah, pembebasan hak, hipotik/ credietverband, penyerobotan tanah, tanah garapan, penelantaran tanah dan Iain-lain. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Meskipun Jurisprudensi dapat melengkapi peraturan perundang-undangan, namun penulis menyarankan, demi terciptanya kepastian hukum sebaiknya semua soal di bidang hukum agraria sedapat mungkin dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan (tertulis)."

"The article is descriptive and was conducted in the Province of West Sumatra, where ganggam bauntuak exists. The result of research indicated that first, the mechanism for implementing of the conversion of ganggam bauntuak land right is carried out in accordance with Regulation of the Ministry of Agriculture and Agrarian Affairs (PMPA) No 2 of 1962. Second, the major contributing factor to cases of deviation in which ganggam bauntuak right is converted into right of ownership is the existence and nature of ganggam bauntuak right itself, which in an adat right of ownership and not only right of use. Third, the kind of right that is appropriate for ganggam bauntuak land, as perceived by the community, is right ownership, not right of use: this right covers particularly land for housing development, but it can also include agricultural land and the abligation of ganggam bauntuak land-holders when exercising their right to put in a request for conversion is generally payment of cost incurred in writing of a little-deed."

"Tanah hak milik non pertanian merupakan salah satu sumber utama yang diperlukan yang diperuntukkan untuk perumahan,. Pembatasan kepemilikan tanah hak milik non pertanian khususnya yang ditentukan dalam dalam pasal 7 dan pasal 17 UUPAyang mempunyai tujuan agar tanah tidak tidak tertumpuk pada satu golongan atau pihak-pihak tertentu saja, tetapi sampai saat ini belum terdapat batas maksimum kepemilikan terhadap tanah non pertanian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 17 UUPA dimana agar segera mengatur mengenai pembatasan khususnya pembatasan mengenai hak milik non pertanian. Tetapi disatu sisi BPN menyatakan bahwa pembatasan hak milik non pertanian telah di atur dalam Keputusan KBPN No. 6 Tahun 1998. Tetapi dengan alasan belum adanya payung hukum maka BPN tidak melakukan pengawasan terhadap batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non pertanian. Mengenai sanksi terhadap dilanggarnya batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non pertanian Keputusan KBPN No. Tahun 1998 tidak mengatur, sanksi mengenai batas maksimum tanah hak milik non pertanian pertanian terdapat pada pasal 11 Undang Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 dimana peraturannya sampai saat ini belum ada atau belum diatur.

---

Non-agricultural land property rights is one of the major sources are required to cater for housing. Restrictions on land ownership, especially non-agricultural property specified in article 7 and article 17 UUPA have goals that are not stacked on the ground no one group or certain parties only, but as yet there is a maximum limit of ownership of non-agricultural land as a has been mandated in Article 17 UUPA in which to immediately set about restrictions, especially restrictions on non-agricultural property. But one side BPN stated that the restrictions of nonagricultural property has been set in Decree No. KBPN. 6 of 1998. But by reason of the absence of legal protection is not to supervise the BPN maximum limit of land ownership rights of non-agricultural property. Regarding sanctions against the violation of the maximum limit of land ownership rights of nonagricultural property Decision No. KBPN. Year 1998 is not set, the maximum penalty on non-agricultural land agricultural property rights contained in article 11of Law No.. 56 Prp. Where the rules of 1960 until now there is no or not yet regulated."

"Seiring dengan makin pesatnya pembangunan di berbagai sektor, perubahan penatagunaan tanah pun menjadi lebih sering dilakukan, terutama dengan mengikuti perkembangan dan kepentingan usaha. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya tanah-tanah pertanian, baik itu di perkotaan, pinggiran kota bahkan di pedesaan yang pada umumnya pertanian merupakan mata pencarian pokok penduduknya, yang beralih fungsi menjadi kawasan perindustrian, tempat rekreasi, pertokoan, real estate atau penggunaan selain pertanian lainnya. Gencarnya pengalihfungsian ini bukan hanya karena peraturan perundangundangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya yang tidak didukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin pemfungsian suatu lahan, tetapi juga tidak didukung oleh "tidak menarik"nya sektor pertanian itu sendiri.

---

Along with the rapid development in various sectors, changes in land Stewardship became more frequent, especially by following the developments and business interests. This can be seen from the increasing number of agricultural lands, whether in urban, suburban and even rural agriculture in general is the principal livelihood of its inhabitants, who converted to industrial areas, recreational areas, shopping malls, real estate or use other than agriculture other.

Incessant the transfer of function this not only because the legislation ineffective, both in terms of substance of its provisions are not clear and unequivocal, as well as their enforcement is not supported by the government itself as the official authorized to permit functioning of a land, but also not supported by "do not pull its" agricultural sector itself."

"ABSTRAKPT Rungkut Megah Sentosa mengadakan kerjasama pemanfaatan swasta yangmerupakan kerjasama pengelolaan barang milik daerah dengan Pemerintah Kota Surabaya atas tanah yang menjadi asetnya tersebut dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Permasalahan terjadi ketika PT Rungkut Megah Sentosa memperpanjang HGB di atas HPL tersebut sedangkan Kementerian Dalam Negeri melarang perpanjangan tersebut karena tidak sesuai dengan kerjasama pemanfaatan swasta dimana kerjasama tersebut tidak dapat diperpanjang jika melihat bahwa tanah tersebut merupakan tanah aset daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan karena digunakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, sehingga menghasilkan gambaran secara umum mengenai materi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Menjawab permasalahan tersebut pengaturan pertanahan mengenai perpanjangan HGB di atas HPL tetap merujuk pada UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996, meskipun tanah tersebut aset daerah yang pengaturannya diatur oleh UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan kedudukan kemendagri hanyalah sebatas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian barang milik daerah jika antara kerjasama dengan pihak ketiga tersebut memiliki indikasi menimbulkan kerugian daerah.

---

ABSTRACTPT Rungkut Megah Sentosa has made a private utilization cooperation agreement, pertaining to cooperation on sectoral asset management with Surabaya Government City over its land, in the form of The Right To Build on the Management Rights Over Land. Problem has been arised when PT RungkutMegah Sentosa had intended to extend of the right to build on the management rights over land, but the Ministry of Internal Affair issued a letter of warning about that extension because it did not comply with the agreement which was prohibit the extension because the land was an asset of Surabaya City Government. The methode of this thesis was normative juridical with qualitative approach which produce an analitical descriptive which obtain general description about the responses of the problem. The answers was using the regulation of land law, on the subject of the extension of the right to build on the management rights over land and government regulation number 40 of 1996, although the asset of government was using constitution of local asset management and government regulation number 27 of 2014. Meanwhile the ministry of internal affair can only developed, supervised, and controlled the local asset to prevent the loss of the region's asset."