Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh yang merupakan satu-kesatuan. Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara pancasila dan nilai-nilai dasar eksistensi serta tujuan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia."

"UNDANG-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ketika ditetapkan pada 18 Agustus 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut memuat nilai-nilai dasar pandangan hidup (Philosojische Grondslag) yang berfungsi sebagai dasar negara, yang kemudian disepakati disebut sebagai Pancasila. Meminjam istilah Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre yang memaparkan tentang StufJenbau Theorie, Pembukaan yang memuat Pancasila terse but disebut sebagai staatsfundamentalnorm dan oleh Notonagoro dinamakan Pokok-pokok Kaidah Fundamental Negara. Oleh karena itu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita negara yang dibentuk serta cita hukum dan cita moral bangsa Indonesia dalam menegara, sebagaimana termaktub dalam Pokok-pokok Pikiran dan Alinea-alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945"

"Merupakan suatu hal yang esensial bagi kita untuk memahami risalah perumusan dan penetapan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia (UUD NRI tahun 1945) sebagai staats fundamental norms berdasarkan dokumen-dokumen otentik (primary sources) untuk meluruskan sejarah dan menoreksi kekeliruan-kekeliruan buku-buku sejarah nasional Indonesia yang digunakan di sekolah-sekolah tentang perumusan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya secara sistematis kita perlu menggali kembali jiwa dan semangat perjuangan bangsa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang telah menggagas paradigma kekeluargaan, paradigma gotong-royong, dan paradigma kesejahteraan sosial serta pelaksanaan pekerjaan bersama seluruh warga bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI tahun"

"Naskah rancangan pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia disusun atas dasar pancasila yang digagas Ir Soekarno melalui pidatonya pada 1 juni 1945. "

"Tesis ini membahas mengenai Pemilihan Umum Setelah Perubahan UUD NRI 1945 khususnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dikaji berdasarkan studi risalah rapat selama Perubahan UUD NRI 1945 di MPR. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menyusun suatu pemilihan umum demokratis dan tetap berpijak kepada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat agar tetap mengacu kepada ide dan nilainilai yang berkembang selama proses perubahan UUD NRI 1945.

---

The focus of this study is general election in Indonesia, particularly election for the President and Vice President, Election for member of House of Representatives and Senate, and local election, of which are discussed in the study of minutes of meetings during Constitution Amendment in the Assembly. The results suggest that in order to construct a democratic election and remain grounded on the principles of popular sovereignty in order to keep referring to the ideas and values that developed during the process of changing the Constitution NRI 1945."

"Pembukaan konstitusi proklamasi, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ( UUD NRI 1945) merupakan kristalisasi dari cita negara dan cita hukum negara republik Indonesia . Dalam pembukaan konstitusi tersebut terkandung alasan, tujuan dan misi negara berlandaskan nilai dasar pancasila.embukaan dianggap bertentangan dengan semangat pembukaan dianggap bertentangan dengan konstitusi."

"All legal norms that govern society must be born from a higher legal norm. This legal norm for Indonesia is embodied in the Pancasila which prescribes the basic principles underlying the 1945 Constitution. The unifying function of the Pancasila is operationalized in the agreement to form a Unitary Republic of Indonesia (NKRI) whose motto "Bhinneka Tunggal Ika" expressly recognizes unity in diversity. The Pancasila has four pillars which in the constitutional history of Indonesia have become the subject of varying political interpretations to justify policies of incumbents. This paper will explore the normative concept of the four pillars and their influence on indonesia as a nation."