Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Subsidi energi dipandang sebagai instrumen kesejahteraan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, investasi pemerintah untuk subsidi energi sangat besar. Namun demikian, subsidi ini justru lebih menguntungkan kelompok mampu, tidak tepat sasaran, bersifat regresif dan menghabiskan anggaran pemerintah yang sangat besar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan tambahan analisis deskriptif terhadap agregasi data statistik mikro yang bersumber dari DTKS dan Susenas, serta menggunakan kombinasi teori multidisiplin untuk analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan subsidi energi berbasis rumah tangga saat ini belum mampu menjadi instrumen kesejahteraan. Kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam jumlah yang sangat besar tidak menikmati subsidi, bahkan tidak mendapatkan akses terhadap energi sama sekali. Kelompok tersebut termasuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia. Dampak negatif lainnya adalah ketergantungan terhadap energi fosil yang diimpor, menciptakan praktik kriminalitas penimbunan dan pengoplosan, serta mengurangi insentif bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Perubahan paradigma kebijakan dari subsidi barang menjadi subsidi energi bersasaran langsung kepada rumah tangga diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Perubahan ini mampu mendorong kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, membantu mengurangi beban perempuan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta mendorong pengembangan energi terbarukan di tingkat lokal. Namun, perubahan ini harus dibarengi dengan kemampuan dalam menentukan kelompok sasaran dan dukungan elit politik pada tingkat tertinggi.

---

Energy subsidies are regarded as a welfare instrument aimed at alleviating the financial burden of poor and vulnerable communities. Consequently, the government's investment in energy subsidies is substantial. Nevertheless, these subsidies tend to benefit affluent groups disproportionately, miss their intended targets, display regressive characteristics, and consume a significant portion of the government budget. This research employs qualitative methods in conjunction with descriptive analysis of aggregated micro-level statistical data sourced from DTKS and Susenas. It utilizes a multidisciplinary theoretical framework for analysis. The findings of this study conclude that the current household-based energy subsidy policy falls short of an effective welfare instrument. A considerable number of the poor and vulnerable populations do not benefit from these subsidies and may lack access to energy altogether. These marginalized groups encompass female-headed households, individuals with disabilities, and the elderly. Other adverse consequences encompass a dependence on imported fossil fuels, the fostering of criminal practices such as hoarding and adulteration, and the reduction of incentives for the development of renewable energy in Indonesia. A paradigm shift in policy, transitioning from subsidizing goods to directly targeting household-based energy subsidies, is imperative to rectify this situation. Such a change can promote more effective and inclusive policies, reduce the burden on women, mitigate poverty and inequality, and stimulate the development of local-level renewable energy initiatives. However, this transition must be accompanied by the ability to identify target groups and secure political elite support at the highest level."

"ABSTRAKMakalah ini menyajikan analisis mengenai efektivitas kebijakan energiterbarukan dan praktek kebijakannya di Indonesia, dengan mengacu kepadapraktek kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa, negara-negara anggota OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) dan negara-negaraBRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Tulisan ini membahasfactor-faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan pengembangan energiterbarukan dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, makalah inimemberikan kontribusi untuk memahami kebijakan RE secara umum dan faktorfaktoryang mendorong keberhasilan pelaksanaan RE di Indonesia padakhususnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakandan program pengembangkan energi terbarukan telah dibuat oleh PemerintahIndonesia, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, sehinggahal ini membawa implikasi serius terhadap keamanan energi nasional.Berdasarkan identifikasi, faktor utama yang menghambat program pengembanganenergi terbarukan di Indonesia adalah hambatan non-ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper presents an analysis of the effectiveness of RE policy and policypractice in Indonesia. It is based on RE policy practices in European Union,OECD and BRICS countries. Discussing key important factors of RE policy inIndonesian context, the study reveals that despite various policies and programswhich the Government of Indonesia has made, the realization of RE deploymentis still under the stated target, which can have implication for the national energysecurity. This might be attributed to non-economic barriers. Overall, this papercontributes to the understanding of RE policies in general and factors encouragingsuccessful implementation of RE in particular."

"Di Australia, pada tahun 2020, telah ditargetkan oleh Renewable Energy Target agar 20 persen dari total energi dihasilkan dari energi yang dapat diperbaharui. Akan tetapi, dengan sifat alami dari energi yang dapat diperbaharui, akan membutuhkan peningkatan layanan tambahan untuk menyeimbangkan persediaan dan kebutuhan energi. Tanpa layanan ini, akan banyak energi yang terbuang dari output. Layanan tambahan ini dapat diperoleh melalui pembangkit listrik konvensional seperti turbin gas. Namun dengan berkembangnya jaman, penyimpanan energi telah dipertimbangkan sebagai salah satu kompetitor. Pada studi ini, kami akan menginvestigasi efektivitas dari penyimpanan energi dalam memberikan layanan tambahan untuk mengintegrasi pembangkit listrik yang dapat diperbaharui di sistem Australia. Kami akan mengestimasi keuntungan dari penyimpanan energi pada pasar energi dan layanan tambahan menggunakan software PLEXOS.

---

The Australian Renewable Energy Target scheme requires that 20 percent of total electricity generated sourced by renewable resources by year 2020. However, the uncontrollable nature of renewable generation, require the increase in ancillary services to keep the supply and demand balanced. Lack of these can lead to curtailment of output. This is commonly supplied by the conventional power plant such as combine cycle. However, with the recent advancement, energy storage is considered as one of the competitors. In this study we investigate the effectiveness of energy storage in supplying the ancillary services for the integration of renewable power plant in Australian market system. We are going to estimate the revenue energy storage can get from both energy and ancillary market using the PLEXOS software."

"Penelitian ini menguji hubungan antara emisi karbon dioksida dari penggunaan energi (CO2), efisiensi energi, dan konsumsi energi terbarukan di ASEAN periode 2000-2011. Dengan menggunakan model STIRPAT dan estimasi data panel random-effects, efisiensi energi dan konsumsi energi terbarukan berhubungan negatif dan signifikan dengan emisi CO2. Peningkatan efisiensi energi sebesar 1% akan menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 0,59% secara signifikan, sedangkan peningkatan 1 percentage point proporsi konsumsi energi terbarukan akan menurunkan emisi CO2 sebesar 1,46% secara signifikan, ceteris paribus. Energi terbarukan memberikan efek lebih besar kepada penurunan emisi CO2, sehingga pemerintah dapat lebih fokus kepada pengembangan konsumsi energi terbarukan.

---

This study examines the relationship between energy-related carbon (CO2) emission, energy efficiency, and renewable-energy consumption in ASEAN during 2000-2011. By using STIRPAT model and panel data estimation random-effects, energy efficiency and renewable-energy consumption have negative impact to CO2 emission significantly. The increase of 1% energy efficiency will reduce CO2 emission by 0,59%, whereas the increase of 1 percentage point of proportion of renewable-energy consumption will reduce CO2 emission by 1,46%. Therefore, government should focus on renewable-energy, since it has greater impact to CO2 emission."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek teknis dan ekonomi perencanaan green data center. Berdasarkan parameter downtime dan availibility sesuai standar TIA-942, skema green data center dengan konfigurasi PLN-PV-Baterai, mampu bersaing dengan data center konvensional, memanfaatkan energi matahari yang lebih ramah lingkungan dengan nilai NPC dan LCOE paling rendah, namun sistem ini andal terhadap gangguan listrik PLN. Hasil simulasi emisi, skema green data center menghasilkan emisi gas rumah kaca paling rendah. Dengan penetrasi RF pada skema ini, sebesar 49.5% untuk tier 1, tier 2 sebesar 50%, tier 3 sebesar 51.9% dan tier 4 sebesar 53%, berpengaruh secara signifikan mengurangi 49% emisi gas rumah kaca pada skema data center konvensional. Penghematan tagihan listrik PLN pada green data center yaitu rata-rata sebesar 52% pada masing masing tier menggunakan Permen ESDM No. 49 Tahun 2018. Sedangkan dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 dengan statusnya masih tertangguhkan, rata-rata penghematan dapat mencapai 55.7%.

---

This study aims to analyze the technical and economic aspects of green data center planning. Based on the downtime and availability parameters according to the TIA-942 standard, the green data center scheme with the PLN-PV-Battery configuration, is able to compete with conventional data centers, utilizing solar energy which is more environmentally friendly with the lowest NPC and LCOE values, but this system is reliable against PLN power failure. The emission simulation results show that the green data center scheme produces the lowest greenhouse gas emissions. With RF penetration in this scheme, 49.5% for tier 1, 50% for tier 2, 51.9% for tier 3 and 53% for tier 4, it significantly reduces 49% greenhouse gas emissions in conventional data center schemes. Savings on PLN electricity bills at the green data center is an average of 52% for each tier using the Minister of Energy and Mineral Resources No. 49 of 2018. Meanwhile, with the Minister of Energy and Mineral Resources No. 26 of 2021 with the status still pending, the average savings can reach 55.7%."

"Meningkatnya penetrasi Energi Baru Terbarukan Intermittent akan berpotensi mengganggu kestabilan sistem, terutama pengaturan frekuensi sistem. Hal tersebut dikarenakan sifat karakteristik unik yaitu intermittency daya, variability output, dan reduksi inersia. Sistem pengaturan frekuensi sekunder, Automatic Generator Control, yang terinstall pada sistem kelistrikan Jawa Madura Bali membutuhkan sebuah pengembangan design sebagai langkah mitigasi respon frekuensi terhadap fenomena EBT Intermittent. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan perbaikan sistem AGC dengan merancang design kontrol baru yaitu Proportional Integral Derivative dan menambahkan faktor EBT Intermittent dalam simulasi. Hal tersebut memberikan hasil peningkatan kinerja dinamis AGC sehingga diperoleh peningkatan kecepatan respon sistem menuju frekuensi nominal yaitu sebesar 9.504 detik lebih cepat dan meredam undershoot sebesar 0.72 Hz dari pada menggunakan design kontrol eksisting. Peningkatan kinerja dinamis AGC tersebut sangat penting untuk mendapatkan manajemen energi sistem Kelistrikan JAMALI yang sesuai dengan kriteria operasi, yaitu andal, mutu dan ekonomis.

---

The increasing penetration of Variable Renewable Energy (VRE) sources has the potential to disrupt system stability, especially in frequency control systems. This is caused by the unique characteristics, namely the inability of the generator to produce power continuously (intermittent), variations in the output power of the generator on different time scales based on the energy source (variability), and a decrease in system inertia. The existing Automatic Generator Control (AGC) secondary frequency control system installed on the Java Madura Bali electrical system requires design development as a frequency response mitigation measure for the VRE phenomenon. This research proposes an AGC using a Proportional Integral Derivative control design with the addition of VRE factor. This approach results in improved dynamic performance of AGC leading to faster system response towards the nominal frequency by 9.504 seconds and an increased undershoot of 0.72 Hz compared to using the existing control design. Enhancing the dynamic performance of AGC is crucial to achieve effective energy management in the Java Madura Bali power system system in accordance with the operational criteria of reliability, quality and economy."

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel-variabel sosial ekonomi terhadap pengeluaran dan proporsi pengeluaran energi, listrik dan bensin rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional Susenas tahun 2014. Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran energi rumah tangga Indonesia yaitu sebesar 9,17 persen dari total pengeluarannya dan pengeluaran energi rumah tangga masih didominasi oleh pengeluaran untuk listrik 29,61 dan bensin 47,79 . Hasil analisis regresi dengan metode ordinary least square OLS menemukan bahwa variabel sosial ekonomi mempengaruhi signifikan terhadap pengeluaran energi rumah tangga adalah kepemilikan mobil, motor dan AC. Pemerintah dapat mendorong rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran energi dengan memperbaiki infrastruktur transportasi umum agar rumah tangga dapat meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu Pemerintah juga dapat mendorong industri elektronik untuk memproduksi barang elektronik hemat energi terutama AC.

---

This research analyzes the influence of socio economic variables on expenditure and proportion of expenditure spending on energy, electricity and gasoline household in Indonesia by using the national socio economic survey data Susenas in 2014. The results of the descriptive analysis shows that the average household energy expenditures Indonesia, amounting to 9.17 percent of the total energy expenditure and household expenditure is still dominated by spending on electricity 29.61 and gasoline 47.79 . Regression analysis by the method of ordinary least squares OLS found that socio economic variables affect significantly on household energy expenditure is the ownership of cars, motorcycles and air conditioner. The Governments can encourage households to reduce energy expenditures by improving public transport infrastructure so that households can minimize the use of private vehicles. In addition Governments can also encourage the electronics industry to manufacture energy efficient electronic goods, especially air conditioner."

"ABSTRAKEnergi di Indonesia merupakan sektor yang sangat vital, semakin bertambah tahun kebutuhan energi semakin meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Kondisi di dunia saat ini bahwa persediaan energi renewable semakin menipis, memicu pengembangan energi renewable. Indonesia menargetkan pengembangan energi renewable padaa tahun 2025 sebesar 23 bauran energi nasional. Penelitian ini memberikan alternatif proporsi bauran dan pemilihan lokasi EBT yang bertujuan untuk meminimumkan biaya total energi bauran. Hasil yang diperoleh dari metode MINLP yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan energi air dan panas bumi yang memiliki porsi pengembangan terbesar.

---

ABSTRACTEnergy in Indonesia is an important sector that electricity demand always increasing every year. This condition is also influenced by economic and population growth. In fact, non renewable energy is declining and will be vanished in several decades. This condition triggers development of renewable energy to replace it. Indonesia have made a development target of renewable energy become 23 of all energy mix. This paper give an alternative plan of development and site selection to reach minimum cost of all renewable energy mix in Indonesia. The result is hydro and geothermal are dominant in this energy mix."

"ABSTRAKDua permasalahan utama yang di hadapi oleh seluruh penduduk dunia adalahkelangkaan bahan bakar dan perubahan iklim global yang diakibatkan akumulasiemisi karbondioksida. Untuk mengatasi masalah tersebut penelitian mengenaisumber energi alternatif semakin gencar di seluruh dunia. Salah satu sumber yangpaling menjanjikan dan sesuai dengan kondisi Indonesia adalah bahan bakarnabati yang berasal dari algae, atau yang lebih dikenal dengan third generationbiofuel. Indonesia memiliki panjang garis pantai 95.181 km serta sinar mataharimelimpah yang sangat sesuai dengan kondisi yang diperlukan alga untuk tumbuh.Selain itu algae juga menyerap CO2 sehingga dapat mengurangi kadar CO2 diudara dan dapat dipertimbangkan dalam Carbon Trading, Penelitian inimembahas mengenai potensi energi terbarukan dari algae di Indonesia

---

ABSTRACTTwo main problems faced by the entire population in the world is fuel scarcityand global climate change caused by the accumulation of carbon dioxideemissions. To solve the problem of research on alternative energy sources hasintensified around the world. One source of the most promising and in accordancewith the conditions of Indonesia are biofuels derived from algae, or better knownas the third generation biofuels. Indonesia has a long coastline of 95,181 km andabundant sunshine that is in accordance with the conditions needed to grow algae.Besides algae absorb CO2 as well thus reducing levels of CO2 in the air and canbe considered in Carbon Trading, this research discusses the renewable energy potential of algae in Indonesia"