Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar, termasuk di dalamnya obat narkotika dan psikotropika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat termasuk narkotika dan psikotropika, PBF merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Setiap PBF dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat terutama narkotika dan psikotropika harus memenuhi persyaratan CDOB dan kemudian melakukan pelaporan kepada Badan Pengawaas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan/atau kehilangan narkotika dan psikotropika dari jalur distribusi resmi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Oleh karena itu, dilakukan kajian mengenai evaluasi penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Jakarta 3. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk melihat kesesuaian dalam penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3 dengan CDOB. Melalui tugas khusus ini diketahui penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF KFTD Cabang Jakarta 3 sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam CDOB dan Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta telah menyampaikan laporan bulanan yang diunggah melalui website Sistem Pengawasan Obat BPOM.

---

Pharmaceutical Distributor (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits for the procurement, storage, distribution of drugs and/or drug substances in large quantities, including narcotics and psychotropic drugs, in accordance with law statutes. In procuring, storing and distributing drugs including narcotics and psychotropics, pharmaceutical distributor refers to the regulation contained in the Good Distribution Practice (GDP). Each pharmaceutical distributor in procuring, storing, and distributing drugs, especially narcotics and psychotropics, must meet GDP requirements and then report to the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to prevent deviations and/or loss of narcotics and psychotropics from official distribution channels, as well as various other forms of abuse. Therefore, a study was conducted regarding the evaluation of storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3rd Branch. The purpose of this research was to see the suitability of storage and reporting of narcotics and psychotropics at KFTD Jakarta 3rd Branch with GDP. Through this research it is known that the storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF KFTD Jakarta 3rd Branch has met the requirements set out in the GDP and Permenkes No. 3 of 2015 about Distribution, Storage, Destruction, and Reporting of Narcotics, Psychotropics, and Pharmacy Precursors, and has submitted monthly reports which are uploaded via the Drug Monitoring System website of the BPOM."

"Kimia Farma Tbk. sebagai perusahaan BUMN adalah pemasok dan distributor narkotika yang diizinkan oleh Menteri, yang mana distribusinya dilakukan oleh Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD). Penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi wajib memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik atau disingkat CDOB. KFTD sebagai distributor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus mengimplementasikan pedoman CDOB dalam penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi agar mampu menjaga keamanan terhadap sediaan dan kemungkinan penyalahgunaan, khasiat, dan mutu sediaan yang akan didistribusi. Laporan ini dibuat sebagai analisa pengimplementasian CDOB terhadap penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi pada Kimia Farma Trading & Distribution cabang Jakarta 3. Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan studi literatur dan observasi melalui pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) milik PT Kimia Farma Trading & Distribution, serta peraturan perundang-undangan. Kesimpulan laporan ini adalah bahwa penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di PBF KFTD cabang Jakarta 3 sudah memenuhi persyaratan CDOB 2020 dan peraturan perundang-undangan.

---

PT Kimia Farma Tbk. as a state-owned company, it is a supplier and distributor of narcotics permitted by the Minister, whose distribution is carried out by Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD). Storage of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors must comply with Good Drug Distribution Practices or CDOB for short. KFTD as a distributor of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors must implement CDOB guidelines in storing narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors in order to be able to maintain the security of the preparations and the possibility of misuse, efficacy and quality of the preparations to be distributed. This report was created as an analysis of the implementation of CDOB on the storage of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors at Kimia Farma Trading & Distribution, Jakarta 3 branch. The method used in this report is literature study and observation through guidelines for Good Drug Distribution Methods (CDOB) and PT Kimia Farma Trading & Distribution's Standard Operational Procedures (SOP), as well as statutory regulations. The conclusion of this report is that the storage of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors at PBF KFTD Jakarta 3 branch has met CDOB 2020 requirements and statutory regulations."

"PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) merupakan salah satu PBF yang ada di Indonesia dan bertugas untuk menyalurkan produk dari industri farmasi ke fasilitas pelayanan rumah sakit seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat berizin. PT KFTD sudah memiliki izin untuk penyaluran obat golongan psikotropika. Penyaluran obat golongan ini harus diawasi secara ketat karena efek samping membahayakan yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikologi. PT KFTD memiliki SPO dalam penerimaan pemesanan psikotropika untuk mengevaluasi analisis kewajaran jumlah dan frekuensi pemesanan dari suatu outlet. Evaluasi ini dilakukan oleh apoteker penanggung jawab KFTD untuk menilai kewajaran pesanan dengan cara membandingkan riwayat pemesanan sebelumnya dan kunjungan ke outlet yang bersangkutan untuk menghindari adanya indikasi penyalahgunaan. Evaluasi dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pemesanan yang dilakukan oleh suatu outlet dengan cara membandingkan riwayat pemesanan sebelumnya dan kunjungan langsung ke outlet. Berdasarkan hasil analisis, jenis psikotropika yang paling banyak disalurkan pada periode triwulan adalah alprazolam 1 mg, dan yang paling sedikit adalah fenobarbital injeksi.

---

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) is one of the pharmaceutical distributors in Indonesia and is tasked with distributing products from the pharmaceutical industry to hospital service facilities such as pharmacies, hospitals, health centers, clinics, and licensed drugstores. PT KFTD already has a license to distribute psychotropic drugs. The distribution of this class of drugs must be closely monitored because of the dangerous side effects that can cause both physical and psychological disturbances. PT KFTD has an SPO in receiving psychotropics orders to evaluate the fairness analysis of the number and frequency of orders from an outlet. This evaluation is carried out by the pharmacist in charge of the KFTD to assess the reasonableness of orders by comparing the history of previous orders and visits to the outlets concerned to avoid indications of abuse. The evaluation is carried out based on the number and frequency of orders made by an outlet by comparing the history of previous orders and visits straight to the outlets. Based on the results of the analysis, the type of psychotropic that was distributed the most in the quarterly period was alprazolam 1 mg, and the least was phenobarbital injection."

"ABSTRAKPrekursor narkotika dan psikotropika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Sesuai dengan tujuan penggunaannya, Surat Persetujuan Impor Prekursor diterbitkan oleh dua instansi yaitu Departemen Perdagangan dan Departemen Kesehatan. Mengingat Badan POM sebagai instansi yang bertanggung jawab dalampengawasan Prekursor Farmasi dan sebagai penerbit Analisa Hasil Pengawasan Prekursor dalam rangka Sertifikasi Impor Prekursor Farmasi, maka penelitian ini hanya mencakup Prekursor untuk keperluan Farmasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan penerbitan Analisa Hasil Pengawasan Prekursor pada Direktorat Pengawasan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif dengan menggunakan konsep Servqual (Service Quality) dan menganalisis tingkat Kesenjangan antara harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Pengawasan Napza serta menganalisa seberapa besar keluhan responden terhadap pelayanan yang telah diterimanya. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam kuadran kartesius Hasil penelitian menunjukan pencapaian tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pada Direktorat Pengawasn Napza secara keseluruhan ditinjau dari 5 dimensi Servqual ( Tangible, Reliability, Responsiveness Empathy, dan Assurance) adalah sebesar 80, 43 % , dengan skor rata-rata kesenjangan adalah (- 0,82). Hasil tersebut sudah cukup baik, mengingat skor kesenjangan yang didapat masih dibawah (-1).Faktor pelayanan yang menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan tertinggi adalah kelompok tangible sebesar 87,33 % kemudian empathy (81,71%), setelah itu kelompok Assurance ( 80, 84 %). Faktor pelayanan yang menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan terendah adalah kelompok responsiveness ( 74,60%) kemudian kelompok reliability sebesar 77,93 %. Semua aspek pelayanan secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan sebaiknya dibuat skala prioritas berdasarkan faktor-faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan.Berdasarkan hasil pemetaan letak unsur-unsur pelaksanaan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada diagram kartesisus, maka Direktorat Pengawasan Napza harus lebih berupaya meningkatkan kinerjanya untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dari hasil yang cukup baik menjadi baik bahkan lebih. Upaya tersebut terutama difokuskan / diprioritaskan pada faktor-faktor yang termasuk pada kuadran A . Dalam hal ini ketepatan waktu dalam penerbitan Analisa Hasil Pengawasan Prekursor harus lebih ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan, serta kemampuan, kehandalan dan ketanggapan petugas dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan untuk memperkecil kesenjangan yang ada.

---

ABSTRACTNarcotics and Psychotropics precursors is a substance that used to make narcotics or psychotropics. Appropriate with the objective of its usage, The Import Authorization approval precursor issued by 2 institutions that are The Department of Trade and The Department of Health. Considering that National Agency of Drug and Food Control as a institution that responsible on controlling Pharmaceutical Precursors and as a issuer for The Precursor Control Analyses in term of import Authorization for pharmaceutical precursors, then this research only covered precursors for pharmaceutical needs.The objective of this research was to know service quality in issuing The Precursor Control Analyses at The Directorate of Narcotics Psychotropic & Additive Control with using Servqual (Service Quality) Concept and analyzing the gap level between audience?s perception and expectation over the service and also analyzing how many complains of respondents to the service have been received. Analyzing factors that influencing customer satisfaction in cartecius quadrant. Data is analyzed by SPSS 10. Based on descriptive associative analysis, have gotten result as followed : the achievement of the customer satisfaction level to the service at The Directorate of Narcotics Psychotropic & Additive Control at the whole aspects observed from 5 dimensions of Servqual (Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance) was 80,43% with the score of gap average was ? 0,82. The result was good enough.The Factor of service which resulted the highest customer satisfaction level was Tangible group with amount of 87,33 % followed by Empathy (81,71%) and Assurance (80,84%.) The Factor of service which resulted the lowest customer satisfaction level was Responsiveness group (74,70%) and followed by Reliability group (77,93%) All aspect of service influenced customer satisfaction significantly, then to conduct the improvement of service quality should be made the scale of priority based on the factors that most dominant in influencing customer satisfaction. Based on the mapping result of location of elements for implementing factors or attribute that influencing customer satisfaction in cartecius diagram, then The Directorate of Narcotics Psychotropic & Additive Control must have more effort to improve the performance to increase customer satisfaction from good score to excellent score. The efforts especially focused/prioritized at the factors in quadrant A. In this case, the time bound in issuing The Precursor Control Analyses has to be improved as the promise, also the capability, reliability and response from employees in delivering the service must be improved to reduce the gap."

"Koordinasi berbagai aspek dalam sistem informasi psikotropika membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen psikotropika yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Sistem informasi ini harus mampu menyediakan laporan-laporan baik rutin maupun khusus, yang terkait dengan impor produksi dan distribusi psikotropika. Studi evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan psikotropika di Ditwas Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan guna mengevaluasi laporan psikotropika untuk mendapatkan suatu laporan yang tepat waktu dan akurat.Pendekatan kajian dengan evaluasi sistem laporan dimana data dikumpulkan melalui, telaah dokumen, pengamatan kegiatan dan fasilitas terkait, dan wawancara dengan pengelola laporan psikotropika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan psikotropika belum tepat waktu dan akurat. Kurang tepat dan akuratnya laporan psikotropika disebabkan oleh mekanisme penyampaian laporan memerlukan waktu panjang sesuai dengan birokrasi yang ada dan dipengaruhi juga oleh fasilitas dan dana yang sangat terbatas.Untuk mendapatkan laporan yang tepat waktu dan akurat perlu dilakukan intervensi, faktor strategik yang perlu diintervensi adalah membuat mekanisme pengiriman baru dengan menggunakan fasilitas faximile langsung kepada Kepala Tim Pengelola Laporan dan penyediaan dana oleh Badan POM, membuat peraturan baru yang mengatur sistem pelaporan psikotropika.

---

The Evaluation on the Psychotropic Reporting and Recording System : The Study in National Agency of Drug and Food Control, 2002The coordination in the aspects of the psychotropic information system needs the supporting of the psychotropic management information system that is produced completely, accurately, and the up to date information. The information system must be able to supply routine and non-routine reporting, which is related with import, production, and distribution of psychotropic. The evaluation study on the psychotropic reporting and recording system in Directorate of Narcotics, Psychotropic and Addictive Substance Control, National Agency of Drug and Food Control, were aimed to evaluate of psychotropic report to get the up to date and accurate report.The assessment approach used reporting system evaluation, which data were collected to proceed i.e. to analyze the documents, to observer the related activities and facilities, and interviews to the psychotropic report officers.The results of research study have revealed that the psychotropic report is not be up to date and accurate yet. They are caused by the report-delivery mechanism inquired long time according the bureaucratic procedures and the report facilities and financial recourses are very limited.In order to acquire the up to date and accurate report has needed the intervention. The strategic factors are needed the intervention, which developed the new report-delivery mechanism used facsimile directly to Head of Reporting Handler Team and to supply budget by National Agency of Drug and Food Control, to establish the new regulation in the psychotropic reporting system."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah unit terpenting dalam kegiatan penyaluran obat, bahan obat dan alat kesehatan kepada PBF lain serta fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2011). Proses pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran obat oleh PBF harus terdokumentasi dan memenuhi prinsip-prinsip dari Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Penerapan cara distribusi obat yang baik perlu dilakukan oleh setiap pedagang besar farmasi (PBF) untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat dan/atau bahan obat yang beredar (BPOM RI, 2020). Tidak hanya itu, PBF juga harus mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) sebagai acuan kerja dalam menjalankan aktivitas. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ditinjau dari praktik di lapangan yang dilakukan oleh Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 3 secara keseluruhan telah sesuai dengan CDOB yang berlaku dan mengacu kepada SOP yang berlaku di KFTD Jakarta 3.

---

Wholesale distributor is the most important unit in distributing drugs, medicinal materials and medical devices to other as well as pharmaceutical service facilities in accordance with statutory provisions (Ministry of Health RI, 2011). The process of procuring, storing, and distributing drugs by PBF must be documented and comply with the principles of Good Distribution Practice (GDP) . Every Wholesale distributor needs to apply good distribution practice to ensure the safety, efficacy and quality of drugs and/or medicinal ingredients in circulation (BPOM RI, 2020). Not only that, wholesale distributor must also have a Standard Operating Procedure (SOP) as a work reference in carrying out activities. Based on the observations that have been made, it can be concluded that the process of procurement, receipt, storage and distribution of Narcotics, Psychotropic and Precursor drugs in terms of field practice carried out by Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 3 as a whole is in accordance with the applicable GDP and refers to to the applicable SOP at KFTD Jakarta 3."

"Narkotika dan psikotropika merupakan senyawa yang dikategorikan sebagai senyawa yang diawasi dan terkendali, karena risiko penyalahgunaan yang tinggi serta dapat menimbulkan adiksi dan efek buruk pada tubuh, Apoteker memegang peran penting pada proses pengendalian narkotika dan psiktropika yaitu salah satunya pada proses distribusi. Distribusi substansi terkontrol seperti narkotika dan psikotropka tentunya diatur oleh pihak yang berwenang, melalui peraturan seperti Cara Distribusi Obat yang Baik dan Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 untuk memastikan substansi tersebut peredaran yang terkendali dan penggunaan dengan tujuan yang tepat. Mengingat hal tersebut, prosedur yang berlaku di Pedangang Distribusi Farmasi selaku distributor narkotika dan psikotropika haruslah sesuai dengan peraturan legal yang berlaku. Pada penelitian ini, dilakukan evaluasi kesesuaian standar operasi prosedur penyaluran narkotika dan psikotropika KFTD cabang 3 dengan peraturan legal. Hasil evaluasi kesesuaian menunjukan bahwa hampir seluruhnya sesuai dengan CDOB dan juga Permenkes No 3 Tahun 2015. Hanya satu poin yang belum tertera pada standar operasi prosedur yaitu pemeriksaan kebenaran komponen surat pesanan berupa tanggal pemesanan. Namun, pada kondisi aktualnya, tetap dilakukan pemeriksan komponen tanggal pemesanan pada surat pesanan.

---

Narcotics and psychotropics are compounds that are categorized as controlled compounds, due to the high risk of abuse and can cause addiction and adverse effects on the body. Pharmacists play an important role in the process of controlling narcotics and psychotropics, one of which is in the distribution process. The distribution of controlled substances such as narcotics and psychotropic substances is of course regulated by the authorities, through regulations such as Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) and Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 to ensure controlled distribution of these substances and proper use. In view of this, the procedures used by Pharmaceutical Distribution Traders as distributors of narcotics and psychotropics must comply with the applicable legal regulations. In this study, an evaluation of the suitability of standard operating procedures for the distribution of narcotics and psychotropic substances from KFTD branch 3 with legal regulations was carried out. The results of the conformity evaluation show that almost all of them are in accordance with CDOB and Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015. Only one point has not been stated in the standard operating procedure, namely checking the correctness of the components of the order letter which is the order date. However, in actual conditions, the inspection of the order date on the order letter is still being carried out."

"Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia dinilai cukup tinggi dengan nilai persentase sebesar 1,80% berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia (PMB-LIPI) pada tahun 2019. Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019, penyaluran obat narkotika wajib memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Namun hanya Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin khusus dapat menyalurkan narkotika ke apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Sehingga, sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mencegah penyimpangan dalam jalur distribusi narkotika, apoteker dalam PBF dengan izin khusus tersebut wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap rasionalitas jumlah dan frekuensi pesanan narkotika dari klien PBF terkait. Tujuan dilakukan penelitian dalam tugas ini adalah untuk menilai kewajaran pesanan narkotika dari apotek-apotek yang merupakan klien dari KFTD cabang Bekasi. Penilaian kewajaran dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pesanan suatu apotek serta lokasi apotek yang berdekatan dengan suatu fasilitas kesehatan tertentu atau praktik dokter perorangan. Dari 65 apotek, ditemukan sebanyak 7 apotek yang membuat pesanan narkotika dengan jumlah dan frekuensi diatas rata-rata. Namun, berdasarkan penilaian kewajaran terhadap lokasi ketujuh apotek tersebut, semua apotek berada dengan dengan klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit.

---

The level of narcotics abuse in Indonesia is considered quite high with a percentage value of 1.80% based on the results of a survey by the National Narcotics Agency and the Center for Research on Society and Culture - Indonesian Institute of Science (PMB-LIPI) in 2019. Based on the Food and Drug Supervisory Agency regulation Number 9 of 2019, the distribution of narcotic drugs must comply with the provisions of regulations and legislation and Good Drug Distribution Methods (CDOB). However, only Pharmaceutical Wholesalers (PBF) who have obtained the special permits can distribute narcotics to pharmacies, health centers, hospitals and clinics. Thus, as one of the anticipatory steps to prevent irregularities in the narcotics distribution channel, pharmacists in PBF with special permits are required to carry out regular evaluations of the rationality of the number and frequency of narcotics orders from relevant PBF clients. The aim of the research in this assignment was to assess the fairness of narcotics orders from pharmacies which are the clients of the Bekasi branch of KFTD. The fairness assessment is carried out based on the number and frequency of orders from a pharmacy as well as the location of the pharmacy which is close to a particular health facility or individual doctor's practice. Of the 65 pharmacies, it was found that 7 pharmacies made orders for narcotics with quantities and frequencies above the average. However, based on a reasonable assessment of the locations of the seven pharmacies, all pharmacies are located near health clinics and hospitals."

"Laporan ini membahas peran apoteker sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi di Pusat Distribusi Farmasi (PBF), terutama terkait produk narkotika. PKPA dilaksanakan di KFTD Cabang Jakarta 2 untuk memahami praktik pengadaan, penyimpanan, dan distribusi produk farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dan SOAP (Standar Operasional Prosedur). Metode studi literatur dan pengamatan langsung digunakan untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan produk narkotika di KFTD 2. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan produk narkotika di KFTD 2 telah mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan apoteker memainkan peran sentral dalam memastikan kepatuhan terhadap proses distribusi. Meskipun demikian, PKPA berdurasi singkat mengakibatkan keterbatasan dalam pemahaman mahasiswa PKPA terhadap proses seperti stock opname dan pelaporan narkotika bulanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia agar mahasiswa PKPA dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif dalam praktik distribusi farmasi, khususnya produk narkotika.

---

This report discusses the pharmacist's role as the responsible party in managing pharmaceutical preparations at the Pharmaceutical Distribution Center (PBF), particularly concerning narcotic products. The Pharmacist Professional Internship (was conducted at KFTD Branch Jakarta 2 to understand the practices of procurement, storage, and distribution of pharmaceutical products in accordance with legal regulations and Good Distribution Practices (CDOB) and Standard Operating Procedures (SOP). Literature review and direct observation methods were employed to evaluate the implementation of narcotic product management at KFTD 2. The results indicated that the management of narcotic products at KFTD 2 complied with applicable regulations, with pharmacists playing a central role in ensuring compliance with distribution processes. However, the short duration of practiced resulted in limitations in students' understanding of processes such as stock-taking and monthly narcotic reporting. Therefore, efforts are needed to optimize the available time so that PKPA students can acquire comprehensive knowledge in pharmaceutical distribution practices, especially regarding narcotic products."

"Personil merupakan salah satu bagian dari CDOB yang harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dengan mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi sebelum memulai tugas, terutama personil yang menangani obat atau bahan obat yang memerlukan persyaratan yang lebih ketat seperti narkotika dan psikotropika. Tujuan dari tugas khusus ini adalah adalah memberikan materi dan pelatihan kepada personil di KFTD Tangerang tentang prosedur operasi standar narkotika dan psikotropika. Metode yang digunakan dalam memberikan pelatihan adalah pemberian materi, tanya jawab, dan test. Test diberikan kepada personil sebelum dan sesudah materi diberikan. Materi yang digunakan bersumber dari SOP KFTD Tangerang yang telah disesuaikan berdasarkan CDOB. Pelatihan prosedur operasi kerja terkait narkotika dan psikotropika meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran dan penanganan produk rusak, kadaluarsa dan tidak layak.

---

Personnel are a part of CDOB who must meet the required qualifications by training and should have competency before starting their task, especially personnel who handle drugs or raw materials that need more specified condition such as narcotics and psychotropics. The purpose of this study is to provide materials and training to personnel at KFTD Tangerang regarding to standard operating procedures about narcotics and psychrotropics. The method used in providing training is study material, question and answer, and tests. Tests were gave to personnel before and after the material is given. The materials used are sourced from KFTD Tangerang’s SOP which has been adjusted based on CDOB. SOP training about narcotics and psychotropics are included in receiving, storing, distributing and handling damaged, expired, and inappropriate products."