Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: Insurance Contract, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam penerapannya, meliputi pelaporan keuangan sampai dengan kesesuaian peraturan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi melakukan persiapan pelaksanaan Parallel Run Implementasi PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024. Metodologi penelitian  ini kualitatif, dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi sharing Perusahaan Asosiasi Asuransi) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y). Dari hasil penelitian, penerapan membutuhkan sumber daya manusia dan sistem yang baik serta dana yang memadai. Selain itu Direksi berperan sangat penting dalam prosesnya, sebagai pertanggungjawaban ke pemegang saham. Simulasi dampak dari penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi masih terus dievaluasi oleh manajemen melalui aktuaris Perusahaan.

---

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued PSAK 74: Insurance Contract which is an adoption of IFRS 17: Insurance Contract, which will be applied starting January 1, 2025. This study aims to determine and analyze the readiness of Loss Insurance Company X and Life Insurance Company Y in its application, covering financial reporting to regulatory compliance in Indonesia. The Financial Services Authority requires insurance industry players to prepare for the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74: Insurance Contracts, which is one of the output targets for the first quarter of 2024. This research methodology is qualitative, where the data is obtained from primary data (interviews, documents and sharing materials of Insurance Association Companies) and secondary (Company X and Y websites). From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. In addition, the Board of Directors plays a very important role in the process, as an accountability to shareholders. Simulation of the impact of the implementation of PSAK 74: Insurance Contracts are still being evaluated by management through the Company's actuaries."

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."

"Skripsi ini membahas tentang isu kritis akuntansi pada pendapatan dan beban terkait perubahan PSAK 36 (revisi 2011) akuntansi kontrak asuransi jiwa dan penerapan PSAK 62 kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa yang diadopsi secara keseluruhan dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract terhadap pendapatan dan beban yang disajikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Hal menarik dari pendapatan dan beban asuransi adalah bahwa kontrak asuransi dibagi menjadi kontrak asuransi jangka pendek yang harus diakui secara proporsional dan kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo. Setiap pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan harus dibuat cadangan yang dinilai dengan menggunakan penilaian tertentu (dulu net premium valuation) yang dilakukan oleh aktuaria. Dengan diterapkannya PSAK 62 yang mensyaratkan metode penilaian tertentu (gross premium valuation) memberikan dampak ekonomis pada setiap perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

---

This report discusses the critical accounting issues on the changes in PSAK 36 (Revised 2011) Accounting for Life Insurance Contract and the Implementation of PSAK 62 Insurance Contracts which adopted the International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract on revenues and expenses that presented by life insurance companies. The Interesting part from the revenues and expenses of insurance that an insurance contract consists of short - term insurance contracts that must be recognized in a proportional manner and long - term insurance contracts must be recognized as revenue when mature. Every income earned by the company must be made a provision which assesed a particular valuation (formerly, net premium valuation) conducted by the actuary. Along with the implementation of PSAK 62 which requires another particular valuation method (gross premium valuation) that affects economic impact on any life insurance companies in Indonesia."

"Incurred But Not Reported (IBNR) adalah salah satu bagian dari cadangan klaimyang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesiaumumnya menggunakan metode Chain Ladder dalam membentuk cadangan IBNR.Hal ini juga berlaku di perusahaan asuransi jiwa ABC. Namun dikarenakan metodeChain Ladder hanya bergantung pada nilai klaim, maka nilai yang ekstrim akansangat memengaruhi ketepatan dari estimasi. Maka dari itu, metode Cape Coddirancang untuk mengatasi kekurangan dari metode Chain Ladder denganmenambahkan pertimbangan ekspektasi klaim melalui pendapatan premi. MetodeCape Cod juga dinilai sebagai best practice dalam melakukan estimasi cadanganIBNR. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat penerapan metode CapeCod di perusahaan asuransi jiwa ABC dan apakah metode tersebut dapatmenghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya. Dengan menggunakandata dari perusahaan asuransi jiwa ABC dengan tahun pengamatan 2016-2018,didapatkan nilai deviasi dan eror yang lebih rendah pada metode Cape Coddibandingkan dengan metode Chain Ladder untuk masing-masing tahun pengujian.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa metodeCape Cod akan menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnyadibandingkan dengan metode Chain Ladder. Penelitian ini juga menyimpulkanbahwa metode Cape Cod dapat diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa ABCuntuk mendapatkan nilai cadangan IBNR yang lebih mendekati nilai sebenarnya

---

Incurred But Not Reported (IBNR) is a part of the claim reserve that must be

prepared by insurance companies. In general, insurance companies in Indonesia

adopt Chain Ladder method to determine the IBNR reserves. This also applies to

the ABC life insurance company. However, because the Chain Ladder method only

depends on the value of the claim, the extreme value will greatly affect the accuracy

of the estimate. Therefore, the Cape Cod method is designed to overcome the

shortcomings of the Chain Ladder method by adding consideration of expected

claims through premium income. Cape Cod methos is considered as the best

practice for estimating IBNR reserves. This research was conducted at ABC life

insurance company with the aim of seeing the application of the Cape Cod method

and if the method can obtain a value closer to the true value. The results obtained

were lower error values in the Cape Cod method compared to the Chain Ladder

method for each testing year. The results of this study are consistent with previous

research which revealed that the accuracy of the Cape Cod method is better than

the Chain Ladder method. This study also concludes that the Cape Cod method can

be applied to ABC life insurance companies to obtain an IBNR reserve value that

is closer to its true value."

"PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting. 

---

PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab gagal bayar asuransi dan pengaruh penerapan PSAK 71 dan PSAK 74 terhadap risiko gagal bayar. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Regulasi Kepentingan Publik (public interest regulation theory). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian bersumber dari kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten, tematik, dan konstan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar dapat terjadi karena: (1) fraud, (2) underreserved, (3) lemahnya tata kelola atau pengendalian internal, (4) manajemen investasi yang buruk, (5) portofolio produk asuransi, dan (6) lemahnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah PSAK 71 dan PSAK 74 sudah sesuai dengan Teori Regulasi Kepentingan Publik karena sebagian berpendapat bahwa kedua PSAK tersebut dapat mengurangi risiko gagal bayar, sebagian berpendapat bahwa PSAK tidak memiliki korelasi dengan gagal bayar, dan sebagian lainnya menyatakan tidak tahu. PSAK 71 dan PSAK 74 akan mengubah pelaporan keuangan perusahaan asuransi menjadi lebih konservatif, transparan, mudah dibandingkan dan akuntabel. Dengan begitu, secara tidak langsung akan mempengaruhi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan asuransi. PSAK 74 juga mengubah proses pencadangan menjadi lebih konservatif

---

This study aims to analyze the causes of insurance insolvency and the effect of PSAK 71 and PSAK 74 implementation on the risk of default. Analysis is carried out by using Public Interest Regulation Theory. This is a qualitative research with case study method. Research data are sourced from questionnaires and interviews. Data analysis is done by using content, thematic, and constant comparative analysis. The results indicates that defaults can occur due to: (1) fraud, (2) underreserved, (3) weak governance or internal control, (4) poor investment management, (5) insurance product portfolio, and (6) weak regulations and supervision carried out by regulators. The study shows that there are different views about whether PSAK 71 and PSAK 74 is in accordance with Public Interest Regulation Theory because some argue that both PSAK can reduce the risk of default, some argue that PSAK does not have a correlation with default, and some others state that they do not know. PSAK 71 and PSAK 74 will turn insurance companies financial reporting to be more conservative, transparent, comparable and accountable. That way, it will indirectly affect the risk management and governance of insurance companies. PSAK 74 also turns the reserving process into more conservative."

"Perusahaan Y merupakan salah satu nasabah Perusahaan Asuransi X yang telah melakukan klaim persalinan sectio caesarea dengan persentase 35% dari total klaim persalinan pada periode Februari 2011 - Januari 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan sectio caesarea pada produk asuransi kesehatan managed care Perusahaan Asuransi X di Perusahaan Y. Desain penelitian cross sectional, dengan mengambil data sekunder dari transaksi klaim Perusahaan Asuransi X periode Februari 2011 - Januari 2012. Responden 180 peserta Perusahaan Asuransi X yang memanfaatkan pelayanan kesehatan persalinan. Hasil penelitian menunjukkan proporsi peserta persalinan dengan tindakan sectio caesarea sebesar 63 (35%) dari 180 total peserta persalinan produk asuransi kesehatan managed care Perusahaan Asuransi X. Didapatkan variabel yang berhubungan dengan tindakan sectio caesarea adalah penyakit penyerta. Atas dasar tersebut dianjurkan untuk melakukan evaluasi terhadap proses underwriting pada tahap seleksi risiko.

---

Y company is one of the customers of Insurance X Company which has sectio caesarea?s childbirth claim with percentage 35% of the total labor claims in February 2011 - January 2012 period. The study conducted to determine the relation factors of the sectio caesarea action in managed care health insurance X products in Y company. Cross- sectional study design, by taking a secondary data from Insurance X Company claims transactions in February 2011 - January 2012 period. Respondents were 180 participans Insurance X Company that utilizes childbirth health care services.

The results showed the proportion of sectio caesarea action participants were 63 (35%) of 180 total participants childbirth managed care health insurance products Insurance X Company. The variable that related with the sectio caesarea action is the comorbid disease. On the basis of it is recommended to evaluate the underwriting process on the risk selection stage."

"Perusahaan asuransi memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lainnya. Pertanggungan terhadap tertanggung merupakan jasa utama yang disediakan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan berbagai pihak seperti reasuradur. Penelitian ini meninjau apakah terdapat pemotogan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai pada alur transaksi spesifik perusahaan asuransi di PT. XYZ Life Insurance. Peneliian ini juga meneliti apakah pemotongan serta pemungutan pajak telah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta telah sesuai dengn asas-asas pemotongan dan pemungutan pajak.Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan data primer dengan observasi dan wawancara sedangkan data sekunder menggunakan buku-buku, laporan keuangan serta literatur lain yang mengacu pada penelitian ini. Dari hasil penelitian penulis terhadap alur transaksi pada perusahaan asuransi yang terjadi PT. XYZ Life Insurance memiliki beberapa masalah. Masalah tersebut diantaranya tidak dipungutnya PPN atas agen asuransi serta pemotongan pajak atas unit link yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Selain itu juga terdapat pengenaan pajak dua kali atas investasi produk asuransi dana pensiun yang sebelumnya telah dikenakan pajak final. Permasalahan tersebut yang diharapkan dapat menjadi perhatian bagi PT. XYZ Life serta pihak lainnya yang terkait.

---

The insurance company has different characteristics from other companies. Coverage of the insured are the main services provided by the insurance company by involving various stakeholders such as reinsurers.This study reviewed whether there are any withholding Income Tax and Value Added Tax on the main transaction of PT. XYZ Life Insurance. The study also examined whether the withholding as well as tax collection has been run in accordance with prevailing tax regulations and compliance principles. The study used descriptive analysis. The author used primary data through observation and interviews and secondary data through books, financial statements and other literature which refers to the study.

From the results of the study, authors found that the flow of transactions that occurred in the PT. XYZ Life insurance have some problems. These problems include PT. XYZ Life Insurance did not impose VAT on insurance agents and withholding tax on unit links that do not conform to the equity principle. There are also double taxation on pension insurance products that have previously been subjected to the final tax. The problesms are expected to be a concern for PT. XYZ Life and other related parties."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan salah satu bank di Indonesiadalam menerapkan PSAK 71 atas cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) danmemberikan solusi untuk memitigasi peningkatan CKPN bagi bank tersebut agar dapatmenghindari atau memimalisir dampak dari penerapan PSAK 71 yaitu tergerusnyalaba. Peningkatan CKPN yang berpotensi menggerus laba bank tersebut dikarenakanterdapat perbedaan ketentuan mengenai CKPN dalam PSAK 71 dan PSAK 55.Penelitian ini dilakukan pada sebuah bank di Indonesia yang mengalami penurunanlaba yang sangat tajam akibat penerapan PSAK 71 menggunakan metode studi kasusdengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalampenelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh darihasil wawancara dan kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari PSAK No.71,peraturan-peraturan bank mengenai CKPN, dan laporan-laporan bank. Analisis datayang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian iniadalah Bank X telah siap dalam menerapkan PSAK 71 atas CKPN. Walaupunpersiapan yang dilakukan sudah sesuai dengan roadmap OJK, namun terdapathambatan yang dihadapi oleh Bank X yaitu tidak lengkapnya data-data debitur BankX. Dalam memitigasi peningkatan CKPN, tindakan yang dapat dilakukan bank adalahdengan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan sesuai prosedur dan prinsip,memantau kredit secara lebih efektif dengan memberikan peringatan dini sebelumdebitur menunggak, serta melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit sesegeramungkin melalui restrukturisasi dan pengambilalihan agunan. Dengan demikian, bankdapat menjaga agar kredit tidak mengalami peningkatan risiko yang signifikansehingga CKPN yang harus disisihkan bank lebih kecil

---

This study aims to evaluate the readiness of a bank in Indonesia in implementing PSAK

71 on the allowance for impairment losses (CKPN) and provide solutions to mitigate

the increase in CKPN for these banks to avoid or minimize the decline of profits due

to the implementation of PSAK 71. The increase in CKPN that might potentially

decline the bank's profit is due to different rules about CKPN between PSAK 71 and

PSAK 55. This research was conducted at a bank in Indonesia which experienced a

sharp decline in profit due to the implementation of PSAK 71 using a case study

method with a qualitative approach. The research instruments used in this study were

interviews, questionnaires, and documentation. The data used in this research came

from primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews and

questionnaires, while secondary data were obtained from PSAK 71, bank regulations

about CKPN, and bank reports. The data analysis used in this research is descriptive

analysis. The result of this research is that Bank X is ready for implementing PSAK 71

on CKPN, but there is an obstacle faced by Bank X such as incomplete debtor data. In

mitigating the increase in CKPN, actions that banks can take are to ensure that lending

is carried out in accordance with procedures and principles, monitor credit more

effectively by providing an early warning before debtors are in arrears, as well as

carrying out credit rescue or settlement as soon as possible through restructuring and

foreclosure of collateral. Thus, banks can prevent credit from experiencing a significant

increase in risk so that the CKPN that must be set aside by banks is smaller"

"ABSTRAKAsuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi bersama di Indonesia Indonesia. Bentuk perusahaan asuransi bersama sering menyebabkan masalah keuangan Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 sejak Krisis India Timur Belanda pada tahun 1922 sampai sekarang. Sebagai upaya restrukturisasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Indonesiamenetapkan peraturan bernama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia 1 / POJK.05 / 2018 tentang Kesehatan Keuangan untuk Perusahaan Asuransi Reksa, di mana Pasal 48 angka (3) menyatakan bahwa demutualisasi adalah salah satu yang finansialupaya restrukturisasi untuk perusahaan asuransi bersama. Menurut kondisi tersebut, ada dua masalah utama: 1. Apakah demutualisasi merupakan restrukturisasi keuangan yang tepat upaya untuk perusahaan asuransi bersama?; 2. Bentuk badan hukum apa yang cocok untuk diterapkan di perusahaan asuransi? Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa demutualisasi adalah upaya restrukturisasi keuangan yang tepat untuk asuransi bersama perusahaan, dan bentuk badan hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam asuransiperusahaan adalah Perseroan Terbatas. Demikianlah, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 harus mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Ini Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTLife Insurance with Bumiputera 1912 is the only joint insurance company in Indonesia, Indonesia. The form of joint insurance companies often causes financial problems Bumiputera Life Insurance Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As an effort to financial restructuring, the Indonesian Financial Services Authoritystipulate a regulation called the Indonesian Financial Services Authority Regulation 1 / POJK.05 / 2018 concerning Financial Health for Mutual Insurance Companies, where Article 48 number (3) states that demutualization is a financial onerestructuring efforts for joint insurance companies. Under these conditions, there are two main problems: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a joint insurance company ?; 2. What form of legal entity is suitable to be applied in an insurance company? Finally, it can be concluded that demutualization is an appropriate financial restructuring effort for joint insurance companies, and an appropriate form of legal entity to be applied in insurancecompany is a Limited Liability Company. Thus, Life Insurance with Bumiputera 1912 had to change the form of its legal entity into a Limited Liability Company. This research uses a normative juridical approach."