Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas upaya diplomasi yang dilakukan Arab Saudi guna mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan juga membangun citra Arab Saudi menuju tercapainya Saudi Vision 2030. Hal ini membuat Arab Saudi mencari jalur alternatif baru untuk melakukan diplomasinya. Salah satu cara Arab Saudi melakukan diplomasi melalui diplomasi olahraga yaitu dengan menyelenggarakan ajang balap Formula 1. Penelitian ini dikaji menggunakan teori diplomasi olahraga dan konsep Multi-Track Diplomacy atau jalur-jalur diplomasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya praktik diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan memanfaatkan jalur-jalur diplomasi baru untuk mencapai tujuan utamanya yaitu diversifikasi ekonomi dan membangun citra melalui enam dari sembilan jalur diplomasi.

---

This research discusses the diplomatic efforts undertaken by Saudi Arabia to reduce dependence on petroleum and also build Saudi Arabia's image towards achieving Saudi Vision 2030. This has made Saudi Arabia look for new alternative routes to carry out its diplomacy. One way Saudi Arabia carries out diplomacy through sports diplomacy is by holding a Formula 1 racing event. This research was studied using sports diplomacy theory and the concept of Multi-Track Diplomacy or diplomatic pathways. The research method used is a qualitative research method with library study techniques. The result of this research is the discovery of sports diplomacy practices carried out by Saudi Arabia by utilizing new diplomatic channels to achieve its main goals, namely economic diversification and image building through six of the nine diplomatic channels."

"Kerajaan Arab Saudi mempunyai sejarah yang panjang dalam menerapkan hukum Islam sebagai acuan pada kebijakan-kebijakan negara. Modernisasi yang terjadi di Arab Saudi tentunya bersinggungan dengan Wahabisme yang diterapkan sebagai ideologi utama di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian ini membahas tentang modernisasi di Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman dalam Visi 2030. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process dan teori modernisasi oleh Inglehart dan Welzel. Hasil dalam penelitian ini adalah masa kepemimpinan Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan Visi 2030 sebagai bentuk modernisasi oleh Muhammad bin Salman. Terdapat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Arab Saudi dari masa ke masa. Masyarakat yang dulu dikenal konservatif dapat dengan cepat menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang mulai mengarah pada sistem liberal. Hal tersebut dikarenakan kuatnya kekuasaan yang dipimpin oleh raja dan terjaminnya kesejahteraan negara.

---

The Kingdom of Saudi Arabia has a long history of applying Islamic law as a reference for state policies. The modernization that has taken place in Saudi Arabia is of course intersect with Wahabism which is applied as the main ideology in the Kingdom of Saudi Arabia. This study discusses modernization in Saudi Arabia which was initiated by Muhammad bin Salman in Vision 2030. The research method that the author uses is a qualitative research method with a descriptive analysis approach and uses library data collection techniques. The theory used is the structural functional theory initiated by Talcott Parsons with a decision making process approach and modernization theory by Inglehart and Welzel. The results in this study are the reign of King Salman and the Kingdom of Saudi Arabia who implemented Vision 2030 as a form of modernization by Muhammad bin Salman. There have been significant changes in the government of Saudi Arabia from time to time. Societies that were once known to be conservative were able to quickly implement the economic and social reforms that began to lead to a liberal system. This is due to the strong power led by the king and the guarantee of state welfare."

"Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030.

---

This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030."

"Visi 2030 Arab Saudi merupakan kebijakan yang diinisiasikan oleh Mohammed Bin Salman (MBS) untuk mendiversifikasi ekonomi negara tersebut. Salah satu sektor yang menjadi fokus pengembangan adalah pariwisata. Kebijakan publik sektor pariwisata Arab Saudi berfungsi sebagai landasan peraturan untuk mencapai visi 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan MBS di bidang pariwisata, jenis wisata baru yang diperkenalkan, pelonggaran hukum syariah yang dilakukan, dan dampak perubahan sosial terhadap masyarakat Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nasucha dan Pasolong, serta metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah mengimplementasikan kebijakan MBS dengan mengembangkan destinasi wisata unik di seluruh negara tersebut. Wisata baru yang diperkenalkan mencakup proyek-proyek inovatif yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pelonggaran hukum syariah dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keagamaan. Dampaknya mencakup perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, dengan peningkatan toleransi dan pemahaman lintas budaya.

---

Saudi Arabia's Vision 2030 is a policy that Mohammed Bin Salman (MBS) initiated to diversify the country's economy. One of the sectors that is the focus of development is tourism. The public policy of Saudi Arabia's tourism sector serves as a regulatory cornerstone to achieve Vision 2030. This study examines the implementation of SBM policies in tourism, new types of tourism introduced, the easing of sharia law carried out, and the impact of social change on Saudi society. This research uses the public policy theory proposed by Nasucha and Pasolong and descriptive qualitative methods. Research findings show that the Saudi Arabian government has implemented SBM policies by developing unique tourist destinations nationwide. The new tours introduced include innovative projects that are a major tourist attraction. The easing of sharia law is carried out to support the development of the tourism sector without compromising religious principles. The impact includes significant changes in people's mindsets and lifestyles, with increased tolerance and cross-cultural understanding."

"Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman.

---

This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman."

"Saudi Vision 2030 merupakan inisiatif strategis yang dirancang oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi negara pada sektor minyak dan mendorong diversifikasi ekonomi, dengan fokus utama pada transformasi sektor non-minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi dari Saudi Vision 2030 dalam transformasi sektor non-minyak, khususnya dalam pencapaian diversifikasi ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi, yang menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dalam mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.Meskipun Saudi Vision 2030 telah menetapkan strategi diversifikasi ekonomi, masih terdapat hambatan seperti perubahan budaya bisnis dan ketergantungan historis pada minyak. Namun, diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi ekonomi Saudi Arabia adalah dengan menginvestasikan modal di bidang non minyak: property, pendidikan, pariwisata, dan jasa.

---

Saudi Vision 2030 is a strategic initiative designed by the Saudi Arabian government to reduce the country's economic reliance on the oil sector and promote economic diversification, with a primary focus on transforming the non-oil sector. This research aims to analyze the strategy and implementation of Saudi Vision 2030 in the transformation of the non-oil sector, particularly in achieving economic diversification. The theory used in this research is the theory of economic growth, which emphasizes the importance of economic diversification in reducing dependence on specific sectors and promoting long-term economic growth. Despite setting a strategy for economic diversification, Saudi Vision 2030 still faces obstacles such as changes in business culture and historical dependence on oil. However, this diversification is expected to reduce economic vulnerability and drive the creation of new job opportunities. The results of this research indicate that Saudi Arabia's economic diversification strategy involves investing capital in non-oil sectors such as property, education, tourism, and services."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adaptasi penyelenggara Haji dan Umrah di Indonesia terhadap kebijakan Visi 2030 Arab Saudi. Ibadah Haji dan Umrah merupakan ritual yang sangat diminati masyarakat Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia termasuk dalam tiga besar negara pengirim jamaah terbanyak ke Arab Saudi. Sebagai respon atas peningkatan kebutuhan layanan, Pemerintah Saudi memberlakukan sejumlah regulasi terkait digitalisasi, peningkatan standar pelayanan, dan efisiensi operasional, yang memengaruhi penyelenggaraan Haji dan Umrah secara global. Di Indonesia, pemerintah dan penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah (PHU) harus menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi kebijakan Visi 2030 pada layanan Haji dan Umrah. Studi kasus dilakukan pada PT Albis Nusa Wisata, yang mengadopsi strategi diversifikasi layanan untuk memenuhi kebutuhan para jamaah yang semakin beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Visi 2030 berdampak signifikan pada aspek administratif dan pengalaman pelanggan. Penyelenggara harus beradaptasi melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, dan efisiensi proses. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi PHU dalam menyusun strategi yang sesuai dengan regulasi Visi 2030, guna meningkatkan kepuasan para jamaah dan keberlanjutan operasional.

---

This research is motivated by the adaptation of Hajj and Umrah organizers in Indonesia to the Vision 2030 policy of Saudi Arabia. Hajj and Umrah are highly sought-after rituals among Indonesians, as the country has the largest Muslim population in the world. Indonesia ranks among the top three countries sending the most pilgrims to Saudi Arabia. In response to increasing service demands, the Saudi government has implemented regulations related to digitalization, enhanced service standards, and operational efficiency, which have globally impacted the organization of Hajj and Umrah. In Indonesia, the government and Hajj and Umrah service providers (PHU) are required to align with these regulations. This study employs a qualitative descriptive method through interviews and literature reviews to analyze the implementation of Vision 2030 policies in Hajj and Umrah services. A case study was conducted on PT Albis Nusa Wisata, which has adopted service diversification strategies to meet the increasingly diverse needs of pilgrims. The findings reveal that Vision 2030 regulations have significantly influenced administrative aspects and customer experience. Service providers must adapt through technological innovation, quality service improvement, and process efficiency. These findings offer valuable insights for PHU in formulating strategies aligned with Vision 2030 regulations to enhance pilgrim satisfaction and ensure operational sustainability."

"Monumen Nasional adalah sebuah monumen yang merepresentasikan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda, Monumen ini dibangun di masa presiden soekarno yang mana pada saat itu ditujukan untuk menyatukan bangsa Indonesia, agar rakyat Indonesia mempunyai satu kebanggaan yang sama. Monumen ini terletak di Kota Jakarta yang menjadi ibu kota Indonesia, secara tidak langsung Monas menjadi identitas Indonesia dan Kota Jakarta dengan statusnya sebagai bangunan cagar budaya Nasional. Penggunaan Monas saat ini sesuai dengan tujuan awal yaitu, menceritakan tentang bangsa Indonesia itu tersebut. Namun belakangan ini muncul sebuah gagasan bahwa area Monas dan jalan Medan Merdeka akan digunakan sebagai area sirkuit untuk ajang balapan Formula E yang mana peserta akan mamacu mobil elektrik nya dengan kecepatan tinggi dan memberikan kampanye mobil listrik ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah Monas layak untuk menyelenggarakan event yang sangat berbeda dari tujuan awal fungsi monas. Tujuan tulisan akademik ini adalah untuk mengamati dan membahas mengenai isu apropriasi Monas yang akan digunakan untuk event balapan mobil tersebut. Hasil dari bahasan mengenai isu appropriasi ini akan menjadi sebuah saran, seberapa layak monas digunakan untuk ajang balapan mobil tersebut.

---

The National Monument is a monument that represents the struggle of the Indonesian people against Dutch colonialism. This monument was built during the Soekarno era, which at that time was intended to unite the Indonesian people. This monument is located in the city of Jakarta, which is the capital of Indonesia. Indirectly Monas becomes the identity of Indonesia and the City of Jakarta with its status as a National cultural heritage building. The current use of Monas is in accordance with the original purpose, namely, to talk about the Indonesian nation. However, recently an idea emerged that the Monas area and the Medan Merdeka road would be used as a circuit area for the Formula E race where participants would drive their electric cars at high speed and provide an environmentally friendly electric car campaign for the Indonesian people. This raises a question whether Monas is appropriate to hold events that are very different from the original purpose of the Monas function. This academic paper aims to observe and discuss the issue of Monas appropriation to be used for the car race event. The results of this discussion on the issue of appropriation will be a suggestion, how appropriate Monas is used for the car racing event."

"Bagian sayap depan mobil adalah salah satu elemen aerodinamis yang memberikan dampaksignifikan karena pengaruhnya terhadap aliran udara di seluruh bagian badan mobil karenasayap depan mobil merupakan bagian pertama yang bersentuhan dengan udara. Sayap depanmobil juga memengaruhi aliran udara pada saluran rem, radiator dan diffuser, dan main engineintake. Lokasinya sebagai elemen aerodinamis yang terkena fluida terlebih dahulu menjadisangat penting karena produksi downforce oleh sayap depan juga akan memberikan dampakdampaklain kepada komponen lain sampai di belakang. Dengan dasar ini, penulis ingin melihatperkembangan aspek aerodinamis yang dipengaruhi oleh sayap depan pada tahun 2018 dan2019. Penelitian ini dibantu oleh perangkat luna berupa auto desk inventor untuk mendesainsayap depan dan CFD untuk menyimulasikan sisi aerodinamis pada sayap depan yang telahdidesain. Berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat oleh penulis, dapat disimpulkan bahwadesain sayap depan tahun 2019 berhasil memberikan down force yang lebih besar dibandingkandengan sayap depan tahun 2018 sebesar 35%, down coefficient sebesar 10%, penurunan dragcoefficient sebesar 4%, dengan adanya kenaikan pada nilai drag force sebesar 16% pada bagiansayap depan. Hal ini dikarenakan bentuk sayap depan 2018 memiliki cascade yangmengarahkan fluida untuk menjauh dari ban dengan tujuan mengurangi drag force.

---

The front wing of the car is the only aerodynamic element that has a significant impact because

of its effect on air flow throughout the body of the car and because the front wing of the car is

the first part that comes into contact with air. The front wing of the car also affects the air flow

in the brake lines, radiator and diffuser, and the main engine intake. Its location as an

aerodynamic element that is exposed to the fluid first becomes very important because the

production of downforce by the front wing will also have other impacts on other components

downstream. With this basis, the author wants to see the development of aerodynamic aspects

that are influenced by the front wing in 2018 and 2019. This research is assisted by a software

tool in the form of an auto desk inventor to design the front wing and CFD to simulate the

aerodynamic side of the designed front wing. Based on the results of the analysis made by the

author, it can be concluded that the front wing design in 2019 succeeded in providing a down

force greater than the 2018 front wing by 35%, down coefficient by 10%, decrease in drag

coefficient by 4%, with an increase at a drag force value of 16% on the front wing. This is

because the shape of the front wing 2018 has a cascade that directs the fluid to move away

from the tire in order to reduce drag force."

"ABSTRAK

Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Tuduhan akan keaktifan Qatar dalam mendukung terorisme berujung pada keputusan ini. Kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki juga menjadi salah satu faktor penyebab pemutusan diplomatik ini. Arab Saudi dan sekutu juga melakukan blokade darat, laut, dan udara lalu mengajukan 13 syarat kepada Qatar agar terbebas dari blokade. Qatar dengan tegas menolak untuk patuh terhadap tuntutan Arab Saudi. Umumnya negara kecil akan patuh terhadap negara besar terutama di kawasan. Akan tetapi Qatar sebagai negara kecil di wilayah Timur Tengah berani untuk menolak dan tunduk pada Arab Saudi. Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menghadirkan suatu elaborasi kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Peningkatan kemampuan militer dan ekonomi Qatar tampaknya menjadi faktor kegagalan tersebut. Pola aliansi yang dibangun dengan Iran dan Turki juga menguatkan Qatar dalam menghadapi tuntutan Arab Saudi ini. Adapun untuk mendukung analisis penulis, tulisan ini menggunakan konsep coercive diplomacy dari Alexander L. George melalui pendekatan kualitatif. Dalam konsep tersebut terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesuksesan diplomasi koersif, yaitu legitimasi tuntutan, tuntutan di masa depan, kredibilitas ancaman, kredibilitas tenggat waktu, dan motivasi pelaku. Konsep yang dikemukakan oleh George tersebut dinilai penulis sangat cocok untuk menjabarkan faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menemukan bahwa Arab Saudi gagal memenuhi kriteria kesuksesan diplomasi koersif berdasarkan konsep George tersebut, sehingga membuat blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar menjadi sia-sia.

---

ABSTRACT

 

---

Saudi Arabia along with Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt cut off their diplomatic relations with Qatar. Allegations of the activeness of Qatar in supporting terrorism motivated in this decision to be taken. The close relation between Qatar with Iran and Turkey is one of the factors causing the diplomatic termination. Saudi Arabia and allies also made a blockade of land, sea and air and then submitted 13 conditions to Qatar to follow. Qatar firmly refused to comply with Saudi demands. Generally small countries will obey large countries, especially in the region. However, Qatar as a small country in the Middle East region dares to reject and comply to Saudi Arabia. This paper will discuss the factors of failure of coercive diplomacy carried out by Saudi Arabia and allies against Qatar. The purpose of writing this research is to present an elaboration of studies regarding the factors that influence the failure of Saudi Arabia's coercive diplomacy towards Qatar. Qatar`s military and economic capacity were the factors that made coercive diplomacy failed. The alliances with Iran and Turkey also strengthened Qatar in facing the demands of Saudi Arabia. This paper will examine the concept of coercive diplomacy by Alexander L. George with a qualitative approach. There are five factors that influence the success of coercive diplomacy: legitimacy of the demands, future demands, credibility of the threats, credibility of time pressures, and motivation of the coercer. The concept put forward by George is considered by the author to be very suitable to describe the factors of failure of Saudi Arabia`s coercive diplomacy towards Qatar. The author found that Saudi Arabia failed to meet the criteria of success of coercive diplomacy from George, so that the Saudi Arabia`s blockade made against Qatar was in vain.

 

"