Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah telantar menimbulkan permasalahan yakni tanah tersebut tidak memiliki nilai atau fungsi. Terdapat kasus yakni PT XYZ selaku pemegang hak atas tanah yang mengajukan permohonan terkait dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penetapan tanah telantar. Adapun tesis ini menganalisis terkait dengan pertimbangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan tanah telantar pada kasus PT XYZ dan tesis ini juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan preskriptif. Secara garis besar, penelitian ini menghasilkan bahwa pertimbangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan tanah telantar tentunya memperhatikan bahwa PT XYZ tidak menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnya tersebut. Adapun PT XYZ telah diberikan kesempatan untuk segera mengusahakan, memanfaatkan, menggunakan dan memelihara tanahnya, akan tetapi PT XYZ tidak pernah mengajukan tanggapan atau keberatan terkait hal tersebut sehingga dapat diartikan bahwa PT XYZ menyetujui proses penertiban tersebut ditindak lanjuti ke tahap penetapan tanah telantar. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ tersebut yakni terdapat 2 (dua) upaya hukum yakni upaya hukum pertama yakni pemegang hak dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Penetapan tanah telantar diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2019, maka, pemegang hak dapat mengajukan gugatan hanya dalam kurun waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut. Akan tetapi dalam kurun waktu tersebut PT XYZ tidak mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Singkatnya, kesempatan untuk mengajukan gugatan ini menjadi gugur. Selanjutnya upaya hukum kedua yakni seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengatur ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengajuan permohonan revisi luas atau pengukuran ulang tanah yang diajukan oleh pemegang hak atas tanah sebagai salah satu upaya represif setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan tanah telantar.

---

Abandoned land raises the problem that the land has no value or function. There is a case, namely PT XYZ as the holder of land rights who filed an application related to the issuance of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency regarding the determination of abandoned land. This thesis analyzes the considerations of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency in determining abandoned land in the case of PT XYZ and this thesis also discusses the legal remedies that can be taken by PT XYZ. The method used in this research is the doctrinal method with descriptive analytical and prescriptive research types. Broadly speaking, this research results in that the consideration of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in determining abandoned land certainly takes into account that PT XYZ does not use, utilize and maintain the land. PT XYZ has been given the opportunity to immediately cultivate, utilize, use and maintain the land, but PT XYZ has never submitted a response or objection regarding this matter so that it can be interpreted that PT XYZ agrees to the process of controlling it being followed up to the stage of determining abandoned land. Regarding the legal remedies that can be taken by PT XYZ, there are 2 (two) legal remedies, namely the first legal remedy, namely the right holder can file a lawsuit to the State Administrative Court related to the Decree of Determination of abandoned land issued on July 24, 2019, then, the right holder can file a lawsuit only within 90 days from the receipt of the Decree. However, within this period PT XYZ did not file a lawsuit to the State Administrative Court. In short, the opportunity to file a lawsuit was lost. Furthermore, the second legal remedy is that the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency should regulate further provisions related to the submission of applications for area revision or re-measurement of land submitted by holders of land rights as one of the repressive efforts after the issuance of a decree determining abandoned land."

"Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Hal ini disebabkan Australia menganut sistem Torrens dalam pendaftaran tanahnya. Dengan sistem ini, tidak dimungkinkan dilakukan pengubahan, kecuali apabila sertipikat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan penipuan. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian bahwa penerapan sistem publikasi positif di Indonesia perlu untuk segera dilakukan guna dapat menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah, namun tetap harus melalui berbagai macam penyesuaian dan persiapan, seperti halnya sumber daya manusia dan teknologi yang akan diterapkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia ke depannya.

---

The implementation of a negative-positive publication system in Indonesia often leads to legal issues, such as land disputes, overlapping of customary land, land conflicts between the government and private entities, or land conflicts between the government and the community. In contrast, in other countries, such as Australia, land certificates serve as indisputable and absolute proof. This is because Australia follows the Torrens system in its land registration. With this system, changes are not possible unless the resulting certificate is obtained through forgery or fraud. The research used a doctrinal research method with a comparative approach. The findings suggest that the implementation of a positive publication system in Indonesia is necessary to ensure legal certainty for landholders but requires various adjustments and preparations, including human resources and technology."

"Tulisan ini menganalisis jual beli hak atas tanah dalam boedel pailit, khususnya terhadap perlindungan hukum akad jual beli hak atas tanah serta pengukuran waktu Actio Pauliana terhadap boedel pailit studi putusan Mahkamah Agung Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Adanya aset yang diperjualbelikan dan masuk ke dalam boedel pailit lalu dibatalkan oleh Hakim karena menilai pembeli beritikad baik dan jual beli sudah melewakti satu tahun sebelum penjual dinyatakan pailit, padahal perhitungan satu tahun tersebut dihitung oleh Hakim dari jual beli bawah tangan. Dalam praktiknya keabsahan jual beli tanah harus memenuhi syarat materiil dan formil. Jual beli di bawah tangan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sehingga hanya mengikat para pihak, PPJB tidak memenuhi syarat formil sehingga hanya mengikat para pihak tetapi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 telah terjadi peralihan hak apabila lunas dan menguasai dengan itikad baik, serta Akta Jual beli adalah jual beli sah karena memenuhi syarat materiil dan formil dan telah terjadi peralihan hak. Perlindungan hukum terhadap keabsahan jual beli bawah tangan harus mengajukan gugatan untuk mengesahkan jual beli tersebut kepada pengadilan atau ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli. Perlindungan hukum PPJB dapat dilakukan pencatatan PPJB pada sertipikat tanah yang diatur dalam Pasal 90 PP Nomor 18 Tahun 2021. Oleh karena jual beli bawah tangan adalah jual beli yang tidak sah, maka perhitungan Actio Pauliana, dimulai dari PPJB karena sudah ada peralihan hak atas tanah jika memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Pada analisis Actio Pauliana tidak terpenuhi secara kumulatif atas aspek Debitor mengetahui bahwa jual beli hak atas tanah tersebut merugikan Kreditor.

---

This paper analyzes the sale and purchase of land rights in a bankrupt estate, especially regarding the legal protection of land rights sale and purchase agreements and the measurement of the Actio Pauliana time for the bankrupt estate, a study of the Supreme Court's decision Number 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024. This paper was compiled using a doctrinal research method. The existence of assets that were traded and entered into the bankrupt estate has been canceled by the Judge because considered the buyer to be in good faith and the sale and purchase had passed one year before the seller was declared bankrupt, even though the one-year calculation was calculated by the Judge from the private sale and purchase. In practice, the validity of the sale and purchase of land must meet material and formal requirements. The private sale and purchase is not valid because it does not meet the formal requirements so that it only binds the parties, PPJB does not meet the formal requirements so that it only binds the parties but based on SEMA Number 4 of 2016 there has been a transfer of rights if it is paid off and stayed in good faith, and the PPAT Sale and Purchase Agreement is a valid sale and purchase because it meets the material and formal requirements and there has been a transfer of rights. Legal protection against the validity of the private sale and purchase must file a lawsuit to validate the sale and purchase to the court or be upgraded to a Deed of Sale and Purchase. Legal protection for PPJB can be done by recording PPJB on the land certificate as regulated in Article 90 of PP Number 18 of 2021. Because the private sale and purchase is an invalid sale and purchase, the calculation of Actio Pauliana is starting from PPJB because there has been a transfer of land rights if it meets the provisions of SEMA Number 4 of 2016. In the analysis of Actio Pauliana, it is not cumulatively fulfilled for the aspect that the Debtor knows that the sale and purchase of land rights is detrimental to the Creditor."

"Sertipikat kerap dikenal dengan tanda bukti atas hak kepemilikan tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Dalam hal pemegang Sertipikat tidak menguasai secara fisik, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara penguasa fisik dengan pemegang hak Sertipikat atas tanah sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/PDT.G/2021/PN.SRG. Permasalahan dalam penulisan, bagaimana analisa putusan hakim yang menolak kumulasi gugatan para penggugat dan bagaimana perlindungan para pemilik tanah yang sah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/PDT.G/2021/PN.SRG. Dalam penulisan menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dari hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/Pdt.G/2021/PN.Srg adalah tidak tepat dan tidak sesuai karena Majelis hakim mengesampingkan syarat-syarat kumulasi gugatan yang seharusnya dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam persidangan dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemegang Sertipikat selama data fisik dan data yuridis tidak ada yang dapat membuktikan terbalik mengenai kebenarannya sedangkan penguasa fisik dapat dilindungi dalam hal menguasai fisik selama 20 (dua puluh) tahun, menguasai dengan itikad baik dan terdapat saksi yang mengetahui penguasaan fisik. Dalam hal ini Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia harus lebih hari-hati dan cermat dalam menerbitkan Sertipikat hak atas tanah agar tidak terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah.

---

Certificates are often known as proof of land ownership rights that have guaranteed legal certainty over the land they own. If the certificate holder does not physically control, this causes a conflict between the physical ruler and the holder of land certificate rights as occurred in Serang District Court Decision No. 131/PDT. G/2021/PN. SRG. The problem in writing, how to analyze the judge's decision that rejected the cumulation of the plaintiffs' lawsuit and how to protect the legal landowners in the case of Serang District Court Decision No. 131 / PDT. G/2021/PN. SRG. In writing using the method of normative legal approach. From the results of the research, the Serang District Court Decision No. 131/Pdt.G/2021/PN.Srg is incorrect and inappropriate because the panel of judges overrides the requirements for the cumulative lawsuit that should be accepted and examined jointly in the trial and legal protection can be provided to the certificate holder as long as no physical data and juridical data can prove the reverse regarding its correctness, while the physical ruler can be protected in terms of physical control For 20 (twenty) years, mastering in good faith and there are witnesses who know physical mastery. In this case, the Ministry of ATR / BPN of the Republic of Indonesia must be more careful and careful in issuing land rights certificates so that there are no disputes over ownership of land rights."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan tanah telantar dan implikasinya menurut Hukum Tanah Nasional serta korelasinya dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan bagaimana solusi menurut Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap kasus penelantaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlunya pengkajian secara holistik terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur tanah telantar; perlunya penggantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan terhadap kasus penelantaran tanah perlu diterapkan sanksi berupa hapusnya hak atas tanah sebagai bentuk disinsentif terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan pemegang hak atas tanah.

---

This thesis is discussing about the issue of abandoned land and its implication under national land law, and its corelation with the usage of space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning on the cases of land abandonment. This research is qualitative research with descriptive characteristic.The result of this research advice the need to have holistic analysis on the national laws that deal with abandoned land, there is a need to amend Government Regulation Number 36 Year 1998 on Control and Usage of Abandoned Land; and for land abandonment cases there is a need for sanction such as the lost of rights on the land as a dicentive means towards the violation of laws which conducted by the holders of land rights."

"Dalam penerapan asas Rechtsverweking, hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada lampaunya batas waktu lima tahun untuk menggugat, tetapi juga mempertimbangkan keabsahan perolehan sertipikat tanah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan asas Rechtsverweking tidak secara otomatis menghilangkan hak gugat, terutama dalam kasus dimana penerbitan sertipikat melanggar hukum atau dilakukan tanpa itikad baik. Salah satu permasalahan dalam penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan terhadap jual beli tanah dengan bukti kuitansi semata terdapat di dalam kasus yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2021. Penulisan ini mengangkat tentang keabsahan jual beli tanah dengan bukti kuitansi, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang kehilangan tanahnya akibat penerapan asas Rechtsverwerking. Penelitian doktrinal yang dilakukan di sini mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sertipikat Hak Milik No. 01494 diterbitkan secara tidak sah karena hanya berasal dari jual beli yang dibuktikan dengan kuitansi semata, hal ini menimbulkan sengketa antara pemilik tanah dan pembeli beritikad baik. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah meliputi pembatalan sertipikat dan pembeli beritikad baik dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan keadaan seperti keadaan semula.

---

In the application of the principle of rechtsverwerking, judges should not solely rely on the lapse of the five-year limitation period for filing a claim but must also consider the validity of the acquisition of the land certificate. This approach is necessary to ensure that the application of the rechtsverwerking principle does not automatically extinguish the right to file a claim, particularly in cases where the issuance of the certificate violates the law or is conducted in bad faith. One of the issues in the issuance of land certificates by the Land Office, based solely on a receipt of sale and purchase, is illustrated in the Supreme Court Decision Number 997 K/Pdt/2021. This study addresses the validity of land transactions supported only by receipts, as well as the legal protection for landowners who lose their land due to the application of the rechtsverwerking principle. This doctrinal research collects legal materials through literature review, which are then analyzed qualitatively. Certificate of Ownership No. 01494 was issued unlawfully, as it stemmed solely from a sale and purchase evidenced by a receipt, resulting in a dispute between the landowner and a good faith buyer. Legal protection for landowners includes the annulment of the certificate, while good faith buyers may file a claim for damages based on unlawful acts to restore the situation to its original state."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas.

---

The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuatnya terhadap para pihak serta apakah Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan apabila dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan harus mentaati dan mengikuti perilaku dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan terkait dengan ketelitian dan kecermatan, karena apabila Notaris tidak membuat Akta sesuai dengan prosedur, maka akta tersebut dapat menjadi akta di bawah tangan.

---

A notary is a public official who has the authority to make an authentic Deed. To be described as an act of conscious creation should be made before the Notary Deed all the contents desired by the parties and in accordance with the Ordinance and/or procedures set out in UUJN. However, in practice there is a notary deed as a PPAT in particular deed of sale and purchase made by PPAT, but not based on ordinances and/or the applicable procedure, which became the principal issue is how the responsibility of the Notary as a PPAT in the making of the deed of sale and purchase he had made against the parties, as well as whether the notary in his capacity as a PPAT can be blamed when in the execution of the deed of sale and purchase one of the parties does not perform according to what exchanged. This research is a normative law that is explanatory.

Results of this research is the Notary who runs his post as Land Deed Officer (PPAT) can not be discharged his responsibilities as a Notary and must obey and follow the behavior and Notary Regulations stipulated in UUJN. Notary public in his capacity as a PPAT can be blamed and thoroughness associated with incredible detail, because if the notary public does not make the Act in accordance with the procedure, then the deed can be a certificate under his hand."

"Hubungan bisnis antara induk dan anak perusahaan sudah sering terjadi, salah satunya dibidang ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan pemindahan pekerja antar induk dan anak perusahaan. Salah satu upaya pemindahan pekerja antar perusahaan adalah dengan cara penugasan pekerja, yaitu dengan cara menugaskan pekerja dari perusahaan asal untuk bekerja pada perusahaan penerima tanpa mengakhiri perjanjian kerja dari pekerja yang ditugaskan dengan perusahaan asal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemindahan pekerja antar perusahaan, sehingga dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang ditugaskan selama penugasan antar induk perusahaan dan anak perusahaan, serta bagaimana ketentuan yang ideal mengenai pemindahan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memberi penjelasan secara sistematis mengenai penugasan pekerja antar perusahaan dengan cara menganilisis hubungan antar peraturan yang relevan dan memprediksi perkembangannya. Dalam penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan melibatkan tiga subyek hukum yaitu perusahaan asal, perusahaan penerima, serta pekerja yang ditugaskan. Hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam penugasan harus dipastikan dalam perjanjian penugasan. Karena penugasan antar perusahaan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang ditugaskan, maka ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan harus diatur dalam kaidah otonom yang melibatkan pekerja dalam pembentukannya yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB), agar terwujud hubungan industrial yang harmonis.

---

Business relationships between parent and subsidiary companies often occurred, including in the field of employment, especially transferring workers between parent and subsidiary companies. One way to transfer workers between companies is by assigning employees from the original company to work at the host company without terminating the work agreement between workers and the original company. It's called employee secondment. There are no provisions governing how to carry out employee secondment between companies in Indonesian regulations, so in this paper there are three problem formulations, first of all, what are the provisions regarding employee secondment between parent companies and subsidiaries? Secondly, what is the legal protection for employee secondment during intercompany secondment? And the third, what are the ideal provisions regarding the employee secondment? The research method used in this research is doctrinal research, which provides a systematic explanation of employee second-met between companies by analyzing the relationship between relevant regulations and predicting their development. The second employee meeting between parent companies and subsidiaries involves three legal subjects, namely the originating company, the receiving company, and the assigned workers. The employment relationship as well as the rights and obligations between legal subjects in the secondment must be confirmed in the secondment agreement. Intercompany secondment is not regulated by Indonesian laws and regulations, so to provide legal protection for the secondee, provisions regarding employee secondment must be regulated by autonomous rules that involve employees in its formation. The Collective Labor Agreement is the best autonomous rule in order to realize harmonious industrial relations."

"Jual beli dengan objek tanah sebagai salah satu mekanisme peralihan hak atas tanah semestinya dilakukan sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut peraturan pelaksananya, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun kenyataannya banyak muncul sengketa dalam jual beli tanah yang dipicu oleh adanya perbuatan melawan hukum, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440 K/Pdt/2023. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemilik asal dan pembeli yang beriktikad baik dalam jual beli tanah yang memunculkan sengketa serta menganalisis pelindungan hukum bagi mereka melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum pemilik asal dan pembeli yang beriktikad baik dalam jual beli tanah yang memunculkan sengketa adalah bahwa pemilik asal berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak dan pembeli beriktikad baik berhak untuk menguasai hak atas tanah yang disengketakan. Adapun pelindungan hukum bagi pemilik asal dan pembeli beriktikad baik dapat diberikan melalui pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dengan menegaskan bahwa pemilik asal berhak atas ganti rugi dari penjual yang tidak berhak (Tergugat I-IX) sementara pembeli beriktikad baik (Tergugat X) memang pantas untuk memperoleh hak atas tanah karena diterapkannya iktikad baik dalam jual beli sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

---

The sale and purchase of land as one of the mechanisms for the transfer of land rights should be carried out following Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and its implementing regulations, in this case, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in reality, many disputes arise in the sale and purchase of land triggered by unlawful acts, as found in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1440 K /Pdt/2023. Therefore, this study aims to analyze the legal position of the original owner and the buyer in good faith in the sale and purchase of land that gives rise to disputes and to analyze legal protection for them through the considerations of the Panel of Judges in their decisions. This legal research is in the form of doctrinal by collecting secondary data through literature studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal position of the original owner and the buyer in good faith in the sale and purchase of land that gives rise to disputes is that the original owner has the right to obtain appropriate compensation and the buyer in good faith has the right to control the rights to the disputed land. Legal protection for the original owner and the good faith buyer can be provided through the consideration of the Panel of Judges in its decision by affirming that the original owner is entitled to compensation from the unlawful seller (Defendant I-IX) while the good faith buyer (Defendant X) is indeed entitled to obtain land rights because of the application of good faith in the sale and purchase as stipulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 7 of 2012, Circular Letter of the Supreme Court Number 5 of 2014, and Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016."