Sertipikat kerap dikenal dengan tanda bukti atas hak kepemilikan tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Dalam hal pemegang Sertipikat tidak menguasai secara fisik, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara penguasa fisik dengan pemegang hak Sertipikat atas tanah sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/PDT.G/2021/PN.SRG. Permasalahan dalam penulisan, bagaimana analisa putusan hakim yang menolak kumulasi gugatan para penggugat dan bagaimana perlindungan para pemilik tanah yang sah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/PDT.G/2021/PN.SRG. Dalam penulisan menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dari hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/Pdt.G/2021/PN.Srg adalah tidak tepat dan tidak sesuai karena Majelis hakim mengesampingkan syarat-syarat kumulasi gugatan yang seharusnya dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam persidangan dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemegang Sertipikat selama data fisik dan data yuridis tidak ada yang dapat membuktikan terbalik mengenai kebenarannya sedangkan penguasa fisik dapat dilindungi dalam hal menguasai fisik selama 20 (dua puluh) tahun, menguasai dengan itikad baik dan terdapat saksi yang mengetahui penguasaan fisik. Dalam hal ini Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia harus lebih hari-hati dan cermat dalam menerbitkan Sertipikat hak atas tanah agar tidak terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah.

---

Certificates are often known as proof of land ownership rights that have guaranteed legal certainty over the land they own. If the certificate holder does not physically control, this causes a conflict between the physical ruler and the holder of land certificate rights as occurred in Serang District Court Decision No. 131/PDT. G/2021/PN. SRG. The problem in writing, how to analyze the judge's decision that rejected the cumulation of the plaintiffs' lawsuit and how to protect the legal landowners in the case of Serang District Court Decision No. 131 / PDT. G/2021/PN. SRG. In writing using the method of normative legal approach. From the results of the research, the Serang District Court Decision No. 131/Pdt.G/2021/PN.Srg is incorrect and inappropriate because the panel of judges overrides the requirements for the cumulative lawsuit that should be accepted and examined jointly in the trial and legal protection can be provided to the certificate holder as long as no physical data and juridical data can prove the reverse regarding its correctness, while the physical ruler can be protected in terms of physical control For 20 (twenty) years, mastering in good faith and there are witnesses who know physical mastery. In this case, the Ministry of ATR / BPN of the Republic of Indonesia must be more careful and careful in issuing land rights certificates so that there are no disputes over ownership of land rights.