Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu migrasi ilegal dalam konteks Hubungan Internasional kerap diposisikan sebagai isu keamanan dan dianalisis pula dengan kajian keamanan. Imigran tanpa dokumen yang diidentikkan dengan kejahatan transnasional tersebut kerap diposisikan sebagai ancaman oleh negara-negara tujuan imigran. Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sekuritisasi terhadap imigran ilegal atau disebut manusia perahu. Sekuritisasi isu migrasi ilegal ini kemudian menjadi bagian interaksi negara-negara di kawasan dalam hal keamanan. Oleh karena itu dalam dinamikanya terdapat pelibatan negara lain. Dalam sekuritisasi isu imigran ilegal Australia, negara ini melibatkan dua negara tetanganya yaitu Indonesia dan Australia. Namun dalam merespon sekuritisasi Australia tersebut, kedua negara ini tidak serta-merta menunjukkan perilaku yang sama. Perbandingan dan alasan perbedaan respon Indonesia dan Papua Nugini tersebut yang merupakan fokus penelitian dalam tesis ini.

---

Nontraditional security issues are more relevant nowadays than in the era of Cold War. One of the most problematical security issue in region level is illegal migration. In Asia Pacific region, Australia as securitizing actor is one of the country who securitized this issue. Positioned as threat, illegal migration becomes security problem and needed to prevent. The securitizing actor interacts with states in the region and they interact to handle this security problem. But in the meantime, Indonesia and Papua Nugini act differently responding the Australias’s securitization of illegal migration. The purpose of this study is to compare the response of Indonesia dan Papua Nugini and to find out the reason of those different acts. The data were collected by literatures, online sources, mass media and by interviewing the stakeholders related this issue."

"Negara Uni. Soviet yang beberapa waktu lalu bubar (anal 1992) dan sekarang sebagian besar telah bergabung di dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), memiliki penduduk yang terdiri dari 100 lebih kelompok etnis. Heterogenitas penduduk yang dimiliki negara tersebut, telah membentuk daerah-daerah otonom yang dikuasai oleh kelompok etnias tertentu. Usaha pembauran untuk menciptakan "nation building" tidak hanya dalam masa kepemimpinan Gorbachev, tetapi telah berjalan sejak di bawah kekuasaan Stalin dengan Cara migrasi kelompok-kelompok etnis. Proses pembauran itu dilakukan secara paksa atau disebut deportasi, dan dengan motivasi yang berbeda, yaitu selain pembauran dilakukan rusifikasi. Pelaksanaan yang kedua ini menimbulkan kesulitan bagi negara tersebut di kemudian hari. Migrasi berkembang setelah Uni Soviet mengalami perubahan politik dan ekonomi yang drastis di bawah kekuasaan Gorbachev. Perkembangan itu didasari oleh dua faktor penyebab, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik atau alasan kedua-duanya. Secara umum banyak beralasan ekonomi, tetapi tidak kurang pula faktor politiknya. Dua faktor tersebut berperan sekali, apalagi keadaan politik dan ekonomi Uni Soviet di bawah Gorbachev hingga terbentuk CIS di bawah Yeltsin sangat labil pula. Masalah-masalah politik yang ada seperti perebutan kekuasaan antar elitepolitik, birokrasi yang rumit dan kebijaksanaan etnis yang tidak dapat dicarikan jalan keluar hingga bubarnya Uni Soviet. Sedangkan masalah ekonomi yang sangat mencolok adalah perubahan sistim ekonomi yang menuju ekonomi babas. Hal ini menimbulkan masalah sendiri, seperti birokrasi yang tidak siap, timbulnya pasar gelap, membumbungnya harga-harga, sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dan lain-lain. Distabilitas politik dan ekonomi di Uni Soviet itu memancing kelompok-kelompok etnis untuk menampilkan eksistensi masing-masing secara politik maupun ekonomi. Bentuknya mulai dari otonomi kekuasaan hingga perbaikan taraf hidup bersama. Migrasi menjadi semacam alternatif yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi semua itu. Migrasi yang terjadi tanpa ada koordinasi yang jelas dari pemerintah. Laju migrasi yang tinggi itu berkaitan dalam wujud intra wilayah maupun keluar negeri. Pada kenyataannya migrasi yang diharapkan itu menemui banyak kendala ditempat tujuannya, baik social, ekonomi maupun budaya. Keadaan seperti ini menumbuhkan beberapa alternatif sehagai jalan keluar menanggulangi eksodus migrasi tersebut, akan tetapi kenyataan politik dan ekonomi di CIS menempatkan masalah migrasi terpaksa diambangkan oleh rezim yang berkuasa."

"https://lib.ui.ac.id/unggah/skripsi/127258#:~:text=Diaspora%20Tionghoa%20merupakan,dalam%20Politik%20Global.

---

The Chinese diaspora is one of the oldest and largest diaspora communities that are dispersed all over the globe. The Chinese Diaspora is widely perceived as a transnational actor who contributes significantly to the advancement of China's national interests. However, in reality China's approach to these communities is often different and seems inconsistent, both in policy and in the definition of the Chinese Diaspora itself. Therefore, this paper attempts to map out China's approach and view of the Chinese Diaspora from time to time, in particular region of Southeast Asia. This literature review uses a taxonomic method by reviewing 42 academic works that is categorized into three main themes: 1) global migration, 2) identity construction, and 3) China's foreign policy towards the Chinese Diaspora. The author then finds that not all existing literature views and portrays the Chinese Diaspora as an agent or instrument for China's foreign interests. In this case, the Chinese Diaspora is also seen as a multidimentional and diverse subject, and has its own experiences. The Chinese diaspora is then not always viewed as an actor, agent, or instrument for the interests of China or its host-society state in Global Politics."

"Skripsi ini ingin melihat pengaruh dari preferensi risiko dan preferensi waktu terhadap keputusan migrasi pada individu usia kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross-section dengan analisis data sekunder menggunakan regresi logistik dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (SAKERTI) gelombang 5 (2014). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa preferensi risiko dan preferensi waktu secara signifikan berkaitan dengan keputusan migrasi seseorang. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi keputusan migrasi seperti faktor pribadi.

---

This thesis wants to look at the effect of risk preferences and time preferences on migration decisions among working age individuals in Indonesia. This research uses cross-section data with secondary data analysis using logistic regression from wave 5 (2014) of the Indonesian Family Life Survey (IFLS). The results of this study found that risk preferences and time preferences are significantly related with migration decisions. Apart from that, there are other factors that also affect migration decisions, such as personal factors."

"Abstract:"Migration is a widespread human activity dating back to the origin of our species. Advances in genetic sequencing have greatly increased our ability to track prehistoric and historic population movements and allowed migration to be described both as a biological and socioeconomic process. Presenting the latest research, Causes and Consequences of Human Migration provides an evolutionary perspective on human migration past and present. Crawford and Campbell have brought together leading thinkers who provide examples from different world regions, using historical, demographic and genetic methodologies, and integrating archaeological, genetic and historical evidence to reconstruct large-scale population movements in each region. Other chapters discuss established questions such as the Basque origins and the Caribbean slave trade. More recent evidence on migration in ancient and present day Mexico is also presented. Pitched at a graduate audience, this book will appeal to anyone with an interest in human population movements"--Quatrième de couverture."

"Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang ke Malaysia pada tahun 1971-1998. Terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi TKI sejak Pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan Ekonomi Baru/New Economy Policy tahun 1971. Mendorong masuknya TKI baik secara legal maupun illegal, hingga pada tahun 1980-an jumlah TKI semakin meningkat, oleh sebab itu Pemerintah Malaysia membuat serangkaian kebijakan untuk menertibkan TKI yang masuk ke Malaysia baik secara persuasive (perjanjian bilateral Medan Agreement dan pemutihan), maupun secara koersif seperti deportasi dan Ops Nyah I, Ops Nyah II, Ops Nyah III. Namun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia tetap saja tidak dapat menahan arus TKI yang masuk ke Malaysia, dan TKI dari tahun ke tahun semakin meningkat.

---

This study discusses about the Malaysian Government policy over Indonesia migrant workers who came to Malaysia in 1971 to 1998. The opening of job opportunities for migrants since the Government of Malaysia sets New Economic policy in 1971 encouraged the entry of migrant workers, both legally and illegally. Because of the increasing number of migrants until the 1980s, the Malaysian government made a series of policies to curb migrants coming into Malaysia either persuasively (Medan agreement bilateral agreements and bleaching) or coercively such as deportation and Ops Nyah I, Ops Nyah II, III Ops Nyah. However, the policy made by the Malaysian Government still can not withstand the flow of migrant workers who entered Malaysia, and the increasing number of migran every year since then."

"The location of Cilongok subdistrict, which is under Banyumas Regency, is quite far from the area of the spread of Sunda ethnic group. However, in Cilongok subdistrict there are names of villages that originated fromSundanese name, such as Cikidang, Cilongok, and Cipete. “Ci”, which means water or river, is a Sundanese generic name that becomes the characteristic of toponym. In addition, there are facts that indicate there were ethnic migrations. In a number of areasin West Java there are places that have the same names with that of in Banten. The purpose of this research is to describe characteristics of village toponyms in Sub Cilongok and to find out the factors that influence the characteristics. Using spatial approach, this qualitative research studied 20 villages located in Cilongok sub-district. The data were collected from library research, observations, interviews, and related documents.The data were examined using spatial pattern analysis. The results of this study indicate that the village toponyms in Cilongok sub-district were influenced by physico-natural, physico-artificial, and non physico-artificial phenomena. The village toponyms in Cilongok sub-district is the result of assimilation of Sundanese and Javanese cultures."

"ABSTRAK Lingkungan pemukiman merupakan ekosistem buatan yang mencakup lingkungan alam, lingkungan hidup sosial, dan lingkungan hidup buatan. Program transmigrasi pemukiman kembali merupakan ekosistem buatan dalam bentuk salah satu paket pembangunan yang berwawasan lingkungan. Program ini adalah untuk memukimkan kembali penduduk dari daerah-daerah sekitar daerah aliran sungai (DAS), hutan lindung, suaka alam, dan dari daerah kritis lainnya di Kabupaten Lampung Selatan ke daerah yang masih jarang penduduknya di Kabupaten Lampung Utara. Pokok masalah penelitian adalah: (1) apakah ada hubungan antara lingkungan pemukiman dengan sikap transrigran pemukiman kembali, (2) apakah ada perbedaan lingkungan fisik, sosial-ekonomi dan budaya serta daerah asal transmigran periode pertama dengan periode terakhir, dan (3) apakah ada perbedaan sikap keduanya terhadap lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dari dua periode penempatan tersebut dapat dipelajari hubungan antara lingkungan pemukiman dan sikap transmigran dalam dua kondisi yang berbeda. Dengan tujuan tersebut, kegunaan penelitian adalah untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung guna pengembangan sistem dan pola penempatan transmigrasi pemukiman kembali serta bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan disiplin ekologi manusia. Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut di atas terpilih sampel dari populasi yang ada yaitu kepala keluarga transmigran pemukiman kembali di Kecamatan Sungkai Utara. Menyadari luasnya lokasi dan banyaknya populasi, penentuan besarnya sampel digunakan teknik stratified proportional random sampling. Dari sejumlah 77 responden yang terpilih terdiri dari 29 responden transmigran periode pertama dan sebanyak 48 responden transmigran periode terakhir. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dalam pengujian terungkap adanya hubungan yang erat antara lingkungan sosial ekonomi dan budaya; juga terdapat hubungan yang erat antara lingkungan fisik dengan sikap transmigran. Selain itu, hubungan antara daerah asal dengan sikap transmigran tidak teruji secara nyata. Hubungan-hubungan tersebut menunjukkan keterkaitan antara rendahnya daya dukung lingkungan (tingkat kesuburan lahan, kondisi kehidupan sehari-hari yang relatif sulit) dengan sikap para transmigran pemukiman kembali. Dengan semakin rendahnya tingkat pendapatan, maka semakin terbatasnya kegiatan-kegiatan sosial-budaya sehingga semakin kurang positif sikap transmigran. Selain itu, tidak teruji secara nyata perbedaan lingkungan fisik antara transmigran periode pertama dengan periode terakhir (t': 0,26); yang berarti kondisi lingkungan fisik dari kedua periode tersebut tidak ada perbedaan. Dari aspek lingkungan sosial-ekonomi dan budaya antara transmigran periode pertama berbeda nyata dengan transmigran periode terakhir (t' : 2,90), hal ini disebabkan latar belakang kehidupan keduanya sangat berbeda. Perbedaan ini disebabkan keadaan sosial-ekonomi transmigran periode terakhir lebih baik dibandingkan transmigran periode pertama. Dari aspek sosial-budaya transmigran periode terakhir berasal dari lingkungan pemukiman yang memiliki pola dan corak yang sama dengan lokasi transmigrasi; sedangkan transmigran periode pertama berasal dari daerah pegunungan yang berbeda dengan lokasi transmigrasi sehingga proses adaptasi dan kebiasaan sehari-hari mengalami sedikit hambatan. Dengan perbedaan tersebut timbal perbedaan sikap antara transmigran periode pertama dengan sikap transmigran periode terakhir. Perbedaan sikap ini secara jelas disebabkan oleh kondisi kehidupan sehari-hari yang menyangkut sosial-ekonomi dan budaya, sedangkan sikap terhadap lingkungan fisik tidak terdapat perbedaan secara nyata (t' : 0,09). Secara deskriptif kuantitatif penelitian ini dapat mengungkapkan pula tingkat pendapatan para transmigran sangat rendah sekali. Pendapatan transmigran periode pertama sebesar Rp 36.657,02 dan transmigran periode terakhir sebesar Rp 40.202,84/jiwa/tahun; dan lebih memprihatinkan lagi bahwa pendapatan tersebut secara rata-rata dari kedua periode sebesar 54,64% diperoleh dari usaha non pertanian. Hal ini didukung oleh lahan yang digarap hanya 35,5% dari seluas dua hektar yang diberikan pemerintah. Rendahnya pendapatan dan banyaknya curahan tenaga kerja di luar pemukiman mengakibatkan turunnya aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti: tidak berjalannya KUD, rendahnya pendidikan anggota keluarga, dan lambannya proses pembauran dengan penduduk lokal. Hal ini disebabkan juga terpisahnya lokasi pemukiman transmigrasi dengan pemukiman penduduk lokal, kendatipun secara administratif berada di satu desa. Salah satu keberhasilan program transmigrasi ini adalah daerah ini secara umum lebih maju dan ramai bila dibandingkan dengan sebelum adanya program tersebut. Dengan kondisi tersebut di atas baik yang bersifat positif maupun negatif dirasa perlu pembinaan yang lebih intensif guna meningkatkan proses sosialisasi sehingga terwujudnya kehidupan yang serasi antara transmigran periode pertama dan periode terakhir serta penduduk lokal. "

"ABSTRAKNegara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka.Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.

---

ABSTRACT

Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers.

The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments.

The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations."