Isu migrasi ilegal dalam konteks Hubungan Internasional kerap diposisikan sebagai isu keamanan dan dianalisis pula dengan kajian keamanan. Imigran tanpa dokumen yang diidentikkan dengan kejahatan transnasional tersebut kerap diposisikan sebagai ancaman oleh negara-negara tujuan imigran. Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sekuritisasi terhadap imigran ilegal atau disebut manusia perahu. Sekuritisasi isu migrasi ilegal ini kemudian menjadi bagian interaksi negara-negara di kawasan dalam hal keamanan. Oleh karena itu dalam dinamikanya terdapat pelibatan negara lain. Dalam sekuritisasi isu imigran ilegal Australia, negara ini melibatkan dua negara tetanganya yaitu Indonesia dan Australia. Namun dalam merespon sekuritisasi Australia tersebut, kedua negara ini tidak serta-merta menunjukkan perilaku yang sama. Perbandingan dan alasan perbedaan respon Indonesia dan Papua Nugini tersebut yang merupakan fokus penelitian dalam tesis ini.

---

Nontraditional security issues are more relevant nowadays than in the era of Cold War. One of the most problematical security issue in region level is illegal migration. In Asia Pacific region, Australia as securitizing actor is one of the country who securitized this issue. Positioned as threat, illegal migration becomes security problem and needed to prevent. The securitizing actor interacts with states in the region and they interact to handle this security problem. But in the meantime, Indonesia and Papua Nugini act differently responding the Australias’s securitization of illegal migration. The purpose of this study is to compare the response of Indonesia dan Papua Nugini and to find out the reason of those different acts. The data were collected by literatures, online sources, mass media and by interviewing the stakeholders related this issue.