Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Koperasi saat ini memiliki kekurangan dalam pengawasan, yang ditempatkan di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi sarang penjahat keuangan dengan kerugian sekitar Rp26 triliun di 2023 karena gagal bayar. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri, dengan Kemenkop hanya memberikan pembinaan. Namun, praktik ini telah disalahgunakan untuk pengumpulan dana ilegal dan pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya modernisasi Koperasi dan pengawasan oleh OJK, serta penjaminan simpanan jika Koperasi gagal bayar. UU P2SK telah mengatur pengawasan Koperasi untuk non-anggota dan tindak pidana bagi penghimpunan dana ilegal, dengan sanksi yang lebih tegas. RUU Koperasi juga perlu membatasi penyertaan dan pengeluaran modal untuk menjaga fokus pada anggota. Selain itu, diperlukan standar kompetensi bagi pengawas koperasi, mengingat potensi besar aset dan cabang koperasi.

---

The existing Cooperative Law, supervised by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenKopUKM) and the Financial Services Authority (OJK), has significant weaknesses. In 2023, Savings and Loans Cooperatives, which have been exploited by financial criminals, are expected to incur about Rp. 26 trillion in losses due to defaults. Currently, cooperatives are self-regulated by their members, making oversight ineffective, and leading to misuse for illegal fundraising and money laundering. To address these issues, there's a need for stricter supervision by the OJK, modernization of cooperatives, and a state-backed safety net for member's savings. The P2SK Law already mandates OJK control over non-member services and criminal sanctions for illegal fundraising. The Cooperative Bill proposes limiting capital investment to keep cooperatives focused on member expansion. Also, the implementation of competency standards for cooperative supervisors is critical to ensure effective management of larger cooperatives."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang akses dan kontrol perempuan pada pengelolaan danapinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaakses perempuan pada dana pinjaman ditentukan oleh keikutsertaan dengankelompok, informasi yang diperoleh perempuan, kelengkapan administrasi danijin dari suami. Akses perempuan terhadap dana pinjaman mempengaruhi padapengelolaan dana pinjaman SPP dan adanya keterlibatan suami dalam pengelolaandipengaruhi dari sistem kebijakan yang diterapkan sebelum meminjam dana.Sedangkan kontrol perempuan pada dana pinjaman masih relatif rendah,meskipun adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pengeluaran,namun masih sangat terbatas.

---

ABSTRACTThe thesis discussed access and control of women on the management of thefunds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptivequalitative approach. The research result showed that access of women on loanswere influenced by their participation on the group, information they obtained,administrative issues and permit from their husband. Women access on loans wasinfluenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands inthe loans management and the system of policies. While control of women onloans are still relatively low, there is women of participation in the managementand expenditure although very it is limited, The thesis discussed access and control of women on the management of thefunds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptivequalitative approach. The research result showed that access of women on loanswere influenced by their participation on the group, information they obtained,administrative issues and permit from their husband. Women access on loans wasinfluenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands inthe loans management and the system of policies. While control of women onloans are still relatively low, there is women of participation in the managementand expenditure although very it is limited]"

"Membaiknya keadaan perekonomian di Indonesia yang ditunjang oleh berbagai paket kebijaksanaan memberikan dampak timbulnya peluang bagi swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Realisasi dari hal itu adalah dengan timbulnya grup-grup perusahaan baru di Indonesia. Pengertian grup perusahan menurut pandangan ekonomi, anak-anak perusahaan itu adalah kumpulan badan-badan hukum dibawah satu manajemen pusat. Dilain pihak menurut pandangan hukum , anak- anak perusahaan dalam grup perusahaan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian di antara anak perusahaan dapat terjadi perbuatan hukum seperti perjanjian pinjam meminjam. Penelitian tentang hal itu dilakukan di sebuah grup perusahaan swast nasional yang sedang ber kembang yaitu MTZ Grup. Pembahasan dipusatkan p,ada bagaimanakah prosedur pelaksanaan pinjam meminjam uang antar anak perusahaan di MTZ Grup yaitu antara PT. SM dengan PT. SMPI. Kemudian apakah cara-cara yang dipergunakan oleh PT. SM dengan dengan PT. SMPI dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam itu sesuai dengan apa yang diatur dalam KUH. Perdata. Terakhir bagaimana alternatif pemecahan masalah jika timbul masalah khususnya bagi pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan diadakannya per janjian pinjam meminjam uang antar anak perusahaan dalam grup perusahaan MTZ lebih banyak dirasakan oleh pihak penerima pinjaman seperti prosedurnya berlangsung cepat dan tidak birokratis, tidak memerlukan jaminan, tidak menggunakan bunga pinjaman dan tidak disebutkannya batas waktu pengembalian pinj aman. Kesulitan dalam perjanjian pinjam meminjam dalam grup perusahaan MTZ adalah masa l ah p enarikan kembali seluruh uang pinjaman yang disebabkan oleh lunaknya persyaratan pinjam meminjam itu. Kerugian dirasakan oleh pihak pemberi pinjaman khususnya pihak ketiga dari PT. SMPI yaitu pemasok, karyawan dan para pemegang saham minoritas. Alternatif penyelesaian yang diajukan oleh penulis adalah mengembalikan persoalan ini kepada keadaan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai suatu grup. Dalam hal ini, pimpinan grup MTZ harus dapat bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dikeluarkannya. Cara yang dapat ditempuh oleh pimpinan grup MTZ adalah memberikan jaminan yang bentuknya adalah jaminan perorangan atau penanggung bagi PT. SM. Dalam hal ini pimpinan grup demi kepentingansi berpiutang (PT.SMPI) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (PT.SM) karena PT. SM sendiri."

"Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan alternatif selain Bank banyak diminati masyarakat karena KSP dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Pengaturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang ada memperbolehkan KSP untuk menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi anggota. Ketentuan tersebut ternyata banyak dimanfaatkan oleh KSP untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota KSP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada sebuah koperasi simpan pinjam bernama Prima Delta (KSP Prima Delta) yang berada di daerah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa KSP Prima Delta telah melanggar 5 dari 7 prinsip koperasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengurus KSP Prima Delta dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang tidak mengadakan rapat anggota serta tidak mengembalikan tabungan anggota pada saat jatuh tempo.

---

The existence of Savings and Loan Cooperative as an alternative financial institution other than Bank has attracted many people since it can give the solution for those who want to obtain loan in an easy way. The prevailing regulation concerning Savings and Loan activities allow Savings and Loan Cooperative to raise funds and give loan to people who has the potential to be the member. Such regulation is in fact used by so many Savings and Loan Cooperative to raise funds from society without making them as the member of the cooperative itself.

This thesis aims to analyze the implementation of cooperative’s principles and the responsibility of cooperative’s board in one Savings and Loan Cooperative named Prima Delta (KSP Prima Delta) located in Jember. The research method used in this thesis is a normative juridicial research. The result of the research is that KSP Prima Delta has violated 5 out of 7 cooperative’s principles regulated under Law Number 25 Year 1992 concerning The Cooperative and the Board of KSP Prima Delta can be held liable for not conducting the meeting of member and for not returning the savings of its member at maturity date."

"Pinjaman Lunak hagi industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutandengan Studi Kasus di Pengolahan Limbah Industri Minuman Trndisional PT. BapakDjenggot.Pengendalian Pencemaran merupakan misi yang harus dilakukan dalam ProteksiLingkungan, namun tidak cukup dengan perundangan-undangan dan peraturan yangdi buat oleh pemerintah. Tetapi Pemerintah harus mencari jalan keluar dengan insentifatau dana bantuan pinjaman lunak untuk membiaya fasilitas pengolahan air limbahlndustri. Khususnya industri kecil dan menengah yang cukup potensial memberikansumbangan pendapatan ekonomi dan prioritas yang bnrus mendapat bantuan dana.Adanya kegiatan pinjaman lunak dan pembebasan ben masuk (import) alat-alatpengolah limbah, serta keuntangan (benefit) yang dapat di peroleh. Terutamamamanlilat hagi industri peminjam (borrower) dalam hal ini lndustri MinumanTradisional Bapak Djenggot, untuk memanlilalkan dana pinjaman membeli alat-alatpengolah limhah, bagi Bauk (jasa ekonomi) sebagai satu pihak yang bergerak dalambidang perhangkan dan pemerintah sehagai pengatur kebijakkan yang melibatkan lintassektoral yaitu Departemen Keuangan, Bauk Indonesia dan BAPEDAL dalampengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan ke depan perlu dipertimbangkankebijakan pemeriotah dengan konsep desentrnlisasi, di mana peran Pemerintah Daerahdalam hal ini BAPEDALDA dengan perangkat Peraturan Daerah, Sumber DayaManusia dan Industri yang berada di area keljanya dapat mempereepat pengendalianpencemaran di dalam masalah udara, limbah B-3 dan limbah cairnya ."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan net interest margin bank domestik dan bank asing di Indonesia periode 2010-2014 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel spesifik bank dan variabel spesifik industri. Uji Mann-Whitney digunakan dalam menganalisis perbedaan yang signifikan atas rata-rata net interest margin serta ratarata variabel spesifik bank antara bank domestik dan bank asing. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata net interest margin serta rata-rata variabel spesifik bank yang terdiri dari risk aversion, risiko kredit, likuiditas, biaya operasional, size of operation, dan implicit interest payment berbeda secara signifikan antara bank domestik dan bank asing. Sementara efisiensi manajerial kedua kelompok bank tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ditemukan bahwa determinan net interest margin pada bank domestik adalah likuiditas, biaya operasional, efisiensi manajerial, implicit interest payment, dan size of operation. Sementara determinan net interest margin pada bank asing adalah risiko kredit, likuiditas, biaya operasional, efisiensi manajerial, implicit interest payment, dan konsentrasi pasar. Risk aversion tidak memiliki pengaruh signifikan pada net interest margin bank domestik maupun bank asing.

---

This study aims to analyze the determinants of domestic and foreign banks? net interest margin 2010-2014 using Fixed Effect Model GLS. Variables in this study are divided into bank specific variables and industry specific variables. Mann-Whitney Test is used to test whether there is significant difference on net interest margin and bank specific variables between domestic and foreign banks. The results of this study found that there is significant difference on average of net interest margin and bank specific variables such as risk aversion, credit risk, liquidity, operational cost, size of operation, and implicit interest payment, between domestic and foreign banks. In the other hand, there is no significant difference on average of managerial efficiency. The study also found that determinants of domestic banks net interest margin are liquidity, operational cost, managerial efficiency, size of operation, and implicit interest payment. Meanwhile, the determinants of foreign banks net interest margin are credit risk, liquidity, operational cost, managerial efficiency, implicit interest payment, and market concentration."

"ABSTRACTKeberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota pada perkoperasian dan menganalisis penerapan ketentuan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota di Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai keanggotaan, bentuk simpanan dan rapat anggota koperasi diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, UU Perkoperasian yang sudah berlaku lebih dari dua puluh lima tahun sudah tidak dapat menampung kegiatan perkoperasian di masa sekarang dan terdapat aspek-aspek dalam KDIM yang tidak diatur secara jelas seperti perekrutan anggota secara online, akun virtual, simpanan khusus, dan rapat anggota dengan media elektronik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pengaturan perkoperasian di Indonesia dan membuat pengaturan untuk menampung ketentuan yang masih belum jelas pengaturannya agar terciptanya kepastian hukum .

---

ABSTRACTThe existence of cooperatives is questioned related to the development of digital businesses. This shows that the digital industry in Indonesia has the potential to become a pillar of economic growth in this era, so it needs to adapt with these developments. In 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri introduced itself as the first Digital Cooperative in Indonesia. Therefore this study aims to identify the regulation for membership, forms of savings, and mechanism for meeting members on cooperatives and analyzing the application of provisions regarding membership, forms of savings, and meeting mechanism of members at Koperasi Digital Indonesia Mandiri based on Indonesian Cooperatives Law. The type of research is normative juridical. This research shows that the regulation regarding membership, forms of savings, and meetings of cooperative members are regulated in several articles in the Indonesian Cooperative Law and Ministry of Cooperatives and SMEs Regulations. In addition, the Indonesian Cooperative Law which has been in effect for more than twenty-five years has not been able to accommodate cooperative activities in the present and there are clearly unregulated aspects in KDIM such as online member recruitment, virtual accounts, special savings and meetings member with electronic media. Therefore the government needs to review the Cooperative Law and issue a regulation to accommodate provisions that are still unclear in order to create legal certaity."

"ABSTRACTThis thesis analyzes the jurisdiction for the Otoritas Jasa Keuangan policytowards the Pandawa Group with the prevailing regulations for the fundsinstitutions. The research method conducted on this thesis is based on normativejuridical research, and it is found that that OJK had regulatory and supervisionpower over several funds institutions institusi penghimpun dana cooperatingwith several others financial supervision bodies, such as Bank of Indonesia,BAPEPAM LK, and Bappebti with regards to the macro financial activities. Otherthan that, OJK also had power to supervise and regulates a micro financialinstitutions where it activities focuses on funding the savings of the society and ormember of the institution itself, and it may be in form of limited liability companyor a micro financial which owned by a cooperative. Based on license issued by theMinistry of Cooperative and SMEs, Pandawa Group is in a form of Savings andLoan cooperative, in which they are regulated under the Ministry of Cooperativeand SMEs. After analyzing the form and the activity of the Pandawa Group itself,the action taken by the OJK was out of their jurisdiction, yet it was necessary toactively interfere the Pandawa Group activity. Based on these findings, this thesisrecommends to make every license of any funding activity in any form ofinstitution should be from one single institution to avoid the scamming based onlicense which permitted by one of the one of the authorized state institutions.

---

ABSTRAKTesis ini menganalisis yurisdiksi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap GrupPandawa dengan peraturan yang berlaku untuk institusi penghimpunan dana.Metode penelitian yang dilakukan pada tesis ini didasarkan pada penelitian yuridisnormatif, dan ditemukan bahwa OJK memiliki kewenangan pengatur danpengawasan terhadap beberapa lembaga penghimpun dana bekerjasama denganbeberapa lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Indonesia, BAPEPAM - LK,dan Bappebti berkenaan dengan kegiatan keuangan makro. Selain itu, OJK jugamemiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan mikrodimana kegiatannya berfokus pada Simpan-Pinjam terhadap masyarakat dan / atauanggota institusi itu sendiri, yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau lembagakeuangan mikro yang dimiliki oleh koperasi. Berdasarkan izin yang dikeluarkanoleh Kementrian Koperasi dan UKM, Pandawa Group berbentuk koperasi simpanpinjam, yang diatur di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Setelahmenganalisis bentuk dan aktivitas Kelompok Pandawa itu sendiri, tindakan yangdiambil oleh OJK berada di luar yurisdiksinya, namun tindakan tersebut dirasaperlu untuk secara aktif mengintervensi aktivitas Pandawa Grup yang melawanketentuan dari peraturan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan temuan tersebut,skiprsi ini merekomendasikan agar setiap lisensi dari setiap kegiatanpenghimpunan dana dalam bentuk badan apa pun harus berasal dari satu institusitunggal agar tidak melakukan penipuan berdasarkan lisensi yang diizinkan olehsalah satu lembaga negara yang berwenang."

"The permanent building societies of England grew from humble beginnings as a multitude of small and localized institutions in the nineteenth century to become the dominant players in the house mortgage market by the interwar period. The movement cultivated an image of being a champion of home ownership for the working classes, but housing historians have questioned whether building societies really lived up to this claim. This book fills a major gap in the historiography of the movement by investigating the class profile of building society members, and how the design of different building societies affected their accessibility, efficiency, and risk-taking practices between 1880 and 1939. These themes are explored through a case study approach, the results of which show that building societies did lend to working-class households before the first and second world wars, with some societies showing a greater commitment to working-class home ownership than others. The phenomenal growth of some of these institutions in the interwar period and the ensuing competition which emerged between them brought about profound changes in their firm structure which impaired their ability to reach out to lower-income households as efficiently as before. The findings of this research are relevant to both past and present debates about the optimal design of financial institutions in overcoming social exclusion in credit markets, and the deleterious effects that firm growth, market competition, and managerial self-interest can have on their performance and stability."

"Tujuan penulisan Skripsi ini untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Bangka kepada putra-putri Bangka yang bersekolah, adalah berupa suatu kebijaksanaan pinjam meminjam dibidang keuangan. Kebijaksanaan yang dimaksud dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Bangka dengan Surat Keputusan Kepala Unit Penambangan Timah Bangka, dengan ketentuan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bangka. Pinjaman uang yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Bangka kepada mahasiswa Bangka ini, dimaksudkan untuk membantu mahasiswa yang dipandang berkemampuan dalam menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi, tepat pada waktunya tetapi menemui kesulitan untuk menutup sebagian biaya yang diperlukan guna menyelesaikan kuliah. Meskipun tujuannya untuk membantu mahasiswa, tetapi tidak semua mahasiswa Bangka dapat menikmati fasilitas dari Yayasan Pendidikan Bangka ini. Sebab untuk mendapatkan pinjaman uang dari Yayasan Pendidikan Bangka ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagai suatu pemberian pinjaman kepada mahasiswa maka perjanjian pinjam meminjam dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya yang telah dibuat dan disepakati, adalah merupakan dasar hukum dan sekaligus merupakan sumber terbitnya perikatan hukum antara pemberi pinjam (YAPENKA) dan penerima pinjaman (Mahasiswa Bangka). Konsekwensinya apabila di kemudian hari ternyata pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka perjanjian pinjam meminjam merupakan dasar hukum bagi pihak kreditur untuk mengambil tindakan-tindakan hukum guna mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi kerugian yang akan menimpa pihak Yayasan Pendidikan Bangka. Guna mempermudah pembahasan materi mengenai pinjam meminjam ini, penulis menekankan dari sudut hukum perjanjian pinjam meminjamnya. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (secara empiris). Metode penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa Pejabat pada Yayasan Pendidikan Bangka dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah pinjam meminjam antara mahasiswa Bangka dengan Yayasan Pendidikan Bangka."