Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Letter of Rogatory menjadi metode dalam memperoleh alat dan atau barang bukti di luar negeri. Dalam pelaksanaan penanganan letter of rogatory terdapat sebuah konvensi internasional bernama Taking Evidence Abroad 1970 yang menjadi bentuk formal kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan timbal balik hukum dalam masalah perdata. Indonesia belum meratifikasi Taking Evidence Abroad 1970, namun membuat PKS Indonesia-Thailand 1978 meskipun tidak terdapat informasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia yang belum mempunyai sumber hukum positif hukum acara perdata internasional memerlukan kerja sama internasional, dan jika belum terdapat kerja sama tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum untuk dibuat Nota Kesepahaman 2018. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis. Lalu, dengan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk penanganan letter of rogatory yang komprehensif. Dengan ini, permasalahan yang diangkat adalah untuk mengkaji penerapan letter of rogatory pada Taking Evidence Abroad 1970, Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Thailand 1978, dan Nota Kesepahaman 2018, dan untuk melihat efektivitas pelaksanaannya dari faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas untuk melihat penanganan yang efektif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam sejumlah ketentuan yang berbeda, penanganan letter of rogatory pada Nota Kesepahaman 2018 lebih bersifat domestik, sehingga memiliki ketentuan yang lebih bersifat teknis dalam mengatur penanganan letter of rogatory di Indonesia menurut ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan lainnya meskipun terdapat persamaan ataupun perbedaan dalam sistem dan alur penanganan letter of rogatory, dan dalam mengkaji efektivitas hukum dari faktor penegak hukum dan sarana serta fasilitas penanganan letter of rogatory pada Pengadilan Negeri Tangerang sudah berjalan dengan baik, namun terdapat yang perlu ditingkatkan, ditambahkan, dan perlu diperbaiki.

---

A Letter of Rogatory is a method of obtaining tools and/or evidence abroad. In the implementation of handling letters of rogatory, there is an international convention called Taking Evidence Abroad 1970 which became a formal form of international cooperation to obtain mutual legal assistance in civil matters. Indonesia has not ratified Taking Evidence Abroad 1970, so Indonesia made the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement although there is no information on its implementation. Therefore, Indonesia, which does not yet have a positive legal source of international civil procedure law, needs international cooperation, and if there is no such cooperation, then to fill the legal vacuum for the 2018 Memorandum of Understanding. This research is studied using normative-juridical research methods. Furthermore, it is supported by secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively for comprehensive handling of letters of rogatory. With this, the problem raised is to examine the application of letters of rogatory in Taking Evidence Abroad 1970, the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement, and the 2018 Memorandum of Understanding, and to see the effectiveness of its implementation from law enforcement factors and facilities factors to see effective implementation. From this research, it is concluded that in several different provisions, the handling of letters of rogatory in the 2018 Memorandum of Understanding is more domestic in scope, therefore it has more technical requirements in regulating the handling of letters of rogatory in Indonesia according to these provisions compared to other conditions even though there are similarities or differences in the system and flow of handling letters of rogatory, and in assessing the legal effectiveness of law enforcement factors and facilities and facilities for handling letters of rogatory at the Tangerang District Court has been running well, but there are things that need to be improved, added and need to be improved."

"Atas lelang yang telah dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan oleh Kantor Lelang, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 jo. No. 450/KMK 01/2002 yang berbunyi ?Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan?. Permasalahan pokok adalah bagaimana kompetensi Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan Risalah Lelang dan bagaimana kepastian hukum Risalah Lelang bilamana terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian eksploratoris serta rancangan penelitian case study desain untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti dan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dihimpun melalui studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut ternyata Risalah Lelang bukan merupakan penetapan pejabat Tata Usaha Negara melainkan Berita Acara hasil penjualan barang tereksekusi. Oleh karenanya Risalah Lelang bukan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan objek gugatan Tata Usaha Negara melainkan masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum. Apabila terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan mengenai pembatalan Risalah Lelang maka demi terwujudnya kepastian hukum para pihak dapat memohon fatwa kepada Mahkamah Agung.

---

Upon the auction that has been executed, it shall not be cancelled by The Auction Office, this is firmly stated ini the Gecree of Finance Minister Number 304/KMK 01/2002 in connection with Number 450/KMK 01/2002, sound that ?Any Auction has been executed in compliance with the prevailing provision could not be canceled?. The primary issue is how the competency of Public Judicial Board and State Administration Judicial Board in canceling the Minutes of Auction, and how the law conviction of the minutes of auction whenever there is adjudication of the Public Judicial Board and State Administration Judicial Board in which they are contrary each other.The research method adopted herein shall be library research with the research type of exploratory using the design research of case study design in order to obtain the information entirely, integrated in connection with the researched court adjudication, and supported by the primary, secondary and tertiary law materials. The data are collected by documentation study.The research outcome transpires that in fact on such case the Minutes of Auction is not a determination of the an Official of the State Administration but as a Minutes of Sales outcome of executed property. Therefore the Minutes of Auction is not the adjudication of the Board/Officials of the State Administration and not an accusation object of the State administration but rather than include in the authority of Public Judicial Board. In the event of occurring any adjudication of Public Judicial Board and State Administration Judicial Board concerning canceling the Minutes of Auction, in which they are contrary each other, therefore in the interest of law conviction the parties could request a binding ruling to The Supreme Court."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kepastian hukum jual beli atas tanah dengan adanya Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). Tulisan ini menggunakan metode doktrinal, dengan tipologi penelitian preskriptif analisis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel dan jurnal. Kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli (AJB) atas tanah menjadi landasan utama dalam transaksi properti, dimana terdapat beberapa situasi/kondisi ketika proses transaksi jual beli sudah lunas, pembeli masih belum dibuatkan AJB, sementara pembeli ingin mendaftarkan kepemilikan atas obyek yang dibelinya menggunakan atas nama sendiri, tetapi kesulitan dalam mencari keberadaan pihak penjual, sehingga pembeli menggunakan cara lain untuk memperoleh kepastian hukum melalui gugatan ke pengadilan. Kepastian hukum pembuatan AJB atas tanah yang dibuat karena adanya putusan pengadilan sejatinya tidak memiliki pengaturan hukum baik dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang kini telah diperbaharui dengan PP No. 18 Tahun 2021), maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Meski di pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 tidak mengakomodasi, Putusan pengadilan dapat dijadikan pondasi dasar dalam melakukan peralihan hak maupun balik nama sertifikat disebabkan putusan memiliki prinsip “Res Judicata Pro Veritate Habetur” yang bermakna bahwa “putusan hakim harus dianggap benar” ketika putusan tersebut ditetapkan, berdasarkan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip tersebut memposisikan hakim sebagai bagian fundamental dalam menegakkan keadilan dalam negeri terkait suatu perkara yang hendak diputuskan. Hal tersebut memberi akibat hukum bagi Pembeli untuk memiliki hak memperoleh sertifikat yang sah yang akan diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan atas kepemilikan tanah serta mendapat ganti rugi biaya perkara.

---

This article analyzes the legal certainty of buying and selling land with a court decision (Study of Tangerang District Court Decision Number 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). This paper uses a doctrinal method, with a prescriptive analysis research typology using primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of books, articles and journals. Legal certainty in making a sale and purchase deed (AJB) for land is the main basis for property transactions, where there are several situations/conditions when the sale and purchase transaction process has been completed, the buyer has not yet made an AJB. In contrast, the buyer wants to register ownership of the object he purchased using the above name. Still, it is difficult to find the seller's whereabouts, so the buyer uses other methods to obtain legal certainty through a lawsuit in court. The legal certainty of making AJB on land which is made because of a court decision does not have any legal regulation either in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration (which has now been updated with PP No. 18 of 2021), as well as in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, although in article 37 of PP No. 24 of 1997 does not accommodate, court decisions can be used as the basic foundation for transferring rights or changing the name of certificates because the decision has the principle of "Res Judicata Pro Veritate Habetur" which means that "the judge's decision must be considered correct" when the decision is determined, based on the principle "For the sake of Justice Based on Belief in One Almighty God.” This principle positions judges as a fundamental part of upholding domestic justice regarding a case to be decided. This has legal consequences for the Buyer to have the right to obtain a valid certificate which will be issued by the South Tangerang City Land Office regarding land ownership and to receive compensation for court costs."

"Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Tidak hanya terkait akta yang dibuatnya, tetapi terhadap diri pribadinya pula. Pada kenyataannya, terdapat seorang notaris yang melakukan penggelapan atas suatu dokumen milik kliennya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, majelis hakim memutus Notaris DO melakukan penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 01177/Pondok Cina atas nama EY milik kliennya yang bernama GTS. Sertifikat tersebut ia berikan kepada rekannya yang bernama LA dan KI alias I sebagai jaminan utang pribadinya. Dalam penulisan ini akan menganalisis mengenai dokumen milik klien berupa sertifikat hak atas tanah menjadi objek tindak pidana penggelapan. Selain itu akan menganalisis juga terkait sejauh mana seorang notaris dapat dikatakan melakukan penggelapan. Terakhir, akan menganalisis implikasi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1639/Pid.B/2021/PN Tng terhadap jabatan yang dimiliki oleh Notaris DO. Guna menganalisis hal-hal tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case study approac). Hasil dari penelitian ini adalah sertifikat hak atas tanah memenuhi unsur suatu benda dalam penggelapan, sehingga sertifikat hak atas tanah milik klien dapat menjadi objek penggelapan oleh notaris. Tidak semata-mata notaris yang menguasai dokumen milik kliennya dapat dituduh melakukan penggelapan, hanya yang bertentangan dari sifat hak yang dimiliki atas dokumen tersebut seorang notaris dapat dikatakan melakukan penggelapan. Atas penggelapan yang dilakukannya, Notaris DO dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya serta usul untuk diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

---

Notary is a position of trust. Not only related to the deed they made, but to themselves as well. In fact, there is a notary who embezzled a document belonging to his client. Based on the Tangerang District Court Decision Number 1369/Pid.B/2021/PN Tng, the panel of judges decided that Notary DO had embezzled the certificate of ownership number 01177/Pondok Cina on behalf of EY belonging to his client named GTS. He gave the certificate to his colleagues named LA and KI as collateral for his personal debt. In this thesis, we will analyze the client's documents in the form of certificates of land rights which are the object of the crime of embezzlement. In addition, it will also analyze the extent to which a notary can be said to have committed embezzlement. Last, it will analyze the implications of the Tangerang District Court Decision Number: 1639/Pid.B/2021/PN Tng on the position held by Notary DO. In order to analyze these matters, the research method used is normative legal research with a case study approach. The result of this thesis research is that the certificate of land rights fulfills the element of an object in embezzlement, so that the certificate of land rights belonging to the client can be the object of embezzlement by a notary. Not all notaries who controls documents belonging to his client can be accused of embezzlement, only that contrary to the nature of the rights he has over the document a notary can be said to have committed embezzlement. For his embezzlement, Notary DO may be subject to administrative sanctions in the form of temporary dismissal from his position as well as a suggestion to be given a dishonorable dismissal sanction to the Minister."

"Dalam praktik dapat terjadi presentasi dokumen persyaratan Letter of Credit tidak sesuai dengan persyaratan (discrepant). Sangat penting bagi bank untuk mengambil langkah tepat dalam memutuskan apakah menerima atau menolak dokumen persyaratan Letter of Credit yang meyimpang tersebut. Penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank sebelum memutuskan apakah menolak atau menerima dokumen persyaratan Letter of Credit menyimpang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank (prudential principle) berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No. 600 (UCP 600). Dalam penelitian ini, Penulis melihat dari dua sudut pandang bank, yaitu dari sudut pandang nominated bank dan issuing bank. Penelitian ini bertujuan agar bank, baik nominated bank maupun issuing bank dapat meminimalisasi risiko dalam melakukan pembayaran dokumen Letter of Credit yang menyimpang, seperti risiko hukum berupa gugatan pengadilan atau risiko tiada penggantian pembayaran (non-reimbursement) dari pihak terkait. Nominated bank dapat meminta otorisasi pembayaran dari issuing bank dalam hal terjadi penyimpangan dokumen. Sementara itu, issuing bank dapat meminta persetujuan penyimpangan dokumen (waiver) dari applicant dalam hal dokumen persyaratan yang dipresentasikan tidak sesuai.

---

In practice, Letter of Credit presentation documents do not comply with the requirements established in the Letter of Credit. It is quite important for banks to take a proper action in determining whether to receive or to refuse those discrepant documents. This research discusses correct measures a bank could perform before deciding to take up or refuse the discrepant Letter of Credit documents. Those measures must conforms Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No.600 (UCP 600) provided that Letter of Credit states conform UCP 600. This research analyses from two different points of view, nominated bank and issuing bank. Nominated bank and issuing bank must undertake prudential action in honouring discrepant Letter of Credit documents in order to prevent or at least minimize legal risk such as lawsuit or non-reimbursement risk from related parties. Nominated bank could request a payment authorization from issuing bank. Issuing bank can request a waiver from applicant on discrepant documents to pay the beneficiary."

"ABSTRACTAs one of the payment tools in international transactions, fulfilling the requirements complying documents of a Letter of Credit is very important. Many disputes have arisen from the noncomplying of documents in international transactions that uses a Letter of Credit as a payment tool. Therefore, the aim of this thesis is to know how a Letter of Credit is regulated in Indonesia and to know the concerns of banks in issuing Letters of Credit. This thesis will provide principles that need to be considered by banks in issuing Letters of Credit as a payment tool in international transactions. Several cases will be provided in this thesis, and the method used is normative research. In the end, this thesis will provide conclusions regarding disputes that commonly occur in the issuance of Letters of Credit. Suggestions for the successful conducting of international transactions will also be provided.

---

ABSTRACTSebagai salah satu alat pembayaran dalam perdagangan internasional, ketelitian dalam penerbitan Letter of Credit sangatlah penting untuk diperhatikan. Terdapat banyak kasus yang terjadi terkait sah atau tidaknya penerbitan Letter of Credit yang diakibatkan oleh ketidak telitian yang dilakukan oleh para pihak. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pengaturan Letter of Credit di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja yang harus diperhatikan oleh bank dalam menerbitkan Letter of Credit sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Skripsi dengan metode juridical normative ini akan memberikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerbitan Letter of Credit. Beberapa contoh kasus terkait penerbitan Letter of Credit sebagai alat pembayaran juga akan disinggung dalam skripsi ini, dan metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Skripsi ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang sering terjadi pada penerbitan Letter of Credit. Saran demi kelancaran transaksi-transaksi internasional juga akan diberikan."

"Perkembangan dalam perdagangan internasional yang cukup pesat membutuhkan mekanisme pembayaran yang cukup aman untuk melindungi para pihak yang terkait di dalamnya.Hingga saat ini UC dipandang sebagai alat pembayaran yang paling aman karena cukup memiliki kepercayaan untuk melindungi kepentingan importir maupun eksportir. Namun demikian juga harus dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penetapan mekanisme pembayaran yang akan dipergunakan.Keterlibatan bank dalam transaksi UC sangat penting dan dapat dikatakan memegang peran yang cukup dominan, walaupun bank jelas-jelas disebutkan hanya berhubungan dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam UC dan bukan berhubungan dengan barang.Berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UC serta aspek hukum yang mengaturnya, hingga saat ini dinilai masih cukup efektif dalam mengamankan mekanisme pembayaran dengan menggunakan UC.Walaupun demikian yang tepenting dalam pelaksanaannya adalah adanya kesadaran dari para pihak yang terlibat di dalamnya untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, agar tujuan dari UC dapat tercapai yaitu terjaminnya pembayaran dan pengiriman barang secara tepat waktu."