Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap mudahnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi, negara melakukan tanggapan dengan adanya upaya pembatasan yakni otoritarianisme digital. Otoritarianisme digital dilakukan melalui berbagai cara seperti pembatasan akses, pembatasan konten, kekerasan digital, dan pembentukan wacana digital. Oleh Althusser, pelaku dari otoritarianisme digital kemudian turut mengikutsertakan aktor non-negara dalam praktiknya. Penulisan ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana otoritarianisme digital dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif serta menggunakan teori dari realitas sosial Quinney, serta konsep dari kejahatan negara. Hasil analisis data menunjukkan adanya penggunaan langkah-langkah yang digunakan oleh negara dalam melakukan pembungkaman terhadap masyarakat yang mencoba mengganggu legitimasi pemerintah melalui otoritarianisme digital.

---

The development of technology has brought about changes in how easily people can express their opinions. However, the state responds to this development by implementing restrictive measures known as digital authoritarianism. Digital authoritarianism is implemented through various means such as access restrictions, content censorship, digital violence, and the shaping of digital discourse. According to Althusser, actors involved in digital authoritarianism also involve non-state actors in their practices. This paper aims to elucidate how the Indonesian government has implemented digital authoritarianism from 2018 to 2023. The study employs qualitative content analysis and draws on Quinney's theory of social reality and the concept of state crime. The findings of the data analysis reveal the adoption of measures by the state to suppress individuals or groups attempting to challenge the government's legitimacy through digital authoritarianism."

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini akan menjelaskan dan menganalisis kasus anak dengan disabilitas fisik yang ditolak di sekolah periode sebelum 2011 dan setelahnya. Dalam penulisan ini, bentuk diskriminasi yang ditemukan akan dikaji menggunakan konsep state crime. Hasil penulisan ini menemukan bahwa negara terbukti telah melakukan state crime, karena telah mengabaikan hak anak dengan disabilitas serta melanggar undang-undang internasional dan nasional. Seharusnya negara dapat menjamin hak anak dengan disabilitas dalam undang-undang CRPD. Sehingga inklusif yang dijamin dalam UU CRPD, yaitu dengan prinsipnya non-diskriminasi, dapat berjalan dengan baik di Indonesia.

---

ABSTRACTThe Concern of this study is to attempt explaining and examining the cases of children with disabilities, this major case examine about children with physical disabilities those got no chances to attending reguler school previously at 2012 ? 2014. In this study, the form of discrimination those found will analyzed by the concept of state crime. The result of this study found that the state was provenly did state crime, that kind of state crime related to fact the state neglected or omission the children?s right indirectly. Thus, the cases represented that the stated has broken the international and national intruments., The Concern of this study is to attempt explaining and examining the cases of children with disabilities, this major case examine about children with physical disabilities those got no chances to attending reguler school previously at 2012 – 2014. In this study, the form of discrimination those found will analyzed by the concept of state crime. The result of this study found that the state was provenly did state crime, that kind of state crime related to fact the state neglected or omission the children‘s right indirectly. Thus, the cases represented that the stated has broken the international and national intruments.]"

"Pendudukan Indonesia di Timor Leste merupakan periode yang penuh dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi gender dalam political genocide di Timor Leste selama masa pendudukan Indonesia. Tulisan ini menggunakan teori feminis radikal untuk mengungkap bagaimana Indonesia menggunakan kekerasan berbasis gender sebagai instrumen untuk menghancurkan struktur sosial dan komunitas, menanamkan rasa takut, dan memperkuat dominasi patriarkal. Analisis ini menekankan pentingnya perspektif feminis radikal dalam memahami dampak penuh dari kekerasan politik dan perlunya upaya rekonsiliasi serta keadilan bagi penyintas di Timor Leste.

---

The Indonesian occupation of East Timor was a period marked by violence and human rights violations, particularly against women. This paper aims to explore the gender dimension in the political genocide in East Timor during Indonesia's occupation. The study employs radical feminist theory to reveal how Indonesia used gender-based violence as an instrument to destroy social structures and communities, instill fear, and reinforce patriarchal dominance. This analysis highlights the importance of the radical feminist perspective in fully understanding the impact of political violence and the need for reconciliation and justice for survivors in East Timor."

"Penulisan Tugas Karya Akhir ini berfokus pada dampak dari pengabaian hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai bentuk kejahatan negara dengan menggunakan studi kasus program rehiring pemerintah Malaysia periode 2016-2018. Program rehiring ini diadakan oleh pemerintah Malaysia bagi pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia dengan memberikan visa kerja kepada mereka yang memiliki majikan, tidak memiliki catatan kriminal, dan masuk ke Malaysia secara legal. Penulisan ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis, konsep sistem ekonomi dan politik kapitalis, state crime, dan teori viktimisasi struktural. Data yang digunakan berasal dari pengaduan korban kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Tenaganita Malaysia. Penulisan ini menemukan bahwa pengabaian yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap program rehiring telah menyebabkan pekerja migran Indonesia di Malaysia mengalami viktimisasi struktural.

---

The focus on this study is about the impact of the neglect of the rights of Indonesian migrant workers in Malaysia as a form of state crime using a case study of the Malaysian government rehiring program for the period of 2016-2018. This rehiring program is conducted by the Malaysian government for undocumented migrant workers in Malaysia by providing work visas to those who have employers, do not have a criminal record, and enter Malaysia legally. This study uses a critical criminology approach, the concept of capitalist economic and political systems, state crime, and structural victimization theory. The data used came from the victims complaint to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and Tenaganita Malaysia. This study found that the Indonesian government neglect of the rehiring program had caused Indonesian migrant workers in Malaysia to experience structural victimization."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai bagaimana proses modernisasi pasartradisional jika dilihat dari aspek kejahatan negara serta bagaimana viktimisasidan reaksi sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Kejahatan Negaradalam penelitian ini tidak menunjuk pada kejahatan yang dilakukan oleh Negarasecara utuh tetapi kejahatan yang dilakukan oleh perpanjangan tangan negara atauagen-agen pemerintahan. Penelitian ini menggunakan studi kasus prosesmodernisasi pasar Tradisional Melawai, Blok M, Jakarta Selatan. Dalam upayauntuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuannya, maka penelitimenggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskripitif–analisis. Informan diambil dari tiga pihak yakni PD. Pasar Jaya, mantan pedagangpasar tradisional Melawai serta Asosiasi pedagang pasar tradisional Melawai(TIM 21).Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pihak PD. Pasar Jayayang seharusnya melayani para pedagang berperekonomian lemah berubahorientasi dan berfokus pada pencarian keuntungan dalam proses modernisasi pasartradisional Melawai sehingga mengabaikan kepentingan dari para pedagang.Kejahatan yang dilakukan oleh pihak PD. Pasar Jaya lebih banyak berupapengabaian-pengabaian terhadap hak-hak para pedagang serta adanya konspirasipihak PD. Pasar Jaya dengan pihak swasta dengan tujuan memaksimalkankeuntungan sehingga semakin mempersulit pihak pedagang untukmemperjuangkan hak-haknya.

---

ABSTRACT

This study discusses about how the process of traditional market

modernization if viewed from the aspects of states crime and how victimization

and social reaction caused by that crime. State crime in this study does not refer to

the crime committed by the State as a whole, but the crimes committed by an arm

of the state or government agencies. Researchers used a case study of the

modernization process of Melawai traditional market, Blok M, South Jakarta. In

an effort to get the results of the study in accordance with the purpose, the

researchers used qualitative research methods with descriptive-analysis research

type. Informants drawn from the three subjects wich are PD. Pasar Jaya, Melawai

traditional market ex-traders and Melawai Traditional Market association (TIM

21).

The results of this research showed that the PD. Pasar Jaya are supposed to

serve the traders with weak economic level finally changes the orientation and

focused on finding profit in the process of traditional market modernization. PD.

Pasar Jaya are also ignoring the interests of the traders. The crimes committed by

the PD. Pasar Jaya are in the form of omission the rights of the traders and the

existence of the conspiracy between PD. Pasar Jaya to the private sector or

bussiness with the aim of making the traders more difficult to maximize profits

and to fight their rights. "