Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya jumlah investor di Indonesia harus diimbangi dengan perlindungan terhadap investor dari perbuatan curang pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, dewasa ini kita dapat melihat di sosial media ada beberapa Public Figure yang rutin membagikan suatu promosi terhadap saham tertentu dilihat dari beberapa harga saham yang di promosikan oleh Public Figure pada saat promosi tersebut dilakukan mengalami kenaikan yang tidak wajar, lain hal di Amerika Serikat Securities Exchange Commission menuntut Andrew Murstein Seorang Pendiri dan Chief Operating Officer dari Medallion Financial Corp karena bersekongkol dengan beberapa pihak untuk mempromosikan saham MFIN, Securities Exchange Commission menuntut Andrew Murstein, karena terbukti melakukan “Illegal Touting”, karena promosi yang di lakukan oleh mereka menciptakan gambaran yang semu karena tidak sesuai dengan fakta material aslinya, untuk menjawab bagaimana menentukan suatu pelanggaran dalam “promosi saham” pada penelitian ini digunakan pendekatan komparatif yang membandingkan pengaturan pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat, hasil dari penelitian ini adalah promosi saham yang dilakukan Andrew Murstein merupakan promosi saham illegal karena menyebarkan informasi yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta material aslinya, sedangkan promosi saham yang dilakukan Public Figure melanggar ketentuan POJK No 7 POJK.04/2019 Tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan Brosur atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik.

---

The increasing number of investors in Indonesia must be balanced with the protection of investors from fraudulent actions by irresponsible parties, nowadays we can see on social media there are Public Figures who routinely share promotions for certain stocks, the stock prices promoted by the Public Figures always experienced an unnatural increase at the time it was promoted, on the other hand in the United States the Securities Exchange Commission sued Andrew Murstein, a Founder and Chief Operating Officer of Medallion Financial Corp, for conspiring with several parties to promote MFIN stock, Securities Exchange Commission sued Andrew Murstein, because committed “Illegal Touting”, because the promotion carried out by them created a false information because it was not in accordance with the original facts, to answer how to determine a violation in “stock promotion” writer used a comparative approach that compares capital market Provisions in Indonesia and the United States, the result of this study is that the stock promotion carried out by Andrew Murstein is illegal because it spreads misleading information and is not in accordance with the original material facts, while the stock promotion carried out by Public Figures violates POJK provisions No 7 POJK.04/2019 Concerning Securities Marketing Promotions Including Brochure Advertisements or Other Communications to the Public."

"Pada awal tahun 2020, dunia dilanda dengan wabah virus baru yakni COVID-19 yang melanda di seluruh negara, termasuk Indonesia. Kemunculan wabah virus COVID-19 ini menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Namun, uniknya, pasar modal mencatatkan rekor terbaiknya dalam segi penambahan jumlah investor pasar modal dan saham yang mengalami kenaikan tertinggi sepanjang sejarah di tengah disrupsi sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di tengah tren positif tersebut, muncul sebuah fenomena di kalangan investor dan masyarakat dimana sejumlah figur publik ternama di Indonesia beramai-ramai mempromosikan portofolio saham mereka yang mengalami keuntungan dengan menyebutkan saham emiten tertentu. Kemunculan fenomena ini disinyalir menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah investor saham. Sejumlah pakar dan ahli memiliki kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia. Tulisan ini akan menganalisis landasan  hukum, akibat hukum, serta penegakan hukum berkaitan dengan fenomena ini dengan menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya potensi atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal berupa manipulasi pasar dengan skema pump and dump sehubungan dengan fenomena promosi saham emiten tertentu yang dilakukan oleh figur publik kepada investor dan masyarakat di Indonesia.

---

At the beginning of 2020, the world was hit by a new virus outbreak, namely COVID-19, which hit all countries, including Indonesia. The emergence of the COVID-19 virus outbreak had a negative impact on domestic economic growth. However, uniquely, the capital market recorded its best record in increasing the number of capital market investors and stocks which experienced the highest increase in the history due to socio-economic disruption by COVID-19 pandemic. During this positive trend, a phenomenon emerged among investors and the public where several public figures in Indonesia announced their profitable stock portfolios by mentioning the shares of certain issuers. The emergence of this phenomenon is allegedly one factor that encourages the increase in the number of stock investors. Some experts have symptoms that this phenomenon can cause legal problems in the laws and regulations of the capital market in Indonesia. This paper will discuss the legal basis, legal consequences, and law enforcement related to this phenomenon using laws and regulations, journals, books, and the internet. The study results indicate a potential or possibility of violating capital market laws and regulations in the form of a market manipulation with a pump and dump scheme in connection with the promotion of shares of certain issuers by public figures to investors and the public in Indonesia."

"Pasar modal yang berperan penting bagi perekonomian suatu negara, senantiasa dibayangi oleh kondisi bursa bearish yang dapat menimbulkan permasalahan seperti krisis moneter. Saham tanpa nilai nominal di pasar modal Indonesia dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Namun pengaturan yang minim mengenai saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengakibatkan sulitnya pelaksanaan penggunaan saham tanpa nilai nominal, yang diantaranya terdiri dari beberapa aspek, yaitu penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan pembagian dividen. Amerika Serikat, Australia, dan Singapura, sebagai negara-negara yang memiliki pasar modal yang besar menjadi referensi dan pembanding yang tepat bagi pengaturan pelaksanaan penggunaan saham tanpa nilai nominal dalam pasar modal di Indonesia.

---

Capital market which is crucial for the economy of a nation, is always overshadowed by the bearish market conditions that may lead to problems such as the monetary crisis. No par value stock in the Indonesian capital market can be one of the solutions to these problems. But the insufficiency of regulations on the no par value stock in the rules and regulations in the field of capital market made it difficult to implementing the application of no par value stock, which among others consists of several aspects, namely the issuance, transfer, security, and distribution of dividends. United States, Australia, and Singapore, as nations which have large capital market are the proper reference and comparators for on implementing the application of no par value stock in the capital market of Indonesia."

"Penulisan ini membahas mengenai mekanisme pencatatan kembali (relisting) saham di Bursa yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang mendasari perusahaan untuk melakukan relisting. Mekanisme pencatatan kembali saham di Bursa ini tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BEJ No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Berkaitan dengan mekanisme pencatatan kembali saham ini harus dikaitkan dengan alasan perusahaan dihapus pencatatan sahamnya di Bursa. Sebagai konsekuensi dari pencatatan kembali saham di Bursa tentunya memberikan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas dari perusahaanperusahaan yang melakukan relisting. Penulisan tesis ini menekankan studi pada tiga perusahaan yakni: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan alasan bahwa ketiga perusahaan tersebut sudah delisting sejak tahun 2009 dengan alasan yang berbeda sehingga mengakibatkan dipilihnya mekanisme relisting yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan pendekatan perbandingan (comparative approach) atas tindakan hukum yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang hendak mengajukan permohonan relisting. Pendekatan perbandingan ini juga membandingkan proses dan mekanisme delisting dan relisting di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai suatu landasan teori.

---

This thesis concerns on the mechanism of relisting share in Indonesia Stock Exchange related to legal consideration for the company to relist. The mechanism of relisting is not stipulated on BEJ Regulation No. I-I regarding Delisting and Relisting Share in Indonesia Stock Exchange. Pursuant to the mechanism of relisting, it must also be considered with the causes why a company was delisted. As a consequence of relisting share in Indonesia Stock Exchange, it can be stated that it will give legal effect on minority shareholder protection. Research of this thesis will be studied on three companies, such as: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, and PT Apexindo Pratama Duta Tbk, due to the similarity of company's status and the time when these companies were delisted on 2009. It can be said that with different causes creates different mechanism to relist their shares so that creates legal uncertainty among the investors. Because of that legal uncertainty it is also explained about which one of the mechanism is correct to be done. This thesis used doctrinal research with comparative approach on legal consideration that is taken by these three companies and on different mechanism to relist their share and the comparison on delisting and relisting process between Indonesia and United States."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Kebebasan Panorama sebagai pengecualian perlindungan Hak Cipta. Pada dasarnya Indonesia belum mengatur ketentuan Kebebasan Panorama dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kebebasan Panorama hadir untuk memberikan kebebasan bagi penikmat karya cipta dalam melakukan tindakan reproduksi/penggandaan, publikasi kepada publik atas karya arsitektur, karya seni seperti patung, pahatan, dan karya seni tiga dimensi yang berlokasi ditempat umum, terbuka dan terletak secara permanen tanpa mendapatkan tuntutan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam pentingnya keberadaan pengaturan Kebebasan Panorama yang terdapat dalam Konvensi Bern, Undang-Undang Hak Cipta di Negara Amerika Serikat dan Jerman sehingga dapat dijadikan referensi dalam pembuatan pengaturan Kebebasan Panorama di Indonesia. Penelitian memiliki bentuk penelitian hukum normatif dengan studi Pustaka dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

This thesis discusses the regulation of freedom of panorama as an exception to copyright protection. Basically, Indonesia has not regulated the provisions for Freedom of Panorama in the Copyright Law. Panoramic freedom exists to provide freedom for fans of creative works to carry out acts of reproduction/duplication, publication to the public of architectural works, works of art such as statues, carvings, and three-dimensional works of art located in public places, open and permanently located without receiving demands from the creator or copyright holder. This research was conducted to examine in depth the importance of the existence of panorama freedom regulations contained in the Berne Convention, and Copyright Laws in the United States and Germany so that they can be used as references in making panorama freedom regulations in Indonesia. The research takes the form of normative legal research with literature studies and positive law that applies in Indonesia."

"Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalamkewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp.,KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LGInternational Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenaikeabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesiaserta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. denganperaturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatifyang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan inimenunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapatditerapkan, hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari definisi Pelaku Usahadalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat menjangkau aktor danperbuatan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sekalipun jugamenimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dari pembahasankesesuaian substansi pokok perkara, LG International Corp. dapat dijatuhkansanksi denda berdasarkan peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karenaKPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusiputusan akan menjadi masalah dikarenakan terlapor berkedudukan di Korea.

---

Regarding the Indonesian business competition supervision commission (KPPU)'s

Decision Number 16/KPPU-M/2015 concerning the obligation to notify the

takeover of shares by LG International Corp., KPPU imposed a fine of

Rp.8,000,000,000.-. to LG International Corp. In this study, the author discusses

the validity of the application of the extraterritorial principle in business

competition in Indonesia as well as the suitability of the substance of the case

against LG International Corp. with business competition regulations in

Indonesia. This legal writing is juridical-normative using secondary data. The

conclusion from this assumption shows that the application of the extraterritorial

principle in Indonesia cannot be applied, this is because the principle that states

the definition of business actors in Law Number 5 of 1999 which cannot reach

actors and acts committed outside the jurisdiction of Indonesia, even though it

also has an impact on competition which is contributes to unhealthy business

environment. Then from the discussion of the suitability of the subject matter of

the case, LG International Corp. Fines can be removed based on Indonesian

competition regulations, however, because KPPU does not have extraterritorial

authority, in this case the execution of the verdict will be a problem because the

reported party is domiciled in Korea."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum bagi public figure yang melakukan promosi pemasaran efek dilihat dari Hukum Pasar Modal Indonesia dan juga perlindungan hukum bagi investor yang menerima rekomendasi saham dari pihak yang tidak memiliki izin sebagai penasihat investasi. Dari segi aturan, promosi pemasaran efek diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2019. Secara hukum Tindakan promosi pemasaran efek yang dilakukan oleh Public Figure dimungkinkan selama sesuai ketentuan yang berlaku di POJK No 7 Tahun 2019 dan tidak melanggar aturan – aturan yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Tindakan Public Figure memiliki risiko pertanggung jawaban secara hukum Ketika dalam penyampainnya melanggar pasal – pasal mengenai kejahatan pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Perlindungan bagi Investor secara garis besar terbagi dalam beberapa aspek yaitu pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Dalam aspek perlindungan Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang menurut Pasal 5 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif dan merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan

---

This research discuss legal responsibilities for public figures who promote securities marketing as seen from the Indonesian Capital Market Law and also legal protection for investors who receive stock recommendations from parties who do not have permits as investment advisors. In terms of regulations, the promotion of securities marketing is regulated in the Financial Services Authority Regulation. Legally, Securities marketing promotion actions carried out by Public Figures are possible as long as they comply with the provisions in force in POJK No. 7 of 2019. The actions of a public figure carry the risk of legal liability when in their presentation they violate the articles regarding capital market crimes such as fraud, market manipulation, and insider trading. Protection for Investors is divided into several aspects, namely supervision, prevention, and enforcement. In the aspect of protection, the Financial Services Authority is an institution which according to Article 5 of the Law on the Financial Services Authority has the function of administering an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. The legal research uses normative juridical methods and is a descriptive analytical research. The research was conducted by literature study"

"Terhadap perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya selain dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya bisa melalui pasar modal. Dalam menawarkan saham, emiten wajib membuat prospektus yang merupakan informasi secara tulisan yang terkait initial public offering suatu emiten, dimana tujuannya pemegang saham publik tertarik untuk membeli efek atau saham yang dikeluarkan oleh emiten. Dalam menyampaikan prospektus tersebut tentunya wajib memuat informasi dan fakta material yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, telah mengeluarkan beberapa pengaturan terkait dengan penyampaian prospektus. Prospektus merupakan dokumen utama bagi pemegang saham publik untuk menentukan apakah akan memesan atau tidak atas efek yang ditawarkan tersebut. Dalam penyampaian prospektus tersebut Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berperan untuk memeriksa kecukupan fakta material yang disampaikan dalam prospektus. Begitu juga konsultan hukum pasar modal selaku profesi penunjang pasar modal wajib menyampaikan fakta material dalam prospektus. Sehingga dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia maupun konsultan hukum tidak melakukan kewajibannya maka turut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Begitupun pemegang saham publik wajib diberikan perlindungan hukum atas saham yang telah dibeli berdasarkan informasi yang tidak disampaikan oleh emiten dalam prospektus berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

For the companies that required funding to develop their business apart from banking institutions or other financial institutions can go through the capital market institutions. In offering shares the prospective issuer must prepare a prospectus which is in writing information related to the initial public offering of an issuer in which the objective of prospective public shareholders will interested in ordering securities or shares issued by the prospective issuer. In submitting the prospectus, the prospective issuer is obliged to fulfill all of the information and material fact determined by Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges. The Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges has issued several regulations related to the submission of prospectus. Prospectus is the main document for potential public shareholders to determine whether or not to buy the offered shares. For process of submission of the prospectus, the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges in charge of reviewing the fulfillment of material fact in prospectus. Capital market legal consultant as one of the capital market supporting professionals obliged to submit material fact in prospectus. In case that the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges and legal consultant did not comply with their obligation, therefore each of them responsible for the default based on Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market. In hence, public shareholders required to have legal protection on shares that have been purchased based on information not submitted by prospective issuers based on Article 30 law number 21 Year 2011 on Financial Service Authority and Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market."

"ABSTRAKPenelitian dalam karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yangterjadi antara faktor-faktor jeda waktu, besaran biaya kegiatan promosi, sengketahukum (kasus litigasi), waktu pelaksanaan listing dan pemberian waran dengantingkat underpricing yang terjadi pada saham-saham IPO yang listing di BursaEfek Indonesia pada periode tahun 2007 sampai dengan 2011. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa hanya faktor besaran biaya kegiatan promosi terkaitpenjualan saham IPO dan pemberian waran yang memiliki pengaruh terhadapbesaran atau tingkat underpricing saham-saham IPO yang listing di Bursa EfekIndonesia pada periode Januari 2007 sampai dengan Oktober 2011, sedangkanketiga faktor lainnya tidak memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini jugamenunjukkan bahwa kinerja saham-saham underpricing yang listing pada periodeJanuari 2007 sampai dengan Oktober 2011 adalah lebih baik daripada kinerjapasar yang diwakili oleh IHSG, baik pada saat hari pertama listing maupun padasaat satu tahun setelah listing.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to explore the effects of the listing delays factor,promotion expenses factor, legal cases (litigation) factor, the timing of listingsfactor and warrant issuances factor on the degree of underpricings of the shareslisted on the Indonesia Stock Exchange during the year 2007 until 2011. Thisresearch shows that only promotion expenses factor and warrant issuances factorhave significant effects on the degree of underpricings of the shares listed on theIndonesia Stock Exchange during the year 2007 until 2011, while the other threefactors do not have any significant effect on the degree of underpricings of theseshares. This research further shows that the performances of the underpricedshares listed on the Indonesia Stock Exchange during the year 2007 until 2011were better than the performance of the market itself (represented by IHSG), bothon the first day of listing and a year after the listing day."

"Pada masa ini, teknologi informasi telah menjadi sarana utama yang digunakan untuk menopang berbagai sektor yang vital. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan risiko siber yang menganggu kehidupan masyarakat, sehingga para pemangku kepentingan dituntut untuk mengatasi risiko siber dan mewujudkan keamanan siber. Cara yang paling umum dilakukan untuk mengatasi risiko siber adalah menggunakan asuransi siber. Dalam hal ini, objek asuransi siber tidak mengenal batas negara borderless, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur bahwa objek asuransi di Indonesia yang hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah objek asuransi siber dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan hukum positif. Untuk menjawab permasalahan, perlu dilihat bahwa asuransi merupakan perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, apabila pemilik objek asuransi siber sepakat untuk mengasuransikan objek tersebut pada perusahaan asuransi Indonesia, perjanjian sah dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek asuransi siber dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia."