Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"konteks beragamnya masalah sosial, moral dan nilai adalah kondisi dan situasi yang tak lepas dari masyarakat. Maka penulis yang pada hakikatnya adalah anggota masyarakat, menjadikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai subjeknya. Sama halnya dengan anime yang berjudul “Servant x Service” karya Karino Takatsu.Anime ini menampilkan masalah sosial seperti bagaimana stigma masyarakat Jepang terhadap pegawai negeri sipil di Jepang. Penelitian ini menganalisis apa saja bentukstigma yang dihadapi oleh pegawai negeri sipil di Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat digunakan untuk mengkaji karya sastra di mana penulis mengandalkan data verbal dari objek yang diamati, kemudiandianalisis dengan konsep Stigma oleh Link dan Phelan (2001). Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan tiga bentuk stigma yang dialami oleh pegawai negeri sipil yaitu stereotip, pelabelan dan diskriminasi. Hal tersebut dapat dilihat dari interaksi maupun perilaku antara pegawai negeri sipil dengan warga sipil yang ditampilkanoleh tokoh-tokoh di dalam anime “Servant x Service”."

"Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang tidak hanya dapat diisi oleh PNS tetapi juga oleh kalangan non PNS seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diemban oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi. Besarnya kekuasaan, jika tanpa pengawasan tentu saja dapat mengundang kesewenang-wenangan, karena setiap kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam hal pengembangan kariernya, pengawasan mutlak diperlukan.

---

Civil servants have a very important role in governance in achieving the objectives of the state. Civil servants are elements of the state apparatus to run the administration and development in order to achieve the objectives of the state. Law No. 5 of 2015 on Civil Administrative State has a system of open career patterns that have consequences on the opening of a vacancy administrative, functional and high leadership positions who not only can be filled by civil servants but also among noncivil servants such as government employees with a work contract. Establishes authority appointment, transfer and dismissal of officials in addition to officials and mid-level leaders of the main high on the Jakarta provincial government assumed by the Governor of Jakarta as the official provincial staff development. The amount of power, if unattended can certainly invite arbitrariness, because power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. To ensure the enforcement of law and justice to every civil servants in terms of career development, oversight is absolutely necessary."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dapat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dalam perspektif PTUN penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN oleh pejabat tata usaha negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang diberlakukan secara surut (retroaktif) terhadap PNS yang dihukum pidana penjara kejahatan jabatan yakni karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, dalam perspektif PTUN ketentuan ini mengandung arti kumulatif, artinya kedua syarat harus terpenuhi yaitu mendapatkan hukuman pidana paling singkat dua tahun penjara dan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, sementara untuk pidana yang dilakukan dengan berencana hanya dapat ditafsirkan oleh majelis hakim pidana dalam putusannya dan tidak bisa ditafsirkan oleh pejabat lain, tak terkecuali hakim peradilan administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis studied about the practice of dishonourable dismissal to civil servant from the perspective of state administrative court. This is a research of normative laws using bibliography study and interview in its data aggregation, where the gathered data are analysed using qualitative approach. Dishonourable dismissal is regulated in article 87 section 4 of Law number 5 of 2014 about State Civil Apparatus. Civil servant who believes their self-interest is harmed by the issuing of dishonourable dismissal decision can offer administrative effort first before submitting a lawsuit in State Administrative Court which consist of an objection and an administrative appeal. In the perspective of State Administrative Court, the practice of article 87 section 4 of The State Civil Administration Law by the state administration official in fact cause legal uncertainty. As in the implementation of article 87 section 4 subsection b of The State Civil Administration Law applied in retroactive to civil servant with criminal charge in crime of official occupation, namely the crime of corruption. Then in the implementation of article 87 section 4 subsection d in The State Civil Administration Law, in the perspective of State Administrative Court, this regulation contains cumulative meaning, in the significance that the two conditions have to be completed, namely one has to get criminal charge with minimum imprisonment of 2 years and the crime has to be a premeditated crime. If one of those requirements is not completed, then the regulation in article 47 section 4 subsection d can not be implemented to the civil servant in concern, while the charge for premeditated crime can only be interpreted by the criminal court panel in their verdict and can not be interpreted by any other officials, with no exception to administrative court judge."

"Obesitas sentral merupakan masalah pandemik yang terjadi di berbagai negara dan faktor risiko dari berbagai penyakit degeneratif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor dominan obesitas sentral pada pegawai negeri sipil Organisasi Perangkat Daerah di gedung Dibaleka II kota Depok. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 117 responden dan dilakukan pada bulan April-Mei 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran lingkar pinggang, pengisian kuesioner mandiri, dan 2x24 hours food recall. Prevalensi obesitas sentral sebesar 53%.Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mengemil dan durasi tidur dengan kejadian obesitas sentral dan kebiasaan mengemil merupakan faktor dominan obesitas sentral. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pegawai mengurangi kebiasaan mengemil gorengan serta tidur malam dengan durasi yang cukup.

---

Central obesity is a pandemic problem in many countries and a risk factor for degenerative diseases. This study aimed to find the dominant factor of central obesity among civil servants at regional organizations in Dibaleka II building Depok City. This study used cross-sectional method involving 117 respondents and was held in April-May 2015. Data were collected with measuring waist circumference, self-administered questionnaire, and 2x24-hours food recall. The prevalence of central obesity was fifty three percent.

The result of analyses showed that there?s a significant relationship between snacking habit and sleep duration with central obesity and snacking habit is the dominant factor of central obesity. The results suggests that civil servants reduce consumption of fried foods as snacks and get the adequate amount of sleep at night."

"Penelitian ini membahas mengenai status guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang kepegawaian. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan metode kualitatif untuk pengolahan data. Simpulan dari penelitian ini yaitu status guru honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak jelas, namun adanya Pergub DKI Jakarta No. 235 Tahun 2015 dapat meredakan tuntutan terhadap permasalahan guru honorer di Jakarta. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai guru honorer; merevisi UU ASN untuk memperjelas peran dan posisi dari PPPK dalam bagiannya menjadi Aparatur Sipil Negara; serta bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencontoh Pergub DKI Jakrta No. 235 Tahun 2015 dalam hal penyelesaian permasalahan guru honorer.

---

This study discusses about honorary teacher's status by the laws concerning government employee. This study also discusses about Government Employee with Work Agreement in Law No. 5 of 2014 concerning the Civil State Apparatus which is expected to solve honorary teacher's problem. This study uses the juridical-normative methods and qualitative methods for data processing. The conclusion of this study is that honorary teacher's status in unclear by the law but Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 could solve honorary teacher's problem in Jakarta. The results of the study suggest that the government is expected to regulate about honorary teacher; revise the Civil State Apparatus Law to clarify the role and position of Government Employee with Work Agreement as Civil State Apparatus; also for the central government and local governments are expected to follow the example of Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 in solving honorary teacher's problem."

"Makalah ini membahasa bagaimana implementasi Equal Employment Opportunity Law (EEOL) terhadap pekerja wanita di Jepang. Implementasi EEOL di Jepang berbeda dengan negara lain. Jepang dengan pola struktur masyarkat patriaki yang kuat yang lebih mendahulukan kedudukan pria dibandingkan dengan wanita membuat penerapan EEOL ini menemukan beberapa hambatan. Walaupun presentase pekerja wanita dalam angkatan kerja Jepang tidaklah sedikit, masih ditemukan beberapa bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait penempatan kerja dan promosi jabatan. Hasil analisis dalam makalah ini menunjukkan bahwa EEOL masih belum mampu mengatasi diskriminasi yang dialami oleh para pekerja wanita dikarenakan tidak adanya sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melakukan praktek diskriminasi.

---

This paper discusses how implementation of the Equal Employment Opportunity Law (EEOL) against female workers in Japan. Implementation EEOL in Japan is different from other countries. Japan with the strong structure of patriarchal society culture which put the position of men above women making the application of this EEOL find some obstacles. Although the percentage of female workers in the Japanese labor force is quite large in the reality still found some form of discrimination by the company related work placements and promotions against female workers. The results of the analysis in this paper shows that EEOL still not able to overcome the discrimination experienced by women workers due to the lack of strict punishment for those who engage in discriminatory practices."

"[Skripsi ini membahas bentuk pemberdayaan pegawai negeri sipil yang dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu Kesehatan Masyarakat Ubud II, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam pelaksanaan inovasi one stop service bagi kelompok stigma. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis melalui teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan pegawai negeri sipil yang dilakukan di UPT Kesmas Ubud II dalam pelaksanaan Inovasi One Stop Service Bagi Kelompok Stigma belum memenuhi semua dimensi yang dikemukakan oleh Aileen Mitchell Stewart. Dimensi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan inovasi adalah dimensi memperlancar (facilitating), berkonsultasi (consulting), berkerja sama (collaborating), dan mendukung (supporting). Dimensi yang belum terpenuhi adalah dimensi membuat mampu (enabling) dan dimensi membimbing (mentoring).;This thesis discusses the form of empowerment of civil servants at the Public Health Integrated Service Unit Ubud II, Gianyar Regency, Bali Province in the implementation of innovation of one stop service for stigma group. The research uses a post-positivist paradigm through qualitative data collection technique, which is in-depth interview. The results showed that the empowerment of civil servants conducted has not fulfilled all of the dimensions proposed by Aileen Mitchell Stewart. Dimensions have been made in the implementation of innovation is the dimension facilitating, consulting, collaborating, and supporting. Dimension unfulfilled in the implementation of innovation is enabling and mentoring., This thesis discusses the form of empowerment of civil servants at the Public Health Integrated Service Unit Ubud II, Gianyar Regency, Bali Province in the implementation of innovation of one stop service for stigma group. The research uses a post-positivist paradigm through qualitative data collection technique, which is in-depth interview. The results showed that the empowerment of civil servants conducted has not fulfilled all of the dimensions proposed by Aileen Mitchell Stewart. Dimensions have been made in the implementation of innovation is the dimension facilitating, consulting, collaborating, and supporting. Dimension unfulfilled in the implementation of innovation is enabling and mentoring.]"

"Banyaknya keluhan dan dalam beberapa hal penilaian miring yang dialamatkan kepada birokrasi pemerintah, pada dasarnya merupakan salah satu indikasi yang memperkuat dugaan bahwa PNS yang profesional umumnya masih di bawah standar yang diharapkan. Makna profesional menuntut konsekuensi aplikatif yang tercermin dari sikap dan perilaku orang yang profesional, antara lain, memiliki komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya, mempunyai disiplin kerja yang tinggi, dan memiliki integritas yang tinggi dan mendalam, serta seseorang yang profesional harus memperoleh dan diberi imbalan yang memadai atas pekerjaan yang dilakukan yang memungkinkan untuk hidup secara layak sebagai manusia. Ia adalah orang yang tahu menjaga nama baiknya, komitmen moralnya, tuntutan profesi, serta nilai dan cita-cita yang diperjuangkan oleh profesinya."

"Sistem Penilaian Angka Kredit (EDUPAK) merupakan inisiatif layanan E-Government dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digunakan dalam manajemen angka kredit jabatan fungsional kepegawaian (JFK) mulai dari pengusulan hingga penilaian kegiatan dengan target pengguna adalah pegawai yang menduduki JFK di seluruh Indonesia. Namun, sejak peluncurannya pada tahun 2019 hingga saat ini, persentase adopsi EDUPAK belum mencapai level yang diharapkan. Hal tersebut menyebabkan program pengembangan karier JFK yang menjadi tugas BKN menjadi tidak tepat sasaran. Di samping itu, adanya potensi penurunan nilai kinerja JFK perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu indikator kinerja Pusat Pembinaan JFK yang mengelola EDUPAK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi adopsi EDUPAK dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori technology-organization-environment. Pengujian terhadap 13 hipotesis dilakukan menggunakan metode PLS-SEM berdasarkan data valid yang berhasil dikumpulkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor effort expectancy dan computer/internet skills berpengaruh positif terhadap adopsi EDUPAK. Di samping itu, adopsi EDUPAK juga diketahui berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna melalui faktor use. Berdasarkan evaluasi didapatkan bahwa model adopsi yang dibangun memiliki kekuatan sedang sehingga perlu diidentifikasi variabel lain yang berpotensi memengaruhi variabel adopsi pada penelitian selanjutnya.

---

The Credit Point Assessment System (EDUPAK) is an initiative of the electronic government from the National Civil Service Agency (BKN) which is used in the management of the credit score for the functional employment position (JFK) starting from proposals to evaluation activities with the target user being employees who occupy JFK throughout Indonesia. However, since its launch in 2019 until now, the percentage of EDUPAK adoption has not reached the expected level. This causes the JFK career development program which is the task of BKN does not meet the target. In addition, the potential for a decrease in the value of JFK's performance needs attention because it is one of the performance indicators of the JFK Development Center which manages EDUPAK. Therefore, this study aims to determine the factors that influence the adoption of EDUPAK and their effect on user satisfaction. To achieve this goal, data collection was carried out using a questionnaire developed based on the theory of technology-organization-environment. Testing of the 13 hypotheses was carried out using the PLS-SEM method based on valid data that had been collected. The results of the analysis show that effort expectancy and computer/internet skills have a positive effect on EDUPAK adoption. In addition, EDUPAK adoption is also known to have a positive effect on user satisfaction through the use factor. Based on the evaluation, it was found that the adoption model that was built has moderate strength so it is necessary to identify other variables that have the potential to influence the adoption variable in future research."

"Diskriminasi gaji antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan diperusahaan Jepang disebabkan oleh beberapa faktor. Pada penulisan kali ini, penulis akan membahas mengenai penyebab diskriminasi dari segi latar belakang pendidikan dan usia. Pertama adalah pendidikan, pendidikan memiliki pengaruh yang penting dalam penerimaan gaji, baik laki-laki maupun perempuan. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi/besar pula gaji yang diterimanya. Kedua adalah usia, usia juga menjadi penyebab terjadinya diskriminasi gaji antara laki-laki dan perempuan. Lamanya masa pekerja dalam perusahaan tersebut akan berpengaruh pada besaran gaji yang diterimanya. Ketika perempuan bekerja pada suatu perusahaan banyak hambatan yang terjadi yang menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerja laki-laki. Sedangkan pekerja laki-laki, tidak memiliki hambatan seperti pekerja perempuan.

---

There are some reason that cause the payment discrimination between male and female workers in Japanese corporations. This paper will be concerned in discrimination based on age and educational background. Education has big impact in determining payment for both male and female worker. The higher the education is, the payment will be bigger too. Next is the factor which also causes the payment discrimination, those who have worked longer will receive bigger payments. When a female worker works for a Japanese company, there is more obstacle she has to face compared to follow male worker, which causes her to get different payment, mostly less. While the male workers don’t have to face the same obstacles as the workers. "