Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Sekolah Anak Jenjang SMP dan SMA di Sumbar menggunakan data Susenas 2005 dan PoDes 2006. Pertama, faktor jenis kelamin anak, pendidikan orang tua, sektor pekerjaan bapak, kemiskinan mempengaruhi partisipasi sekolah anak, sedangkan daerah tempat tinggal, jenis kelamin KRT, ibu bekerja, biaya pendidikan, jenis perkerasan jalan dan penghasilan utama penduduk mempengaruhi partisipasi sekolah SMA saja. Kedua, tidak ditemukan disparitas gender dalam partisipasi sekolah anak SMP dan SMA.;Tidak ada ;Tidak ada "

"Penyelenggaraan program Sekolah Bertaraf Internasional di SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung sudah berjalan dalam waktu 4 tahun. Setelah 4 tahun berjalan implementasi kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional pada kedua sekolah tersebut, perlu dilakukan analisis atau evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program tersebut.Analisis penelitian ini berdasarkan teori yang disampaikan oleh George C. Edward III (1980). Menurut George C. Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu, faktor komunikasi, faktor sumberdaya,faktor sikap/disposisi dan faktor struktur birokrasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, studi eksplorasi terhadap kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian ini di SMP Negeri 5 Bandung menunjukkan bahwa, faktor komunikasi masih mengalami hambatan atau kendala di dalam implementasi kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional, terkait masih belum samanya persepsi antara Kepala SMP Negeri 5 Bandung dengan Wakil Kepala SMP Negeri 3 Bandung. Faktor lain yang menjadi hambatan atau kendala adalah faktor sarana dan prasarana terutama, terkait pemenuhan ruang kelas belum seluruhnya berbasis TIK/ICT.Hasil Penelitian di SMA Negeri 3 Bandung, menunjukkan bahwa, faktor SDM terutama Guru masih menjadi kendala atau hambatan, terutama Guru-guru yang sudah berusia 40 tahun keatasmasih belum maksimal dalam memberikan materi dalam bahasa Inggris. Faktor lainnya adalah faktor saran dan prasarana terkait pemenuhan lahan tanah sebagai pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional.

---

Factors that influence the implementation of international school policy in SMP Negeri 5 Bandung and SMA Negeri 3 Implementation of international school program at Junior High School 5 and SMA Negeri 3 Bandung has been running in 4 years. After 4 years of running international school policy implementation at both schools, the need to do analysis or evaluation to determine the success of the program. The analysis of this study is based on the theory presented by the George C. Edward III (1980). According to George C. Edward III, there are four factors that influence the successful implementation of public policy, namely, communication factors, resource factors, factor the attitude / disposition and bureaucratic structure factor.This study uses a quantitative approach, in which the framework of theoretical concepts to the development of strategies to be assessed and analyzed through exploratory study of the relevant literature.The results of this study in SMP Negeri 5 Bandung indicates that, the communication factor is still experiencing delays or obstacles in the implementation of international school policy, is still associated with him in perception between the Head of Junior High School 5 deals with the Deputy Head of SMP Negeri 3 Bandung. Another factor is a barrier or obstacle is a factor, especially infrastructure, related to the fulfillment of the classrooms have not been entirely based ICT / ICT. Outcomes Research in SMA Negeri 3 Bandung, showed that, human factors, especially Guru is still an obstacle or hindrance, especially teachers who are aged 40 years and over still have not been up to provide material in English. Another factor is the factor of suggestions and related infrastructure land as the fulfillment of international school development."

"Sebagai upaya pengelolaan sekolah-sekolah di DKI Jakarta, pihak Dikmenti (Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi) mengharuskan setiap sekolah untuk melaporkan keadaan sekolah secara rutin untuk suatu periode tertentu. Dalam proses pelaporan ini sering ditemukan permasalahan, seperti keterlambatan dalam pelaporan, format pelaporan yang tidak tetap, dan lain sebagainya. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang menjembat ani pihak sekolah dan pihak Dikmenti. Permasalahan lainnya, yang juga tidak kalah pentingnya, adalah perlunya media penyampai informasi mengenai sekolah-sekolah yang ada.Dalam proyek mahasiswa ini akan dikembangkan suatu sistem yang membantu pihak sekolah dalam melaporkan keadaannya, yaitu melalui pemasukkan data sekolah ke sistem. Dan pemasukkan data ini akan dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu. Kemudian, Dikmenti akan mengambil data sekolah-sekolah dari sistem setelah lewat periode pemasukkan data oleh sekolah-sekolah. Untuk periode selanjutnya apabila tidak terjadi perubahan pada data sekolah, maka sekolah yang bersangkutan dapat menggunakan data terakhir yang tersimpan dalam sistem.Selain itu, sistem ini juga menyediakan fasilitas untuk men-generate laporan untuk pihak Dikmenti. Ini bertujuan untuk menjaga konsistensi isi laporan yang dihasilkan. Dan fitur ini juga bertujuan mengurangi kesalahan entry data sekolah oleh pihak Dikmenti. Untuk pihak publik atau masyarakat luas, pada sistem ini disediakan fitur untuk mencari sekolah berdasarkan domisilinya atau nama sekolahnya. Setelah itu dapat dipilih sekolah mana yang akan dilihat profilnya. Selain disediakan fitur pencarian, pada halaman utama juga disediakan peta bagi pengguna yang memang sudah tahu posisi sekolah yang dicarinya.Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metodologi Web Engineering (WebE). Metodologi WebE ini merupakan metodologi pengembangan website yang mengacu pada metodologi Waterfall. Metodologi Web Engineering ini terdiri dari lima tahap, yaitu tahap formulasi sistem web, analisis sistem web, perancangan sistem web, pengembangan sistem web, dan pengujian sistem web. Saran yang dapat diberikan untuk peng- embangan lebih lanjut adalah pilihan template dan font yang lebih bervariasi, sistem mencakup seluruh sekolah di Indonesia, perlunya sistem keamanan yang lebih, khususnya untuk hal-hal yang krusial seperti keuangan. Dan pada sistem ini juga perlu ditambahkan link ke situs lain yang berhubungan dengan sistem."

"Lembaga pendidikan seharusnya merupakan suatu lembaga yang paling anti terhadap segala bentuk penyelewengan. Namun ternyata masih terdapat banyak lembaga pendidikan khususnya SMP dan SMA yang melakukannya, terutama dalam bidang administrasi, yang apabila ditinjau berdasarkan terori ilmu hukum, pembuatan tersebut ternyata dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan penyelewengan administrasi tersebut meliputi, pertama mengenai pembuatan laporan tertulis yang isinya tidak benar yang secara periodik disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, kedua adalah mengenai pembuatan Buku Rapor Siswa dengan data yang dibuat secara fiktif. Dari segi Yuridis Formil, perbuatan tersebut memang sudah dapat dikualifikan sebagai tindak pidana Pemalsuan Surat dan bahkan kemungkinannya dapat merupakan Gabungan Tindak Pidana, yaitu Pemalsuan Surat dengan Penipuan. Akan tetapi berdasarkan ajaran di dalam teori ilmu hukum, khuhusnya dalam hukum pidana, yaitu mengenai Sifat Melawan Hukum Secara Materiel (hateriele Wederrechtelijkheid), maka untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penyelewengan tersebut, harus ditinjau terlebih dahulu Secara Materiel mengenai terdapat atau tidaknya Sifat Melawan Hukum dalam perbuatannya itu. Dalam hal perbuatan penyelewengan administrasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, secara mateteriel adalah bertujuan agar mereka tetap dapat berdiri, di mana dalam hal ini ternyata dapat membantu beberapa anggota masyarakat yang terpaksa tidak dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan yang memerlukan persyaratan ketat, ataupun yang memerlukan biaya tinggi. Sedangkan dalam hal pembuatan Buku Rapor Siswa dengan data fiktif, ternyata juga dapat membantu beberapa anggota masyarakat yang karena sesuatu hal terpaksa putus sekolah, di mana dengan cara demikian mereka dapat mengikuti ujian akhir pada jenjang pendidikannya masing-masing. Dari kedua macam perbuatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, ternyata secara materiel akhirnya dapat membantu sebahagian anggota masyarakat pencari kerja, di mana pada saat ini kiranya tidak ada lagi suatu lembaga ataupun instansi yang dapat menerima para pelamar yang tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atas tingkat pendidikan ataupun kemampuannya, yaitu Ijazah. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat membantu mengurangi melajunya jumlah pengangguran. Dengan demikian untuk melaksanakan ketentuan pidana atas perbuatan penyelewengan administrasi oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, kiranya perlu dikaji melalui pendekatan Yuridis-Filosofis, yaitu dengan mencari keserasian (bukan sekedar keseimbangan) antara pasangan nilai-nilai dalam hukum yang sating bertegangan. Pasangan nilai-nilai tersebut antara lain adalah "kesebandingan hukum dengan kepastian hukum", dan "keluwesan hukum dengan keketatan hukum"."