Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memasuki tahun 2005, tanpa terasa genap satu dasawarsa usia Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 1995. Sepanjang masa itu, pembahasan dan kajian ilmiah mengenai perseroan terbatas tidak pernah usang dan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan perusahaan menuju perusahaan modern.Salah satu keistimewaan Perseroan Terbatas dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain adalah bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, sehingga ia adalah subyek hukum, pelaku ekonomi yang mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi lainnya. Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar antara lain untuk mengembangkan diri, dan dapat dirancang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.Seiring dengan meningkatnya volume usaha suatu perusahaan dan semakin besarnya pertumbuhan modal, maka perusahaan berusaha untuk melakukan perluasan usaha ke berbagai sektor usaha dengan membentuk perusahaan baru.Pembentukan perusahaan baru ini melahirkan apa yang dinamakan sebagai anak perusahaan (subsidiary company) dan perusahaan pendirinya menjadi perusahaan induk (Holding Company).Adakalanya lahirnya Holding Company bukan karena dibentuknya subsidiary company, namun dibentuk sebagai pemegang saham bagi perusahaan yang terpisah-pisah atau didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu.PRINSIP KEMANDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PERANAN DAN KEDUDUKAN HOLDING COMPANY, demikian judul dari tesis ini, disusun untuk mengkaji secara mendalam konsep perseroan terbatas sebagai badan hukum dihadapkan pada hubungan, peranan dan kedudukan holding company terhadap subsidiary yang tercerrnin dalam norma-norma peraturan perundang-undangan dan dalam praktek pengelolaan perusahaan.Akhirnya, kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan kami tesis ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana dalam ilmu hukum ekonomi, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, pengelolaan perusahaan dan holding company."

"ABSTRAKPerilaku perusahaan penerima fasilitas pembebasan pungutan negara yang cenderung tidak sejalan dengan upaya peningkatan daya saingnya menuju pemantapan struktur ekspor non migas cukup menarik untuk diamati dan diteliti.Masalah pokok tesis adalah ketergantungan perusahaan terhadap bahan baku impor yang sangat menentukan ketahanan hidupnya (survival), sehingga kecenderungan timbul perilaku yang tidak patuh terhadap ketentuan guna memperoleh fasilitas bahan baku tersebut.Analisis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data hasil pemeriksaan lapangan, didukung hasil pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang tidak patuh sehubungan dengan ketergantungan bahan baku adalah keterbatasan sumber daya Bapeksta Keuangan, tidak adanya sanksi yang efektif, serta lemahnya daya saing perusahaan sehingga riskan terhadap pengaruh lingkungan yang memicu timbulnya pelanggaran yang memanfaatkan kelemahan peraturan.Rekomendasi penulis sebagai sumbangan pernikiran bagi Bapeksta Keuangan untuk mengurangi tingkat pelanggaran oleh perusahaan penerima fasilitas, yaitu :1. Penajaman prioritas alokasi anggaran operasinal untuk pemeriksaan lapangan (post audit)2. Peningkatan kemampuan dan jumlah personil3. Mengkaji dan mengevaluasi sistim dan prosedur pelayanan pemberian fasilitas4. Perumusan dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada perusahaan6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantapan koordinasi intern. "

"ABSTRAKStatus Badan Hukum Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mempunyai kewajiban untuk membuka informasi publik, baik atas dasar pengumuman maupun permintaan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ingin melepaskan diri dari kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) sebagai Badan Hukum Non-publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan secara khusus untuk memberi batasan yang rinci mengenai definisi Badan Hukum Publik, kemudian juga dibuat sebuah pedoman bagi yayasan, khususnya yayasan yang bergerak di bidang Pengembangan Informasi Publik.

---

ABSTRACTPublic Corporate as stated in Law Number 14, 2008 about Public Information Transparancy, has the obligation to disclose any public information in either way, by announcement or by demand. Oil and Gas Upstream Business Executive Unit (BP Migas) disclaims that they are not a Public Corporate, therefore they do not have obligation to disclose their information, as demanded by Public Information Development Center Foundation(YP2IP). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by juridical normative approach and a case study. The researcher suggests that government should make a specific regulation that explains more specific about Public Corporate, and to make a guidelines about foundation, particularly about foundation of a Public Information Development"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh variabel-variabel Ukuran Perusahaan (SIZE), Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), Struktur Aset (Tangibility of Assets), Leverage, Degree of Operating Leverage (DOL) dan Degree of Financing Leverage (DFL) terhadap Profitabilitas yang diukur menggunakan proksi Return On Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Penelitian dilakukan terhadap 80 perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2011-2013. Metode penelitian menggunakan pengujian regresi data panel.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa Size, Sales Growth, Tangibility of Assets dan Degree of Operating Leverage (DOL) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas, baik menggunakan proksi ROA maupun ROE. Leverage berpengaruh signifikan terhadap Profitabilits dengan menggunakan proksi ROE. Sedangkan Degree of Financing Leverage (DFL) tidak memiliki pengaruh terhadap ROE."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pentingnya penentuan nilai mata uang fungsional dengan menggunakan studi kasus pada perusahaan dengan kompleksitas pelaporan yang unik. Penelitian ini menyoroti perbedaan yang terjadi dan risiko nilai tukar valuta asing yang dihadapi perusahaan di tengah lingkungan bisnis yang kurang menguntungkan. Studi ini juga menggarisbawahi relevansi teori akuntansi positif dalam menjelaskan fenomena yang melibatkan manajemen dan bagaimana pengaruhnya terhadap sinyal yang dikirim ke pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan akuntansi yang kurang tepat karena penilaian profesional manajemen yang bias dalam menentukan mata uang fungsional secara signifikan mempengaruhi angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi kualitas penyajian informasi laporan keuangan yang di satu sisi menguntungkan bagi pihak manajemen namun memberikan sinyal yang salah kepada pemangku kepentingan.

---

ABSTRACTThis paper discusses the significance of functional currency determination by using a case study in a company with a unique reporting complexity. It highlights the impact of the differences caused and foreign exchange rate risks faced by the company in the midst of a less favorable business environment. This study also underlines the relevance of positive accounting theory in explaining the phenomenon involving management and how it affects the signal sent to stakeholders. The results suggest that improper application of accounting policies due to biased professional judgment regarding functional currency determination significantly influence the figures reported in the financial statements and thus influence the quality of presentation of financial statement information which may secure management interest but ultimately at the cost of providing a false signal tostakeholders."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh efek alignment dan efekentrenchment kepemilikan keluarga dan efektivitas pengendalian internal terhadapbiaya audit (audit fee). Penelitian ini menggunakan metode regresi generalised leastsquare (GLS). Penelitian ini membuktikan bahwa dengan semakin tingginya hakarus kas pemegang saham pengendali, maka pemegang saham pengendali akanmemiliki insentif untuk menyelaraskan kepentingannya dengan kepentinganperusahaan, sehingga inherent risk dan biaya audit perusahaan akan menjadirendah. Penelitian ini juga membuktikan bahwa dengan semakin tingginyaperbandingan antara hak kendali dengan hak arus kas pemegang saham pengendali,maka pemegang saham pengendali akan memilih auditor berkualitas rendah untukmenutupi tindakan ekspropriasi yang mereka lakukan. Disamping itu, hasilpenelitian ini juga mengindikasikan bahwa dengan sistem pengendalian internalyang efektif, hal ini dapat menurunkan control risk dan biaya audit perusahaan.Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengungkapan audit fee olehperusahaan sangat penting untuk mengetahui inherent risk yang ditimbulkan dariadanya efek alignment dan efek entrenchment kepemilikan keluarga serta controlrisk yang ditimbulkan dari inefektivitas pengendalian internal.

---

ABSTRACTThis study aims to investigate the influence of alignment effect andentrenchment effect of family ownership and internal control effectiveness on auditfee. This study use generalised least square (GLS) regression method. The result ofthis study prove that alignment effect and entrenchment effect of family ownershipand internal control effectiveness have a negative influence on the level of audit fee.This results indicate that companies actually will pay significant lower audit feesbecause of alignment effect between controlling shareholders and companyinterest. This study also shows that separation of ownership and control in acompany will make the company choose low quality auditors to hide theirexpropriation. Beside that, this study also indicates that lower control risk in acompany will turn to lower audit fees. This study implies the importance of auditfee disclosure to reflect inherent risk because of alignment and entrenchment effectand also control risk from internal control effectiveness"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen laba dan manajemen pajak berpengaruh terhadap book-tax differences. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data cross-section 99 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 yang kemudian diregresikan dengan metode regresi linier. Manajemen laba diproksikan dengan discretionary accruals dan income smoothing sedangkan manajemen pajak diproksikan dengan applicable tax rate dan jumlah tarif pajak yang digunakan dalam konsolidasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa discretionary accruals, applicable tax rate, dan jumlah tarif pajak yang digunakan dalam konsolidasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap book-tax differences. Secara simultan, discretionary accruals, income smoothing, applicable tax rate, dan jumlah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap book-tax differences dengan koefisien regresi 29,52%.

---

This study aims to examine whether earnings management and tax management affect book-tax differences. The study uses cross-section data of 99 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011 and mns the data with linear regression method. Discretionary accruals and income smoothing are used as proxies for earnings management, and applicable tax rate and the number of tax rates used in consolidation are used as proxies for tax management.

The finding reveals that discretionary accruals, applicable tax rate, and the number of tax rates used in consolidation are positively significant affect book-tax differences. Simultantly, discretionary accruals, income smoothing, applicable tax rate, and the number of tax rates used in consolidation, are positively significant ajfeet book-tax difJerenees with eoejJicient of regression of 29, 52%."

"ABSTRAKTesis ini menyajikan hasil penelitian tentang strategi Diversifikasi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Niaga yang bergerak dalam bidang bidang Jasa Konsultasi Teknik Sipil dan kinerja keuangannya. Penelitian meliputi alasan mengapa manajemen melakukan diversifikasi dan bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Sebagai perbandingan, ditampilkan Pula data secara sekilas tentang Kinerja Keuangan perusahaan sejenis yang tidak melaksanakan diversifikasi serta dua lainnya yang melakukan diversifikasi pada kurun yang sama.Dari penelitian ini diharapkan adanya gambaran, mengapa suatu perusahaan melakukan diversifikasi dan bagaimana kaitannya dengan kinerja keuangannya. Merujuk kepada hasilnya, perusahaan yang diteliti dapat mengambil gambaran, sejauh mama dampak yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil manajemen puncak, yaitu diversifikasi, terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus, dan oleh karenanya tidak dilakukan generalisasi. Namun untuk mempermudah pembaca, data kuantitatif dan performance keuangan perusahaan ditampilkan juga melalui beberapa tabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor lain yang sedikit banyak mempengaruhi keberhasilan diversifikasi, selain beberapa faktor yang sudah ditemukan dan dinyatakan dalam literatur terdahulu. Dalam penelitian ini faktor yang ternyata turut mempengaruhi keberhasilan diversifikasi ialah faktor kesulitan administrasi dalam penyelesaiaan berbagai izin yang diperlukan untuk mendirikan suatu usaha, sehingga pendirian proyek usaha baru tersebut tertunda (tidak sesuai jadwal) yang mengakibatkan tertahannya sejumlah dana investasi pada proyek tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi 'kinerja keuangan perusahaan. Menurut manajemen Perusahaan yang diteliti, masalahnya lebih terfokus pada masalah birokrasi dalam pengurusan berbagai izin tersebut yang tidak diperhitungkan sebelumnya.Selanjutnya, dari penelitian terhadap kinerja keuangan, ternyata tidak semua rasio keuangan menunjukkan kinerja yang kurang baik akibat diversifikasi. Hal ini dapat dilihat dari penelaahan kinerja keuangan perusahaan pembanding yang tidak melakukan diversifikasi, maupun yang melakukan diversifikasi tapi dalam bidang yang masih berhubungan (Related Diversification)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang formulasi kebijakan dan penerapannya dilihat dari metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung yang dapat dijadikan pengurang beban pajak penghasilan (deduction) dan juga penghitungan bagi hasil yang diterima kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: kepastian hukum, netraitas, restriktif dan juga legalitas, selain itu pula hasil penelitian menunjukan terdapat berbagai macam metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat yaitu: berdasarkan masa eksplorasi yang penghitungannya dilakukan berdasarkan masa eksplorasi secara keseluruhan dan akan dilakukan peyesuaian saat tahun terakhir masa eksplorasi tersebut bukan penghitungan per-tahun dan metode penghitungan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat pada masa eksploitasi yang dilakukan penghitungan pertahun dan langsung dilakukan pemeriksaan dan hasil koreksi dari pemeriksaan tersebut langsung disesuaikan ditahun bersangkutan pada masa eksploitasi.

---

ABSTRACTThis research discusses the views of policy formulation and implementation of the method of calculating the overhead allocation can be used as tax deduction and also Profit Sharing for kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). The study is a descriptive qualitative research. The results show this policy is established by considering a few things, that are: certainty, neutrality, legality and also restrictive and than the results showed too, there were various methods of calculating the overhead allocation, that are: based on the exploration period is calculated based on the exploration as a whole year in that period and will be an adjustment in the time last year exploration and the method of calculating the overhead allocation of the exploitation was calculated annually and direct examination and correction of the examination results directly adjusted in the year concerned at the time exploitation."