Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara, sehingga transaksi terkait pasar modal adalah bersifat nasional dan international, sehingga landasan hukum suatu negara harus benar-benar mendasari semua jenis kegiatan perekonomian di negara tersebut, dengan kata lain transaksi pinjam meminjam yang menjadi bagian dari transaksi di pasar modal Indonesia diperlukan analisis yuridis yang mendalam atas jenis transaksi tersebut, konstruksi hukum Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat menimbulkan permasalahan yang menarik bila dibandingkan dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsepsi hukum pasar modal (Undang-Undang Pasar Modal) dan konsepsi hukum Perdata (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berkaitan dengan objek, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.Dari Uraian di atas bahwa transaksi Pinjam Meminjam Efek merupakan konsekuensi perkembangan mekanisme pasar modal yang terus berkembang, transaksi pinjam meminjam dengan objek surat berharga berupa Saham Tanga Warkat sebagai pembatasan dalam penelitian dan penulisan tesis ini merupakan jenis transaksi yang baru terjadi di Pasar Modal Indonesia, banyak hal yang masih perlu kajian mendalam dari sisi hukum tentang keabsahan transaksi pinjam meminjam saham tanpa warkat ditinjau dari semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, penelitian ini menempatkan Transaksi Pinjam Meminjam Efek tanpa warkat berupa Saham dan penerapan di KPEI sebagai obyek penelitian dan penulisan dengan masalah-masalah dibawah ini:1. Apa yang dimaksud dengan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat dan bagaimana mekanismenya?2. Aspek-aspek yuridis dan mekanisme umum dari Transaksi Pinjam Meminjam Efek?3. Bagaimana aspek legal dari pelaksanaan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Eanpa Warkat secara nyata?"

"Karya Akhir ini membahas peranan Transaksi Pinjam Meminjam Efek di PT KPEI sebagai salah satu sarana penyelesaian transaksi bursa bagi Anggota Kliring, dalam rangka menghindari kegagalan serah saham dan berbagai strategi perdagangan. Dari pembahasan didapat kesimpulan bahwa fasilitas Transaksi Pinjam Meminjam Efek di KPEI membantu Anggota Kliring dalam penyelesaian kewajiban serah sahamnya.Fasilitas PME juga memberikan banyak manfaat bagi Anggota Kliring dalam memfasilitasi berbagai transaksi yang memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan bagi PT KPEI. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan PT KPEI sebagai obyek pengambilan data dan informasi. Penelitian ini juga membahas hubungan transaksi PME terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia dan variabel makro lainnya yaitu Kurs, BI rate dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara IHSG terhadap transaksi PME, Kurs, dan Inflasi, kecuali dengan variabel BI rate yang memiliki hubungan negatif sginifikan dengan IHSG. Untuk itu penelitian ini menyarankan bahwa sosialisasi Fasilitas Pinjam Meminjam Efek di KPEI harus terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsinya dan memberikan kontribusi bagi IHSG.

---

This final paper discusses the role of Securities Lending and Borrowing Transaction in PT KPEI as tools of settlement of exchange transactions for Clearing Member, in order to avoid the securities payment default and various trading strategies. From the discussion, it concludes that the Securities Lending and Borrowing transaction facility in KPEI assists the Clearing Member to settle its securities obligations.

SLB facilities also provide many benefits to the Clearing Member in facilitating various transactions to give effect to the increase in revenue for PT KPEI. This research is a case study research with PT KPEI as an object of data and information. This study also discusses the relationship of the SLB transaction toward the Indonesia Composite Index and other economic macro variables, namely exchange rate, BI Rate and Inflation. Results of research indicate that there was no significant effect on the transactions between the Indonesia Composite Index with the SLB Transaction, Exchange Rate, BI Rate and the Inflation. Therefore, this research suggests that the socialization of Securities Lending and Borrowing Facility in KPEI should be continued in order to maximize its function and contributing to the Indonesia Composite Index."

"PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI memiliki fasilitas Pinjam Meminjam Efek PME yang bertujuan untuk mengatasi gagal serah efek oleh Anggota Kliring, membantu investor untuk melakukan strategi perdagangan berupa short selling, dan meningkatkan likuiditas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi PME terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, volume perdagangan saham, dan nilai transaksi perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Mei 2009 hingga Desember 2016 dan menggunakan 3 model regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi PME tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, tetapi berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai transaksi perdagangan saham dan IHSG.

---

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI has Securities Lending and Borrowing SLB facility which aims to avoid the securities payment default, helps investors in implementing their short selling strategy, and increases the market liquidity. This research aims to analyze the impact of SLB transaction on stock trading volume, stock trading transaction value, and Jakarta Composite Index JCI. This research was conducted by using monthly data from May 2009 to December 2016 and three simple linear regression models. The research results indicated that SLB transaction did not affect the stock trading volume, but has negative significant effect on the stock trading value and JCI."

"Dalam rangka meminimalisir risiko penyelesaian transaksi bursa, KPEI melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian risiko yang salah satunya adalah memastikan penempatan agunan yang diberikan oleh Anggota Kliring kepada KPEI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Deposito adalah satu aset yang dapat ditempatkan oleh Anggota Kliring sebagai agunan. Agunan Deposito berfungsi sebagai penentu nilai batasan transaksi (trading limit) yang dapat digunakan Anggota Kliring untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia dan sebagai penjamin penyelesaian transaksi bursa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa secara yuridis terhadap penempatan deposito sebagai agunan di KPEI ditinjau dari ketentuan perundang-undangan tentangjaminan yang berlaku di Indonesia. Mengingat yang menjadi obyek agunan adalah deposito yang merupakan benda bergerak, maka penulisan tesis ini bertujuanuntuk menganalisa kesesuaian praktik pengikatan deposito sebagai agunan yang dilakukan oleh KPEI dengan mekanisme jaminan menurut ketentuan-ketentuan mengenai jaminan yang berlaku di Indonesia termasuk menganalisa risiko hukum yang mungkin terjadi. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah tipe penilitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif.

---

In order to minimize the risk of transaction settlement of the stock exchange, KPEI carries out several risk control activities, one of which is to ensure placement of collateral provided by Clearing Member to KPEI has fulfilled the requirements in accordance with the procedures and policies as determined by the prevailing rules and regulations. Deposit is one of assets that can be placed by a Clearing Member as a collateral. Deposit collateral serves as a determinant of the limit value of the transaction (trading limit) that can be used by Clearing Member to conduct transactions on the Indonesia Stock Exchange and as securities exchange transaction settlement guarantee. The purpose of this thesis is to analyze the juridical of the use of deposit as collateral in KPEI in terms of prevailing regulations concerning guarantee in Indonesia. Considering that the object of collateral is a deposit that is a moving object (benda bergerak), the writing of this thesis aims to analyze the suitability of deposit binding practices as collateral which is carried out by KPEI with mechanism of guarantee according to the applicable provisions concerning guarantee in Indonesia including analyzing possible legal risk. The method of research conducted is the type of juridical-normative legal research by using primary, secondary and tertiary sources as well as qualitative data analysis."

"ABSTRAKPertumbuhan industri pasar modal di Indonesia dapat dinilai dari meningkatnya nilai transaksi bursa efek harian. Peningkatan nilai transaksi bursa efek harian ini mengakibatkan semakin tinggi risiko pada transaksi bursa. Salah satu alat yang digunakan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah Dana Jaminan, dimana KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa wajib melakukan pengukuran atas Dana Jaminan yang dikelola KPEI. Di sisi lainnya, Anggota Kliring sebagai pelaku pasar melihat bahwa Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI sudah cukup besar sehingga pungutan atas Dana Jaminan sebaiknya sudah tidak dilakukan. Namun, pada kenyataannya Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI belum cukup untuk menutupi risiko pasar. Oleh sebab itu, Penulis melakukan analisis atas kecukupan Dana Jaminan dengan melakukan stress testing atas faktor pendorong risiko (transaksi harian bursa efek, return IHSG, efisiensi netting, agunan/jaminan dan pangsa pasar Anggota Kliring dengan menggunakan Montecarlo Simulation. Sehingga, melalui analisis tersebut Penulis dapat mengetahui besarnya Dana Jaminan yang dibutuhkan oleh KPEI. Hasil yang diperoleh Penulis melalui Montecarlo Simulation menunjukkan bahwa Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI masih belum mencukupi untuk menutupi risiko pasar. Oleh sebab itu, hingga saat ini pungutan atas Dana Jaminan atas setiap transaksi bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring masih masih berlaku.

---

ABSTRACT

The Indonesian capital market industry growth can be observed through the increase of daily stock exchange transaction value. This impacts to the rise of risk exposure of stock exchange transaction. Guarantee funds is a tool to minimize this risk. KPEI, as an Clearing and Guarantee Institution for Exchange Transaction, is obligated to take measurements over the guarantee funds it manages. On the other hand, Clearing Members, as capital market participants, notice that the guarantee fund shares owned by KPEI is sufficiently large so the charges for guarantee funds should be eliminated, while in fact, the guarantee fund have is not sufficient to cover the risks. For this reason, the writer conducted an analysis with stress testing in Risk Factors (daily transaction value, JCI index returns, netting efficiency, collateral / guarantees, and market shares of Clearing Members) using the Montecarlo Simulation. Through this analysis, the writer obtained the amount of the guarantee fund required by KPEI. The result of the analysis is that the guarantee funds are still not sufficient to cover the market risks. For this reason, the guarantee fund charges for each clearing member transaction are still needed."

"Berkembangnya pasar modal menjadikan pasar modal mengemban peran yang cukup signifikan bagi pertumbuhan perekonomian pada masa modern saat ini. Salah satu kegiatan di dalam pasar modal sendiri adalah kegiatan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang salah satunya adalah Pinjam-Meminjam Efek. Pinjam-Meminjam Efek hadir sebagai fasilitas yang dimanfaatkan bagi pemberi pinjaman yang ingin meminjamkan kepemilikan Efeknya dan pelaku Transaksi Short-Selling agar dapat melakukan Transaksi Short-Selling. Meskipun Transaksi Short-Selling sendiri memiliki kedua sisi pro dan kontra, Pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling merupakan hal yang kerap dilakukan pada pasar modal di Indonesia dan perlu untuk diketahui lebih lanjut bagaimanakah implementasi mengenai pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif yang akan diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pasar modal yakni terkait dengan Pinjam-Meminjam Efek dan Transaksi Short-Selling yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan hasil bahwa masih terdapat beberapa regulasi terkait dengan Pinjam-Meminjam Efek dan Transaksi Short-Selling yang berlaku di Indonesia yang belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait di dalam transaksi tersebut. Lebih lanjut, belum terdapat regulasi khusus mengenai risiko dan upaya penyelesaian risiko atas pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia. Atas hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa harus diatur lebih khusus lagi khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dan upaya penyelesaian risiko atas pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia.

---

The development of the capital market has made capital market plays a significant role for economic growth in modern times. One of the activities in the capital market itself is trading activities in long-term financial instruments, one of which is Securities Lending and Borrowing. Securities Borrowing and Lending is a facility that is used by lenders who want to lend their Securities ownership and those who do Short-Selling Transactions to be able to do Short-Selling Transactions. Although the Short-Selling Transaction itself has both pros and cons, the use of the Securities Borrowing and Lending Facility in a Short-Selling Transaction is something that is often done in the capital market in Indonesia and it is necessary to know more about how to implement the use of the Securities Borrowing and Lending facility in Short-Selling Transactions in Indonesia. In this study, the research method used by the author is juridical-normative which will be examined based on the laws and regulations related to capital market law, namely those related to Securities Borrowing and Lending and Short-Selling Transactions that apply in Indonesia. Research conducted by the author shows that there are still several regulations related to Securities Lending and Borrowing and Short-Selling Transactions that apply in Indonesia that have not provided adequate legal protection for the parties involved in the transaction. Furthermore, there are no specific regulations regarding risks and risk settlement efforts on the use of Securities Borrowing and Lending in Short-Selling Transactions in Indonesia. For this reason, the authors conclude that it must be regulated more specifically with regard to legal protection for related parties and efforts to resolve the risk of utilizing Securities Borrowing and Lending facilities in Short-Selling Transactions in Indonesia."

"Peranan Central Counter Party (CCP) dalam transaksi keuangan terutama di pasar derivatif menjadi perhatian dan komitmen negara anggota G20 termasuk Indonesia untuk diimplementasikan karena terjadinya krisis global pada tahun 2008-2010. Derivatif memiliki peran penting sebagai alternatif investasi dan pendanaan serta sebagai sarana lindung nilai (hedging) bagi investor terhadap risiko perubahan harga aset keuangan yang tidak dapat diprediksi sehingga menempatkan investor dalam posisi rugi (loss). Namun, derivatif juga bisa berdampak negatif dalam hal pelaksanaannya dilakukan secara tidak wajar sehingga bisa berdampak pada stabilitas keuangan dan kerugian investor. Implementasi komitmen pendirian CCP derivatif direalisasikan Bank Indonesia dengan menerbitkan regulasi pada tahun 2019 yang mengatur CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT). Pendirian CCP SBNT yang berada dalam lingkup pasar uang memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi pendanaan maupun penyediaan sumber daya manusia yang memadai, sehingga salah satu pilihan yang mungkin dijajaki dalam pendirian CCP SBNT adalah menggunakan infrastruktur pasar keuangan yang telah tersedia saat ini, seperti infrastruktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dimana tugas dan fungsi KPEI berdasarkan undang-undang pasar modal adalah sebagai CCP di pasar modal. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip KPEI memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan di bidang pasar uang dan pasar modal serta KPEI dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk berperan sebagai CCP SBNT. Namun demikian, tentunya peran KPEI sebagai CCP SBNT yang akan diatur dan diawasi Bank Indonesia akan memiliki cross cutting issues dengan sektor pasar modal mengingat secara kelembagaan dasarnya KPEI merupakan CCP pasar modal yang tunduk pada beberapa aspek pengaturan di pasar modal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap pengaturan dan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara harmonis serta tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

---

The role of the Central Counter Party (CCP) in financial transactions, especially in the derivatives market, is the concern and commitment of G20 member countries including Indonesia to be implemented due to the global crisis in 2008-2010. Derivatives have an important role as an alternative investment and funding as well as hedging for investors against the risk of changes in the price of financial assets that can’t be predicted so that puts investors in a loss position. However, derivatives can also have a negative impact if the implementation is done improperly so that it has an impact on financial stability and investor losses.

The establishment of a derivative CCP was implemented by Bank Indonesia by issuing a regulation in 2019 governing the CCP for Interest and Exchange Rate Derivative Transactions (CCP SBNT). The establishment of the CCP SBNT within the scope of the financial market has its own challenges, both in terms of funding and the provision of adequate human resources, so that one of the options that might be explored in establishing the CCP SBNT is to use financial market infrastructure that is currently available, such as PT Kliring Penjaminan Efek Indoensia (KPEI) where the duties and functions of KPEI based on capital market law are as CCP in the capital market. This research is conducted using legal normative method.

The result from this research shows that in principal, KPEI has a clear legal standing based on the capital market and money market provisions, and is able to fulfill the requirements set by Bank Indonesia to act as CCP SBNT. Nevertheless, the role of KPEI as CCP SBNT which will be regulated and supervised by Bank Indonesia will have cross cutting issues with sectors in capital market because KPEI is mainly a capital market CCP, which is regulated in many aspects by capital market law. Therefore, this research suggests that Bank Indonesia to coordinate with Otoritas Jasa Keuangan so that all regulating and supervising activities by Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan could be carried out in harmony and do not contradict each other."