Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat sebagai negara imigran, merupakan negara demokrasi yang mempunyai pengaruh besar dalam kancah politik internasionalnya. Setiap tindakan kebijaksanaan baik dalam maupun luar negerin mengundang reaksi negara-negara di belahan dunia lainnya. Ini artinya Amerika Serikat memegang peranan begitu dominan dalam menata sistem sunia dan internasional. Tindakan kebijaksanaan imigrasi pada dekade 1920-an yang pada dasarnya adalah untuk kepentingan nasionalnya dalam menteraturkan keseimbangan kehidupan etnis di Amerika Serikat membawa dampak kepada imigran internasional yang inngin masuk ke Amerika Serikat.Tujuan penelitian ini, mencoba melihat latar belakang terbentuknya Undang-undang pembatasan imigran atau "immigration Act of 1924" ini agar didapat suatu gambaran yang jelas mengapa negara Amerika Serikat yang demokratis, penuh dengan kebebasan dan harapan-harapan para imigran menutup dan membatasi kedatangan para imigran dari negara-negara tertentu."

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mendorong dikeluarkannya kebijakan imigrasi Amerika Serikat Deferred Action for Childhood Arrivals di bawah Presiden Barack Obama di tahun 2012. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan pemuda, yang masuk dan menetap di AS secara ilegal, dari deportasi selama dua tahun setelah lolos kebijakan ini. Kebijakan DACA diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Obama pada akhir pemerintahan periode pertamanya dan menuju pemilihan presiden AS tahun 2012. Kebijakan ini memiliki serangkaian kualifikasi yang secara umum menaruh fokus kepada batas usia, durasi menetapnya di AS, rekam jejak pendidikan, dan catatan kriminal yang baik dari para pemohon yang mengajukan untuk kebijakan DACA. Kebijakan imigrasi ini mengundang banyak kontroversi karena dianggap tidak pernah disetujui oleh Kongres AS dan bertentangan dengan hukum imigrasi AS. Menggunakan konsep National Interest dan teori Rational Choice, penulis membuktikan bahwa kebijakan imigrasi ini didorong oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kalkulasi politik Presiden Obama menuju pemilihan presiden AS tahun 2012.

---

This Bachelor rsquo s thesis discusses about factors that supported the issuance of United States immigration policy Deferred Action for Childhood Arrivals under President Obama in 2012. The policy was aimed to save youngsters, who were brought by their parents and have stayed in the U.S. illegally, from deportation for two years upon receiving the benefit from the policy. DACA was introduced nearing the end of President Obama rsquo s first term and towards U.S. presidential election in 2012. The policy came with a set of qualifications for applicants that mostly focused on age restrictions, duration of stay in the U.S., history of commitment towards education, and good criminal records. The policy itself spurred a lot of controversy, since it had never been approved by the Congress and is against the U.S. immigration law. Using the National Interest concept and the Rational Choice theory, the writer found that the immigration policy was driven by two factors which were the economic factor and the political calculation factor by President Obama towards U.S. presidential election in 2012."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko-Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico-United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Penelitian ini mengkaji tentang analisis dari dampak kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada imigran Korea Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Amerika Serikat dengan menggunakan model proyeksi kebijakan dan menjelaskan negara bagian mana yang berpotensi meningkatkan perekonomian. Data kuantitatif yang digunakan adalah data penduduk wilayah barat Amerika Serikat per County, jumlah imigran Korea Selatan per County, dan pertumbuhan pendapatan per kapita per County. Sementara itu, data kualitatif yang digunakan berupa berbagai literatur seperti berita internasional, jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, dan laporan tentang imigrasi di Amerika Serikat seperti kebijakan, proses imigrasi, pertumbuhan ekonomi, dan imigran Korea Selatan yang tinggal di barat. wilayah Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah metode campuran kongruen dengan mengumpulkan dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif serta memperoleh informasi dari proses interpretasi. Sisi kuantitatif menggunakan uji statistik imigran Korea Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menggunakan analisis cluster-outlier dalam GIS. Sedangkan dari segi kualitatif, hasil uji kuantitatif akan dijabarkan dengan data kualitatif dengan cara interpretasi & triangulasi data secara keseluruhan. Hasil yang diperoleh didasarkan pada jumlah imigran Korea Selatan tertinggi dimana jumlah imigran yang tinggi berdampak pada cluster dan outlier dengan nilai pendapatan per kapita yang tinggi di setiap county di wilayah barat Amerika Serikat serta dari sumber bacaan. Dari segi validitas, terdapat kecenderungan di tiga lokasi, yaitu Los Angeles dan Santa Clara di California, di mana mayoritas imigran bekerja sebagai pebisnis, Honolulu di Hawaii, sebagian besar imigran bekerja sebagai petani tebu, dan King di Washington. , sebagian besar pendatang bekerja sebagai pekerja seni dan mahasiswa.

---

This study examines the analysis of the impact of the United States immigration policy on South Korean immigrants on economic growth in the western area of the United States by using a policy projection model and explains which states have the potential to increase the economy. The quantitative data used are population data of the western area of the United States per County, the number of South Korean immigrants per County, and the growth of income per capita per County. While the qualitative data is in the form of various kinds of literature such as international news, scientific journals, government publications, and reports on immigration in the United States such as policies, immigration processes, economic growth, and South Korean immigrants living in the western area of the United States. The method used is a congruent mixed method by collecting and combining quantitative and qualitative data as well as obtaining information from the interpretation process. The quantitative side uses a statistical test of South Korean immigrants on economic growth and uses cluster-outlier analysis in the GIS. Meanwhile, in terms of qualitative, quantitative test results will be elaborated with qualitative data by way of interpretation & triangulation of data as a whole. The results obtained are based on the highest number of South Korean immigrants where the high number of immigrants has an impact on clusters and outliers with high per capita income values in each county in the western area of the United States as well as from reading sources. In terms of validity, there is a tendency for three locations, these are Los Angeles and Santa Clara in California, where the majority of immigrants work as businesspeople, Honolulu in Hawaii, most of the immigrants work as sugarcane farmers, and King in Washington, most of the immigrants work as art workers and students."

"ABSTRAKLogan 2014 adalah film superhero tentang perjalanan mutan, orang yang memiliki kemampuan khusus, dari El-Paso, Meksiko, ke North Dakota, Kanada. Film tersebut dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk protes terhadap kebijakan imigrasi Donald Trump sekaligus merupakan representasi isu ras yang kompleks. Walaupun banyak akademisi yang menganalisis film-film mengenai perbatasan Meksiko-Amerika, jurnal ilmiah yang membahas film Logan 2017 tidaklah cukup. Artikel ilmiah ini menganalisis bagaimana film tersebut menyampaikan pesannya dengan menggunakan Borderland karya Gloria Anzaldua 1987 sebagai landasan teori melalui metode semiotik dan analisis tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut menggambarkan perbatasan, imigrasi, dan ras dalam perjalanan karaternya sebagai alegori yang efektif untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan imigrasi yang sedang hangat di Amerika.

---

ABSTRACTLogan 2014 is a superhero movie about the journey of gifted people called mutant from El Paso, Mexico to North Dakota, Canada. The movie could be read as a form of protest against Donald Trump rsquo s immigration policy as well as a complex representation of racial issues. Although many scholars have analyzed border movies, academic paper that mentions Logan 2017 is insufficient. This article analyzes how the movie delivers message by using Gloria Anzaldua rsquo s 1987 Borderland theoretical framework through semiotic method and textual analysis. Research findings show that the movie portrays the border, immigration, and race in the characters rsquo journey as an effective allegory for conveying critique against the recent immigration policy in America. "

"Tesis ini membahas diplomasi publik Amerika Serikat di Eropa pada masa perang dingin dana pengaruhnya terhadap nilai ekonomi seni Amerika Serikat. pengaruh ini dilihat dari interaksi diplomasi publik dengan agen agen seni Amerika Serikat dan bagaimana sinerginya dapat berpengaruh terhadap nilai ekonomi seni lukis asal Amerika dan film Hollywood. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam melihat permasalahan ini penelitian berikut menggunakan pendekatan soft power dan keterkaitannya dengan diplomasi publik. Dalam pembahasan berikut, seni dalam konsep kenegaraan Amerika Serikat dapat berkembang karena kaitannya dengan pengolahannya sebagi sumber soft power di ranah domestik yang kemudian bersinergi dengan elemen diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan situasi politik dunia ditengah perang dingin.

---

This thesis analyzes United States public diplomacy during cold war operated in the Europe and it?s influence on american art?s economic value. This operation is examined from United States public diplomacy interactions with artworld agents and how this cooperation impacts the economic value of Unites States Abstract Painting dan Hollywood Movies. This research is a qualitative research with descriptive approach and using soft power in public diplomacy as theoritical approach. A strong foundation in ideological factor in American Art grew into a strong competence to expand in the global scene during the cold war with multiagent support from public diplomacy, economic diplomacy and private agencies."

"Setiap pemasukan amandemen dapat dianggap sebagai penemuan titikequilibrium atau titik konsensus baru bagi bangsa Amerika, maka selamalebih dari 2 abad sejarah perkembangannya sudah terjadi 27 kali perubahantitik equilibrium atau titik konsensus (menurut Michael Kammen "conflict within xoncensus"). Hal ini menunjukkan bab prinsip dan nilai-nilai dasarbangsa Amerika yang diyakini sebagai ideologi tidak hanya menunjukkanadanya fleksibilitas secara formal dan teoritis, tetapi juga dalam wujud realitanya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mendalami teori-teoriinterpretasi konstitusi dengan kasus-kasus Amandemen Pertama yang ber-kaitan dengan ruang lingkup kekuasaan legislatif dan eksekutif."

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplorasi manajemen paracrisis terkait kebijakan pembatasan orang asing masuk ke Indonesia oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist deskriptif eksploratif. Metode penelitian dilakukan dengan mixed-methods melalui analisis isi media sosial (Instagram) dan wawancara mendalam dengan Humas Ditjen Imigrasi dan pemangku kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi pola paracrisis, penilaian paracrisis, dan respons paracrisis. Hasil penelitian menemukan bahwa pola paracrisis yang terjadi merupakan venting dan challenge. Dalam penelitian ini, Humas Ditjen Imigrasi menilai bahwa terdapat power, legitimacy dan urgency dari pemangku kepentingan yang menimbulkan paracrisis di Instagram. Dalam merespons paracrisis, Humas Ditjen Imigrasi sudah memberikan respons sesuai revisi dari Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Humas Ditjen Imigrasi mengimplementasikan respons revision dan reform dimana Humas Ditjen Imigrasi mendorong dan menjembatani beberapa tuntutan dari masyarakat dalam bentuk perubahan pada kebijakan publik selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa responsitivas dan sensitifitas dari organisasi dibutuhkan untuk menangani sebuah paracrisis. Temuan lainnya, Humas Ditjen Imigrasi menggunakan strategi komunikasi berupa variasi konten, pemanfaatan Key Opinion Leader (KOL) dan penguatan komunikasi internal selama penanganan paracrisis. Secara keseluruhan, Humas Ditjen Imigrasi sudah menjalankan manajemen paracrisis dengan baik.

---

This study aims to describe and explore paracrisis management related to the policy of restricting foreigners from entering Indonesia by Public Relations (PR) of Directorate General of Immigration (DGI) on Instagram. This study uses an exploratory descriptive post-positivist approach. The research method was carried out using mixed-methods through analysis of social media content and in-depth interviews. This study identified paracrisis clusters, paracrisis assessment, and paracrisis responses. The results found that paracrisis clusters that occurred was venting and challenge. PR of DGI assessed that there was power, legitimacy and urgency from stakeholders that caused paracrisis on Instagram. In responding to the paracrisis, PR of DGI has responded according to the revision of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). PR of DGI decides using revision and reform response in which PR encourages and facilitates several demands from community in the form of changes to subsequent public policies. In addition, the results of the study found that responsiveness and sensitivity was needed to deal with a paracrisis. Another finding is that the PR of the DGI uses a communication strategy in the form of content variation, utilization of Key Opinion Leader and strengthening of internal communication during the handling of paracrisis. Overall, PR of the DGI has carried out paracrisis management well."