Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The non-technical losses are element critical that can be solved and protected in order to improve the service and to increase the revenue of company, PT. PLN (Persero). An ELCB installation is the tool that can be solved the non-technical losses. This study is aimed to determine the protection method which occured the steal of electrical energy and to determine the policy alternative to install the ELCC as additional tool to protect the steal of eletrical energy based on intelligence perspective. To solve the non-technical losses, ELCB installation shall be analyzed under the SWOT analysis. This analysis is to examine on strength, weakness and opportunity and threat of ELCB installation. Thus, it is examined that ELCB installation is flexible and reasonable to apply in oder to reduce the non-technical losses. In the other hand, intelligence analysis applied with SWOT analysis.Based on the SWOT analysis recommended to implement the economic intelligence in oder to observate the ELCB installation technology development and similar it that can be made early warning if any new technology to have potential of electrical energy, to coordinate in flexible and accurate between PT PLN (Persero), Indonesian Police and Local Government in solving to the steal of electrical energy either technical or non technical, to change the regulation, the civil employee, of PT PLN (Persero) has role as investigation can directly be connected to the public prosecutor and apply to court, and to establish the court of electrical which solved the electrical energy issues included the steal of electrical energy. This is a special characteristic. The special court, just like the Marine Court, Taxes Court which solved any taxes issues, manpower court which solved any manpower issues."

"Rasio elektrifikasi yang rendah di 3 daerah kabupaten/kota di bagian timur Pulau Sumbawa tidak begitu mengalami perubahan yang berarti selama beberapa tahun terakhir. Kondisi rasio elektrifikasi yang konsisten lebih rendah dari rasio elektrifikasi nasional menjadi poin perhatian bagi pemerintah daerah setempat. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi rasio elektrifikasi di daerahtersebut. Untuk mengkaji hal tersebut digunakan model regresi linear berganda atas data runtun waktu yang mencakup 3 daerah kabupaten/kota dan periode waktu bulanan, mulai Januari 2005 sampai dengan Agustus 2010. Berdasarkan pertimbangan tentang ketersediaan data runtun waktu dalam periode bulanan maka diputuskan bahwa model regresi linear berganda sebagai model yang cocok. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kapasitas terpasang ke rumah tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap rasio elektrifikasi dan biaya pokok produksi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap rasio elektrifikasi. Sedangkan tarif berpengaruh negatif dan significant secara statistik terhadap rasio elektrifikasi, walaupun hal itu berbeda dari hipotesis awal yang menyatakan bahwa tarif berpengaruh positif pada rasio elektrifikasi.

---

Low electrification ratio in 3 regions/municipal that located in the east Sumbawa island does not have significant improvement during recent years. Condition of electrification ratio that consistently stays at lower level than national electrification ratio has become point of concern for local government. So that, it is necessary to investiga te factors affecting electrification ratio in mentioned area.

To analyze that case a multiple linear regression model is utilized on the time series data that covered 3 regions and on monthly periods, started from January 2005 until August 2010. Based on consideration regarding to the availability of time series data in the monthly periods, a decision is taken that multiple linear regression is the suitable method.

Estimation result shows that installed capacity of electric meters for households has a positive effect and statistically significant to electrification ratio and production cost has a negative effect and statistically significant to electrification ratio. Meanwhile tariff also has a negative effect and statistically significant to electrification ratio, even though it violates original hypothesis which stated that tariff should give positive effect on electrification ratio."

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang cukup besar. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dengan kebutuhan gas bumi yang cukup besar. Pulau Flores merupakan salah satu pulau di NTT yang memiliki potensi energi khususnya energi terbarukan yang cukup besar. Namun, masih banyak proyek pemanfaatan energi terbarukan yang belum terealisasi. Selain rasio elektrifikasi yang rendah, Pulau Flores memiliki permasalahan lain berupa harga LPG yang masih cukup mahal dikarenakan letak terminal LPG terdekat cukup jauh. Salah satu bentuk pemanfaatan gas bumi yang dapat diaplikasikan pada terminal regasifikasi adalah LPG recovery. Hasil simulasi menggunakan Aspen Hysys v11 menunjukkan bahwa terminal regasifikasi terintegrasi dapat menghasilkan 4,54 MMSCFD gas bumi dan 9,71 ton LPG/hari. Hasil dari analisis profitabilitas mendapatkan skema S-1b sebagai opsi terbaik dari segi ekonomi dengan nilai NPV $ 14.365, IRR 8,61%, dan PBP 9,42 tahun. Harga gas plant gate yang didapat dari perhitungan adalah sebesar $ 7,6/MMBTU dengan biaya regasifikasi sebesar $ 1,7/MMBTU.

---

Indonesia is one of the countries in the world that has considerable oil and gas potential. East Nusa Tenggara (NTT) is one of the regions with considerable natural gas needs. Flores Island is one of the islands in NTT which has considerable energy potential, especially renewable energy. However, there are still many renewable energy utilization projects that have not yet been realized. Besides the low electrification ratio, Flores Island has another problem in the form of LPG prices which are still quite expensive because the location of the nearest LPG terminal is quite far away. One form of natural gas utilization that can be applied to the regasification terminal is LPG recovery. Simulation results using Aspen Hysys v11 show that an integrated regasification terminal can produce 4.54 MMSCFD of natural gas and 9.71 tons of LPG / day. The results of the profitability analysis obtained the S-1b scheme as the best option in terms of economics with a NPV value of $ 14,365, an IRR of 8.61%, and a PBP of 9.42 years. The gate plant gas price obtained from the calculation is $ 7.6 / MMBTU with a regasification fee of $ 1.7 / MMBTU."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap elektrifikasi desa di Indonesia dengan menggunakan data panel mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di 64.127 desa. Studi ini meneliti hubungan Dana Desa dalam penyediaan infrastruktur terhadap percepatan elektrifikasi desa dengan analisis regresi fixed effect. Hasil studi menemukan bahwa Dana Desa berkorelasi positif dengan elektrifikasi desa di Indonesia, dimana setiap kenaikan 1% Dana Desa berkorelasi terhadap peningkatan 0,98% rasio elektrifikasi desa. Hasil lain menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa dalam meningkatkan elektrifikasi terlihat lebih tinggi pada desa di luar Jawa dan wilayah Pesisir. Meskipun Dana Desa tidak diperuntukan langsung untuk meningkatkan elektrifikasi desa di Indonesia, namun studi ini menyimpulkan bahwa Dana Desa dapat menjadi katalis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi yang memiliki kebutuhan dasar infrastuktur.

---

This study aims to analyze the influence of the Village Fund program on village electrification in Indonesia using panel data from 2018 to 2020 in 64.127 villages. This study examines the relationship between the Village Fund program in providing infrastructure to accelerating village electrification with a fixed effect regression analysis. The results of the study found that the Village Fund program is positively correlated with village electrification in Indonesia, where every 1% increase in Village Funds correlates with a 0.98% increase in the village electrification ratio. Other results show that the influence of Village Funds in increasing electrification is seen to be higher in villages outside Java and the Coastal region. Although Village Funds are not intended directly to increase village electrification in Indonesia, this study concludes that Village Funds can be a catalyst for increasing electrification ratios that have basic infrastructure needs."

"[Kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan tidak akan terlepas dari value chain aktivitas ketenagalistrikan yang dimulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan ritel. Dalam siklus aktivitas ketenagalistrikan tersebut, selalu timbul adanya susut energi listrik akibat dari selisih antara jumlah energi listrik yang diproduksi dengan jumlah energi listrik yang dicatat sebagai penjualan kepada pelanggan. PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan, sejak Desember 2007 telah memiliki kebijakan perusahaan dalam rangka pengendalian susut jaringan distribusi yang dituangkan dalam buku berjudul Pedoman Peta Kegiatan dan Identifikasi Proses Bisnis Distribusi.Karya akhir ini meneliti bagaimana upaya pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi yang dilakukan di PT PLN (Persero) area distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dampaknya terhadap subsidi listrik Pemerintah pada PT PLN (Persero). Faktanya, aktivitas pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi dibagi menjadi aktivitas pengendalian karena penyebab faktor teknis dan faktor non teknis.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors., Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.]"

"Kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan mempersulit usaha penyediaan tenaga listrik terutama pada daerah-daerah yang terpencil bila dilakukan dengan cara ekspansi main grid. Energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya telah teridentifikasi sebagai solusi dengan potensi yang tinggi untuk mengelektrifikasi area pedesaan. Penyediaan listrik di daerah pedesaan memiliki tantangan tersendiri, beberapa diantaranya adalah kepadatan penduduk yang rendah, dengan pendapatan yang rendah pula. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan skema pendanaan yang inovatif. Keuangan mikro atau microfinance sederhananya merupakan akses finansial untuk masyarakat miskin. Keuangan mikro pada sektor energi masih terbilang cukup baru dibahas, namun terdapat bukti kesuksesan bahwa skema pendanaan ini dapat membantu meningkatkan penjualan SHS pada rumah tangga miskin. Produk keuangan mikro Grameen Shakti dianggap sukses dalam usaha mengelektrifikasi pedesaan masyarakat miskin di Bangladesh. Grameen Shakti berhasil menjual sebanyak lebih dari 740.000 SHS kepada masyarakat miskin dalam kurun waktu 10 tahun. Penelitian ini mencoba mengadaptasi produk keuangan mikro Grameen Shakti, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kebutuhan listrik, serta kemampuan membayar masyarakat desa yang belum berlistrik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat desa yang belum berlistrik membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber penerangan. Hasil analisis untuk kemampuan membayar menunjukkan, rumah tangga di desa belum berlistrik dapat mengeluarkan biaya sebesar 600 – 900 ribu rupiah untuk membeli bahan bakar genset setiap bulannya. Namun, biaya tersebut dirasa cukup berat bagi mereka. Ada pula beberapa kasus yang menunjukkan beberapa warga desa tidak mampu untuk memiliki genset sehingga menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangannya di malam hari. Rekomendasi produk keuangan mikro SHS untuk masyarakat desa belum berlistrik dibuat berdasarkan karakteristik masyarakat desa belum berlistrik yang telah dianalisis sebelumnya. SHS berkapasitas 20 Wp, 50 Wp, dan 100 Wp dapat ditawarkan kepada mereka. Skema yang dibuat mengacu pada produk milik Grameen Shakti dan beberapa penelitian yang relevan. Produk keuangan mikro yang direkomendasikan diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan SHS sehingga masyarakat desa yang belum berlistrik dapat beralih ke tenaga surya.

---

The condition of Indonesia as an archipelagic country complicates efforts to supply electricity to remote areas with the expansion of the main grid. Renewable energy, especially solar energy has been identified as a solution with high potential to electrify rural areas. Electricity supply in rural areas has its own challenges, specifically low-income population with often low income.

Several studies have provided suggestions to overcome these challenges. One of them is with an innovative financing. Microfinance is simply a financial access for the poor. Microfinance in the energy sector is still fairly new, however, there are evidences showing that this scheme has successfully penetrates SHS in poor households. Grameen Shakti's microfinance products are considered successful in the effort to electrify poor rural areas in Bangladesh. Grameen Shakti managed to sell more than 740,000 SHS to the poor in 10 years.

This study attempts to implement the Grameen Shakti microfinance product, which is adapted to the conditions of Indonesia. Therefore, it should be noted in advance about electricity needs, as well as the need to pay rural communities who are not yet electrified in Indonesia.

The results of the analysis showed that the village community who had not been electrified needed electricity as a source of lighting. The results of the analysis for the ability to pay show that unelectrified households can spend 600 - 900 thousand rupiah to buy generator fuel every month. However, this fee is quite expensive for them. There are several cases which show that poor people unable to have generators so that they use kerosene lamp as lighting at night.

SHS microfinance product recommendations made based on the characteristics of the un-electrified household. SHS with a capacity of 20 Wp, 50 Wp and 100 Wp can be offered to them. The schemes created support the Grameen Shakti products and some relevant research. Microfinance products are expected to increase the affordability of SHS, therefore unelectrified household can afford solar power."

"Penelitian ini mencoba mencari pengaruh elektrifikasi terhadap produktivitas. Data yang digunakan adalah data panel pada level kabupaten dan kota dalam rentan waktu 2014-2019. Pada penelitian ini produktivitas didekatkan dengan PDRB per kapita. Dari hasil estimasi didapatkan bahwa elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2014-2019 secara nasional, pulau Sumatera, dan pulau Kalimantan. Adanya elektrifikasi dapat menunjang produktivitas, seperti penerangan, penggunaan mesin yang lebih efisien, peralatan rumah tangga, dan ICT atau komunikasi. Sehingga perlu dilakukan pemenuhan elektrifikasi di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita.

---

This study aims the effect of electrification on productivity. We used data panel on kabupaten dan kota level with 2014-2019 period. In this study, productivity defined as GDRB per capita.estimation result shows that the electrification ratio has a positive and significant effect to GDRP per capita on 2014-2019 nationally, in Sumatera island, and Kalimantan island. The presence of electrification can support productivity, such as lightning, use of mahines more efficiently, home appliance, and ICT or communication. Therefore, electrification should be fulfilled in Indonesia to increase GDRP per capita growth."

"Tesis ini membahas keterkaitan dan pengaruh dari Program Infrastruktur Listrik Perdesaan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen adalah Program Listrik Perdesaan dan variabel dependennya adalah Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan. Variabel Program Listrik Perdesaan menggunakan data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Varibel Kemiskinan menggunakan data Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan, Variabel Pertambahan penduduk menggunakan data Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total, dan Variabel Perkembangan Pendidikan menggunakan data Persentase Penduduk Buta Huruf. Hasil penelitian menunukkan bahwa variabel Program Listrik Perdesaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan di Perdesaan. Keberhasilan Program Listrik Perdesaan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, penurunan pertambahan penduduk, dan peningkatan akses pendidikan di Perdesaan yang berdampak bagi kemajuan di seluruh perdesaan di Indonesia.

---

This thesis discusses the relevance and influence of the Rural Electricity Infrastructure Program in Indonesia. This research is quantitative research by using regression analysis of panel data. The variables used are independent variables are Rural Electricity Program and the dependent variable is Poverty, Population Growth, and Educational Development. Rural Electrification Program variables use data of Electrification Ratio and Ratio of Electrified Villages, Poverty Variables use data of Percentage of Poor in Rural, Population Added variable using Total Fertility Rate data, and Developmental Development variable using data of Percentage of Illiterate Population. The results showed that the variables of the Rural Electricity Program had a negative and significant effect on the variables of Poverty, Population Growth, and Development of Education in Rural Areas. The success of the Rural Electricity Program has an effect on poverty reduction, declining population growth, and increased access to education in Rural Areas that impacts progress across rural areas in Indonesia."

"ABSTRAKKeandalan suplai listrik pada proses kilang adalah sangat penting. Oleh sebab itusering diterapkan prinsip Maintain Reliability at any Cost. Hal ini juga berlakupada studi yang dilakukan di kilang Pertamina RU VI Balongan. DimanaBalongan memiliki potensi kelebihan daya listrik yang dapat dimanfaatkan.Pemanfaatan kelebihan daya ini dapat dilakukan dengan interkonesi ke jaringan70kV PLN yang diharapkan dapat menambah keandalan suplai listrik di kilangPertamina RU VI Balongan. Dalam membangun interkonksi diperlukan modalyang dalam penelitian ini dibayai oleh swasta dengan skema BOT, dan dibangunskema model untuk menilai kelayakan ivestasi. Metode probabilitas dengansimulasi Monte Carlo digunakan dalam permodelan dengan menggunaknasoftware Crystal Ball, sedangkan perhitungan parameter teknis menggunakanPower System Simulation ETAP 16.0. Dari hasil penelitan ditemukaninterkoneksi dengan jaringan PLN dapat meningkatkan index keandalan (LOLP)menjadi 0.15 hari pertahun. Dari hasil analisis keekonomian investasimenguntungkan jika harga jual listrik (Rp/kWh) lebih besar 10% dari biaya pokokproduksi (Rp/kWh) dengan tingkat keyakinan 60%.

---

ABSTRACTReliable supply is a must in refinery operation. That is mainly the reasonMaintain Reliability at any cost were used. This method was using in RefineryPertamina RU VI Balongan. Refinery Pertamina RU VI S is potential excesspower to be used. This potential can be implemented by connection with 70kVPLN which probably increase reliability of the system. To build theinterconnection, transmission line is needed which in this research was foundedby third party (independent) with BOT business scheme. This tesis propose is tobuild the model for investment analysis from third party perspective. Probabilitymethod with Monte Carlo Simulation was used with Crystal Ball Software, whilefor technical parameter Power System Simulation ETAP 16.0 was used. From thisresearch is found reliability with LOLP index will increase to be 0,15 day/ yearWhile in economic analysis is found that the investment will get the profit ifselling rate is 10% higher than production cost per kWh with 60% certainty."

"Salah satu strategi untuk menunjang program pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di beberapadaerah adalah pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemanfaatan EBT menjadi alternative sebagai antisipasi semakin berkurangnya bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik serta keterbatasan PLN untuk menjangkau lokasi luar dan terpencil.Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan Rasio Elektrifikasi (RE) terendah di Indonesia. Namun di sisi lain Pulau Sumba memiliki sumber alam yang melimpah yang berpotensi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan yang salah satu adalah Pembangkit Listrik dengan Teknologi Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Data menunjukkan bahwa persoalan EBT ini bukan hanya pada supply demand, namun juga pada keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan ketika pembangkit tenaga listrik EBT telah difungsikan. Beberapa desa yang telah dilakukan program elektrifikasi menggunakan energi terbarukan mengalami kendala dalamhal keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan akibat kurang kuatnya kelembagaan yang mengelola pengoperasion pembangkit dengan energi terbarukan yangtelah dibangun.Penelitian ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan di atas dengan tujuan: mengidentifikasi dan menganalisa aspek-aspek yang mendorong kinerja kelembagaan pengelolaan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan khususnya pada PLTMH. Penelitian ini focus pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang terbangun di Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa aspek utama yang berpengaruh terhadapat pengelolaan dan pemeliharaan PLTMH di Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah aspek regulasi, aspek kognitif, aspek normatif, aspek manajemen, aspek pengelolaan keuangan dan aspek teknis. Model aspek yang paling berpengaruh adalah aspek regulasi. Model aspek yang berpengaruh diantaranya adalah aspek regulasi dengan sub indikator yakni ketersediaan aturan formal di tingkat pemangku kepentingan dan masyarakat terkait tata kelola pengelolaan dan pemeliharaanPLTMH.

---

One strategy to support government programs in increasing electrification ratios in several regions is the use of Renewable Energy (ET). Utilization of ET is an alternative to anticipate the reduction in fossil fuels as a power plant and the limitations of PLN to reach outside and remotelocations.

Sumba Island, East Nusa Tenggara Province (NTT) is one of the regions with the lowest Electrification Ratio (RE) in Indonesia. But on the other hand, Sumba Island has abundant natural resources which have the potential for the construction of New and Renewable Energy (NRE) Power Plants. One of the potential energy sources that can be developed on Sumba Island is a Micro Hydro Power Technology (PLTMH) Power Plant. The data shows that this NRE problem is not only in the supply demand, but also in the sustainability of opeartion and maintenance when the EBT power plant has been functioning and operating. Some villages that have been carried out electrification programs using renewable energy experience obstacles in terms of sustainability management and maintenance due to lack of institutional capacity to manage the operation of the plant with renewable energy that has been built. Based on this, further research is needed to identify aspects that can encourage institutional operation and maintenance of sustainable EBTPower Plants.

This research was developed to answer the above question with the aim of: discussing and analyzing aspects that support the improvement of the safety and maintenance of a new and renewable energy power plant specifically for PLTMH. The focus of this research is on the Micro Hydro Power Plant that was built on Sumba Island, East Nusa Tenggara Province.

The results obtained show that the main aspects that influence the management and maintenance of PLTMH in Sumba Island, East Nusa Tenggara Province are regulatory aspects, cognitive aspects, normative aspects, management aspects, financial management aspects and technical aspects. The most influential aspect model is the regulatory aspect. The influential aspect model includes the regulatory aspect with sub indicators, namely the availability of formal rules at the stakeholder and community level related to the management and maintenance of PLTMH."