Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam menjalankan jabatannya bersifat independen dan mandiri, sehingga tidak boleh mendapatkan intervensi ataupun tekanan dari pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun pada kenyataannya secara administratif seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh pejabat eksekutif, sedangkan notaris tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiun dari negara, sehingga terdapat persinggungan permasalahan jabatan notaris dalam sudut padang Hukum Administrasi Negara. Bahwasanya pemerintah saat ini menerapkan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan Ditjen AHU dengan melibatkan notaris, namun yang menjadi persoalan bahwa notaris yang seharusnya hanya berwenang untuk membuat akta autentik justru dilibatkan dan turut diminta bertanggungjawab atas segala tindakan administrasi dalam SABH tersebut. Adapun permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi notaris selaku pengguna sistem elektronik administrasi pemerintahan serta kedudukan jabatan notaris dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa aspek Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam jabatan notaris adalah adanya pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa ruang lingkup HAN erat kaitanya dengan sumber kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan notaris sebagai pejabat umum berasal dari kekuasaan tertinggi yaitu atribusi undang-undang, sehingga walaupun secara administrasitif notaris diangkat oleh Kemenkumham, sehingga notaris bukan bagian atau bawahan dari Kemenkumham. Oleh sebab itu tindakan Ditjen AHU yang melimpahkan tanggungjawab administrasi kepada notaris tanpa melakukan verifikasi dokumen pemohon dan mengeluarkan Surat Keputusan dalam SABH merupakan tindakan maladministrasi yang termasuk pengabaian kewajiban selaku pejabat administrasi,bahwa Ombudsman perlu melakukan pengawasan terhadap pelayanan SABH yang dilakukan oleh Ditjen AHU,sehingga bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris adalah kepastian bebas tanggung jawab sebagai pengguna SABH karena tanggungjawab notaris hanya sebatas pada akta autentik yang dibuatnya.

---

The notary as a public official who is authorized to make authentic deeds in carrying out his/her position is independent and independent, so that he/she cannot get intervention or pressure from executive, legislative, or judicial officials. However, in reality, administratively a notary is appointed and dismissed by executive officials, while notaries do not get a salary or pension from the state, so there is an intersection of the problem of notary positions in the field of State Administrative Law. The government is currently implementing the Legal Entity Administration System (SABH) organized by the Directorate General of AHU by involving notaries, but the problem is that notaries who should only be authorized to make authentic deeds are involved and are also asked to be responsible for all administrative actions in the SABH. The main issues raised in this research are related to legal protection for notaries as users of the electronic system of government administration and the position of notaries in the perspective of State Administrative Law. Secondary data obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained that the aspect of State Administration Law (HAN) in the position of notary is the appointment and dismissal made by the government. The scope of HAN is closely related to the source of authority. While the source of authority of a notary as a public official comes from the highest power, namely the attribution of laws, so that even though administratively the notary is appointed by the Ministry of Law and Human Rights, so that the notary is not part or subordinate to the Ministry of Law and Human Rights. Therefore, the action of the Directorate General of AHU which delegates administrative responsibility to the notary without verifying the applicant's documents and issuing a Decree in SABH is an act of maladministration which includes neglect of obligations as an administrative official, that the Ombudsman needs to supervise SABH services carried out by the Directorate General of AHU, so that the form of legal protection that can be given to notaries is certainty free of responsibility as a SABH user because the responsibility of a notary is only limited to the authentic deed he makes."

"

Pemerintah memiliki berbagai macam program yang bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Namun, program tersebut menjadi tidak efektif apabila tidak ada masyarakat yang tahu. Oleh sebab itu, diperlukanlah komunikasi pembangunan agar informasi terkait pembangunan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mekarjaya dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, berikut dengan dampak yang diberikan dari proses tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, supaya bisa menjelaskan mengenai pandangan subjektif dari masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KIM. Hasil penelitian ini menemukan beberapa tahap yang dilakukan oleh KIM dalam meliput kegiatan pembangunan masyarakat. Hasil liputan ini pun memberikan dampak masyarakat menjadi termobilisasi, menjadi lebih kohesif, juga meningkatkan rasa aman di masyarakat

---

Government has many kinds of program that can be used to increase the welfare of its citizen. However, those programs can be rendered ineffective if there is nobody that know its existence. Thus, it is imperative to do communication for development so that the information regarding to development can be informed to the people. This research would like to explain how KIM implements their program to inform from the government to its people and vice versa, regarding development messages. This research is conducted by using qualitative method, to further understanding about the subjective opinion of the people about the activities that had been conducted by KIM. The findings of this research are that it found that there are several steps that KIM did during its activities to inform the people through coverage. This research finds that the impact for the people are they can be mobilized, becoming more cohesive, and increasing the security of the people.

 

"

"ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, prioritas dalam RPJMN dan RKP menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD dan RKPD, dikoordinasikan antara kementerian / lembaga dan pemerintahan daerah, begitu pula target-target nasional terkait urusan pemerintahan daerah III dikoordinasikan untuk dijadikan acuan oleh daerah dalam menentukan target di masing-masing daerah. Selain itu, salah satu penyusunan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah adalah penyusunan peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar. Dengan demikian, hasil sinkronisasi urusan pemerintaha dapat mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional."