Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas Prudential Banking. Atas dasar pemikiran perlunya bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank.Peraturan-peraturan tentang penerapan manajemen risiko bank telah menetapkan tidak hanya substansi serta struktur kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen risiko bank, tetapi lebih dari itu peraturan-peraturan tersebut juga mengatur perihal tanggung jawab manajemen puncak bank untuk mendorong tumbuhnya budaya risiko di lingkungan internal bank yang dipimpinnya. Penerapan manajemen risiko bank oleh Bank Indonesia juga ditetapkan sebagai salah satu komponen penilaian tingkat kesehatan bank, serta sebagai salah satu syarat minimal yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance.Pengawasan atas penerapan manajemen risiko bank adalah berupa pengawasan tidak langsung (off site supervision) melalui cara penilaian atas seluruh laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada pihak Bank Indonesia, namun dalam kerangka yang lebih luas apabila suatu bank mengalami permasalahan dalam tingkat kesehatannya serta terdapat dugaan terjadi suatu pelanggaran dalam pengelolaan risiko bank, maka pihak Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision) dengan menggunakan ketentuan penerapan manajemen risiko bank bersangkutan sebagai kriteria pemeriksaannya."

"Bank merupakan badan usaha yang diberttuk untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan mcnyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka ke-2 UU Perbankan). Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang esensial bagi bank. Bank yang sehat, mempunyai nama baik, dan dikelola dengan profesional akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat (nasabah) untuk menyimpan uangnya, dan bank yang marnpu memberikan nilai lebih akan menarik masyarakat (kreditor) untuk meminjam uang kepada bank.Setiap usaha mempunyai risiko yang tidak bisa dihindarkan, tetapi bisa diprediksi dan akibatnya bisa dikurangi. Demikian juga suatu bank, Risiko usaha dari bank dapat berupa risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko hokum, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Bank Indonesia scbagai otoritas moneter di Indonesia wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Negara dan masyarakat untuk menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia melalui PBI No.5/8/PBl/2003 mewajibkan setiap bank untuk menerapkan adanya manajemen risko bagi bank umum melalui serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.PT. Bank Himpunan Saudara 1906 merupakan bank umum berbentuk perseroan terbatas yang memberikan jasa perbankan konvensional misalnya memberkan kredit, deposito, tabungan, dan lainnya. Sebagai suatu bank, Bank Saudara tunduk kepada aturan di bidang perbankan yaitu UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SERI).. Di dalam PBI No.5/81PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, setiap bank wajib untuk menerapkan manajemcn risiko untuk meminimalisasikan risiko yang pasti akan dihadapi melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Untuk itu, sejak tahun 2004, Bank Saudara telah membuat divisi Manajemen Resiko. Divisi ini memantau setiap bulan setiap risiko yang ada dan melaporkannya kepada Direksi. Sebagai suatu perseroan terbatas, Bank Saudara tunduk kepada UU Perseroan Terbatas dan aturan pelaksana lainnya yang sudah menerapkan prinsip tata kelola perseroan yang sehat (good corporate governance/GCG) misalnya akuntabilitas (accountability) Direksi untuk mengelola perseroan dan pertanggungjawaban (responsibility) terkait dengan kepatuhan Bank Saudara terhadap perundang-undangan serta menjaga kepercayaan masyarakat."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko internet banking, khusunya pada Bank X. Disamping memberikan kemudahan bagi nasabah, internet banking juga berpotensi meningkatkan risiko. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai manajemen risiko oleh Bank Umum terkait internet banking dan bagaimana penerapannya oleh Bank X.Metode penelitian yang digunakan dalam SEBI Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, pengendalian pengamanan serta manajemen risiko hukum dan reputasi. Pelaksanaan manajemen risiko internet banking di Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about the implementation of risk management of internet banking, especially in Bank X. In addition to providing convenience for customers, internet banking is also potentially increase the risk. The issue in this study is how is the legal provisions concerning Risk Management on internet banking and how it is applied by Bank X.

The method used in this research is normative juridical method. The risk management of internet banking is set in SEBI No. 6/18 / DPNP, includes active surveillance by commissioners and directors, security control also legal and reputation risk management. The implementation of risk management on internet banking in Bank X is in accordance with the applicable regulations."

"Dalam menjalankan usahanya, tidak dapat dipungkiri bahwa bank juga menghadapi berbagai risiko dimana salah satunya adalah risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat teknik mitigasi risiko kredit baru yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset. Skripsi ini membahas pengaturan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BTN dalam melaksanakan sekuritisasi aset KPR nya dikaitkan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian normatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas tersebut diatur dalam PBI No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dimana Bank BTN telah menerapkan prinsip kehati-hatiannya sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Dengan demikian Bank BTN dapat dijadikan acuan bagi bank-bank lain untuk melaksanakan sekuritisasi aset.

---

We can't deny that banks in conducting its business are also facing the risk. One of them is credit risk. In line with the times, there is a new credit risk mitigation techniques that have been recognized in accordance with the standards of international practice (best international practices) called assets securitization. This thesis talks about prudential banking regulation in asset securitization and the application of the prudential banking principle made by Bank BTN carrying their mortgage backed securities in associated with prudential banking regulation. This type of research is a library research which produces descriptive normative research.

The results stated that the setting of the prudential banking principle in this activity regulated in PBI No. 7/4/PBI/2005 about The Prudential Banking Principle in Asset Securitization Activity for Commercial Banks where Bank BTN has applied that principle in accordance with the mandate of that regulation. Thus Bank BTN can be a reference for other banks to implement their asset securitization."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam rangka perlindungan kepada nasabah, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X. Pembahasannya mencakup pengertian risiko, manajemen risiko, jenis risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan aturan hukum terkait manajemen risiko berdasarkan Basel serta aturan - aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X, penulis meneliti penerapan manajemen risiko pada bank tersebut berdasarkan PBI No.11/ 25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu sekurangkurangnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data - data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank dalam rangka perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan harus didukung dengan pengembangan risk culture di setiap unit kerja pada bank tersebut.

---

This thesis discusses the application of risk management for commercial banks in order to protect the customer, with case studies of risk management at Bank X. Discussion include the definition of risk, risk management, types of risk, risk management organizational structure and related legal rules on the basis of risk management and Basel rules - rule of law in Indonesia. In the case study application of risk management at Bank X, the author examines the application of risk management at the bank based on PBI 11 / 25/PBI/2009 on Amendment PBI. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which at least is the active supervision of the Board of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and establishment of limits of risk management, the adequacy of the identification, measurement, monitoring, and risk control, and information systems risk management and internal control system is comprehensive. This study was conducted legal research library based on literature or secondary data. In the data processing phase, the method used is descriptive analytical. The results suggest that the application of risk management in banks in order of protection must be implemented in accordance with prevailing laws and must be supported by the development of risk culture in every work unit in the bank."

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan antara Manajemen Risiko dengan pengaturan Multiple License dan penerapan Manajemen Risiko dalam pengaturan Multiple License. Pengaturan Multiple License membatasi kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor suatu bank berdasarkan modal inti yang dimilikinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan Multiple License tersebut merupakan strategi dari pembuat peraturan terhadap bank-bank di Indonesia dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan dari tidak sesuainya kemampuan suatu bank dalam menyerap risiko dari kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang dilakukannya akibat modal inti yang lemah.

---

This paper discusses about the connection between Risk Management and Multiple License Arrangement and the implementation of Risk Management in Multiple License Arrangement. Multiple License Arrangement limits bank?s bussiness activities and the opening of office networks based on their core capital by stipulates four categories depending on their core capital. The categorization known as BUKU. This study is juridical normative. The results of this research explains That Multiple License arrangement was a strategy from the regulator of Indonesian's Banks for overcoming the risk that posed from the mismatch of bank's ability to absorb the risk from bank's bussiness and the opening of office networks which conducted because the weak of bank?s core capital."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"Adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.S/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 telah diwajibkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral untuk menerapkan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dengan menerapkan manajemen risiko maka akan memperoleh kegunaan yang salah satunya adalah penyempurnaan tata kelola bank. Dengan penerapan manajemen risiko diharapkan bank-bank memiliki kesadaran terhadap risiko (risk awareness) yang menjadi modal utarna dalam pengembangan budaya risiko (risk culture) dan dapat mencegah kemungkinan terjadinya fraud yang selama ini melibatkan banyak pcngurus bank. Dari PBI tersebut juga dicantumkan bahwa Internal Audit menjadi salah satu fungsi yang ikut dalam memantau proses dari manajemen risiko. Dan Komite Audit yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan berperan untuk mengawasi kinerja dari Internal Audit itu sendiri. Dengan diterapkannya PBI tersebut ditambah dengan semakin maraknya fraud yang teljadi belakangan ini menjadi dasar keinginan penulis untuk mengetahui perananan internal audit/SKAI dan komite audit dahlm rnengawasi penerapan manajemen risiko dan pencegahan fraud pada Bank non devisa. Penulis menggunakan metode studi kasus yang dilakukan dengan mengamati aspek­ aspek tertentu dari laporan hasil pemeriksaan SKAI ataupun risalah-risalah rapat Komite Audit. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan adaJah secara analisis deskriptif komparatit: yaitu penulis akan menjelaskan secara sistematis tentang seluruh kondisi bank yang berhubungan dengan penman satuan kexja audit internal dan komite audit independen dalam mengawasi penerapan manajemen risiko dan pencegahan fraud sebagai media penilaian. Objek dari studi kasus ini adalah Bank XYZ yang merupakan salah satu Bank Non Devisa yang sedang berkembang pesat dan mendapatkan penghargaan "Predikat Bank Non Devisa terefisien ke-5 dari Harian Bisnis Indonesia p-ada tallUn 2007 dan penghargaan dati majalah Infobank sebagai bank dengan "Predikat Sangat Baik" di tahun yang sarna. Hasil dari analisa studi kasus secara umum diketahui bahwa peranan SKAl cukup efektif dalam mendukung pengawasan proses manajernen risiko dan pencegahan fraud. Namun keberadaan dari Komite Audit belurn dlrasakan cukup cfektif dalarn proses manajemen risiko dan pencegahan fraud.

---

Under Bank Indonesia Regulation (PBI) No.518/PBJ/2003 dated 19 May 2003, Bank Indonesia as the Central Bank, banks are obligated to apply Risk Managements for General Banks. By applying risk management, several benefits will be gained, one of which is improvement of bank management system. By applying risk management. banks are expected to possess awareness of risks (risk awareness) which is the main asset in developing risk culture and able to prevent the possibility of fraud which has all this time involved many bank managements.

PBI also contains the item that Audit is one of the functions that also monitors the process of risk management. And the Audit Committee which constitutes company management system p)ays the role of supervising Intema1 Audit performance. With the application PBl, plus the increasing number of fraud that occurs lately, this encourages the writer to know about the role of internal audit/SK.Al and tbe audit committee in supervising the application of risk management and the prevention of fraud in non foreign exchange Banks.

The writer uses the special study method which is done by observing certain aspects of the SKAI audit results or the minutes of Audit Committee report. While the research methodology used is the comparative descriptive analysis, that is the writer is going to explain systematically the entire condition of the bank connected with the roJe of the internal audit and independent audit committee work units in supervising risk management application and fraud prevention as the media of evaluation. The object of this case study is Bank XYZ which constitutes one of the Non Foreign Exchange Bank which is deve[oping fast and obtains the commendation of being the 5th most efficient Non Foreign Exchange Bank from Bisnis Indonesia daily in 2007 and the commendation from Infobank magazine as an "Excellent Bank" in the same year.

In general, the study case analysis results indicate that the role of SK../\.l is quite effective in supporting risk management supervision and prevention of fraud. However, the role of the Audit Committee is not quite effective yet in risk management and prevention of fraud."

"Pertumbuhan kartu kredit di Indonesia yang mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir telah memicu timbulnya masalah dalam dunia perbankan berupa peningkatan NPL dan kejahatan kartu kredit. Karenanya, akan dikaji permasalahan mengenai proses penerbitan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kartu kredit pada salah satu bank penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia, yaitu Bank ABC. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Kesimpulannya, proses penerbitan pada Bank ABC meliputi aplikasi kartu kredit dan kelengkapan dokumen. Sedangkan penerapan prinsip kehatihatian tercermin dari adanya manajemen risiko, pengaplikasian PPKPB serta penanganan terhadap masalah kartu kredit macet dan fraud.

---

The growth of credit card in Indonesia increasing nowadays has caused some problems in banking such as the increasing of NPL and credit card crime. Thus, we have to know the process of credit card issue and the application of prudential principle in one of the biggest issuer in Indonesia, ABC Bank. This minithesis used juridical normative method. As a conclusion, the process includes a credit card application and documents completeness. Risk management, the application of PPKPB and problem solving of bad debt credit cards and fraud are the form of prudential principle."