Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenggunaan bioteknologi untuk menghasilkan produk rekayasa genetik dalam bidang pangan, dikarenakan kekhawatiran atas ketidakmampuan petani tradisional menghasilkan pangan yang cukup diakibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kegiatan alih fungsi lahan dan lainnya. Penemuan tersebut diharapkan dapat membatu produsen pangan khususnya petani melalui bibit GMO, untuk dapat meningkatkan produktifitas dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi mereka. Akan tetapi dalam beberapa kasus penggunaan GMO banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan manusia yang kemudian akan merugikan petani. Dengan keadaan seperti ini, prinsip kedaulatan pangan sebagai prinsip sistem pangan yang diadopsi di Indonesia, harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu terpenuhi hak dasarnya atas pangan dan juga memberikan perlindungan bagi petani-petani untuk memproduksi pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap proses produksi hingga distribusi terkait penggunaan GMO yang ditinjau dari prinsip kedaulatan pangan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa penggunaan GMO belum mewujudkan kedaulatan pangan baik bagi konsumen maupun produsen. Untuk itu, Pemerintah sebelum memberikan izin edar produk GMO, harus bertindak lebih hati-hati dalam membuat kebijakan atas ketidakpastian atas dampak dari penggunaan GMO.

---

ABSTRACTThe use of bio technology produces genetically modified foods, started with human needs to fulfill their basic rights of food, due to concern the inadequacy of traditional farmers produces enough food caused by some factors such as population growth, climate change, land use change and others. This finding is expected to help food producers especially traditional farmers with GMO seeds to help increase their productivity and improve their profits. However in certain cases, the use of GMO seeds caused many adverse effects to environment and human s health which then harming these farmers. With this situation, the principle of food sovereignty as the principle of food system that is adopted by Indonesia, should be applied to ensure that every individuals has their basic rights of food fulfilled and also to protect farmers to produce foods in accordance with potential local resources. This thesis tries to study normatively law protection of food production process in relation to distribution to the use of GMO seeds from the perspective of food sovereignty principle. The result of this research show us that the use of GMO has yet to realize proper food sovereignty to both of consumers and producers. Thus, before authorizing GMO products, the government should act more carefully in making policy on the uncertainty of the impact of the use of GMO."

"The research is conducted in Kasepuhan Ciptagelar Simaresmi VillageSukabumi West Java. It is aimed at discovering various kinds of crops and food resaources that the people in the village consume. The data collected is theecological ones taken from the biological environments of leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung sempalan and talun, The data is also collected by interviewing the locals and other relevant informants to this research with semi structured and open ended questions and observing the field directly. Based on the data, it reveals that talun has the most various kinds o f crops. It is indicated by the percentage of 63.64%. On the contrary, leuweung titipan has the least various kinds of crops. It is indicated by the percentage of 31.82%. The result of the interview describes that the use of wild plants for crops reaches 7.14%, 3.96%for salad, 6.79% for additional food, 4.81% for vegetables, 3.39% for fruits, 4.20% for medicines, 5.43% for spices. The percentage of bred animals for food security is 24.00% and that of wild animals is 6.00%. All those percentages shows that the locals of Kasepuhan Ciptagelar has used 65.71% o f food potention known by them"

"Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menjamin ketersediaan pangan, bahkan mendirikan badan ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan pangan selama ini bersifat temporer dan justeru melemahkan kedaulatan pangan yang dinilai bersifat strategis. Ketahanan pangan merupakan peluang bagi pihak asing dan kedaulatan pangan merupakan ancaman bagi pihak asing. Kedaulatan pangan merupakan ancaman, karena apabila kemandirian pertanian Indonesia menjadi kuat, pihak asing tidak dapat memasarkan produknya…."

"Politik pangan Indonesia tertuang dalam UU No.7 tahun 1996 tentang pangan. Pencapaian politik pangan diukur lewat konsep ketahanan pangan. Konsep ini diadopsi ternyata tidak mampu mengatasi masalah kelaparan. Konsep ketahanan pangan yang tidak mempersoalkan siapa yang memproduksi, dari mana produksi pangan, dan bagaimana pangan diproduksi kemudian jadi "kuda troya" kapitalisasi sisitem pembangunan pangan dunia yang didesain oleh negara-negara utara.Hasilnya, sistem pertanian negara-negara selatan hancur.Kondisi ini melahirkan konsep tandingan: kedaulatan pangan. Berbeda dengan ketahanan pangan yang teknis, kedaulatan pangan adalah konsep politik. Ada perbedaan mendasar antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan: model produksi pertanian industri VS agroekologis dan multikultur; pasar bebas VS proteksionis dan lokal; memakai instrumen WTO vs International Planning committee for food sovereignty; memuja paten vs anti paten dan komunal; dan wacana economic rationalism vs green rationalism. Jadi, diverfikasi pangan hanya bagian kecil untuk menggapai kedaulatan pangan. Diversifikasi pangan dirintis sejak 1960-an, tetapi hasilnya belum memuaskan. Hal pola konsumsi dan produksi/ketersediaan pangan tidak seimbang, inefisiensi sisitem distribusi dan liberalisasi pasar pangan. Dibandingkan negara-negara Asia, Indonesia memiliki daya dukung lahan cukup baik. Untuk memperkuat diversifikasi pangan harus dipastikan SD ada di bawah kontrol petani/komunitas untuk memproduksi aneka pangan sesuai kondisi lokal, mendahulukan pangan yang bisa diproduksi sendiri daripada impor, mengolah pangan lokal menjadi tepung, mengubah kebijakan diversifikasi pangan yang tidak konsisten, merancang ulang pasar pangan, dan menjaga konsisitensi kebijakan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membuat produk kembang gula berbahan aktif madu. Kembang gula permen yang akan digunakan berbentuk hard candy yang mempunyai tekstur keras dan berkilau. Penelitian dimulai dengan mencari komposisi optimal madu yang terkandung didalam permen, kadar madu optimal di dalam permen sebesar 29 . Data uji hedonik permen madu diperoleh dari hasil penilaian panelis dalam panel konsumen uji hedonik yang meliputi penilaian warna, aroma, rasa dan tekstur terhadap empat jenis permen madu yaitu permen madu dari tiongkok, permen madu klanceng, permen madu randu dan permen madu hutan. Analisa data untuk kandungan zat gizi permen madu menggunakan analisa deskriptif dan untuk uji hedonik menggunakan uji ANOVA. Hasil penilaian hedonik secara keseluruhan terhadap permen madu secara statistik ada perbedaan yang signifikan. Kandungan energi permen madu berkisar antara 397.28 ndash; 398.68 kkal/100 g. Kandungan zat gizi lain dari permen madu yang telah diketahui adalah protein 0.18 ndash; 0.36 , karbohidrat 99 ndash; 99.31 dan serat pangan 6.49 ndash; 8.58 . Berdasarkan penelitian didapat permen madu yang dihasilkan mempunyai kadar air 0.09 ndash; 0.62 dan kadar abu 0.04 ndash; 0.54 , hal ini memenuhi persyaratan SNI 3547.1:2008. Melalui penelitian ini juga dibahas kajian keekonoman pabrik permen madu. Hasil studi kelayakan produksi permen madu dianalisis dengan menggunakan parameter keekonomian yaitu IRR, NPV, PBP dan ROI. Hasil kelayakan ekonomi perhitungan manual diperoleh nilai IRR sebesar 15 , ROI 33.65 , PBP 7 tahun, dan NPV sebesar Rp 1,156,616,420. Hasil analisis sensitivitas menghasilkan yang paling berpengaruh adalah harga jual terhadap perubahan IRR dan NPV. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas tersebut, maka harga jual produk permen madu adalah sebesar Rp 2,000. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa permen madu yang diteliti mempunyai potensi sebagai produk pangan fungsional.

---

ABSTRACTThis study aims to test the potential of honey as an additional ingredient in candy. Candy to be used in the form of hard candy that has a hard and shiny texture. Research begins with finding the optimal composition of honey contained in candy, optimal honey levels in candy by 29 . Honey candy test data obtained from panelist assessment result in hedonic test consumer panel which includes color, aroma, taste and texture rating on four types of honey candy, honey from China, klanceng honey , randu honey and forest honey. Data analysis for the nutritional content of honey candy using descriptive analysis and for the hedonic test using ANOVA test. The results of the overall hedonic assessment of honey candy statistically there is a significant difference. The energy content of honey candy ranges from 397.28 398.68 kcal 100 g. Other nutrients from known honey candies are protein 0.18 0.36 , carbohydrates 99 99.31 and food fiber 6.49 8.58 . Based on the research, the honey candy produced has water content 0.09 0.62 and ash content 0.04 0.54 , it meets the requirements of SNI 3547.1 2008. Through this study also discussed the economics of the study of honey candy factories. The result of a feasibility study of honey candy was analyzed using economic parameters ie IRR, NPV, PBP and ROI. The results of the economic feasibility of manual calculation obtained by IRR of 15 , ROI 33.65 , PBP 7 years, and NPV of Rp 1,156,616,420. The result of sensitivity analysis that gives the most influence is the selling price of IRR and NPV changes. Based on the result of sensitivity analysis, honey candy product selling price is Rp 2,000. This is in line with the expectation that the honey candy being studied has potential as a functional food product."

"Pangan adalah kebutuhan pokok, pangan adalah hidup dan kehidupan pangan merupakan mata pencaharian, sumber pendapatan, penyedia bahan baku industri, merupakan basis perekonomian regional dan nasional, sehingga membangun sektor pangan adalah keniscayaan, wajib hukumnya. Sebagai negara besar, berpenduduk 250 juta jiwa memerlukan bahan pangan yang cukup besar dengan kualitas yang baik pula, sehingga kita harus swasembada pangan, mandiri pangan bahkan berdaulat dalam pangan, sehingga kita mewujudkan kedaulatan pangan. Pasal 33, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bagaimana penting dan strategisnya pangan sebagai komoditi ekonomi, yang harus diusahakan secara bersama, kekeluargaan dan merupakan cabang produksi penting, menyangkut hajat orang banyak dan pemenuhan pangan setiap rakyat dijamin oleh HAM, Pasal 28A, UUD NRI 1945. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis dan komprehensif untuk membangun sektor pangan menuju kedaulatan pangan."

"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan terlebih dahulu harus terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang berasal dari sumber daya lokal. Karena kebutuhan akan lahan untuk pembangunan semakin besar akibat laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Jika alih fungsi lahan ini tidak diantisipasi dan tidak dilakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian maka akan mengancam ketersediaan pangan yang cukup dan tidak tercapainya kedaulatan pangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan ketersediaan lahan pertanian yang dapat ,menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaanya memberikan jaminan atas keberadaan lahan pertanian untuk ketersediaan pangan yang cukup agar dapat tercipta kedaulatan pangan. Dalam mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini pemerintah mengupayakan ekstensifikasi lahan dengan pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Diperlukan pula pelaksanaan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan merumuskannya dalam bentuk instrumen hukum serta perencanaan lahan pertanian yang baik di daerah yang menjadi lokasi pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

---

To realize food sovereignty, there must be sufficient food availability and guarantee the right to food for the people who come from local resources. Because the need for land for development is greater due to the rate of population growth and industrialization, then the conversion of agricultural land to non-agriculture becomes something that is difficult to avoid. If the conversion of land is not anticipated and no safeguards against agricultural land are carried out, it will threaten adequate food availability and not achieve food sovereignty. This research was conducted by normative juridical method.The results of this study indicate that to realize food sovereignty, the availability of agricultural land is needed, producing enough food to meet the food needs of the community. With the regulation regarding the Protection of Sustainable Food Agriculture in Law No. 41 of 2009 along with its implementing regulations, it guarantees the existence of agricultural land for sufficient food availability so that food sovereignty can be created. In realizing this sustainable food agriculture land, the government seeks to expand the land by procuring sustainable food agricultural land and controlling the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Also required is the implementation of obligations from the Regional Government to ensure food availability for the community through sustainable food agriculture land protection by formulating it in the form of legal instruments as well as good agricultural land planning in the area where sustainable food agriculture is procured."