Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan.Hal ini mendorong upaya kerja keras untuk memanfaatkan dana yang terbatas secara optimal. Untuk mencapai amanat Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan alokasi anggaran negara di Indonesia menggunakan dokumen anggaran berupa Surat Keputusan Otorisasi (SK0) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara lain adalah Daftar Isian Kegiatan (DIK), Daftar Isian Proyek (DIP), Daftar Alokasi Dana Alokasi Umum (DA-DAU), Daftar Alokasi Dana Alokasi Khusus (DA-DAK), Daftar Alokasi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (DA BP-PBB), Daftar Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan (DA PBB), Daftar Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DA BPHTB), Daftar Isian Pembiayaan dan Perhitungan (DIPP), dan Daftar Isian Pembiayaan dan Perhitungan Luar Negeri (DIPP-LN), Sebelum menggunakan DIK dan DIP, dan bermacam-macam bentuk dokumen anggaran lainnya tersebut, dokumen anggaran berupa SKO. Pada tahun 1969 (sejak Repelita I), sejalan dengan mulainya pembangunan berencana di Indonesia, untuk pertama kalinya digunakan DIP (Daftar Isian Proyek) sebagai dokumen pembiayaan proyek. Namun dalam rangka penyediaan dana, untuk pelaksanaan proyek tersebut, pada setiap triwulan diterbitkan SKO Pula oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.Selanjutnya penyediaan dana untuk anggaran rutin, selama Repelita I menggunakan dokumen anggaran berupa SK0. Kemudian sejak tahun anggaran 1973/1974 menggunakan dokumen anggaran berbentuk DIK (Daftar Isian Kegiatan), sebagai dokumen pembiayaan. Sebagaimana halnya anggaran pembangunan, pelaksanaan anggaran rutin sampai dengan tahun anggaran 1980/1981 masih menggunakan SKO untuk penyediaan dana triwulanannya. Sejak tahun anggaran 1980/1981 berdasarkan Keppres No. 14A Tahun 1980 dinyatakan bahwa DIK dan DIP yang telah disahkan berlaku sebagai SKO, sehingga sejak saat itu penerbitan SKO dalam rangka pelaksanaan DIK dan DIP ditiadakan. Sedangkan SKO masih diperlukan adalah untuk penyediaan anggaran bagi kegiatan/proyek yang tidak diatur dengan DIK atau DIP.Perlu diketahui sampai dengan tahun anggaran 2004 penyediaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pemerintah terutama yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat crash program dan strategis masih menggunakan dokumen anggaran berbentuk SKO dan dibebankan pada Bagian Anggaran di luar Departemen/Lembaga. Kegiatan tersebut pada umumnya dilaksanakan di luar kegiatan yang telah ditentukan pada suatu Departemen/Lembaga dan memiliki fungsi antara lain: Pertama, membiayai kewajiban pemerintah kepada pihak lain karena pelaksanaan undang-undang atau perjanjian tertentu; Kedua, membiayai pemberian bantuan kepada lembaga tertentu atau masyarakat; Ketiga, memberikan bantuan kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya; Keempat, sebagai cadangan umum pemerintah; dan lain-lain pembiayaan yang tidak tercakup pada suatu Departemen/Lembaga tertentu.Semua kegiatan tersebut penyediaan dananya masih menggunakan dokumen anggaran berbentuk SKO karena tidak dimungkinkan menggunakan DIK atau pun DIP. Hal ini disebabkan kegiatan/proyek tersebut tidak diatur dengan DIK dan DIP, serta sifatnya tersebut membutuhkan proses/mekanisme yang cepat, transparan dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya bentuk/format SKO tersebut karena kekhususannya sehingga kurang mengikuti teori pengelolaan keuangan negara. Dan juga pengalokasian anggaran belanja negara melalui SKO dapat dikatakan masih sulit untuk dapat dilakukan pengawasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan suatu kegiatan.Pengujian penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data primer dan skunder secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kondisi lapangan baik dalam proses perencanaan penyusunan dokumen maupun dalam pelaksanaan pencairan anggaran.Analisis Kebijakan Penerbitan SKOAnalisa yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan antara hasil perencanaan dengan realisasi penggunaan anggaran antar beberapa departemen/unit organisasi pemerintah. Dengan melakukan perbandingan tersebut diharapkan penulis dapat membantu untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan antara perencaraan dan pelaksanaan pengalokasian anggaran belanja lain-lain melalui penerbitan SKO atas nama Menteri Keuangan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.Di samping itu, dilakukan analisa kebijakan terhadap mekanisme pengelolaan Bagian Anggaran Lain-Lain dan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan penerbitan SKO tersebut.Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap bentuk/format SKO dengan penelitian di lapangan yaitu membandingkannya dengan pelaksanaan dokumen lain seperti DIK dan DIP. Analisa bentuk/format dokumen dapat dilakukan dengan penelitian terhadap proses perencanaan pengalokasian keuangan suatu kegiatan yang dibiayai dengan penerbitan DIK, DIP maupun SKO sampai dengan pelaksanaan pencairan dananya di KPKN.Rekomendasi KebijakanBerdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat direkomendasikan antara lain pelaksanaan penerbitan SKO atas beban Bagian Anggaran Lain-Lain hendaknya tetap mengakomodir prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dengan suatu dokumen yang memiliki kriteria khusus guna mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan pola pencairan dana dengan anggaran menyatu (unified budget).Adapun terhadap bentuk/format dokumen anggaran khususnya SKO hendaknya dipenuhi kriteria antara lain tidak harus sederhana, dapat menampung klarifikasi tolok ukur dan Mata AnggaFan Keluaran (MAK) dan bentuk/format dokumen anggaran yang dipergunakan untuk mengalokasikan Bagian Anggaran Lain-Lain dapat dengan mudah diketahul alokasi anggaran lain-lain tersebut sehingga dapat berguna untuk mendukung pelasanaan anggaran berbasis kinerja maupun pola anggaran menyatu (unified budget)."

"Fokus utama yang akan diteliti adalah penggunaan hak budget yang dimiliki oleh anggota parlemen dalam menetapkan anggaran negara. Fokus ini juga didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga didasarkan kepada masa parlemen dan pemerintahan yang berlaku, khususnya dimasa parlemen di era pemerintahan Soeharto tahun 1967 - 1998. Selain fokus utama dari penggunaan hak budget, hal yang diteliti dari penggunaan hak budget adalah efisiensi fungsi anggaran dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dilatarbelakangi untuk melihat efektifnya suatu lembaga parlemen, sebab dengan efektifnya suatu lembaga parlemen, maka akan tampak demikratisnya suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum dan pendekatan perbandingan hukum. Kedua pendekatan ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah efisiensi belanja publik demi meningkatkan pengeluaran untuk sektor lingkungan. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan serta Bank Dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil kalkulasi menunjukan bahwa dalam periode 2005-2014, pertumbuhan belanja rata-rata sesuai dengan tingkat pertumbuhan PDB nominal. Namun demikian, pertumbuhan belanja Barang dan Jasa jauh melebihi pertumbuhan PDB nominal, yang mencerminkan rendahnya tingkat efisiensi belanja. Perhitungan menunjukan bahwa potensi penghematan dari belanja Barang dan Jasa mencapai Rp.22,6 trilyun, di mana setengahnya berasal dari efisiensi Belanja Pemeliharaan. Jumlah tersebut dapat secara signifikan memperbesar belanja untuk sektor lingkungan, terutama belanja Penanggulangan Polusi."

"Pendidikan memegang peranan penting dalam prosespembangunan suatu bangsa. Pendidikan dalam perguruantinggi diberikan kepada mahasiswa melalui sistembelajar—mengajar. Dalam jangka waktu tertentu sistembelajar-mengajar yang diselenggarakan perlu dievaluasiuntuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalamlingkungan internal maupun eksternal. Evaluasi akanmeningkatkan efektifitas dan efisiensinya. Faktorterpenting dalam sistem belajar-mengajar yang akanmempengaruhi efektifitas dan efisiensi adalah pengajarandosen. Pembahasan dan penulisan karya akhir inidifokuskan pada evaluasi terhadap pengajaran dosen. Tujuan dan kegunaan penelitian ini mengevaluasipengajaran dosen, mencari upaya perbaikan, sertamelakukan manajemen audit terhadap salah satu programfakultas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian yaitu studi kasus, studi pustaka dan penerapanteknik manajemen audit dalam mengumpulkan fakta. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana (FEUKDW) berkedudukan di Yogyakarta menjadi obyek penelitianini. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa kualitaspengajaran dosen FE UKDW cukup bagus. Tujuan pendidikancukup jelas, sehingga tidak sulit untuk mencapainya.Jumlah dosen yang dimiliki sudah mencukupi, hanyakhususnya untuk bidang Akuntansi masih perlu ditambahsebagai persiapan pembukaan Jurusan Akuntansi yang segeraakan dilakukan. Persyaratan dalam penerimaan dosen,evaluasi rutin, program pendidikan dan pelatihanmengajar, serta program studi lanjut yang diselenggarakansenantiasa akan meningkatkan kualitas dosen. Saran terpenting yang perlu diberikan kepada FE UKDWadalah meningkatkan penghargaan kepada dosen yangberprestasi, serta berupaya meningkatkan status fakultas.Penghargaan yang tinggi terhadap dosen akan memudahkanfakultas dalam mencari dan memiliki dosen yangberkualitas tinggi. Peningkatkan status fakultas akanmeningkatkan keunggulan FE UKDW dibandingkan dengan FEperguruan tinggi lain. Hal ini akan memudahkan dalammencari dan memiliki kualitas mahasiswa yang bagus pula.Kualitas dosen dan mahasiswa yang bagus akan mempermudahpeningkatan efektifitas dan efisiensi sistem belajar—mengajar FE UKDW."

"Pendidikan memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu bangsa. Pendidikan dalam perguruantinggi diberikan kepada mahasiswa melalui sistembelajar-mengajar. Dalam jangka waktu tertentu sistembelajar-mengajar yang diselenggarakan perlu dievaluasiuntuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalamlingkungan internal maupun eksternal. Evaluasi akanmeningkatkan efektifitas dan efisiensinya. Faktorterpenting dalam sistem belajar-mengajar yang akanmempengaruhi efektifitas dan efisiensi adalah pengajarandosen. Pernbahasan dan penulisan karya akhir inidifokuskan pada evaluasi terhadap pengajaran dosen.Tujuan dan kegunaan penelitian ini mengevaluasipengajaran dosen, mencari upaya perbaikan, sertamelakukan manajeinen audit terhadap salah satu programfakultas. Penelitian dilakukan dengan inenggunakan metodepenelitian yaitu studi kasus, studi pustaka dan penerapanteknik manajemen audit dalaìu mengumpulkan fakta.Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana (FEUKDW) berkedudukan di Yogyakarta menjadi obyek penelitianini. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa kualitaspengaj aran dosen FE UKDW cukup bagus. Tujuan pendidikancukup jelas, sehingga tidak sulit untuk mencapainya.Juntlah dosen yang dimiliki sudah iuencukupi, hanyakhususnya untuk bidang Akuntansi masih perlu ditarnbahsebagai persiapan pernbukaan Jurusan Akuntansi yang segeraakan dilakukan. Persyaratan dalam penerimaan dosen,evaluasi rutin, program pendidikan dan pelatihanmengajar, serta program studi lanjut yang diselenggarakansenantiasa akan meningkatkan kualitas dosen.Saran terpenting yang perlu diberikan kepada FE UKDWadalah meningkatkan penghargaan kepada dosen yangberprestasi, serta berupaya meningkatkan status f akultas.Penghargaan yang tinggi terhadap dosen akan memudahkanfakultas dalam mencari dan memiliki dosen yangberkualitas tinggi. Peningkatkan status fakultas akanmeriingkatkan keunggulan FE UKDW dibandingkan dengan FEperguruan tinggi lain. Hal ini akan memudahkan dalamInencari dan merniliki kualitas mahasiswa yang bagus pula.Kualitas dosen dan mahasiswa yang bagus akan memperinudahpeningkatan efektifitas dan efisiensi sistern belajarinenciaiar FE UKDW."

"Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi masih rendah ditandai dengan AKB yang tinggi (52,00) masih diatas rata-rata Jawa Barat (42,33). Akan tetapi, perhatian pemerintah masih rendah, berdasarkan rata-rata alokasi APBD tahun 2000 s.d. 2004 hanya 4.72 %. Penelitian ingin mengungkap faktor-faktor yang menyebabkannya. Melalui pendekatan sistem, diteliti setiap komponen yang mempengaruhi kebijakan pengalokasian APBD berdasarkan Kepmendari 29 tahun 2002. Masing-masing komponen sesuai fungsinya ditempatkan pada input-proses output dan umpan balik, dengan menggunakan metode kualitatif, melalui penelusuran data sekunder dan wawancara mendalam dengan aktor yang mengusulkan dan menetapkan APBD. Komponen yang diteliti meliputi Renstrada, Propeda, Repetada, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, UR, Pemandangan Umum DPRD Terhadap LPJ Bupati.Hasil penelitian menunjukkan terjadi aliran input yang kontras, pada level kebijakan (Renstrada, Propeda dan Repetada) bidang kesehatan merupakan isu utama pembangunan, akan tetapi pada dua input lain yaitu UR hanya 0.66 % dan Pokok-pokok Pikiran DPRD hanya 6.85 ?o, sehingga besaran APBD yang dialokasikan masih melebihi tuntutan UR. Hal ini menunjukkan adanya peran Dinas Kesehatan sebagai satu-satunya pihak yang mengusulkan program kesehatan.Ke depan, perlu dilaksanakan peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan kepada masyarakat dan aparat di desa dan kecamatan agar kesadaran akan kebutuhan pembangunan kesehatan meningkat, sehingga terjadi penguatan input. Penguatan input akan efektif dilaksanakan pada tahap pelaksanaan penjaringan aspirasi di tingkat desa pada bulan Pebruari s.d. Mei, di Tingkat Kecamatan bulan Mei s.d. Juni. Kondisi saat ini, dari sisi teknis penetapan APBD, satu-satunya komponen yang dapat mengajukan program berikut besaran biaya yang diperlukan hanya Dinas Kesehatan, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan menyusun RASK, agar terjadi penguatan proses.Penelitian juga menemukan, dalam kondisi masyarakat yang ada, perlu hati-hati dalam mengaplikasikan semangat desentralisasi. Kasus ini menunjukan, tidak selamanya tuntutan rakyat merupakan tuntutan yang seluruhnya harus didahulukan, dan dengan keterbatasan anggaran yang ada, model pembangkitan partisipasi masyarakat merupakan pilihan program yang sangat membantu pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, seperti pola dana stimulan dan dana jaminan dalam pelaksanaan Strategi Desa Sehat, secara nyata mampu melahirkan efek bola salju dalam penyediaan sarana sanitasi dasar di desa.Daftar Bacaan :30 (22, 1982-2004)

---

Analysis on Funding Allocated in Local Budget (APED) in the Implementation of Decentralization of Health Development in Sukabumi District Year 2004Health condition of people in Sukabumi District was quite low reflected by high IMR (52,00), beyond the average rate of West Java (42.33). Despite of this, government's concern is still low as reflected by low percentage of fund allocated in the local budget period 2000-2004 of only 4.72%. This study intended to reveal factors behind it. Through system approach, all components that influence the policy on funding allocation based on Ministry Decree no. 2912002. Each component was placed in the input-process-output and feed back scheme according to its function, using qualitative method, secondary document review, and in-depth interview with actors who propose and determine the Local Budget. Components under study included "Strategic. Planning", "Propeda", "Repetada", "Pokok-Pokok Pikiran DPRD", "UR", and "Pemandangan Umum DPRD terhadap LPJ Bupati".

The study shows that there was a contrast input flow, in the policy level (Renstrada, Propeda, Repetada), health sector was positioned as main development issue, but it was not reflected in the other two inputs, i.e. UR only 0.66% and Pokok-Pokok Pikiran DPRD only 6.85%. The allocated fund was bigger than the proposed budget and was a sign of role played by Health Office, as the only actor who proposed the health programs.

In the future, it is necessary to improve the health education and promotion to community as well as health personnel in the village and sub-district level to increase the awareness of health needs as to strengthen inputs. Input strengthening will be effectively implemented in the implementation of aspiration catch stage in the village level in February-May period, and in the sub-district level at May-June period, The present condition, Health Office is the only one who can propose programs and budget plan and hence there was a need to improve the skill to develop RASK as to strengthen the process side.

The study also found that in the existing situation, implementation of decentralization is to be implemented cautiously. This case shows that people demand was not to be agreed all the time, and with budget limitation, the participatory model is the most appropriate way to help achieving health objectives. For example stimulant funding scheme, and insurance funding in the Healthy Village Strategy, all have proven to be effective in creating snowballing effect in providing basic sanitation scheme in the village.

References : 30 (22, 1982-2994)"

"Anggaran belanja negara yang pada tahun anggaran 2009 berjumlah kurang lebih sebesar 1.000 (seribu) triliun dengan realisasi kurang lebih sebesar 937 Triliun adalah jumlah yang signifikan untuk stimulus perekonomian dan pembangunan. Manajemen yang baik dan akuntabel diperlukan supaya realisasi belanja negara dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena penyerapan anggaran belanja tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan lambat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat dan fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal terutama untuk stimulus perekonomian menjadi tidak efektif.Terdapat banyak faktor yang menyebabkan realisasi belanja pemerintah pusat berjalan lambat dan tingkat penyerapan tidak maksimal. Faktor-faktor tersebut bisa berupa hambatan non yuridis dan hambatan yuridis. Hambatan yuridis ditenggarai terutama dalam kaitan belum harmonisnya peraturan perundang-undangan dalam bidang pelaksanaan dan pencairan dana APBN yaitu Undang-Undang No.17 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur pelaksanaan belanja negara. Oleh sebab itu maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan mengapa dalam pelaksanaan anggaran belanja negara selalu menimbulkan masalah yuridis? dan bagaimana pendekatan hukum dalam upaya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran belanja negara?Dari penelitian normatif dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran belanja negara selalu menimbulkan masalah yuridis terutama dalam hal disharmoni peraturan perundang-undangan karena dalam penyusunan peraturan perundangundangan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara setingkat undang-undang cenderung hasil kompromi pemikiran para elite politik, sehingga landasan filosofi, ekonomis dan sosiologis tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembentukannya.Atas hal tersebut maka harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus terus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum. Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja negara yang efektif, efisien dan akuntabel maka diperlukan penyusunan peraturan yang berorientasi pada pemberian kepercayaan pada eksekutif, konsep let the managers manage but keep them accountable harus dibangun untuk memberikan flesksibilitas dalam penggunaan anggaran.

---

The state budget in fiscal year 2009 totaled approximately Rp 1,000 quintillion with more or less the realization of Rp 937 quintillion is a significant amount of economic stimulus and development. Good management and accountability is necessary so that the realization of state spending can provide great benefits to people's lives. However, the implementation is not as expected, because of absorption and spending are not maximally and concentrated at the end of the fiscal year. The absorption are not maximally and slow cause the government public service to the people to be obstructed and function as instruments of fiscal policy, especially for the economic stimulus becomes ineffective.There are many factors that cause the realization of central government spending has been slow and the absorption rate was not optimal. These factors can be barriers to non-judicial and juridical obstacles. Juridical obstacles suspected especially in disharmony of legislation in the field of implementation and disbursement of budget. The legislation is the Law No.17 on State Finance, Law No. 1 on the State Treasury, the Law No. 15 of 2004 concerning the Management Audit and State Financial Responsibility and other implementing regulations governing in the implementation of state spending. Therefore, the thesis research is focused on the problem why the implementation of state budget always cause juridical problem? and how to approach the law in an effort to efficiency, effectiveness, accountability and harmonization of legislation implementing the state budget?From a normative study concluded the implementation of state budget always cause problems, especially in the case of disharmony juridical legislation because in preparing the legislation does not consider the effectiveness and efficiency of implementation of the formulation at the level of practice. The preparation of legislation in the state-level budget execution laws tend to compromise the thinking of the political elite, so that the foundation of philosophy, economic and sociological not a major consideration in the process of its formation.Above it is the harmonization of legislation in the state budget implementation should be done with due regard to principles of law. To accelerate the absorption of the state budget an effective, efficient and accountable will require the preparation of regulations oriented on providing confidence in the executive, the concept of ?let the managers manage but keep them accountable? must be built to provide flexibility in the use of the budget."