Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur guna menjamin pelunasan hutangnya adalah gadai atas saham. Gadai atas saham sebagai jaminan kebendaan memberikan beberapa kelebihan, antara lain karena mempunyai sifat droit de preference dan droit de suite. Selain itu, sebagai pemegang hak jaminan dan hak kebendaan, bila debitur wan prestasi, penerima gadai saham berhak dan berwenang untuk menerima pembayaran piutang mendahului dari kreditur konkuren lainnya (hak preferen) dan dapat menjual atas kekuasaannya sendiri saham yang digadaikan (hak parate eksekusi). Dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4/1998 pada tanggal 9 September 1998 timbul permasalahan mengenai apa akibat hukum yang terjadi terhadap pemegang gadai saham apabila pemberi gadai pailit dan mengenai sejauh mama pelaksanaan hak dan kewenangan pemegang gadai saham bila si pemberi gadai pailit menurut prinsip umum jaminan dalam KUH Perdata, perjanjian gadai saham dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: pertama, putusan pailit terhadap pemberi gadai tidak berpengaruh terhadap kreditur pemegang gadai saham, pemegang gadai saham tetap dapat melaksanakan kewenangannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan; kedua, pelaksanaan kewenangan pemegang gadai saham menurut KUH Perdata dapat dilaksankan kapan saja, pelaksanaan kewenangan tersebut di dalam perjanjian gadai saham mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut UU Kepailitan pelaksanaan kewenangan tersebut diberi batasan-batasan dengan adanya pengaturan mengenai (i) masa penangguhan selama 90 hari; (ii) jangka waktu pelaksanaan eksekusi selama dua bulan; dan (iii) kewenangan kurator untuk meminta pemegang gadai untuk menyerahkan saham yang digadaikan untuk dijual oleh kurator. Tidak ada ketentuan yang jelas memberikan perlindungan kepada pemegang gadai saham untuk memperoleh hak preferen atas pelunasan piutangnya, bila saham yang digadaikan telah diserahkan kepada kurator dan dijual oleh kurator."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang gadai tanah apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang menjadi latar belakang Penulis membahas hal ini adalah karena jual gadai merupakan konsep gadai dalam hukum adat yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terang dan tunai. Akan tetapi pada kenyataanya masih ditemukan jual gadai yang dilakukan tidak secara terang sehingga menimbulkan sengketa. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan nomor 1948 K/Pdt/2014. Inti dari permasalahan dalam putusan ini adalah adanya pihak ketiga yang mengaku telah membeli sebidang tanah yang sedang dalam kondisi digadaikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemegang gadai tanah adalah lebih tinggi apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata kunci:Jual gadai, pemegang gadai, pihak ketiga yang beritikad baik.

---

This thesis discusses about the standing of land pawn holders against the good faith ndash third parties. The background of this writing is because land pawn is a concept of pawn known in custom law, which still often be done by society, and the implementation is done brightly and in cash. However, in fact it is still found that the land pawn is not done brightly and cause a dispute. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 1948 K Pdt 2014. The core issues in this court decision is the existence of a third party who claimed to have bought a plot of land that has been pawned before to the pawn holder. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows that the standing of land pawn holders is stronger than the good faith ndash third party. Key words Land pawn, land pawn holders, good faith third parties."

"Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap antrian pada PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama menggunakan pendekatan simulasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur antrian pada proses gadai dan pembayaran, mengetahui lama waktu tunggu rata-rata, dan mengetahui tingkat kegunaan sistem per hari pada proses gadai dan pembayaran di PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena akan melakukan pengambilan data dengan observasi yang dilalukan pada PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama. Akar permasalahan yang terjadi karena terdapat antrian yang terjadi pada proses gadai dan pembayaran. Dari hasil pengamatan selama 3 hari kerja lalu diolah menggunakan software ARENA lalu dilakukan pengukuran terhadap hasil penelitian. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat dua struktur antrian yaitu single channel-multi phase untuk proses gadai dan multi channel-single phase untuk proses pembayaran. Lalu terdapat waktu tunggu antrian rata-rata untuk proses gadai selama 23.15 menit dan proses pembayaran proses selama 10.50 menit. Setelah dilakukan analisa tingkat kegunaan sistem, maka dihasilkan tingkat kegunaan sistem pada proses gadai dan pembayaran pada Hari ke-1 sebesar 134.9%, Hari ke-2 sebesar 105.5%, dan Hari ke-3 sebesar 152.1%.

---

This study aims to analyze the queue at PT Pegadaian Bekasi Utama branch using a simulation approach. The purpose of this study is to determine the queue structure in the process of pawning and payment, knowing the average waiting time, and knowing the level of system usability per day in the process of pawning and payment at PT Pegadaian Bekasi Utama Branch. This research method uses quantitative descriptive methods because it will collect data with observations carried out at PT Pegadaian Bekasi Utama Branch. The root of the problem that occurs because there is a queue that occurs in the process of pawning and payment. From the results of observations for 3 working days and then processed using ARENA software then measurements were made on the results of the study. The results of this study are that there are two queuing structures, namely single-channel-multi-phase for the process of pawning and multi-channel-single-phase for payment processing. Then there is the average waiting time for the pawn process for 23.15 minutes and the payment process for 10.50 minutes. After analyzing the usability level of the system, the resulting system usability level in the process of pawning and payment on Day 1 is 134.9%, Day 2 is 105.5%, and Day 3 is 152.1%."

"ABSTRAKPerkembangan zaman dan kemajuan teknologi tentu memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia sehari-hari termasuk pula dalam hal menyediakan jasa layanan gadai untuk masyarakat luas dengan cara yang lebih praktis yaitu dengan layanan jasa gadai online. Salah satu penyedia layanan jasa gadai online ini adalah website www.pinjam.co.id. Adanya layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan waktu yang cepat bagi masyarakat yang hendak ingin melakukan transaksi gadai dengan menggunakan perangkat komputer dan internet. Inovasi lain yang disediakan oleh pihak www.pinjam.co.id ialah adanya mitra sebagai pihak ketiga pemegang barang gadai tentunya hal ini berbeda dengan praktik gadai pada umumnya, salah satunya ialah gadai di PT. Pegadaian Persero. Sehubungan dengan adanya pihak ketiga sebagai pemegang barang gadai, perlu untuk diperhatikan terkait kepastian hukum terhadap keselamatan barang jaminan milik debitur yang ada pada pihak ketiga seperti perihal kemampuan penaksiran, sistem keselamatan serta pertanggung jawaban.

---

ABSTRACTIn this era of development specifically in technology surely gives a significant impact towards the daily activities of every human being. One of them being the provider of pawn services to the whole community in a more practical way by providing the service through an online platform. One of the existing service platform is www.pinjam.co.id. The establishment of this kind of service is to accommodate in a time efficient and convenient manner for the Debtor who is intending to do a pawn transaction through an online platform. Another innovation provided by www.pinjam.co.id is a partner as a third party to hold pawn goods, of course this is different from the practice of pawn in general, for example pawn at PT. Pegadaian Persero. In relation to the existence of a third party as a holder of pawn goods, it is necessary to put attention towards the legal certainty of the security of pawn goods owned by the Debtor as the third party such as capabilities to assess, security system and accountability."

"ABSTRAKPT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan nasabah dapat dijual dalam pelelangan oleh PT PEGADAIAN (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui implikasi hukum apa saja dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT PEGADAIAN (Persero) maupun bagi nasabah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implikasi hukum pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT PEGADAIAN (Persero). Untuk itu jenis penelitian yang digunakan analisis data yang dilakukan secara deskritif kualitatif dengan menggunakan metode induktif.Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelelangan, secara umum terdapat dua implikasi yaitu yang pertama bahwa barang jaminan tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT PEGADAIAN (Persero) dijadikan Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang. Implikasi Pelelangan yang kedua berupa Barang Jaminan laku dilelang yang terbagi menjadi tiga hal terdiri dari hasil lelang cukup untuk melunasi utang nasabah, hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang nasabah dan hasil lelang yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan kepada nasabah.

---

ABSTRACTPT PEGADAIAN ( Persero ) in the conduct of business activities in the form of lending on the basis of the pawn law in its implementation is accompanied by a grace period or time limit . The point is to keep the customers not to neglect to pay the loan has been granted. If the predetermined time loans granted to customers not repaid or extended, then the customer collateral may be sold in the auction by PT PEGADAIAN ( Persero ). In connection with this, please know what the legal implications of the implementation of the customer assurance auctions, and how to better legal protection for PT PEGADAIAN ( Persero ) as well as for customers.The method used in this study is a research method to the nature of normative analytical descriptive study aimed to describe and analyze the data obtained in a systematic, factual, and accurate information on the legal implications auction customer collateral for the repayment of loans granted by pawn law in PT PEGADAIAN ( Persero ). For that kind of research used data analysis is done by using descriptive qualitative inductive method .Based on the results of a study of the implementation of the tender, in general there are two implications is the first that did not sell the collateral initially auctioned by PT PEGADAIAN ( Persero ) used Auction Items Owned Company (BLP) but later changed to In Process Assurance Goods Auction. The second implication auction guarantee in the form of salable items auctioned were divided into three terms consisting of auction proceeds sufficient to repay customers, the results of the auction are not enough customers to pay off debt and auction proceeds in excess of the liabilities charged to the customer"

"Gadai Saham adalah jaminan yang sering kali dipakai dalam perjanjian kredit. Dalam hukum jaminan, gadai saham adalah perjanjian acessoir dari perjanjian pokoknya yaitu hutang-piutang. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai (1) peran, tugas, (2) tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris dalam Gadai Saham; serta mengenai keabsahan akta gadai saham yang tidak di daftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangundangan, buku dan jurnal. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Direksi Perseroan Terbatas dalam Gadai Saham berperan mewakili Perseroan Terbatas dalam pembuatan Akta Gadai Saham, memiliki tugas untuk mencatatkan Akta Gadai Saham tersebut dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan penuh dalam setiap kerugian yang dialami oleh Perseroan. Peran Notaris dalam Akta Gadai Saham adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Gadai Saham, memberikan nasehat hukum dan memastikan setiap proses Akta Gadai Saham. Keabsahan Akta Gadai Saham yang tidak didaftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham adalah tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum dan Akta Gadai Saham tersebut menjadi batal demi hukum. Notaris sebaiknya meminta tanda terima sertipikat saham yang telah diserahkan kepada penerima gadai dan meminta kepada Direksi Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang memuat Akta Gadai Saham yang telah dicatatkan.

---

A stock pledge serves as a collateral generally used in credit agreements. In civil law, a stock pledge is an accessory contract to its principal debt contract. This research aims to analyze (1) the role, task, and responsibility of the Board of Directors to a Limited Liability Company and a Public Notary on a stock pledge (2) to analyze the legality of an unregistered stock pledge agreement in the Shareholder Register and Special Register. The method used to analyze this research is legal-normative by studying secondary legal sources, such as laws, books and journals. From this research, it can be concluded that the role of the Board of Directors to a Limited Liability Company is to represent the company in registering the Stock Pledge Agreement in the Shareholder Register and Special Register. The Directors are also responsible for the losses suffered by the company. As for the role of Public Notary in a Stock Pledge Agreement, they are to provide legal counsels and to ensure each process of the agreement has been registered in the Shareholder Register and Special Register. An unregistered Stock Pledge Agreement is considered invalid because it is a tort, making said agreement null and void. Therefore, a Public Notary should request the receipt for the Stock Certificate that has been submitted to the beneficiary and also a registered Stock Pledge Agreement from the Board of Directors."

"Lelang yang merupakan pembentuk jual beli, adalah upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan telah lewat. Dengan kata lain, lelang terjadi karena adanya pinjaman (kredit) dengan barang jaminan berupa barang bergerak yang apabila kredit atau pinjaman itu tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan di lelang. Berkaitan dengan masalah lelang, terdapat suatu cara bagi nasabah yang belum dapat melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan agar barang jaminannya. yang berharga itu tidak dilelang yaitu dengan melakukan gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang ini, maka nasabah hanya membayar sewa modal dari pinjaman yang lama, dan barang jaminan menjadi barang jaminan yang baru untuk perjanjian kredit yang baru. Dapat juga disebut dengan memperpanjang. Dalam pelaksanaan lelang dan gadai ulang ini, belum banyak yang mengetahui tata cara yang sesungguhnya dalam praktek. Ini disebabkan karena banyaknya kendala, seperti faktor kurangnya informasi yang diberikan, sehingga masyarakat tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penjualan lelang dan kapan pelaksanaannya. Dalam praktek, hambatan lain banyak yang dihadapi oleh Perum Pegadaian. Seperti faktor resiko bisnis yang dihadapi, juga faktor masih lemahnya ketentuan yang ada. Semua hambatan ini merupakan tantangan bagi Perum Pegadai agar dapat mengatasinya, menuju profesionalisme kerja yang lebih baik."

"Seiring berkembangnya peradaban manusia yang tidaklepas dari dunia perekonomian, usaha perasuransianmerupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Asuransi yangtelah lama bergerak di Indonesia beroperasi berlandaskanHukum Perdata Barat sesuai dengan Kitab Undang-undang HukumDagang maupun Undang-undang nomor 2 tahun 1992. PerumPegadaian Cabang Syariah tidak terlepas dari praktikasuransi, di mana barang gadai diasuransikan untukmengurangi risiko yang mungkin timbul. Asuransi yangditerapkan oleh Perum Pegadaian Cabang Syariah ternyatatidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni memberlakukan sistemasuransi konvensional yang berdasarkan KUHPerdata.Penelitian ini selanjutnya memberikan berbagai saranterhadap sistem perasuransian yang diterapkan PerumPegadaian Cabang Syariah sehingga dapat menjadi masukanbagi para pihak yang terkait dalam usaha asuransi syariah."

"Krisis ekonomi yang terjadi sejak lull tahun 1997, berdampak pada memburuknya kinerja lembaga keuangan, khususnya perbankan. Hal tersebut telah menyebabkan dunia usaha mengalami kesulitan pendanaan. Namun dalam kondisi krisis tersebut, masih terdapat beberapa lembaga keuangan yang mampu bertahan, salah satunya adalah Perum Pegadaian. Dalam masa krisis ini, Perum Pegadaian justru mendapat peluang yang besar. Hal ini terjadi karena nasabah yang biasanya memanfaatkan perbankan sebagai sumber dana pembiayaan, sekarang beralih ke Perum Pegadaian. Nasabah Perum Pegadaian biasanya golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, tapi saat krisis ini terjadi justru semua lapisan masyarakat memanfaatkan jasa Pegadaian. Dengan meningkatnya nasabah Perum Pegadaian, menimbulkan permasalahan bagi Perum Pegadaian, yakni Perum Perum Pegadaian tidak mampu memberikan kredit (pinjaman) kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disebabkan modal Perum Pegadaian yang terbatas dan kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal dari luar. Dengan keadaan tersebut di atas, maka Perum Pegadaian terpaksa menurunkan plafon pinjaman yang dibutuhkan masyarakat, yang semula pinjaman yang diberikan maksimal Rp. 20 juta, diturunkan menjadi Rp. 5 juta. Dengan penurunan plafon ini diharapkan ada pemerataan pinjaman kepada seluruh lapisan masyarakat. Tapi pada awal tahun 1999, Perum Pegadaian mampu lagi memberikan kredit pinjaman sesuai dengan plafon maksimal Rp. 20 juta. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana keadaan kinerja keuangan dan kemampuan Perum Pegadaian melaksanakan fungsinya. Untuk mengukur kinerja keuangan digunakan Analisis Rasio Keuangan, Analisis EVA, dan Penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 862 Tahun 1992. Sedangkan untuk mengukur kemampuan Perum Pegadaian dalam melaksanakan fungsinya, digunakan 9 (sembilan) tolak ukur sesuai dengan kegiatan Perum Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan. Adapun tolak ukur tersebut adalah jumlah pinjaman yang diberikan, jumlah nasabah, jumlah barang jaminan, laba, jumlah aset, jumlah pendapatan (omset), jumlah kantor cabang dan jumlah karyawan. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa Perum Pegadaian termasuk perusahaan yang sehat sekali dan mempunyai nilai tambah ekonomi serta tetap mampu melaksanakan fungsinya dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Namun kelemahan Perum Pegadaian saat ini adalah besarnya hutang jangka panjang (obligasi) yang membebani biaya yang cukup besar untuk pembayaran bunga obligasi."