Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan sistem pemerintahan dan hubungan antara pusat dan daerah dengan diberlakukannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 membawa impikasi bagi kelangsungan semua sektor, termasuk sektor transportasi. Salah satu isu yang kemudian menjadi perhatian pada sektor transportasi adalah isu mengenai pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi maka masalah pendanaan infrastruktur merupakan wujud kemandirian dari daerah didalam melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang terdapat diwilayahnya masing-masing. Seperti diketahui penanganan dan pembangunan ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya, sementara krisis ekonomi yang masih dihadapi Indonesia menyebabkan jumlah dana yang tersedia semakin terbatas. Berdasar kondisi ini maka diperlukan langkah-langkah kebijakan di sektor jalan yang secara tepat guna dapat memberikan dampak optimal baik bagi perkembangan sektor jalan maupun sektor lainnya.Untuk dapat menghasilkan kebijakan tersebut maka perlu dikembangkan model kebijakan yang mengadopsi berbagai Variabel yang menentukan dampak pengalokasian anggaran sektor jalan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa variabel yang berpengaruh adalah komposisi sektor, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan proporsi anggaran untuk sektor jalan. Model sendiri dikembangkan dengan tujuan untuk diperoleh kebijakan yang memberikan dampak paling optimal yaitu pertumbuhan ekonomi.Proses pengembangan model dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak POWERSIM dan Microsoft Excell 6.0. Pemilihan perangkat lunak POWERSIM dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam satu rentang waktu untuk setiap kebijakan yang diambil. Untuk keperluan analisis kebijakan maka dikembangkan 6 (enam) scenario yaitu scenario proporsional (regional), invers proporsional (regional), kombinasi (regional), proporsional (sektoral), invers proporsional (sektoral), dan kombinasi (sektoral). Keenam skenario ini kemudian disimulasikan untuk kemudian diperoleh perbandingan hasil untuk masing-masing skenario.Skenario terbaik dari proses simulasi adalah skenario kombinasi (regional) walaupun pada dasarnya skenario yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah scenario invers proporsional (regional). Pertimbangan pemilihan skenario kombinasi sebagai skenario terbaik adalah karena skenario invers proporsional sulit untuk dilaksanakan karena daerah yang kaya tidak akan memberikan seluruh sumber dayanya kepada daerah miskin, didamping skenario kombinasi mengadopsi sistem subsidi silang antara daerah kaya dengan daerah miskin.DAFTAR PUSTAKA : 11"

"Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan selalu menjadi isu utama dalam perkembangan ekonomi negara-negara berkembang seperti juga Indonesia. Seperti diketahui dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi, sektor transportasi menjadi pemicu (trigger) berbagai sektor lain. Sementara pada sisi yang lain penanganan dan peningkatan infrastruktur jalan memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit.Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran terhadap penanganan infrastruktur jalan maka perlu dikembangkan Model Road Segment Budgeting yang bertujuan untuk mencari kombinasi langkah penanganan dan seluruh segmen yang ada pada jaringan jalan yang optimal dengan tetap memenuhi fungsi kendala anggaran biaya yang dialokasikan pada sektor jalan.Proses pemodelan menggunakan pendekatan linear programming. Masukan data pada proses perhitungan diambil dan hasil keluaran (output) tahap perencanaan jaringan jalan yang berupa AADT, lebar jalan, panjang jalan, nilai IRI, V/C ratio dan total alokasi anggaran untuk sektor jalan yang merupakan keluaran (output) tahap pembuatan kebijakan, disamping data-data lain yang diperoleh baik dari perangkat peraturan maupun asumsi-asumsi yang telah disesuaikan dengan kondisi eksisting.Perangkat lunak yang digunakan dalam proses perhitungan adalah SOLVER dan Microsoft Excell 6.0. Keluaran yang dihasilkan pada level ini adalah besar alokasi anggaran dan jenis penanganan untuk masing-masing segmen. Sebagai pembanding mengenai kondisi optimal, maka enam skenario yang telah ditetapkan pada level pembuatan kebijakan diiterasi untuk memperoleh gambaran mengenai perbedaan yang terjadi pada setiap langkah penanganan. Dan hasil perhitungan iterasi terhadap diperoleh hasil skenario kombinasi dengan pendekatan regional memberikan jumlah ruas dan panjang jalan yang tertangani paling banyak sementara untuk pendekatan sektoral maka skenario yang menghasilkan penanganan jumlah ruas terbanyak adalah skenario Invers Proporsional. Hasil perhitungan skenario Kombinasi dengan pendekatan Regional adalah lebih baik dibandingkan dengan skenario Invers proporsional dikarenakan pada skenario ini mengadopsi konsep keadilan dimana terjadi proses subsidi silang antara daerah kaya dan daerah miskin."

"Dilema yang dihadapi pemerintah dalam perencanaan infrastruktur jalan pada saat krisis ini adalah bagaimana pemanfaatan dana yang terbatas dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu dibutuhkan suatau pola perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih komprehensif yang melibatkan aspek perencanaan, pendanaan dan proses kebijakan. Model perencanaan jalan dengan tinjauan jaringan jalan dalam analisisnya menggunakan parameter kondisi jalan yaitu kekasaran permukaan jalan atau IRI (International Roughness Index) bertujuan membuat model Kinerja Ruas berdasarkan Hubungan IRI dan Kecepatan.Nilai kekasaran permukaan (IRI) merupakan parameter kinerja ruas jalan baik dari struktur perkerasan maupun dari sisi lalu lintas yaitu kecepatan tempuh. Dampak dari penurunan nilai IRI direfleksikan dari meningkatnya kecepatan tempuh rata-rata pada ruas yang terkait. Dengan menggunakan data IRMS untuk Pulau Sawa, dilakukan simulasi dari beberapa skenario untuk memperoleh hubungan yang paling optimal, yaitu gada skenario 5 tidak diklasifikasikan berdasarkan provinsi maupun tipe jalan, data IRI sub-segmen dirata-rata.Untuk menilai efektifitas dan efesiensi program penanganan jalan dapat dilihat dari kinerja jaringan yang dapat disimulasikan melalui proses pembebanan jaringan. Parameter utama dalam model pembebanan jaringan adalah Fungsi Kinerja Ruas (FKR) yang diturunkan dari kecepatan tempuh rata-rata pada ruas jalan.Pada penelitian ini dikembangkan model fungsi Kinerja Ruas ( FKR ) jalan yang diturunkan dari hasil pengukuran kekasaran permukaan jalan ( IRI ). Data IRI digunakan untuk memperoleh hubungan nilai IRI terhadap kecepatan tempuh rata-rata kendaraan pada ruas jalan yang terkait.Di dapat persamaan hubungan IRI dengan keccpalau y = 11.0747x' - 3.4179x + 62.673, Model ini kemudian dikombinasikan ke dalam model FKR jalan untuk masing-masing klasifikasi jalan yang ada. Model FKR yang dikembangkan d&pal digunakan untuk menilai efisiensi dan efektifias strategi penanganan jalan.Hasil Model Fungsi Kinerja Ruas yang didapat lalu dibedakan untuk setiap Klasifikasi fungsi jalan sesuai dengan kapasitasnya. Hasil dari tahap pemodelan jaringan jalan adalah kinerja performansi jalan berupa VAC ratio, volume, kecepatan untuk setiap ruas jalan. Hasil ini dan data IRI kondisi eksisting akan menjadi masukan pada tahap selanjutnya (model RSBA), yang akan menganlisis data tersebul untuk memberikan input balik berupa skenario perbaikan.Dari benefit yang didapat berdasarkan skenario hasil model yang dibandingkan dengan kondisi do-nothing, dapat dihitung nilai benefit rupiahnya, berdasarkan biaya operasi kendaraan.DAFTAR PUSTAKA : 7 ( 1977 - 2002 )"

"Angkutan barang memiliki peran penting dalam menghubungkan supply dan demand sehingga angkutan barang memiliki dampak yang cukup besar pada perekonomian daerah. Pengiriman barang yang lebih reliable dan door to door transport tentunya membutuhkan transportasi multimoda agar lebih efektif dan efisien, terlebih pada negara kepulauan seperti Indonesia. Saat ini pengembangan jaringan infrastruktur transportasi belum terintegrasi dan belum ditinjau dari perspektif multimoda. Sementara itu, banyaknya pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam sektor angkutan barang juga menambah kompleksitas perencanaan jaringan multimoda. Dari sisi pemerintah, masing-masing subsektor transportasi berdasarkan moda memiliki perencanaannya sendiri dan kurang terintegrasi, khususnya dalam sistem transportasi multimoda. Disertasi ini mengusulkan model perencanaan strategis yang terintegrasi dari jaringan angkutan barang multimoda. Model ini memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat optimal yang diwakili dengan nilai efisiensi dalam sistem angkutan barang. Tujuan model ini adalah untuk meminimalkan selisih total biaya distribusi dari keseluruhan sistem sebelum dan sesudah pengembangan infrastruktur dengan total biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan (IOM) infrastruktur transportasi. Batasan anggaran diperlukan karena terkait dengan peran pemerintah dalam menyusun anggaran untuk sektor transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini dapat menyeleksi skenario terbaik pengembangan infrastruktur dari perspektif transportasi multimoda dan bukan uni-moda. Model yang diusulkan dapat digunakan untuk mengintegrasikan perencanaan subsektor transportasi dan, pada saat yang sama, mengembangkan sistem transportasi multimoda yang lebih optimal.

---

Freight transportation has an essential role in connecting supply and demand that are spread geographically, which impacts the regions economic. More reliable cargo delivery and door to door transport certainly requires multimodal transportation especially in an archipelagic country like, Indonesia. Currently, the development of transportation infrastructure networks is not yet integrated and lacks a multimoda perspective. Meanwhile, many stakeholders or actors involved in the freight transport sector also increase the complexity of multimoda network planning. From the government perspective, each transportation sub-sectors that based on the mode, has its planning and lacks of integration, particularly in multimoda transport. This paper proposes the integrated strategic planning model of a multimoda freight transport network. It emphasizes to attain the optimum benefit which is represented by the efficiency of the freight transport system. The model's objective is to minimize the total distribution cost of the whole system by using the budget limitation of the transportation infrastructure's total investment, operational, and maintenance (IOM) cost as the constrains. The budget limitation constraint indeed represents the role of the government to arrange the budget for the transportation sector. The results showed that this model can select the best scenario of infrastructure development from the perspective of multimoda transport rather than uni-modal. The proposed model can be used to integrate the planning of the transportation sub-sectors and, at the same time, develop more optimum multimoda transportation system."

"Propinsi Maluku Utara adaiah wilayah Indonesia bagian timur yang terdiri dari puluhan pulau sehingga menarik untuk diteliti pola pergerakan arus barang dan orang dari pulau satu kepulau Iainnya yang membentuk suatu sistem jaringan transportasi. Asal dan tujuan perjalanan tentu saja bukan bandara atau pelabuhan laut, tetapi barangkali masih diperlukan moda darat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu bandara dan pelabuhan pada dasarnya hanya merupakan node atau simpul didalam suatu jaringan transportasi yang lebih luas yang melibatkan moda angkutan bus, udara dan darat.Tesis ini menganalisis sistem transportasi di propinsi Maluku Utara secara integrasi jaringan moda. Bangkitan pergerakan yang ditimbulkan dihitung berdasarkan potensi wilayah yang ada. Potensi dikembangkan karena memang daerah tersebut mempunyai sumber daya yang melimpah, dengan demikian akan timbul pergerakan atas dasar surplus dan defisit. Suatu wilayah akan mengalami surplus apabila produksi berlebih setelah dikonsumsi oleh masyarakat penghuninya, dan suatu zona atau wilayah mengalami defisit bila zona tersebut masih perlu pasokan dari zona lain dalam kebutuhan masyarakat di zona tersebut. Secara natural dengan adanya zona surplus dan defisit maka akan menghasilkan pergerakan. Pergerakan adalah hasil konversi jumlah barang dan orang yang berpindah dari daerah surplus ke daerah defisit.Meskipun jaringan dianalisis berdasarkan integrasi moda, tetapi penelitian ini dikhususkan untuk menganalisa jaringan darat. Pembebanan terhadap jaringan integrasi mods ini dilakukan dengan bantuan program STUE (Stochastic Taxonomy User Equilibrium). Program penanganan jalan menurut skala prioritas yang didasarkan atas aspek sosial, ekonomis, teknis dan tata ruang, dimana dalam menetapkan prioritas juga mempertimbangkan azas pemerataan dan pertumbuhan. Dengan integrasi jaringan bisa direncanakan penanganan jaringan jalan secara bertahap dan merata, karena sistem ini menghasilkan pembebanan yang lebih merata disemua ruas didalam jaringan."

"Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra telah menghadapi berbagai hambatan, termasuk campur tangan pemerintah, masalah kepemilikan tanah, dan tantangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kebijakan yang mempengaruhi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, mengembangkan model hubungan dengan rough DEMATEL untuk melihat apa saja risiko kebijakan yang menjadi penyebab dan terdampak, serta memberikan langkah korektif dan preventif terhadap risiko kebijakan pada pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra. Metode yang digunakan melibatkan penyebaran kuesioner kepada 10 pakar dengan pengalaman minimum 10 tahun di bidang pembangunan jalan tol dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Tanggapan dari para pakar dianalisis menggunakan metode rough DEMATEL. Hasil penelitian menunjukkan adanya 6 risiko kebijakan dominan pada proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Risiko pertama adalah keterlambatan izin dan persetujuan proyek, yang dapat menghambat dimulainya proyek dan menyebabkan penundaan serta peningkatan biaya. Risiko kedua, intervensi pemerintah, yang dapat menyebabkan perubahan arah proyek atau penghentian sementara. Risiko ketiga, ketidakefisienan manajemen konflik yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam tim proyek dan mempengaruhi produktivitas. Risiko keempat, perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mengharuskan penyesuaian besar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Risiko kelima, kurangnya standar kesepakatan kontrak yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, risiko keenam status kepemilikan tanah yang tidak jelas atau bermasalah dapat menunda atau bahkan menggagalkan proyek. Kesimpulan: Hasil penelitian ini penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia guna memahami situasi implementasi proyek transportasi, khususnya dalam pembangunan jalan tol Trans-Sumatra. Dengan memahami dan mengevaluasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja biaya proyek infrastruktur jalan tol di masa depan.

---

The development of the Trans Sumatra Toll Road has faced various obstacles, including government intervention, land ownership issues, and other challenges. This study aims to identify policy risks affecting the construction of the Trans Sumatra Toll Road, develop a relationship model using rough DEMATEL to examine the causes and impacts of these policy risks, and provide corrective and preventive measures against policy risks in the infrastructure development of the Trans Sumatra Toll Road. The method used involves distributing questionnaires to 10 experts with a minimum of 10 years of experience in toll road construction and a completed undergraduate education. Responses from the experts were analyzed using the rough DEMATEL method. The study results indicate six dominant policy risks in the construction process of the Trans Sumatra Toll Road. The first risk is project approval and permit delays, which can hinder the project's commencement and cause delays and increased costs. The second risk is government intervention, which can lead to project direction changes or temporary stoppages. The third risk is inefficient conflict management, which can create instability within the project team and affect productivity. The fourth risk is policy and regulatory changes, which may require significant adjustments in project planning and execution. The fifth risk is the lack of standardized contract agreements, potentially causing disputes among involved parties. Finally, the sixth risk is unclear or problematic land ownership status, which can delay or even cancel the project. Conclusion: The findings of this study are crucial for the Indonesian government to consider in understanding the implementation situation of transportation projects, particularly in the development of the Trans Sumatra Toll Road. By understanding and evaluating these obstacles, the government can take more appropriate steps in designing and implementing policies to improve the cost performance of toll road infrastructure projects in the future."

"Tesis ini mengkaji tentang kesesuaian tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peran Pemerintah dalam hal pendanaan dan penjaminan yang mendasarkan perjanjian kerjasama dengan pola Bangun Guna Serah dalam pembangunan Jalan Tol tersebut. Dalam penelitian ini, Pemerintah bertindak sebagai pemegang hak atas tanah yang diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol, yang menunjuk PT Hutama Karya (Persero) sebagai investor dan disebut dengan Badan Usaha Jalan Tol. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan investor yang tertulis dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Selanjutnya, investor diberikan hak pengusahaan Jalan Tol untuk pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Masa konsesi yang diberikan Pemerintah kepada investor adalah selama 40 (empat puluh) tahun. Setelah masa konsesi berakhir, investor harus menyerahkan kembali Ruas Jalan Tol tersebut kepada Pemerintah. Hal baru di dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas ini bahwa Pemerintah berperan memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara kepada bagian ekuitas PT Hutama Karya (Persero) selaku investor, serta memberikan jaminan penggantian kerugian kepada investor apabila pendapatan atas tol tidak mencukupi nilai investasi yang telah dikeluarkan.

---

This Thesis examines the suitability of stages on implementing the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road with the applicable regulations and the role of the Government in terms of funding and guarantees based on the cooperative agreement of Build Operate Transfer contract model of the Toll Road. In this research, Government acts as the holder of the land's right represented by the Toll Road Regulatory Agency, which appoints PT Hutama Karya (Persero) as an investor and is referres to as the Toll Road Business Entity. This Thesis is prepared using the normative legal research to result descriptive qualitative datas. The results of the research concluded that all stages of the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road have been in accordance with applicable regulations, began with an agreement between Government and PT Hutama Karya (Persero) as an investor, that is written in the Concession Agreement for the Trans Sumatera Toll Road of Bakauheni-Terbanggi Besar Section. Furthermore, investors are given concession rights for Toll Road for funding, technical planning, construction, operation and maintenance in accordance with Government Regulations Number 15 of 2005 concerning Toll Road. The concession period granted by the Government to investor for about 40 (forty) years. After the concession period is over, investors must return the Toll Road section to the Government. New things found in this construction, that is the Government has the role of providing additional State Capital Participation to the equity section of PT Hutama Karya (Persero). The Government also guarantees investor compensation if the revenues from the Toll Road are insufficient to the investment values that has been spent."