Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra telah menghadapi berbagai hambatan, termasuk campur tangan pemerintah, masalah kepemilikan tanah, dan tantangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kebijakan yang mempengaruhi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, mengembangkan model hubungan dengan rough DEMATEL untuk melihat apa saja risiko kebijakan yang menjadi penyebab dan terdampak, serta memberikan langkah korektif dan preventif terhadap risiko kebijakan pada pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra. Metode yang digunakan melibatkan penyebaran kuesioner kepada 10 pakar dengan pengalaman minimum 10 tahun di bidang pembangunan jalan tol dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Tanggapan dari para pakar dianalisis menggunakan metode rough DEMATEL. Hasil penelitian menunjukkan adanya 6 risiko kebijakan dominan pada proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Risiko pertama adalah keterlambatan izin dan persetujuan proyek, yang dapat menghambat dimulainya proyek dan menyebabkan penundaan serta peningkatan biaya. Risiko kedua, intervensi pemerintah, yang dapat menyebabkan perubahan arah proyek atau penghentian sementara. Risiko ketiga, ketidakefisienan manajemen konflik yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam tim proyek dan mempengaruhi produktivitas. Risiko keempat, perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mengharuskan penyesuaian besar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Risiko kelima, kurangnya standar kesepakatan kontrak yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, risiko keenam status kepemilikan tanah yang tidak jelas atau bermasalah dapat menunda atau bahkan menggagalkan proyek. Kesimpulan: Hasil penelitian ini penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia guna memahami situasi implementasi proyek transportasi, khususnya dalam pembangunan jalan tol Trans-Sumatra. Dengan memahami dan mengevaluasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja biaya proyek infrastruktur jalan tol di masa depan.

---

The development of the Trans Sumatra Toll Road has faced various obstacles, including government intervention, land ownership issues, and other challenges. This study aims to identify policy risks affecting the construction of the Trans Sumatra Toll Road, develop a relationship model using rough DEMATEL to examine the causes and impacts of these policy risks, and provide corrective and preventive measures against policy risks in the infrastructure development of the Trans Sumatra Toll Road. The method used involves distributing questionnaires to 10 experts with a minimum of 10 years of experience in toll road construction and a completed undergraduate education. Responses from the experts were analyzed using the rough DEMATEL method. The study results indicate six dominant policy risks in the construction process of the Trans Sumatra Toll Road. The first risk is project approval and permit delays, which can hinder the project's commencement and cause delays and increased costs. The second risk is government intervention, which can lead to project direction changes or temporary stoppages. The third risk is inefficient conflict management, which can create instability within the project team and affect productivity. The fourth risk is policy and regulatory changes, which may require significant adjustments in project planning and execution. The fifth risk is the lack of standardized contract agreements, potentially causing disputes among involved parties. Finally, the sixth risk is unclear or problematic land ownership status, which can delay or even cancel the project. Conclusion: The findings of this study are crucial for the Indonesian government to consider in understanding the implementation situation of transportation projects, particularly in the development of the Trans Sumatra Toll Road. By understanding and evaluating these obstacles, the government can take more appropriate steps in designing and implementing policies to improve the cost performance of toll road infrastructure projects in the future.