Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 51992 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Samosir, Firly Ruspang
"Akhir-akhir ini, berbagai kejahatan yang menggunakan bahan peledak sebagai sarananya, banyak terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Karena itu, setiap negara berupaya meningkatkan kemampuan aparatnya dalam menghadapi setiap kejahatan yang menggunakan bahan peledak. Di Indonesia terdapat satuan yang memiliki kemampuan khusus tentang bahan peledak yaitu "tim gegana polri" yang di dalamnya terdapat "tim penjinak bom (tim jihandak)".
Penelitian yang dilakukan berhubungan dengan eksistensi tim jihandak gegana polri dalam menghadapi setiap ancaman bom. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang keberadaan tim jihandak Polri. Berbagai hal yang dibahas di sini mencakup, landasan formal dan nonformal pembentukan tim jihandak, keberadaan tim dibandingkan dengan hasil yang dicapai, serta operasionalisasi tim jihandak yang mencakup prosedur, teknik, kerja sama, sarana, dan kegiatan tim. Dengan mengetahui gambaran tersebut akan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan bom yang lebih efektif di masa yang akan datang.
Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen. Hasil penelitian lapangan menunjukkan belum efektifnya penanganan born yang disebabkan berbagai hal seperti belum tersosialisasinya prosedur penanganan baik yang mencakup teknik, kerja sama intern/ekstern dan sarana, maupun karena keterbatasan personal baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
Melihat semakin maraknya ancaman yang terjadi, keberadaan tim jihandak mutlak diperlukan. Tim ini harus ada dalam setiap kesatuan Polri terutama di tingkat Polres. Hal ini perlu karena ancaman yang terjadi tidak mengenal batas waktu, tempat, maupun pelaku.
Daftar Kepustakaan: 32 (1980 -2003)"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T10829
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Naskah ini dibuat berdasarkan UUD 1945 TAP MPR Nomor VI & VII,
tahun 1999, Undang-undang Nomor 212002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Keppres Nomor 700002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri,
Visi dan Misi KAPOLRI serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004.
"
Jurnal Polisi Indonesia, Vol. 4 (2003) Mei: 1-5, 2003
JPI-4-Mei2003-1
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fitriana Sidikah Rachman
"Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk tim negosiator Polri termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dibentuk dua tim negosiator yaitu tim negosiator polki dan tim negosiator polwan.
Dalam melakukan negosiasi, ada dua sasaran, yaitu pimpinan atau koordinator unjuk rasa dan massa unjuk rasa, dimana strategi yang diterapkan yaitu Sapa - Senyum - Salam dengan metode berbaris memanjar atau berbaur dengan massa. Di sisi lain, dalam melakukan unjuk rasa, kelompok unjuk rasa memiliki agenda aksi tersendiri. Agenda tersebut termasuk kedalam bagian dari karakteristik unjuk rasa yang ada.
Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tim negosiator harus memiliki strategi tersendiri dalam melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa sehingga dapat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jika tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator akan sulit mencapat tujuan bersama agar unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan damai. Akibatnya, negosiasi yang dilakukan, menjadi tidak ada kaitannya dengan aman, tertib, damai tidaknya unjuk rasa yang terjadi."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11039
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurinwa Ki S. Hendrowinoto
Jakarta: PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), 2010
363.2 NUR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Drajat Wibawa
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Drajat Wibawa
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
I Ktut Sudiharsa
"This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect..."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14335
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Sartono
"Dalam tesis ini saya ingin membahas diskresi yang dilakukan Kapolres Bogor dalam kasus penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah Bogor. Kebijakan ini dalam konteks kepolisian sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar. Pelaksanaan tugas polisi di lapangan kadangkala memang tidak dapat selalu sama dengan peraturan tertulis yang menjadi panduan polisi (hukum). Kasus ini adalah salah satunya. Klaim Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam mendapat pertentangan yang keras di seluruh dunia.
Untuk Indonesia sendiri, kehadiran Ahmadiyah juga mendapat pertentangan di berbagai daerah termasuk dari Dirjen Binmas Islam Depag. Kelompok LPPI yang mengangkat isu tuduhan Ahmadiyah melakukan penodaan Islam telah berhasil mendapatkan simpati publik yang mayoritas Islam pada umumnya dan berpengaruh dalam kekuatan mereka sebagai kelompok penekan. Kondisi ini merupakan suatu hal yang rawan akan keamanan dan ketertiban yang berupa bentrokan terbuka yang berdampak langsung bagi keamanan dan ketertiban Bogor. Dalam peristiwa ini Kapolres Bogor melakukan suatu diskresi dengan membuat satu pilihan melakukan penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah Parsing Bogor.
Permasalahan yang menjadi fokus dalam tesis adalah pertimbangan dalam kebijakan Kapolres Bogor dalam kasus penutupan kampus Mubarak Ahmadiyah di Parung Bogor dan kesesuaian dengan visi, misi dan kode etik kepolisian (Polri). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran yang cermat mengenai gejala, keadaan, individu atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan faktor-faktor lain dan diikuti dengan analisis. Sedangkan penggalian datanya menggunakan teknik wawancara langsung tidak terstruktur dan kajian kepustakaan."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T 20512
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mardiyono
"Tesis ini tentang pelayanan dan perlindungan kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa. Kegiatan massa yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, baik yang berijin maupun yang tidak berijin, kegiatan massa yang sifatnya rutin maupun insidentil.
Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pelayanan dan perlindungan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa khususnya yang bersifat insidentil, dengan fokus pada kesimpangsiuran dan overlapping dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Dalam kajian tesis ini, kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran petugas kepolisian dalam kegiatan massa disesuaikan dengan fungsinya.
Penelitian dilakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat karena berdasarkan data yang di dapat bahwa, di wilayah tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk kegiatan massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dengan pedoman, serta pengamatan terlibat guna mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam menangani kegiatan massa khususnya yang besifat insidentil.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada kejelasan dalam hal pemberian pelayanan perijinan atau overlapping dalam pemberian pelayanan kepolisian serta tindakan tanpa proses manajemen dalam hal pemberian perlindungan kepolisian khususnya dalam menangani kegiatan massa, baik itu oleh Polda, Polres, atau pun Polsek. sehingga, seringkali dijadikan lahan atau dimanfaatkan oleh anggota dilapangan untuk mencari keuntungan pribadi. Kegiatan perlindungan kepolisian lebih didasarkan pada kebiasaan yang seringkali telah dilakukan atau berdasarkan pada petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis yang seringkali kurang-relevan untuk dijadikan patokan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan perlindungan kepolisian tersebut."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Sri Santi
"Latar Belakang
Indonesia sejak pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mulai mengambil alih tampuk kekuasaan negara, maka secara pasti telah menempatkan diri di barisan Negara sedang berkembang yang memberi prioritas pertama kepada pembangunan.1)
Pembangunan itu sendiri, sesungguhnya merupakan proses perubahan sosial yang direncanakan (planed) dan dikehendaki (intended), sehingga dalam penyelenggaraannya pembangunan tersebut dilaksanakan aecara bertahap dan berencana. Untuk, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pembangunan bertujuan pula membentuk manusia Indonesia seutuhnya, seJahtera lahir dan batin.
Sebagai akibatnya, tak satupun bidang kehidupan masyarakat tidak tersentuh oleh roda pembangunan, hanya barang tentu ada perbedaan dalam kadar dan ukuran.
Behubungan hal tersebut, ada satu hal yang dapat ditarik dalam pengertian ini ialah bahwa kehidupan rnasyarakat desa ini terasa semakin kompleks yang diwarnai oleh berbagai perubahan di dalam masyarakat ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "Indonesia kini berada di tengah-tengah perubahan social yang berlangsung secara sitimatis dalam arti direncanakan. Adapun juga ciri-ciri dalam perubahan tersebut, ia tidak menghilangkan ciri-ciri perubahan social pada umumnya".
Pembangunan. menciptakan berbagai masalah yang kontradiktif antara berbagai keadaan yang baik dan buruk, untung dan rugi. Pembangunan dan perubahan social adalah dua gejala yang saling berkaitan, setiap pembangunan baik yang bersifat. (teknologi) maupun rohani. (mental) diharapkan akan membawa perubahan? perubahan social seperti yang diharapkan. Dengan pembangunan akan menimbulkan perubahan-perubahan seperti yang kita alami sekarang ini. Masalah keamanan dan ketertiban sebagai salah satu sasaran pembangunan itu sendiri ternyata merupakan satu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena masalah ini merupakan hal yang esensial bagi adanya suatu masyarakat.
Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ. Oleh karena itu Ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma.3)
Sebagai norma maka hukum itu mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum itu. Sebagai norma hukum berarti hukum itu harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum tidak selalu memberikan keputusannya dengan segera, ia membutuhkan waktu menimbang-nimbang yang bisa makan waktu lama.
Guna mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan suatu sarana untuk dapat menyelaraskan antara kehidupan masyarakat di situ pihak, dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak pembangunan di lain pihak. Hukum dalam arti kehadiran dan penegakannya, merupakan salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat, hukum terasa mutlak peranannya. la senantiasa dibutuhkan. lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, seperti halnya masyarakat Indonesia."
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>