Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang paling tidak populer di mata rakyat adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Yudhoyono telah menaikan harga BBM dua kali. Pertama, pada bulan Maret 2005 dan kedua, pads bulan Oktober 2005. Dua keputusan Presiden Yudhoyono ini, merupakan keputusan yang sangat berani dan hesaran kenaikannya di luar perkiraan banyak pihak, sehingga memancing reaksi yang cukup keras.Untuk mendapatkan dukungan dan pengertian rakyat serta untuk mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, Presiden Yudhoyono melakukan komunikasi politik yang cukup intensif. Dalam melakukan komunikasi politik ini, selain dilakukan secara langsung, Presiden Yudhoyono juga memerintahkan institusil lembaga yang berada di bawahnya untuk aktif membantu melakukan komunikasi politik. Salah satu institusi dimaksud adalah Departemen Komunikasi dan Informatika.Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Presiden menaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam tipe penelitian etnografi. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka dan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa key informan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu inernal key informan dan ekstemal key informan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi humas dalam komunikasi politik kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dalam sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ? Jadi penelitian ini merupakan sebuah studil analisis tentang fungsi (functional analysis) dan bukan studi tentang efektifitas atau dampakl basil aktifitas lembaga humas. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi humas tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap aktifitas- aktifitas yang dilakukan oleh Depkominfo dalam konteks kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ini.Sebagai bahan rujukan dalam melakukan analisis terhadap fungsi humas yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika ini, penulis menggunakan konsep tentang fungsi pumas dart Scott M. Cutlip dan Allen H. Centre (Kusumastuti, Frida 2002:23) yang mengatakan bahwa fungsi humas meliputi :1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal batik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan/ organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan/ organisasi;3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum.4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, balk internal maupun eksternal.Dart hasil penelitian, diketahui bahwa Depkorninfo, dalam melakukan komunikasi politik Presiden Yudhoyono tentang kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, telah melaksanakan sebagian dari fungsi kehumasan sedangkan sebagian fungsi kehumasan yang lain, belum dilakukan oleh Depkominfo. Selain itu, dari penelitian ini, jugs terungkap bahwa Depkominfo belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis dalam menghadapi situasil kondisi krisis, sehingga penanganan komunikasi krisis masih bersifat ad hoc.Temuan lain adalah ternyata dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan kenaikan BBM ini, Depkominfo tidak menugaskan pejabat strukturall unit kerja yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut, untuk memimpin kegiatan ini, misalnya, Kepala Badan Informasi Publik atau Direktur Jenderal Samna Komunikasi dan Diseminasi Informasi, sehingga tidak mengherankan jika dalam operasionalisasi tugas- tugas yang dibebankan tersebut, tidak maksimal hasilnya.Untuk pelaksanaan tugas- tugas sejenis yang dibebankan oleh Presiden kepada Depkominfo di masa depan, disarankan agar Depkominfo menerapkan fungsi kehumasan seutuhnya dan menugaskan pejabat stru kturall unit kerja yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tugas yang diemban tersebut, sehingga hasil akhir yang lebih maksimal dapat lebih diharapkan.Dalam konteks menghadapi situasi dan kondisi krisis, disarankan agar Depkominfo merumuskan/ menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis. Dengan adanya SOP yang baku ini, jika terjadi situasi atau kondisi krisis, Depkominfo dapat menjadi lebih siap sehingga penanganan komunikasi krisis tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi menjadi lebih terencana dan sistematis.Sebagai implikasi akademis dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan studi lanjutan yang bersifat kuantitatif untuk mengukur efektifitas/ dampak aktifitas lembaga humas seperti Departemen Komunikasi dan Informatika."

"Penelitian dalam makalah ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kenaikan harga BBM terhadap inflasi di Indonesia dengan menggunakan teori-teori ekonomi serta data-data realisasi harga BBM dan inflasi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Dengan melalui data realisasi terlihat bahwa kenaikan harga BBM tahun 2005 dan 2008 berpengaruh terhadap tingginya inflasi pada periode tersebut. Dilihat dari teori demand pull inflation, inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan BBM terlalu kuat mengingat BBM sebagai kebutuhan masyarakat yang amat strategis. Sedangkan dilihat dari teori cost push inflation, biaya perolehan barang yang besar akibat kenaikan BBM maka harga-harga barang mengalami kenaikan, sehingga timbulah inflasi.

---

The research in this paper aims to examine the influence of rising fuel price to the inflation in Indonesia using economic theories and data realization fuel prices and inflation in 2006 until 2013. Through the realization of the data shows that the increase in fuel prices in 2005 and 2008 effect on inflation in the period. Looking from the theory of demand pull inflation, inflation arising from the public demand for fuel is too strong considering the fuel as a very strategic needs of the society. While the views of the theory of cost push inflation, the cost of goods due to the huge increase in fuel, the prices of goods have increased, so result inflation."

"Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

---

This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further."

"Kenaikan harga BBM yang terjadi pada periode Oktober 2005 - 15 Desember 2008 menimbulkan dampak pada seluruh bidang. Skripsi ini membahas ekonomi global yang melatarbelakangi kenaikan harga BBM dan mempengaruhi dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008, serta melihat dampak kenaikan BBM tersebut pada investasi usaha perikanan. Melalui penelitian hukum normatif, diketahui bahwa kenaikan harga BBM memaksa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melindungi investor dan pelaku usaha di bidang perikanan. Peraturan tersebut telah memberikan nuansa positif dalam pengembangan Unit Pengolahan Ikan di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan kemudahan administratif dan penetapan peraturan pemerintah yang mendukung pelaku usaha perikanan.

---

The increasing of the fuel price that occurred in the period of October 2005 - December, 15, 2008, had the various impact. This study describe the global economic condition that caused the increasing of the fuel price, and issued The Regulation of The Ministry of The Sea and Fishery No. 05/MEN/2008, also describe the impact of that regulation to the fishery investment. By the research on the normative law, is known that the increasing of the fuel price have pushed the government to issue that regulation in order to protect the fishery investor and businessman. That regulation have the positive athmosphire for investor and businessman to develop the fishery processing company in Indonesia. The government have to make the fishery business easier to manage of their administration and issue the regulation that support the fishery business."

"Perkembangan pesat yang terjadi di daerah sekitar perkotaan mengakibatkan kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah bagi industri dan berbagai kegiatan ekonomi bersaing dengan kebutuhan tanah bagi perumahan yang terus meningkat.Sejak pertengahan tahun 1980-an, pemerintah mengimbau pengusaha swasta untuk melakukan pengembangan kawasan perumahan skala besar secara terpadu dalam rangka mengantisipasi lonjaknya kebutuhan rumah di perkotaan. Himbauan pemerintah ini, awalnya tidak didukung oleh juklak yuridis yang mengatur penguasaan lahan dalam skala besar. Sejumlah pengusaha dengan caranya masing-niasing membawa proposal pengembangan kota baru pada Pemda Tingkat I dan Tingkat II serta ikut terjun melakukan penguasaan lahan dalam skala besar. Maka, lahirlah belasan proyek kota baru di kawasan Jabotabek dengan proyeksi penguasaan lahan mencapai puluhan ribu hektar."

"Tesis ini bertujuan untuk mcngetahui pengaruh Iklan Layanan Masyarakat tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) Versi Si Bolot Laporin KPK dan beberapa faktor lainnya, dengan sikap masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Pengaruh iklan yang dimaksud meliputi : Pengaruh eksposure iklan melalui televisi dan Pengaruh pesan iklan tersebut, dengan Sikap Masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Sementara, Pengaruh faktor lain yang dimaksud adalah Pengaruh : Kredibilitas Pemerintah : Peer Group, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Ekonomi, dengan Sikap Masyarakat yang terbentuk.Adapun teori, asumsi dan preposisi yang digunakan sebagai landasan teoritik dan argumentatif pembahasan dalam tesis ini adalah : 1) Model Teori Engel Kollat-Blackwell, dan Model Teori Howard Seth untuk menjelaskan proses komunikasi dan efek yang ditimbulkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. 2) Proposisi -proposisi yang dikemukakan Sandra Moriarty dan Harry Mc Mahan untuk mengelaborasi eksposure media atau eksposure iklan. 3) Proposisi yang dikemukakan Sasa Djuarsa Sendjaya dan Frank Jeffkjn untuk menjelaskan pesan iklan yang baik, 4) Teori dan asumsi yang dikemukakan Wells W. Bumet dan Brent D Ruben untuk menjelaskan mengenai proses penerimaan pesan dan kendala-kendala yang dihadapi, serta beberapa teori Iainnya.Secara umum, dari sintesa keseluruhan teori tersebut disimpulkan bahwa pesan iklan yang tereksposure kedalam benak seseorang akan menimbulkan efek kognitif yang kemudian dapat berkembang menjadi comprehension dan selanjutnya bisa pula membentuk sikap serta tindakan.Efektifitas berlangsungnya proses tersebut turut ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Faktor -faktor tersebut antara lain adalah : kredibilitas komunikator, media yang digunakan, faktor pendidikan dan pengalaman, budaya, kondisi ekonorni, gender, lingkungan termasuk peer group, dll.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Eksposure iklan berpengaruh pada Sikap; b) Pesan Iklan berpengaruh pada Sikap; c) Kredibilitas Pemerintah berpengaruh pada Sikap; d) Peer Group tidak berpengaruh pada Sikap; e) Kondisi ekonomi berhubungan dengan Sikap, dan f) Tingkat Pendidikan tidak berhubungan dengan Sikap."