"Disertasi ini membahas implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilihat dari modus tata kelola yang digunakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hill dan Hupe, kajian implementasi kebijakan dapat dilihat dari modus tata kelolanya. Implementasi SNP ini menggunakan modus tata kelola implementasi transaksi/kinerja. Penggunaan modus tata kelola ini menghadapi tantangan kompleksitas berbagai tingkat tindakan dari berbagai aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda. Selain itu, implementasi juga menghadapi tantangan berkaitan dengan pemahaman dan pembiayaan. Oleh karena itu, hasil implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting untuk diketahui. Pendekatan kualitatif dan studi kasus dipilih untuk mengkaji hasil dan faktor-faktor implementasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Dilihat dari segi faktornya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi telah dapat digunakan dalam implementasi SNP karena dalam kerangka kompleksitas tindakan dan aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda, komunikasi dan kerjasama berjalan baik. Demikian pula halnya, karakteristik dan respon para pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi. Namun demikian, dilihat dari hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi yang digunakan dalam implementasi Kebijakan SNP belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dimungkinkan karena materi kebijakan belum benar-benar digunakan, terdapat ketidakharmonisan perundang-undangan, dan pembiayaan di tingkat sekolah belum didasarkan atas kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa implementasi perlu mendasarkan pada materi kebijakan sebagai dasar kinerja implementasi, perbaikan perundangan, dan pembiayaan yang sesuai kebutuhan di tingkat sekolah. Selain itu, secara teoritis penelitian ini melihat bahwa modus tata kelola transaksi akan memberikan efektivitasnya bila (i) dilihat dari segi materi kebijakan, implementasi kebijakan baru dapat dilakukan apabila peraturan perundangan yang dibutuhkan telah lengkap. Selain itu, materi kebijakan harus benar-benar dijadikan dasar hasil implementasi kebijakan, (ii) dilihat dari segi struktur lapis pemerintahan, koordinasi, yakni komunikasi dan kerjasama, diantara para pihak yang terlibat harus berjalan dengan baik. Selain itu, pendanaan sesuai kebutuhan di tingkat street level perlu juga mendapat perhatian, dan (iii) dilihat dari segi karakteristik, kesadaran sebagai lembaga pelaksana kebijakan diperlukan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, informasi efektivitas program diperlukan untuk mengembangkan implementasi kebijakan pada skala yang lebih besar. Selanjutnya, komitmen untuk mencapai target kebijakan sebagai bentuk kepatuhan di tingkat street level diperlukan dalam implementasi kebijakan.
This dissertation discusses the implementation of the National Education Standards Policy (NESP) viewed through its mode of governance. As stated by Hill and Hupe, mode of governance can be a perspective in policy implementation study. This policy is implemented through transaction/performance mode of governance. This mode of governance faces the complexity of the various levels of action from a variety of actors at different levels of government. In addition, This mode of governance also faces other challenges such as policy understanding and financing. Therefore, it is important to know the output and factors of the implementation. Qualitative approach and case study were selected to investigate output and factors of implementation. Interviews and observations were conducted to collect data. In terms of the factors, the study founds that NESP through the transaction/performance mode of governance has been successfully implemented because communication and collaboration has went so well. Similarly, the characteristics and response of the policy implementers have supported the implementation. Nevertheless, judging from the output, the study founds that the transaction/performance mode of governance was not produced maximum output yet. This happens because of some reasons. The policy content has not been really used as the implementation basis, there is legislation disharmony, and the funding at the school level has not been based on the need. Therefore, this study suggests that the implementation should be based on the policy content as the basis for the implementation of performance, that regulations improvement should be done, and that financing as school needs should be provided. In addition, theoretically the transaction/performance mode of governance will be effective if (i) from the aspect of policy formation, the policy implementation requires policy completeness, and policy content should be the basis for implementation performance; (ii) from the aspect of vertical public administration, implementation requires good coordination, i.e. communication and collaboration, among implementation agencies, and appropriate financing at street level is required; (iii) from the aspects of characteristics and response of implementation agency, policy implementation requires agency?s task oriented awareness, information of programme effectiveness requires before wider implementation, and there should be a commitment to reach policy targets as the form of compliance in the street level."
