Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia"

"A. Alasan dan Tujuan Penulisan SkripsiDeforestrasi hutan tropis di Indonesia mencapai 600.000 - 1,2 juta hektar pertahun yang di dalamnya termasuk eksploitasi hutan produksi untuk tujuan perdagangan kayu gelondongan. Harga kayu alam Indonesia yang terlalu murah menyebabkan tingginya permintaan yang berakibat penebangan kayu alam yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif lingkungan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial.Oleh karena itu tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan alternatif kebijakan harga yang sustainahle (yang memasukkan faktor eksternalitas) sehingga dapat mengurangi laju pemanenan sekaligus meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor kehutanan.B. Metode PenelitianDimulai dari perhitungan harga tanpa memasukkan faktor eksternalitas, yaitu penjumlahan rente ekonomi, keuntungan normal dan biaya logging perusahaan. Kemudian perhitungan harga tersebut akan ditambahkan dengan memasukkan faktor eksternalitas yang timbul akibat pemanenan serta akan dibandingkan besarnya penerimaan pemerintah sebelum dan sesudah memasukkan faktor eksternalitas.Dilanjutkan dengan trend harga dan keseimbangan permintaan dan penawaran kayu gelondongan dari tahun 1968-1991 dan diakhiri dengan memberikan alternatif kebijakan sustainable pricing.C. Hasil PenelitianDalam perhitungan harga sebelum memasukkan faktor eksternalitas dapat terlihat adanya perbedaan yang cukup besar antara rente yang selama ini terkumpul berdasarkan peraturan yang berlaku dengan potensi rente yang seharusnya terkumpul apabila digunakan harga FOB, hal ini merupakan kehilangan penerimaan bagi pemerintah yang besarnya rata-rata mencapai Rp 1 - 5 trilyun.Setelah kita masukkan faktor eksternalitas yang merupakan real loss value dari luas area hutan yang ditebang ke dalam perhitungan harga yang berlaku, didapatkan perbedaan yang cukup mencolok antara harga yang berlaku, harga FOB dan sustainable price. Terlihat bahwa harga yang berlaku sekarang memang sangat rendah sekali yang mendorong terjadinya overharvesting.Dari perhitungan sustainable price tersebut dapat dibandingkan penerimaan rente ekonomi yang terkumpul saat ini dengan potensi penerimaan pemerintah seharusnya setelah memasukkan faktor eksternalitas. Terlihat bahwa pemerintah telah kehilangan penerimaan sebesar Rp 8 trilyun pertahun sejak tahun 1987.Dari perhitungan trend harga kayu alam dari tahun 1968 sampai 1991, terlihat bahwa kenaikan harga FOB dan harga domestik telah meningkatkan baik permintaan maupun penawaran kayu gelondongan Indonesia, dengan tentu saja tidak mengindahkan faktor kurun waktu yang di dalamnya termasuk faktor pendapatan, jumlah penduduk, selera, barang substitusi dan lainnya.D. Kesimpulan dan SaranRendahnya harga kayu alam telah mendorong teijadinya eksploitasi berlebihan dari hutan alam sebagai reaksi dari kelebihan permintaan luar negeri akan kayu alam Indonesia. Rendahnya harga dikarenakan belum memperhitungkan faktor eksternalitas (nilai non-log yang terkandung dalam kayu yang ditebang yang hilang bersamaan dengan ditebangnya kayu gelondongan ) yang akan menimbulkan dampak secara ekonomis, ekologis dan sosial.Oleh karena itu kenaikan harga dari kayu alam Indonesia merupakan syarat mutlak bagi penurunan permintaan terhadap kayu alam melalui kebijakan sustainable price. Dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang berlaku sekarang diharapkan akan menambah penerimaan pemerintah untuk menjalankan program rehabilitasi sekaligus insentif untuk menjalankan Hutan Tanaman Industri.Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk menilai terlebih dahulu nilai non-log yang hilang dari kayu yang akan ditebang berdasarkan jumlah potensi kayu alam yang dapat ditebang di area HPH tersebut sebagai komponen eksternalitas. Kemudian nilai tersebut dijadikan sebagai tambahan pungutan disamping rente ekonomi kepada pemegang HPH melalui berbagai alternatif kebijakan sustainable pricing yaitu : penggunaan sistem tender terbuka dalam pengalokasian HPH, menyederhanakan sekaligus pungutan secara progresif dan dihitung dari potensi yang terkandung di hutan alam tersebut, pengenaan pajak ekspor yang optimal, menaikkan dana reboisasi dengan pengawasan yang ketat, penertiban Tata Usaha Kayu, administrasi yang didukung manusia berkualitas, mengikut-sertakan pemduduk lokal dalam kegiatan eksploitasi hutan dan sekaligus dapat menikmati hasil-hasilnya dan terakhir adalah eco-labelling."

"ABSTRAKIndonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat menyebabkan negara tersebut berkembang cepat. Perkembangan ini dapat terganggu oleh kutukan sumber daya alam. Penelitian ini mengeksplorasi keberadaan kutukan sumber daya alam di tingkat kabupaten dengan membagi model menjadi dua periode. Makalah ini menggunakan PDB per kapita, rasio belanja pendidikan, rasio belanja infrastruktur, dan tingkat melek huruf sebagai variabel independen. Untuk mengukur fenomena kutukan sumber daya alam, model penelitian menggunakan kabupaten penghasil sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam muncul di Indonesia dan lebih dalam pada periode kedua. Makalah ini juga membandingkan tingkat kemiskinan di setiap pulau dengan memodifikasi variabel kabupaten penghasil menjadi variabel pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dibandingkan dengan pulau-pulau ini, pulau Kalimantan dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan pulau-pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akhirnya, tulisan ini mengusulkan bahwa program pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan harus memperhatikan faktor kutukan sumber daya alam.

---

ABSTRACTIndonesia has abundant natural resources, which could lead the country to fast development. This development could be disturbed by the natural resource curse. This research explores the presence of the natural resource curse on the district level by dividing the model into two periods. This paper uses GDP per capita, education expenditure ratio, infrastructure expenditure ratio, and literacy rate as independent variables. To measure the natural resource curse phenomenon, the model uses producing districts as dummy variables. The results show that the natural resource curse appears in Indonesia and is growing deeper in the second period. This paper compares the poverty rate on each island by modifying the producing districts’ dummy variable with the island’s dummy variable. The result indicates that Java, Sumatra, and Sulawesi islands have the same poverty rate. Compared to these islands, Kalimantan and Bali islands have lower poverty rates, and Maluku, Papua, and Nusa Tenggara islands have higher poverty rates. Finally, this paper proposes that the Indonesia government programs in poverty alleviation become aware of the natural resource curse. "

"salah satu masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi indonesia adalah mempraktekkan kerangka hukum dan konstitusi dalam pengembangan kebijakan-kebijakan perekonomian. dalam keadaan yang demikian, memang sangat sulit dibayangkan bahwa penyusunan kebijakan ekonomi harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati dalam rumusan undang-undang dasar yang tertulis, karena sebaik-baiknya rumusan konstitusi sebagai sumber kebijakan tertinggi dirasakan tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan dinamis yang terjadi dalam pasar ekonomi global, nasional maupun lokal yang bergerak cepat setiap hari"

"The economic globalization has influenced natural resources legislation. It happens because the basic values of neo economic-liberalism has slipped into the current of globalization, which causing the natural resources legislation can be cancelled by the constitutional court because is not incompatible with the spirit nationalism of our nation. This is what truly happened in Indonesia if an economic constitutional won’t allow the market mechanism walking freely without a state interfence. To overcome this situation, the constitution must collaborate with market mechanism."

"Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam(GNPSDA)merupakan program bersama kementerian/lembaga yang diinisiasi,dikoordinasi,dan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).Penataan perizinan merupakan salah satu fokus utama dalam GNP SDA berdasarkan temuan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam(SDA)di Indonesia.Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan capaian penataan perizinan tersebut serta merumuskan catatan pembelajaran dan rekomendasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka beserta wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan serta ahli yang relevan.Kajian ini menemukan bahwa penataan perizinan telah menghasilkan berbagai tonggak capaian namun belum selesaidan penting untuk dilanjutkan dengan rekomendasi(i)pengembangan strategi sistemik untuk penguatan fungsi pengendalian dalam perizinan;(ii)identifikasi solusi untuk penguatan koordinasi antar-institusi, pusat dan daerah;(iii) penertiban kepatuhan persyaratan lingkungan serta pemulihan lingkungan;(iv) pembangunan safeguards antikorupsi dalam sistem perizinan; dan (v) moratorium pemberian izin baru sampai Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS),rencana tata ruang,rencana pengelolaan SDA,dan penataan izin selesai."