Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemenangan bangsa Jepang atas bangsa rusia pada perang tahun 1904-1905, adalah awal yang sangat penting bagi perkembangan bangsa Asia. Semangat yang diperlihatkan oleh bangsa Jepang itu menimbulkan pula semangat kepada bangsa asia yang lain. Bangsa Asia yang pada waktu itu banyak terjajah, mulai memberanikan diri untuk melepaskan diri dari ikatan penjajah. Timbulnya kesadaran untuk melepaskan diri dari penjajahan, merupakan awal dari kebangkitan bangsa Asia yang dipelopori oleh bangsa Jepang dalam perang tahun 1904-1905 dimana bangsa asia dapat mengalahkan bangsa asing. Bagi bangsa Indonesia kebangkitan bangsa Asia dan kemenangan bangsa Jepang itu, merupakan pendorong bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi bangsa Indonesia melalui politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda secara langsung telah merobah pola pikir bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mulai sadar akan keadaan dirinya yang terbelakang akibat dari sistem penjajahan. Bangsa Indonesia yang diwakili oleh kaum mudanya mulai menyadari akan manfaat ilmu yang telah dipelajari. Pendidikan barat yang dipelajari telah memberikan cakrawala Baru bagi mereka. Mereka sadar tanpa adanya rasa persatuan diantara sesama pemuda, tidaklah akan tercapai cita.cita kemerdekaan. Kesadaran yang timbul di kalangan muda mulai terlihat pada awal abad ke 20. Hal ini ditandai dengan lahirnya sebuah perkumpulan yang bernama Boedi Oetomo. Lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 adalah awal dari apa yang disebut dengan rasa kebangkitan nasional Indonesia. Boedi Oetomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia telah memberikan dorongan kepada pemuda Indonesia lainnya untuk mendirikan organisasi semacam. Setelah kelahiran dan keberhasilan Boedi Oetomo maka lahirlah perkumpulan-perkumpulan pemuda lainnya. Sifat dari perkumpulan/organisasi pemuda setelah kelahiran Boedi Oetomo mempunyai berbagai macam bentuk dan sifat seperti, bersifat kedaerahan, bersifat politik, bersifat keagamaan dan ada pula yang berbentuk kepanduan . Salah satu organisasi pemuda yang lahir setelah itu adalah Perhimpoenan Peladjar Peladjar Indonesia. Organisasi ini lahir pada bulan September 1926 di Jakarta. Para pendirinya mempunyai tujuan Indonesia merdeka dengan mempersatukan gerakan perjuangan sehingga tidak ada perbedaan antara penjajah dan terjajah Perjuangan PPPI juga ingin mencapai kemakmuran bangsa melalui pemerataan hak dan ekonomi. PPPI dalam melaksanakan kegiatannya banyak bergerak di bidang politik, salah satunya ialah dalam Kongres Pemuda II dimana pada akhirnya terkenal dengan sumpah pemuda. Selain di bidang politik PPPI juga bergerak lapangan, sosial budaya dan juga ekonomi. Kegiatan yang mereka lakukan ini pada dasarnya demi kemajuan bangsa Indonesia, agar tujuan akhir kemerdekaan bangsa dan kemakmuran dapat tercapai serta hapusnya penjajahan dari Indonesia. Sekali lagi untuk mencapai tujuan kemerdekaan mereka para pendiri dan anggota lainnya menginginkan adanya persatuan di kalangan pemuda sehingga kekuatan yang menjadi satu lebih diperhitungkan. Kegiatan PPPI dan Organisasi pemuda lain yang menginginkan tercapainya Indonesia merdeka, tidaklah mendapat dukungan dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda merasa kegiatan pemuda itu adalah suatu ancaman. Peraturan-peraturan yang melarang kegiatan politik dan pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai diberlakukan. Pemuda Indonesia melihat peraturan yang ada tidaklah mundur bahkan terus berjuang dengan tujuan Indonesia merdeka. Bagi PPPI kegiatan mereka tidak berhenti hanya sampai tahun 1932 saja, kegiatan mereka terus berlanjut sampai kedatangan bangsa Jepang. Karena ketakutan Pemerintah Hindia Belanda terhadap kegiatan PPPI mereka membuat USI (Unitas Studiosorum Indonesiensis) tahun 1933, dengan maksud memecah perhatian pelajar yang menjadi anggota PPPI dari kegiatan politik. Bagi yang ingin terus berpolitik mereka tetap memilih PPPI sebagai tempat berjuang."

"Skripsi ini berisikan tentang reaksi kaum tradisionaI terhadap gempuran gerakan pembaharuan yang waktu itu menjamur di dunia. Gerakan pembaharuan di Indonesia pada awal abad XX terjadi karena suasana keagamaan di Indonesia yang ada pada waktu itu menurut kaum pembaharu diwarnai oleh banyaknya penyimpangan dalam menjalankan ritual agama. Seperti, ritual setamatan yang menurut kalangan pembaharu itu adalah bid'ah. Sedangkan, hal itu bagi kalangan tradisional adalah ibadah. Kalangan pembaharu selalu melihat bahwa segala macam ibadah harus didasarkan kepada Alquran dan Hadis. Sedangkan,kalangan trradisional berpendapat bahwa ibadah itu dilakukan tidak sekedar berdasarkan Alquran dan Hadis tetapi juga penafsiran dari kalangan ulama abad pertengahan yang mumpuni dan sah. Menurut mereka, cara itu adalah cara yang terbaik dalam menjalankan ritual yang berdasarkan Alquran dan Hadis."

"ABSTRACTMekanisme pencatatan serikat pekerja/serikat buruh telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara pengaturan tersebut dengan pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh. Akibatnya, dengan banyaknya jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat malah melemahkan gerakan pekerja/buruh dalam perannya. Penelitian dilakukan terhadap proses pencatatan Serikat Pekerja Pengelola dan Pekerja Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kebumen (SP4KLA Kebumen) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen (Disnakerkukm). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap data sekunder, dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepmenaker tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum mengatur secara rinci tahapan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada tahap pemberitahuan pencatatan dan tahap penelitian kelengkapan administrasi. Bahkan,  dalam tahap verifikasi lapangan belum terdapat pengaturannya dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu,  secara umum, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan tegas dalam tahap pemberitahuan pencatatan dan penelitian kelengkapan administasi serta secara khusus, diperlukan pengaturan yang mengatur pelaksanaan tahap verifikasi lapangan.

---

ABSTRACTThe mechanism of trade union registration is regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number. Kep.16/ Men/2001 about procedures for registration of trade union. However, there are several discrepancies between the regulation and the registration of union. As a result, the large number of unions that have been registered has weakened the labor movement in its role.This research is conducted toward the registration process of  Serikat Pekerja Pengelola and Pekerja Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kebumen (SP4KLA Kebumen) to the Minister of Manpower Local Office, District of Kebumen (Disnakerkukm). The research method used is normative judiricial law conducted with literature study of secondary data and completed by conducting an interview. The result of the study indicates that the Ministry of Manpower and Transmigration regulation about the procedure of registration of  union has not been regulated in detail for the stages of registration of trade union, specifically in the stage of registrastration notification and in the stage of administration completeness. Moreover, in the field verification stage  there is also no specific regulation about it. Therefore, generally, more detailed and clear regulation is needed in stage of registration notification and administration completeness, and specifically, the implementation regulation is nedeed in stage of field verification."

"Tulisan ini adalah kajian tentang bagaimana pemuda Ambon salg berkomunikasi dalam sebuah ruang public yakni Ambon Plaza,atau sering disingkat dengan Ampas, yang berdiri sejak 1995. Ini adalah pusat perbelanjaan yang secara signifikan berubah pasca konflik di Ambon tahun 1999-2003. Di pusat perbelanjaan,pengunjung dapat melakukan hubungan yang interaktif, tidak hanya dengan pengunjung lain tetapi juga dengan penjajanya. Amplaz memiliki peran yang penting untuk mempertemukan orang-orang dari agama yang berbeda. Ini adalah tempat di mana kelompok Kristen dan Islam dapat bertemu tanpa rasa takut. Di tempat ini, gaya hidup baru dirayakan, sehngga Amplaz lebih terlihat sebagai arena untuk menunjukkan gaya hidup modern, dibangdingkan sebagai area konflik."

"ABSTRAKPenelitian ini berawal dari suatu gejala di mana tidak selalu remaja yang memiliki pengetahuan tentang penampilan pemusik rock mempunyai niat untuk melakukannya. Dalam kerangka teori tindakan beralasan Fishbein & Ajzen (1975) suatu niat perilaku dapat diterangkan melalui faktor sikap (internal) dan norma subyektif (Sosial) sebagai determinan utamanya. Sedang ditinjau dari teori belajar sosial dapat dijelaskan bahwa masalah peniruan penampilan fisik pemusik rock merupakan hasil dari proses belajar sosial faktor internal (sikap) remaja dengan lingkungan, sosialnya. Sandura dan Walters menyatakan bahwa proses belajar sosial terutama terjadi melalui proses belajar perwakilan (vicarious learning), yang dalam konsep belajar sosial spesifik tersebut terkandung pengertian bahwa cara berperilaku seseorang merupakan hasil interaksi belajar dengan perilaku orang lain. Ditinjau dari teori peran (role theory) remaja peniru dalam konteks sosialnya menempati kedudukan sebagai aktor atau pelaku yang akan selalu memperhatikan tuntutan peran yang diembannya. Tuntutan peran yang dipertimbangkan remaja itu terwujud dalam bentuk harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi terhadap niat meniru penampilaan fisik pemusik rock Dari kajian teori belajar sosial, teori pecan, dan kerangka pemilahan- variabel yang rnenggunakan model teori tindakan Fishbein & Ajzer (1975) kemudian diajukan 2 hipotesis mayor dan dua hipotesis minor yang diuji kebenarannya pada 254 pelajar SMA di Kotamadya Malang, Hipotesis itu adalah: Hipotesis Mayor 1 berbunyi Sikap dan norma subyektif remaja terhadap tingkah laku meniru penampilan fisik pemusik rock secara signifikan berhubungan positif dengan niatnya meniru penampilan fisik pemusik rock. Hipotesis Minor 1 adalah sikap remaja terhadap tingkah laku meniru penampilan fisik pemusik rock secara signifikan berhubungan positif dengan niatnya meniru penampilan fisik pemusik rock. Hipotesis Minor 2 berbunyi norma subyektif remaja mengenai tingkah laku meniru penampilan fisik pemusik rock secara signifikan berhubungan positif dengan niatnya meniru penampilan fisik pemusik rock. Kemudian Hipotesis Mayor 2 berbunyi norma subyektif secara signifikan memberikan sumbangan relatif lebih besar dibanding sikap remaja terhadap niatnya meniru penampilan fisik pemusik rock. Berdasar hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Mayor 1, Hipotesis Minor 1 dan 2 dapat diterima kebenarannya. Sedang Hipotesis Mayor 2 tidak dapat diterima kebenarannya. Terhadap hasil penelitian ini disarankan bagi orang tua untuk melakukan pendekatan lebih dekat dengan unsur-unsur dalam norma subyektif seperti teman bermain atau teman sekolah. Saran bagi masyarakat umum dan pemerhati masalah sosial agar melakukan sosialisasi pesan-pesan normatif berkenaan dengan peniruan terhadap penampilan fisik pemusik rock melalui pembinaan 2 saluran, yaitu sikap dan norma subyektif remaja. Bagi penelitian lebih lanjut disarankan untuk mempelajari masalah independensi antara komponen struktur sikap dan norma subyektif dalam kaitannya dengan niat. Juga bagi peneliti lebih lanjut disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pola-peniruan dan perkembangan sosialitas remaja pada wilayah perilaku yang lain."

"Gerakan Buruh di Indonesia memasuki era Reformasi (1993-2003), era yang baru secara politik and ekonomi. Hak berserikat diakui oleh pemerintah, jumlah serikat pekerja (SP) menjamur, sementara krisis ekonomi yang parah mempengaruhi keadaan perekonomian.Penelitian in terhadap empat serikat pekerja (SPSI, SBSI, FNPBI dan PPMI) menggunakan pendekatan kualitatif untuk memetakan strategi SP tersebut pada periode 1998-2003. Wawancara mendalam dengan pengurus SP didukung dengan analisis literatur keserikatpekerjaan, dan dicek-silang dengan pejabat pemerintah. Studi ini menggunakan tipologi Kendall (1975) mengenai perspektif unitaris, pluralis dan Marxis, dan dikotomi Poole (1986) antara SP yang politis dan SP yang cenderung ke ekonomisme dalam menganalisa strategi SP di Indonesia selama Reformasi. Penelitian ini juga membahas perdebatan teoretis mengenai sesuai-tidaknya teori ?Barat? terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Khususnya, teori Martin (1989) dan Deyo (1987), yang menyatakan bahwa secara inheren gerakan buruh di Asia Tenggara lemah, sebagai akibat dari industrialisasi yang berorientasi ekspor (EOI) dan peran negara di panggung politik yang menekan gerakan buruh yang mandiri.Sebagai akibat dari faktor historis, struktural dan kontemporer, SP dalam penelitian ini memiliki pandangan unitaris (SPSI dan PPMI, yang masing-masing dipengaruhi oleh pemikiran korporatis dan Islam), pluralis (SBSI, sesuai dengan norma serikat buruhisme Barat) dan Marxis (FNPBI, dalam tradisi radikal dari gerakan mahasiswa). Dari sisi strategi, SPSI, yang dahulu didominasi pemerintah, menekankan ekonomisme, serta menghandalkan hubungan dekatnya dengan pihak pemerintah dan pengusaha, walaupun pada beberapa kesempatan SPSI mengambil sikap yang melawannya. SBSI memiliki pendekatan ganda, dengan menggunakan alat politik (melalui partai-partainya) dan instrumental, seperti perundingan dan pendidikan keSPan. Hubungan dekat SBSI dengan SP internasional/LSM perburuhan menghasilkan dana yang cukup besar untuk kegiatannya Penelitian ini menunjukkan FNPBI adalah SP politis, yang cenderung bekerja di luar dan melawan sistem pemerintahan bersama dengan serikat pekerja dan unsur masyarakat radikal lainnya. Pada awal Reformasi, strategi PPMI sangat politis untuk memperjuankan syariat Islam, tetapi PPMI mengalami pergeseran pada tahun 2003 ke arah ekonomisme.Penelitian menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia mengalami fragmentasi, sebagai akibat dari hak berserikat yang baru, dan perspektif dasar and strategi yang berlawanan. Beberapa aliansi longgar (FSU dan KAPB) didirikan pada periode ini, tetapi tidak bersifat permanen atau luas untuk menciptakan persatuan. Gerakan buruh berhasil mengalahkan peraturan pro-pengusaha seperti Menaker 18/2001 tentang uang pesangon, tetapi gerakan buruh tidak memiliki strategi bersama dalam rangka rnenghadapi peraturan-perundangan perburuhan yang penting.Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah untuk mempertanyakan teori-teori convergency mengenai kecenderungan otomatis ke arah ekonomisme, serta untuk mendukung teori Deyo mengeani kelemahan-kelemahan pada gerakan buruh di Indonesia.

---

Trade Unionism in Indonesia faced a new climate in the era of Reformasi (1993-2003), both politically and economically. Union rights were acknowledged and many new trade unions were established, whilst a severe economic crisis affected industry.This study of four trade unions (SPSI, SBSI, FNPBI and PPMI) uses a qualitative approach to map out the (different) strategies of these unions during the period 1998-2003. In-depth interviews with union leaders are supported by analysis of union literature, and cross-referenced with govemment officials. The study adopts the typologies of Kendall (1975) regarding unitary, pluralistic and Marxist perspectives, and the economic unionist (instrumental-rational) and political unionist (value-rational) dichotomy of Poole (1936) in analysing the strategies of trade unions in Indonesia during Reformasi. Furthermore, the study addresses some of the theoretical discussions regarding the applicability of ?Western' theories to newly-industrialised nations such as Indonesia. In particular, the theories of Martin (1939) and Deyo (1987), who argues that the trade union movement in South East Asia is inherently weak as a result of export-oriented industrialisation (EOD and the state?s role in the political arena and in repressing a free union movement.As a result of historical, structural and contemporary factors, the unions variously had a unitary perspective (SPSI and PPMI, influenced by corporatist and Islamic thinking respectively), and pluralist (SBSI, in line with much modern-day Western unionism) and Marxist perspective (FNPBI, in the radical tradition of some elements of the student movement). In terms of strategy, the previously-government-domillated SPSI stressed economic unionism, relying on its good relations with the government and employers, although also on occasion, taking an oppositional stance. SBSI has a dual approach, using both political (through political parties, established by the union) and instrumental tools, such as bargaining and union education. Its good links with international unions/labour NGOs have meant it has received substantial funds for its activities. The study showed FNPBI was largely a political union, which tended to work outside and against the system, with other unions and other radical societal elements. PPMl?s strategy was initially heavily politicised in campaigning for sharia law, but underwent a change of direction in 2003 towards economic unionism.The study discovered that the Indonesian union movement is fragmented, as a result of newly-found rights of association and opposing world-views and strategies. Several loose alliances have been formed (FSU and KAPB), but have lacked the permanence and scope to forge unity. The labour movement has been successfully in overturning some pro-business legislation (notably Menaker 78/2001 od compensation), but the movement lacked a common strategy in opposing key labour legislation.The theoretical implications of the study are to question convergency theories about the tendency to economic unionism, and to largely support Deyo?s thesis regarding the weaknesses of the Indonesian labour movement."