Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 124251 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sigit Santoso
"Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, pertumbuhan pinjaman online berbasis peer-to-peer (P2P) lending di tanah air mengalami kemajuan pesat. Sayangnya, hal ini memunculkan ancaman teror dengan kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik dari perusahaan P2P lending, seperti yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inovasi Milik Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim Polri dan alasan para tersangka dalam kasus pinjaman online ilegal KSP Inovasi Milik Bersama tidak dijerat hukum tindak pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus terhadap kasus KSP Inovasi Milik Bersama. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada personel Dittipideksus Bareskrim Polri dan OJK dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta berita acara hasil penyidikan kasus tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana saat ini proses penyidikan sudah sampai penyerahan tersangka dan barang bukti ke pengadilan. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, korporasi ini diidentifikasi sebagai crime corporation atau perusahaan yang secara sengaja didirikan untuk tujuan kejahatan. Kasus KSP Inovasi Milik Bersama tidak dikenakan pertanggungjawaban korporasi karena di dalam KUHP belum menganggap korporasi sebagai subjek hukum serta belum tercapainya kesepahaman antara penegak hukum terkait hal tersebut.

Along with the rapid advances in technology, the growth of online lending based on peer-to-peer (P2P) lending in the country is progressing rapidly. Unfortunately, this raises the threat of terror with violence, humiliation, and defamation from P2P lending companies, such as KSP Inovasi Milik Bersama. This study aims to analyze the investigation process carried out by the Ditipideksus Bareskrim Polri and the reasons the suspects in the case of the illegal online loan of KSP Inovasi Milik Bersama were not charged with corporate criminal law. This study uses a qualitative method through a case study of the case of the KSP Inovasi Milik Bersama. Data was collected by interviewing the personnel of the Dittipideksus Bareskrim Polri and OJK and studying documentation of the laws and regulations as well as the minutes of the results of the investigation of the case. The results of this study indicate that the investigation process carried out is in accordance with the procedures in force in the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations where currently the investigation process has reached the submission of suspects and evidence to court. Based on the results of the investigation, this corporation is identified as a crime corporation or a company that is intentionally established for criminal purposes. The case of the KSP Inovasi Milik Bersama is not subject to corporate responsibility because the Criminal Code does not yet consider corporations as legal subjects and an understanding has not been reached between law enforcement regarding this matter. "
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laksamana Andriansyah Nugroho
"Penelitian ini membahas tentang mekanisme Badan Reserse Kriminal KepolisianRepublik Indonesia Bareskrim Polri dalam penanganan korban tindak pidana,yang menggunakan studi kasus penanganan para korban tindak pidana penipuaninvestasi Dream for Freedom D4F . Penelitian mendeskripsikan bagaimanaBareskrim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yaitu melakukanpenegakan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga mengurusi korban dari tindakpidana tersebut. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korbankejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, makadasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori yaituteori utilitas, teori tanggung jawab, dan teori ganti kerugian. Secara teoretis, bentukperlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara,bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contohuntuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentukmateri/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihanmental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderia kerugian secaramateriil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Bentukperlindungan diberikan melalui pemberian restitusi, konseling, pelayanan/bantuanmedis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Dalam upaya penanganan korbantindak pidana, kepolisian, yang dalam hal ini adalah Bareskrim Polri, membukaPosko Pengaduan. Sejauh ini, Bareskrim Polri hanya bisa sesuai dengankewenangan Polri. Padahal, yang diharapkan oleh korban lebih dari sekadarinformasi tentang perkaranya. Oleh karenanya penelitian ini menjadi awal untukpembenahan administrasi kepolisian tentang penanganan korban tindak pidana.

This study discusses the mechanism of Criminal Investigation Police PoliceCriminal Investigation Police in the handling of victims criminal offense, whichuses case studies of the handling of victims of theinvestment fraud crime Dreamfor Freedom D4F . The study describes how Bareskrim not only acts as a lawenforcement that enforces the perpetrators of criminal acts but also takes care of thevictims of the crime. With reference to the application of the protection of the rightsof victims of crime as a result of violation of the human rights concerned, the basisof the protection of victims of crime can be seen from several theories of utilitytheory, theory of responsibility, and compensation theory. Theoretically, the formof protection against crime victims can be given in various ways, depending on thesuffering loss suffered by the victim. For example, for mental psychologicallosses, surely the form of compensation in the form of material money is notsufficient if not accompanied by mental recovery efforts of the victim. Conversely,if the victim only experience material loss, the service of a psychic nature seem tooexcessive. Forms of protection are provided through the provision of restitution,counseling, medical services assistance, legal assistance, and informationprovision. In the effort to handle victims of criminal acts, the police, in this case thePolice Bareskrim, opened a Complaint Post. So far, Criminal Investigation Policecan only be in accordance with the authority of the Police.. Therefore, this researchbecomes the beginning for revamping the police administration about the handlingof victims of crime.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T52184
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parningotan, Hiroyuki Aditya Januar Christo
"Tesis ini membahas Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penanganan tindak pidana, termasuk kendala dalam pengumpulan bukti, peningkatan transparansi, dan evaluasi kinerja penyidik. Untuk mengatasi tantangan ini, Polri telah mengadopsi aplikasi " Eksus Smart " sebagai alat bantu dalam penyidikan. Namun, meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyidikan, implementasi aplikasi ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman personil penyidik dan masalah teknis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kinerja Aplikasi Eksus Smart dalam mendukung kinerja penyidik Mabes Polri dalam penanganan tindak pidana, menganalisis hambatan utama pemahaman masyarakat terhadap aplikasi Eksus Smart dalam penanganan tindak pidana, dan menganalisis strategi komunikasi untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat aplikasi Eksus Smart dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas penanganan tindak pidana.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori DOI, TAM, dan teori pelayanan publik, dan beberapa konsep yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggambarkan status fenomena yang dikategorikan untuk memberikan gambaran dalam memperoleh kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Eksus Smart memiliki fitur- fitur inovatif yang penting dalam penanganan tindak pidana oleh Polri. Namun, kendala inklusivitas, kurangnya akses publik, serta masalah komunikasi internal dan eksternal mempengaruhi adopsi dan efektivitas aplikasi. Solusi yang disarankan termasuk peningkatan survei pengguna, dokumentasi yang lebih rinci, dan peningkatan fitur untuk meningkatkan aksesibilitas. Penekanan pada inklusivitas, partisipasi publik, dan keamanan pesan menjadi fokus penting, sementara pengembangan fitur dan pengawasan norma juga diperlukan. Langkah-langkah holistik seperti meningkatkan transparansi, memberikan pelatihan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan aplikasi diharapkan dapat mengatasi hambatan implementasi. Strategi komunikasi yang lebih luas, termasuk optimalisasi fitur inovatif, pengembangan fitur baru untuk akses publik, serta perbaruan sistem secara berkala, juga direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan aplikasi ini.

This thesis explores the Indonesian National Police (Polri) as a law enforcement institution facing various complex challenges in handling criminal acts, including constraints in evidence collection, increased transparency, and investigator performance evaluation. To address these challenges, Polri has adopted the " Eksus Smart " application as an investigative tool. However, despite the significant potential to enhance investigative effectiveness and efficiency, the implementation of this application still encounters obstacles, such as the lack of understanding among investigative personnel and technical issues. Therefore, this research aims to analyze the performance implementation of the Eksus Smart Application in supporting the performance of the Polri Central Investigation Unit in handling criminal acts, analyze the main barriers hindering public awareness and understanding of the Eksus Smart application in handling criminal acts, and analyze communication strategies to introduce and educate the public about the benefits of the Eksus Smart application in promoting transparency and accountability in handling criminal acts.
The theories utilized in this research include DOI theory, TAM, Analysis of public service standards theory, and several relevant concepts. The research method employed is qualitative, descriptive in nature, categorizing phenomena to provide an overview in drawing conclusions.
The findings indicate that the Eksus Smart application fitures crucial innovations in handling criminal acts by Polri. However, inclusivity constraints, limited public access, and internal and external communication issues impact the adoption and effectiveness of the application. Recommended solutions include enhancing user surveys, detailed documentation, and fiture improvements to enhance accessibility. Emphasizing inclusivity, public participation, and message security becomes a vital focus, while fiture development and norm supervision are also necessary. Holistic steps such as increasing transparency, providing training, and actively engaging the public in application development are expected to overcome implementation barriers. Broader communication strategies, including optimizing innovative fitures, developing new fitures for public access, and regular system updates, are also recommended to enhance the effectiveness and acceptance of this application.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryesfa Umamy
"Tugas karya akhir ini membahas mengenai financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman online ilegal sebagai bentuk kejahatan yang difasilitasi teknologi yang terjadi di ruang siber. Studi ini melakukan melakukan analisis terhadap data dari akun @PinjolLaknat, yang memperlihatkan adanya viktimisasi terhadap konsumen aplikasi pinjaman online ilegal. Menggunakan teori aktivitas rutin, diidentifikasi adanya pelaku yang termotivasi melakukan kejahatan yaitu pemilik aplikasi pinjaman online ilegal yang melakukan kejahatan pencurian identitas. Sasaran atau suitable target dari pelaki adalah anggota masyarakat atau konsumen yang memiliki data sebagai jaminan. Identifikasi selanjutnya adalah adanya ketidakmampuan untuk melakukan penjagaan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan keamanan data masyarakat serta akses untuk pemberian pinjaman. Dari tiga identifikasi teori aktifitas rutin, bisa menjelaskan bagaimana proses viktimisasi yang terjadi pada korban. Dari tulisan ini menghasilkan bahwa korban selain mengalami kondisi viktimisasi, juga mereka mengalami digital divide atau ketimpangan dalam kemampuan untuk mengakses internet. Tidak adanya tanggung jawab formal dari lembaga negara, memunculkan adanya kontrol sosial informal dengan bentuk digital activism yaitu @PinjolLaknat.

This final work assignment discusses financial technology peer-to-peer lending or illegal online lending as a form of technology-facilitated crime that occurs in cyberspace. This study conducts an analysis of data from the @PinjolLaknat account, which shows the victimization of consumers of illegal online loan applications. Using routine activity theory, it is identified that there are actors who are motivated to commit crimes, namely owners of illegal online loan applications who commit identity theft crimes. The target or suitable target for men is members of the public or consumers who have data as collateral. The next identification is the inability to carry out security by the government. The government has an important role to play in ensuring public data security and access to lending. From the three identification theories of routine activities, it can explain how the victimization process occurs in victims. From this paper it results that victims besides experiencing victimization conditions, they also experience digital divide or inequality in the ability to access the internet. The absence of formal responsibility from state institutions has led to informal social control in the form of digital activism, namely @PinjolLaknat."
2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fathurahman Ma`ruf Hudoarma
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan bahwa target dari platform JDIH tidak tercapai sehingga belum mendukung target pencapaian pada rencana strategis. Penerimaan platform JDIH terhadap kebutuhan pengguna dalam mengakses dokumentasi dan informasi hukum belum dilakukan evaluasi sehingga rata-rata persentase kunjungan hanya sebesar 15%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap platform JDIH serta rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengunjung platform JDIH. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggunakan model TAM sebagai teori dasarnya lalu menambahkan model IDT, DMISM, dan variabel Habit sebagai variabel eksternalnya. Pengumpulan data yang digunakan sebagai data primer diperoleh dari hasil survei yang disebarkan kepada responden di Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 50 indikator dalam 13 variabel diantaranya variabel Keuntungan Relatif (KER), Kompatibilitas (KOP), Kompleksitas (KOM), Observabilitas (OBS), Trialabilitas (TRI), Kualitas Informasi (KUI), Kualitas Sistem (KUS), Kualitas Layanan (KUL), Kebiasaan (HAB), Persepsi Kemudahan Penggunaan (PKP), Persepsi Manfaat Penggunaan (PMP), Niat Untuk Menggunakan (NUM), dan Penggunaan Sistem (PES). Metode pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor Keunggulan Relatif, Kebiasaan, Persepsi Manfaat Penggunaan, dan Niat Untuk Menggunakan dapat memengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pengguna dalam menggunakan platform JDIH. Berdasarkan faktor-faktor tersebut disusun rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengunjung pada platform JDIH

This research was compromised by the discrepancy between expectations and the fact that the objectives of the JDIH platform were not met, so that they did not support the strategic plan's achievement goals. The acceptance of the JDIH platform for the requirements of users to access documentation and legal information has not been evaluated, so the average number of visits was only 15%. This study's objective is to identify the factors that influence user acceptance of the JDIH platform, as well as any recommendations that can be made to enhance the platform's user base. The research employed a mixed-methods strategy by employing the TAM model as its fundamental theory and supplementing it with the IDT, DMISM, and Habit variables models as its external variables. The primary data collection is derived from the results of a survey distributed to respondents in the district of Majalengka. The survey consists of 50 indicators in 13 variables, including Relative Advantage (KER), Compatibility (KOP), Complexity (KOM), Observability (OBS), Trialability (TRI), Information Quality (KUI), System Quality (KUS), Service Quality (KUL), Habits (HAB), Perceptions Ease of Use (PKP), Perceptions Benefit of Use (PMP), Intention to Use (NUM), and System Usage (PES). Using the PLS-SEM technique and the SmartPLS application, the quantitative data processing procedure is carried out. The findings of this study indicate that Relative Advantage, Habits, Perceptions Benefit of Use, and Intention to Use can significantly influence user acceptance of the JDIH platform. Based on these factors, guidelines for the formulation of government policies to increase the number of visitors to the JDIH platform are formulated as recommendations."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Kiki Tanlim
"Perkembangan ekonomi global sejak awal tidak terlepas dari kemajuan negara, yang ditandai dengan hubungan erat antara pemerintah dan negara lain. Kejahatan ekonomi, yang diakui di Indonesia sejak Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, masuk dalam ranah hukum pidana ekonomi. Kejahatan ini meliputi berbagai jenis seperti penipuan, korupsi, pencucian uang, yang sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Pada umumnya, kejahatan ini melibatkan sebuah korporasi atau perusahaan, dimana upaya penegakan hukum yang dilakukan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan individual. Oleh sebab itu, perlu suatu penanganan yang efektif oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, yang terdiri dari beberapa subdirektorat yang menangani berbagai aspek ekonomi. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah penerapan konsep Vicarious Liability dalam rangka menentukan tanggung jawab perusahaan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris-normatif untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum secara holistik. Wawancara difokuskan pada pandangan dan kompetensi penyidik dalam menerapkan Tanggung Jawab Pihak Ketiga sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sumber data meliputi data primer dari wawancara lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama bagi kompetensi penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri dalam menerapkan Konsep Vicarious Liability dalam penyidikan tindak pidana ekonomi terletak pada kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik. Meskipun beberapa penyidik Dittipideksus telah mengikuti pelatihan lanjutan, hanya sedikit yang mendapat fokus pelatihan khusus pada penyidikan terhadap tindak pidana ekonomi. Melalui langkah-langkah konkret seperti program pelatihan khusus, refreshment rutin, forum diskusi, evaluasi mingguan, dan sertifikasi, kompetensi penyidik Dittipideksus dapat ditingkatkan sehingga dapat menerapkan konsep Vicarious Liability dengan lebih efektif. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa dibutuhkan pengimplementasian SOP Penyidikan Tindak Ekonomi yang jelas, sistematis, dan memenuhi kriteria seperti identifikasi yang akurat, informasi spesifik, pelatihan efektif, pemahaman risiko, serta kerangka kerja dokumentasi menjadi krusial bagi Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap tindak pidana ekonomi.

Since its inception, global economic development has been inseparable from the progress of the country, which is characterized by close relations between the government and other countries. Economic crimes, which have been recognized in Indonesia since Emergency Law Number 7 of 1955, fall within the realm of economic criminal law. These crimes include various types such as fraud, corruption, money laundering, which are often known as white collar crimes. In general, this crime involves a corporation or company, where law enforcement efforts are more complex than individual crimes. Therefore, effective handling is needed by the Directorate of Special Economic Crimes (Dittipideksus) Bareskrim Polri, which consists of several sub-directorates that handle various economic aspects. One intervention that can be carried out is the application of the Vicarious Liability concept in order to determine the company's responsibility for criminal acts committed by its employees. This research uses a qualitative approach and empirical-normative legal methods to understand and analyze legal phenomena holistically. The interviews focused on the views and competencies of investigators in implementing Third Party Responsibilities in accordance with Law Number 1 of 2023. Data sources include primary data from field interviews and secondary data from legal literature research. The research results show that the main challenge for the competence of Dittipideksus Bareskrim Polri investigators in applying the Vicarious Liability Concept in investigating economic crimes lies in the lack of special training for investigators. Although several Dittipideksus investigators have received advanced training, only a few have received special training focused on investigating economic crimes. Through concrete steps such as special training programs, regular refreshments, discussion forums, weekly evaluations, and certification, the competence of Dittipideksus investigators can be improved so that they can apply the concept of Vicarious Liability more effectively. Furthermore, this research found that it is necessary to implement SOPs for Economic Crime Investigations that are clear, systematic, and meet criteria such as accurate identification, specific information, effective training, understanding risks, and documentation frameworks which are crucial for Dittipideksus Bareskrim Polri investigators to ensure proper law enforcement. fair and effective against economic crimes."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Scaife, Laura
New York: Routledge, 2017
344.053 SCA s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Engkesman R. Hillep
"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.
Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.
Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.
Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.
Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.
Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.
Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.
The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.
The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.
The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.
In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T20683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedek Ervina
"Masalah utama yang dihadapi adalah identifikasi pelanggaran etika yang sulit, tantangan dalam menangani pelanggaran yang berkembang, serta keterbatasan sarana, prasarana, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang ada dan merumuskan langkah-langkah ideal untuk meningkatkan proses tersebut.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dari internal dittipidsiber, studi dokumen, dan observasi lapangan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, termasuk triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penegakan hukum kasus cyber crime di media sosial dalam pelanggaran etika siber oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri dimulai dengan pemantauan aktivitas di media sosial dan menerima laporan dari masyarakat. Setelah verifikasi laporan, penyelidikan awal dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Penyelidikan ini melibatkan analisis digital dan forensik untuk menemukan bukti relevan dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti cukup kuat, penyidikan lebih mendalam akan dilakukan, termasuk memanggil saksi dan pelaku untuk dimintai keterangan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kominfo dan penyedia layanan internet. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan diajukan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Mekanisme ini juga mencakup peningkatan kompetensi penyidik, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta penyempurnaan prosedur operasional. Upaya ideal dalam penanganan kasus penegakan hukum pelanggaran etika siber di media sosial oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri mencakup beberapa langkah penting. Pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai ancaman siber. Kedua, pengembangan dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas siber dengan lebih cepat dan akurat. Ketiga, penyempurnaan prosedur operasional standar untuk memastikan setiap tahap penanganan kasus dilakukan dengan tepat dan sesuai regulasi. Keempat, peningkatan kerja sama dengan instansi lain serta masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung penegakan hukum di ranah siber.

The main problems faced are difficult identification of ethical violations, challenges in dealing with growing violations, and limited facilities, infrastructure, procedures, and law enforcement mechanisms. This research aims to analyze the existing law enforcement mechanism and formulate ideal steps to improve the process. This research used a descriptive qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants from the internal DTI, document studies, and field observations. Triangulation techniques were used to ensure data validity, including triangulation of sources, techniques, and time. The results showed that the law enforcement mechanism of cyber crime cases on social media in violation of cyber ethics by Dittipidsiber Bareskrim Polri begins with monitoring activities on social media and receiving reports from the public. After verification of the report, an initial investigation is conducted to collect the necessary evidence. This investigation involves digital analysis and forensics to find relevant evidence and identify the perpetrator. If the evidence is strong enough, a more in-depth investigation is conducted, including summoning witnesses and perpetrators for questioning. This process involves coordination with relevant agencies such as Kominfo and internet service providers. Once the investigation is complete, a case file is compiled and submitted to the prosecutor's office for further legal proceedings. This mechanism also includes improving the competence of investigators, improving facilities and infrastructure, and improving operational procedures. The ideal effort in handling cases of law enforcement of cyber ethics violations on social media by Dittipidsiber Bareskrim Polri includes several important steps. First, increasing the competence of human resources through continuous training to deal with various cyber threats. Second, the development and use of advanced technology to detect and analyze cyber activities more quickly and accurately. Third, improving standard operating procedures to ensure that every stage of case handling is carried out appropriately and according to regulations. Fourth, increasing cooperation with other agencies and the community to build an ecosystem that supports law enforcement in the cyber domain."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Leonando Lucky Pradana Dyan Putra
"Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi membawa dampak terhadap perkembangan digital dengan munculnya inovasi Fintech di bidang jasa keuangan salah satunya layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (layanan Peer to Peer (P2P) Lending).
Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana perlindungan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan sistem pendanaan bersama melalui layanan P2P Lending menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta akibat hukum yang timbul sebagai upaya perlindungan konsumen. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan doktrin doktrin ilmu hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Pengaturan penyelenggaraan layanan P2P Lending sudah bersifat spesifik dan
menimbulkan terpusatnya regulasi P2P Lending. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelenggara layanan P2P Lending yang merugikan, terdapat pertanggungjawaban penyelenggara selaku pelaku usaha kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana yang merasa dirugikan dapat berupa perdata maupun pidana. Pemberi Dana dan Penerima Dana diharapkan cermat dalam memilih dan mempergunakan kegiatan layanan P2P Lending agar hak dan kewajiban yang dimiliki dapat terlindun

The use of advances in information technology has had an impact on digital development with the emergence of Fintech in the field of financial services, one of which is Information Technology-Based Co-Funding services (Peer to Peer (P2P) Lending). The problem on this research is how to protect the information technology-based financial
services sector and the joint funding system through P2P Lending according to the Indonesian laws and regulations, as well as the legal consequences that arise in order to protect consumers. This research uses normative juridical methods with a statutory and a doctrinal approach to legal science using primary, secondary and tertiary legal materials. Arrangements for the implementation of P2P Lending are specific and have
resulted in the centralization of P2P Lending. The legal consequences arising from the detrimental P2P Lending, there is the responsibility from the organizers as business actors to Pemberi danas and Penerima danas who feel aggrieved can be either civil or criminal. Pemberi danas and Penerima danas are expected to be selective in choosing and using P2P Lending so that their rights and obligations can be protected.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>