Perkembangan ekonomi global sejak awal tidak terlepas dari kemajuan negara, yang ditandai dengan hubungan erat antara pemerintah dan negara lain. Kejahatan ekonomi, yang diakui di Indonesia sejak Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, masuk dalam ranah hukum pidana ekonomi. Kejahatan ini meliputi berbagai jenis seperti penipuan, korupsi, pencucian uang, yang sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Pada umumnya, kejahatan ini melibatkan sebuah korporasi atau perusahaan, dimana upaya penegakan hukum yang dilakukan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan individual. Oleh sebab itu, perlu suatu penanganan yang efektif oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, yang terdiri dari beberapa subdirektorat yang menangani berbagai aspek ekonomi. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah penerapan konsep Vicarious Liability dalam rangka menentukan tanggung jawab perusahaan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris-normatif untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum secara holistik. Wawancara difokuskan pada pandangan dan kompetensi penyidik dalam menerapkan Tanggung Jawab Pihak Ketiga sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sumber data meliputi data primer dari wawancara lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama bagi kompetensi penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri dalam menerapkan Konsep Vicarious Liability dalam penyidikan tindak pidana ekonomi terletak pada kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik. Meskipun beberapa penyidik Dittipideksus telah mengikuti pelatihan lanjutan, hanya sedikit yang mendapat fokus pelatihan khusus pada penyidikan terhadap tindak pidana ekonomi. Melalui langkah-langkah konkret seperti program pelatihan khusus, refreshment rutin, forum diskusi, evaluasi mingguan, dan sertifikasi, kompetensi penyidik Dittipideksus dapat ditingkatkan sehingga dapat menerapkan konsep Vicarious Liability dengan lebih efektif. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa dibutuhkan pengimplementasian SOP Penyidikan Tindak Ekonomi yang jelas, sistematis, dan memenuhi kriteria seperti identifikasi yang akurat, informasi spesifik, pelatihan efektif, pemahaman risiko, serta kerangka kerja dokumentasi menjadi krusial bagi Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap tindak pidana ekonomi.

---

Since its inception, global economic development has been inseparable from the progress of the country, which is characterized by close relations between the government and other countries. Economic crimes, which have been recognized in Indonesia since Emergency Law Number 7 of 1955, fall within the realm of economic criminal law. These crimes include various types such as fraud, corruption, money laundering, which are often known as white collar crimes. In general, this crime involves a corporation or company, where law enforcement efforts are more complex than individual crimes. Therefore, effective handling is needed by the Directorate of Special Economic Crimes (Dittipideksus) Bareskrim Polri, which consists of several sub-directorates that handle various economic aspects. One intervention that can be carried out is the application of the Vicarious Liability concept in order to determine the company's responsibility for criminal acts committed by its employees. This research uses a qualitative approach and empirical-normative legal methods to understand and analyze legal phenomena holistically. The interviews focused on the views and competencies of investigators in implementing Third Party Responsibilities in accordance with Law Number 1 of 2023. Data sources include primary data from field interviews and secondary data from legal literature research. The research results show that the main challenge for the competence of Dittipideksus Bareskrim Polri investigators in applying the Vicarious Liability Concept in investigating economic crimes lies in the lack of special training for investigators. Although several Dittipideksus investigators have received advanced training, only a few have received special training focused on investigating economic crimes. Through concrete steps such as special training programs, regular refreshments, discussion forums, weekly evaluations, and certification, the competence of Dittipideksus investigators can be improved so that they can apply the concept of Vicarious Liability more effectively. Furthermore, this research found that it is necessary to implement SOPs for Economic Crime Investigations that are clear, systematic, and meet criteria such as accurate identification, specific information, effective training, understanding risks, and documentation frameworks which are crucial for Dittipideksus Bareskrim Polri investigators to ensure proper law enforcement. fair and effective against economic crimes.