Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Kebakaran lahan gambut 2015 merusak 2,6 juta ha lahan gambut Indonesia, dengan wilayah kerusakan terluas di Provinsi Kalimantan Tengah. Intervensi infrastruktur pembasahan perlu didukung dengan upaya partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan restorasi lahan gambut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model kualitatif partisipasi masyarakat dalam restorasi lahan gambut menggunakan

analisis jejaring. Pendekatan partisipasi yang diteliti di 7 desa dalam penelitian ini berfokus pada kajian partisipasi pada faktor pemahaman, peran, dan kedudukan masyarakat dalam rewetting. Partisipasi masyarakat mencapai tingkat yang paling tinggi ditemukan pada desa yang memiliki kepercayaan bahwa lahan gambut yang dikelola adalah aset untuk masa depan. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai atas

lahan gambut adalah komponen utama dalam partisipasi masyarakat danmenjadikan restorasi lahan gambut berpotensi untuk berkelanjutan. Model kualitatif yang dibuat menunjukkan bahwa interaksi langsung antara masyarakat dengan restorasi lahan gambut dimana partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan restorasi lahan gambut.

---

ABSTRACT

Peatland fires in 2015 damaged 2.6 million ha of Indonesia's peatlands, with the largest area of damaged peat in Kalimantan Tengah Province. The hydroulic infrastructure intervention requires support from community participation in order to reach the sustainability of peatland restoration. This study aims to create a qualitative model of community participation in peatland restoration using network analysis method. In this research, community participations are focused on the community understanding, the role and position of the community in rewetting

intervention as part of the peat restoration program which is studied in 7 villages in Kabupaten Pulang Pisau. Community participation is achieving the highest level is found in villages that have a local believe of peatland as an asset for the future. Community faith in the value of land is the most important component in community participation and acquires land restoration is potentially sustainable. A qualitative model in this research depicts the direct interaction between communities and peat restoration where community participation is one of the key factors in the sustainability of peatland restoration."

"Keberhasilan konservasi orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) ditentukan oleh kesuksesan program pelepasliaran. Penelitian ini ditujukan untuk melihat pola perilaku posisi orangutan kalimantan yang akan dilepasliarkan. Penelitian dilakukan di Sekolah Hutan Jerora Sintang Orangutan Center (SOC), Kalimantan Barat. Pengamatan orangutan dilakukan secara instantaneous sampling dengan metode focal animal sampling. Subjek penelitian ini merupakan empat orangutan kandidat rilis (Awin, Kingkong, Tom, dan Oli). Berdasarkan hasil persentase perilaku posisi, Kingkong merupakan orangutan yang paling siap untuk dilepasliarkan, diikuti oleh Awin, Tom, dan Oli. Kingkong dan Awin memiliki persentase posisi di arboreal yang lebih tinggi dibandingkan dengan di terestrial. Tom dan Oli memiliki persentase posisi di arboreal yang lebih rendah dibandingkan dengan di terestrial. Persentase jelajah Oli merupakan yang paling sedikit. Pengamatan preferensi tumbuhan lokomosi orangutan menunjukkan spesies Lithocarpus sp., Vitex pinnata, Dryobalanops aromatica, Myristica fragans, dan Artocarpus sp. menjadi spesies tumbuhan favorit dari keempat orangutan. Data menunjukkan hanya tiga individu orangutan kalimantan memenuhi salah satu syarat rilis, yaitu dapat bergerak baik secara arboreal dan terestrial.

---

The success of bornean orangutan (Pongo pygmaeus) conservation is determined by the success of the release program. This research is aimed at the behavioral patterns of the position of Kalimantan orangutans that will be released into the wild. The research was conducted at the Jerora Sintang Orangutan Center (SOC) Forest School, West Kalimantan. Observations of orangutans were carried out using instantaneous sampling using the focal animal sampling method. The subjects of this research were four orangutans who were release candidates (Awin, Kingkong, Tom, and Oli). Based on the results of the percentage of positional behavior, Kingkong is the orangutan most ready to be released, followed by Awin, Tom, and Oli. Kingkong and Awin have a higher percentage of arboreal positions compared to terrestrial positions. Tom and Oli have a lower percentage of arboreal positions compared to terrestrial ones. Oil roaming percentage is the lowest. Observations of orangutan locomotion plant preferences showed that the species Lithocarpus sp., Vitex pinnata, Dryobalanops aromatica, Myristica fragans, and Artocarpus sp. became the favorite plant species of the four orangutans. The data shows that only three Bornean orangutan individuals met one of the release requirements, namely being able to move both arboreal and terrestrial."

"Inisiasi skema Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation plus dan Pembayaran Jasa Lingkungan REDD dan PJL untuk hutan desa adalah skema untuk memberikan insentif atas upaya pengelolaan hutan desa berkelanjutan oleh masyarakat. Fokus riset ini adalah meneliti dampak inisiasi skema gabungan REDD dan PJL untuk Hutan Desa terhadap deforestasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Riset bertujuan menganalisis dampak dana inisiasi Skema REDD dan PJL terhadap deforestasi yang diukur dari tutupan hutan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan participatory wellbeing assessment. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan terjadi deforestasi bersih sebesar -198,33 ha di Zona Lindung yang menunjukkan terjadi peningkatan tutupan hutan. Dari aspek kesejahteraan, terjadi peningkatan kesejahteraan namun bukan oleh intervensi REDD dan PJL. Hasil riset menyimpulkan bahwa inisiasi Skema REDD dan PJL berdampak positif terhadap pengurangan deforestasi disebabkan karena penggunaan secara tepat oleh masyarakat untuk kegiatan pengamanan dan rehabilitasi hutan. Namun demikian Skema REDD dan PJL belum berhasil memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena terbatasnya nilai uang yang diterima oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan arahan program yang belum mengarah ke pembangunan fisik sesuai kriteria kesejahteraan yang dibuat oleh masyarakat.

---

The Initiation of Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus and Payment for Environmental Services REDD and PES scheme for the village forest hutan desa is a scheme to provide economic incentives for community to manage their forest sustainably. This research focuses on the impact of the REDD and PES to the deforestation and community wellbeing through participatory approach. This research aims to analyse the impact of the initiation of REDD and PES to deforestation through forest cover analysis and to analyse the impact to community wellbeing through participatory wellbeing assessment. This is a qualitative research approach with mix methods. The result shows that from environment aspect, the initiation of REDD and PES scheme resulted a 198.33 ha of net deforestation, which means a forest gain. From the wellbeing aspect, there is an increase in wellbeing but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes. It concludes that the schemes has a positive impact on reducing deforestation due to proper alocation for forest security and rehabilitation, however the benefit is not sufficient enough yet to improve community wellbeing. "

"ABSTRAKIndonesia memiliki keanekaragaman hayati terbanyak kedua di dunia. Sedihnya, meskipun menjadi salah satu paru-paru utama dunia, kesadaran akan konservasi hutan di Indonesia masih sangat rendah, terutama di provinsi Kalimantan. Penelitian ini akan mencoba untuk membahas pentingnya mempromosikan program konservasi berbasis masyarakat seperti hutan kemasyarakatan serta manfaatnya bagi Indonesia. karena pendekatan yang lebih regulatif terhadap konservasi telah gagal dalam mencegah deforestasi massal di Kalimantan, program berbasis masyarakat menjadi alternatif pilihan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini. pesan dari kampanye ini adalah untuk mendukung program kehutanan sosial yang mendukung wilayah Kalimantan secara lingkungan dan ekonomi. melalui media sosial, tujuan dari kampanye makalah ini adalah untuk menembus pesan kepada audiens yang aktif dalam lanskap media digital.

---

ABSTRACTIndonesia boasts the second most biodiversity in the world. Sadly, despite being one of the significant lungs of the world, awareness for forestry conservation in Indonesia is still alarmingly low, especially in the Borneo province. This research will attempt to discuss the importance of promoting community-based conservation programs like social forestry as well as their benefits to Indonesia. As the more regulative approach to conservation has failed in preventing mass deforestation in Borneo, the community-based program becomes the preferred alternative to increase public awareness of the issue. the message of the campaign is to support social forestry programs that support the Borneo region environmentally and economically. through social media, the aim of the paper`s campaign is to penetrate the message to audiences who are active in the digital media landscape."

"Hidrologi hutan rawa gambut merupakan faktor penting yang menjadi kunci keberadaan dan kelestarian gambut itu sendiri. Perubahan hidrologi pada gambut terutama yang diakibatkan oleh kanalisasi mengakibatkan adanya fluktuasi tinggi muka air tanah yang dapat berdampak pada peningkatan pelepasan CO2, kekeringan yang berakibat kebakaran dan banjir yang lebih cepat terjadi sehingga perlu adanya upaya mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Pengolahan citra Landsat TM dan ETM serta SPOT 4 menggunakan teknik klasifikasi segmentasi berbasis objek yang dipadukan dengan hasil pengukuran tinggi muka air dan elevasi permukaan tanah dilakukan untuk menghasilkan pola perubahan genangan air hutan rawa gambut di SubDAS Bakung, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil analisis, pola perubahan genangan air sebagian besar terjadi di bagian hilir subDAS dengan faktor pengontrol berupa ketinggian dan lereng. Analisis multitemporal dari tahun 1998 – 2012 menjelaskan bahwa parameter curah hujan yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perubahan genangan air adalah curah hujan dua bulanan sebelumnya dengan R sebesar 0,669. Adapun kerapatan aliran lebih berpengaruh terhadap genangan air di bagian hulu SubDAS Bakung.

---

Hydrology of peat swamp forest is an important factor that is a key to the existence and preservation of the peat. Therefore, with the change in the hydrology of peat mainly caused by canalization it may result in fluctuations in ground water level that can impact on increasing the release of CO2, resulting in drought and peat fires, and early flood so it is need mitigation effort to reduce the risk. Processing of Landsat TM and ETM and SPOT 4 imagery using object-based classification technique are performed to produce pattern of water body change of peat swamp forest in Bakung Sub-watershed, Central Kalimantan. According to analysis, water body change pattern mostly occur in downstream area with controlled factor is topography. analysis conducted by multi-temporal in 1998 - 2012 found that rainfall parameters that influence the changes in water body is 2-monthly rainfall before observation time with R of 0.669. In addition, drainage density is more influence for occurring water body changes in the upstream area of Bakung Sub-watershed."

"ABSTRAKJenis Ikan Beruaya Jauh khususnya Tuna bagi Indonesia merupakan Ikan yang mempunyai nilai Ekonomis yang sangat tinggi dan sesuai sifat biologisnya, Tuna akan beruaya lintas samudera sehingga dalam pengelolaan dan konservasinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur secara khusus hal tersebut. Tesis ini membahas mengenai pengelolaan dan konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh ditinjau baik dari ketentuan hukum internasional termasuk Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang berlaku di Indonesia, karena sebagai konsekuensi Indonesia yang meratifikasi berbagai Konvensi dan Persetujuan Internasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh serta keanggotaan Indonesia dalam beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang area konvensinya berada di laut lepas di sekitar Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan kompabilitas dan implikasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek dalam pengaturan terhadap Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh sangat beragam dan implikasi untuk menyusun pengaturan ke dalam peraturan nasional sangat banyak dan perlu dilakukan penyesuaian bagi peraturan nasional yang tidak kompatibel maupun bertentangan dengan konvensi/persetujuan. Pada akhir penelitian ini disarankan bahwa dalam penyusunan resolusi khususnya dalam sidang-sidang Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, sebagai negara anggota selalu diundang dan diminta untuk terlibat penuh dalam sidang tersebut sehingga kesempatan tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kepentingan nasional dapat tertampung dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

---

ABSTRACTHighly Migratory Species esspecially Tuna for Indonesia has high economic value, and as a biology characteristic Tuna will migrate over high seas or zona economic exclusive, so for its conservation and management, United Nations on the Law of the Sea 1982 regulate that manner.This thesis discussed about conservation and management highly migratory species in preview not only International Law but also Regional Fisheries Management Organizations measures that apply in Indonesia, as the consequence for Indonesia ratify Conventions and Agreements relevant, furthermore Indonesian membership at many Regional Fisheries Management Organizations which its are conventions or agreements in the high seas serounding Indonesian waters.This research analysis International law compatibility and implication in national law that regulate conservation and management highly migratory species. This research is a normative juridical research in conjuntion with statute approach and comparative approach.Result of research conclude that many aspect in conventions and agreements also its resolution reganding conservation and management highly migratory species that need to be done and to be adjusted with national laws. However, in the end of this research We suggested when the Regional Fisheries Management Organizations meeting or conference, as a full member State, Indonesia has more active and has strong bargain for national interest as well as the decision results have more beneficial for Indonesia."