Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari suatu akta perjanjian dalam hal kerjasama perlindungan Sumber Daya Alam antar negara, serta bagaimana seorang Notaris dapat ikut berperan serta di dalamnya. Penelitian ini di analisis melalui metode penelitian secara doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Penelitian dilaksanakan terhadap Akta Persetujuan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut, terlihat jelas bahwa segala bentuk kegiatan, lokasi, dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan konservasi dilaksanakan dan lebih menitikberatkan kepada pihak Indonesia. Adanya pengaturan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, dan bahwa salah satu pihak dalam akta tersebut berperan sebagai penguasa, membuat akta tersebut dikuasai oleh hukum Publik, namun dalam akta tersebut juga terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, serta adanya choice of law, yang identik dengan Hukum Perdata Internasional, sehingga membuat akta tersebut berada dalam lingkup hukum publik dan perdata, yang bekerja secara hybrid. Dalam hal inilah, seorang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik di Indonesia dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbangsih ilmu bersifat keperdataan yaitu dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris sebagai satu satunya pejabat pembuat akta otentik dapat melaksanakan beberapa hal seperti waarmerking untuk menandakan bahwa akta perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan Indonesia, dan membuat akta otentik maupun addendum dalam akta terkait bantuan dan partisipasi dari pihak ketiga. Dengan adanya partisipasi dari Notaris tersebut, pelaksanaan Konservasi Orangutan Kalimantan akan memiliki kedudukan hukum yang kuat, sehingga dapat mencegah adanya wanprestasi, melindungi hak dan kewajiban pihak Indonesia dalam perjanjian ini, serta menjadi pembuktian yang sempurna apabila terjadi sengketa.

---

This research is aimed at finding out the legal position of a deed of agreement in terms of cooperation in protecting Natural Resources between countries, as well as how a Notary can participate in it. This research was analyzed through doctrinal research methods using secondary data. The research was carried out on the Deed of Cooperation Agreement between the Directorate General of Conservation of Natural Resources and Ecosystems (Ditjen KSDAE) and York University, Canada regarding Cooperation in Conservation of Bornean Orangutans in Kutai National Park. In this deed, it is clear that all forms of activities, locations and provision of infrastructure in the context of implementing conservation are carried out with greater emphasis on the Indonesian side. The existence of public service regulations, openness of public information, and the fact that one of the parties in the deed acts as a ruler, makes the deed controlled by public law, but in the deed there are also matters of a civil nature such as funding, third party assistance, alternative dispute resolution. implemented in Indonesia, as well as the existence of a choice of law, which is identical to International Private Law, thus making the deed within the scope of public and civil law, which works in a hybrid manner. In this case, a Notary as an official who makes authentic deeds in Indonesia can take part in providing civil knowledge contributions, namely in terms of making deeds and authenticating deeds. The notary as the only official who makes authentic deeds can carry out several things such as waarmerking to indicate that the deed of agreement complies with Indonesian laws and regulations, and make authentic deeds or addendums to deeds regarding assistance and participation from third parties. With the participation of the Notary, the implementation of the Kalimantan Orangutan Conservation will have a strong legal standing, so that it can prevent defaults, protect the rights and obligations of the Indonesian party in this agreement, and provide perfect proof in the event of a dispute.