Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April Tahun 1997 dengan Akta Pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimanakah peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pembuatan akta perkoperasian, akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Diteliti dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Tipologi Penelitian Eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis terkait peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu dibuatkan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, akibat hukumnya yaitu jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah. Mengenai pertanggungjawaban hukumnya ialah, Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri.

---

Cooperatives founded by the founders should be adjusted to the Deed of Establishment and Amendment to the Articles of Association by the Cooperative Notary, so that legal certainty and smoothness and the civil interests of the founders can be protected in accordance with the Decree of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 98/Kep/M.KUKM/ IX/2004. In this case, the Deed of Establishment and the Articles of Association of the Pemuda Tri Karya Cooperative which was established on April 7, 1997 with the Deed of Establishment No. 108/BH/KWK.25/IV/1997 were analyzed, then examined how the role of the Notary Making the Cooperative Deed was in the application of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 in making the cooperative deed, the legal consequences for the Youth Tri Karya Cooperative that do not comply with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/ 2015 and the legal responsibility of the Youth Tri Karya Cooperative for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Institutions. Researched using normative juridical research methods and explanatory research typology using secondary data. The results of the analysis related to the role of the Cooperative Notary Deed Maker are made a deed of establishment, a deed of amendment to the articles of association, and other deeds related to cooperative activities, the legal consequence is that if there is no adjustment to the deed of establishment and amendments to the articles of association by the Pemuda Tri Karya Cooperative, then all legal action against the cooperative is not valid. Regarding its legal responsibility, Cooperatives are required to be accountable by making Amendments to the Articles of Association in the form of holding an Extraordinary Annual Member Meeting and attended by the Notary of the Cooperative Deed Maker with an agenda specifically regulated regarding Amendments to the Articles of Association in the Field of Business, and changes in the address (place of domicile) of the Cooperative. Tri Karya Youth. Then the Minutes of the Extraordinary Annual Meeting of Members are made, which will then be submitted to the Minister."

"Perekonomian disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, menempatkan Koperasi baik dalam kedudukannya sebagai sokoguru perekomomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945 Salah satunya adalah koperasi, sebagai sarananya untuk mencapaimasyarakat adil dan makmur, landasannya yaitu Pancasila. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan status badan hukum koperasi, melalui pengesahan atas Anggaran Dasar, dan pembinaan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, wewenangnya diberikan kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Menteri menunjuk notaris selaku pejabat pembuat akta koperasi pada proses pengesahan akta pendirian koperasi terdapat masalah yaitu sebelum membuat akta pendirian koperasi wajib diketahui adalah pertama mengenai wewenang notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kedua kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris dalam proses pengesahan akta pendirian koperasi, ketiga Cara mengatasi kendala dalam proses pengesahan akta pendirian koperasi. Metode yang digunakan dalam penyusunantesis adalah tipe penelitian bersifat eksplanatoris. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang bersifat Library Research, Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, hasil penelitian bersifat evaluatifAnalistis.Kenda1a yang ada dapat diselesaikan yaitu dengan notaris wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, wajib mengetahui teniang hukum koperasi sehingga fungsi notaris sebagai pembuat akta koperasi dapat berjalan dengan baik. Sebagai, notaris wajib mengikuti pelatihan mengenai koperasi baik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia. Dengan disahkan akta pediriankoperasi kedudukan koperasi berbadan hukum maka status hukumnya lebih kuat dan lebih memberikan perlindungan kepada para anggotanya, karena ada pemisahan secara tegas antara harta kekayaan pribadi dengan harta milik koperasi."

"Skripsi ini membahas tentang pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk, ditinjau dari hukum persaingan usaha khususnya Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. Dengan akusisi ini maka PT Elang Mahkota Tekologi Tbk menguasai saham dua stasiun televisi yaitu SCTV dan Indosiar. Penguasaan terhadap dua stasiun televisi ini berpotensi menciptakan Barrier to Entry terhadap pelaku usaha lain karena menguasai frekuensi penyiaran yang telah dipunyai oleh kedua stasiun televisi ini. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar industri pertelevisian. Oleh sebab itu pengawasan berdasarkan pengawasan persaingan usaha terhadap akusisi ini haruslah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akusisi PT Elang Mahkota Teknologi tidaklah melanggar persaingan usaha namun penilaian KPPU dalam menganalisis akusisi banyak terdapat kekurang tidakcermatan.

---

This mini-thesis discusses about the acquisition of PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk on PT Indosiar Karya Media Tbk analyzed from Unfair Business Competition Law according to Government Regulation Number 57 Year 2010.. With this acquisition, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk control two television station namely SCTV and Indosiar. Mastery of two station televisions potentially creates a barrier to entry to other businesses because control the frequency of broadcasting that has been acquired by both of the two station televisions. Causing of this acquisition this is certainly going to be very dangerous conditions in the market. And therefore, regulation and supervision based on competition law for this action of acquisition is absolutely necessary. This study uses Juridical Normative research where data is mostly from the research literature. The results of this study that the Acquistion of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk does not violate unfair business competition law, however evaluation of KPPU in analyzing this acquisition have much of lack."

"Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa pengangkatan dewan komisaris perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta beserta peran serta tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis objek hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengangkatan komisaris perseroan tidak tepat atau tidak sesuai, karena pengangkatan komisaris perseroan harus mendapat persetujuan dari pihak terkait sebelum pengangkatannya. Peran dan tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022 telah terpenuhi dengan sempurna karena Notaris A sebagai Notaris tidaklah bertanggung jawab atas kebenaran materil mengenai pengangkatan Nyonya JT.

---

The appointment of commissioners as on of company organs must be approved by the commissioner candidate before the candidate appointment. Mrs JT as the minority shareholders of PT MFS, appointed as commissioner through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) without her agreement. Mrs JT never gave her agreement about her appointment and never got documents as the output of the extraordinary general meeting. One of the output of the meeting is deed of minutes of the extraordinary general meeting of shareholders, reported to Minister of Law and Human Rights, so the Minister issued a decree which lists Mrs JT as commissioner, that automatically gave Mrs JT responsibilities of thing that she never agreed. Therefore, this research was carried out issues about commissioner appointment without the candidate agreement based on and role responsibilities of notary based Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022. This research used doctrinal research methods by examining legal objects in the form of statutory regulations, as well as collecting primary, secondary, and tertiary legal document through document and library study. The results of this research are commissioner appointment without candidate agreement is inappropriate because commissioner appointment needs the candidate agreement before their appointment. The role and responsibilities of notary is fulfilled perfectly because Mrs. JT agreement is not notary’s responsibility."

"Penelitian ini membahas mengenai suatu pengambilalihan yang dilakukan oleh Hary Tanoesudibjo selaku Chief Executive Officer (CEO) dari Media Nusantara Citra (MNC) Grup melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT. Berkah Karya Bersama (BKB), terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana, melalui suatu Investment Agreement tanggal 23 Juni 2002. Sebagai kelanjutan dari Investment Agrement tersebut, pihak Siti Hardiyanti Rukmana telah memberikan kuasa kepada pihak BKB, khusus untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian operasional TPI pada tanggal 3 Juni 2003. Namun seiring berjalannya perjanjian tersebut, pihak Siti Hardiyanti Rukmana merasa ada ketidakcocokan dengan pihak BKB sehingga pihak Siti Hardiyanti Rukmana berniat untuk mengakhiri perjanjian tersebut dengan membayar segala biaya yang telah dikeluarkan oleh BKB selama masa pengendaliannya terhadap TPI. Dikarenakan ditemukannya adanya indikasi kecurangan dari pihak BKB untuk menguasai TPI secara keseluruhan, maka pihak Siti Hardiyanti Rukmana mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada BKB tertanggal 3 Juni 2003 tersebut. Pokok masalah yang dihadapi adalah bagaimana kesesuaian proses pengambilalihan tersebut dengan UU No. 1/1995 yang merupakan peraturan yang mengatur mengenai pengambilalihan pada saat itu dan bagaimanakah kedudukan pencabutan surat kuasa oleh pihak Siti Hardiyanti Rukmana dalam perundangundangan. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

AbstractThis analysis discusses about the acquisition by Hary Tanoesudibjo, Chief Executive Officer (CEO) of Multimedia Nusantara Citra (MNC) Group, through one of its subsidiaries, PT. Berkah Karya Bersama (BKB), towards PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) in which all shares are owned by Siti Hardiyanti Rukmana, through the Investment Agreement dated June 23, 2002. As a continuation of the Investment Agrement, Siti Hardiyanti Rukmana has provided a power of attorney to BKB, specifically to do things related to the operational control of TPI at the date of June 3, 2003. But over the agreement, Siti Hardiyanti Rukmana feels that there is incompatibility with BKB so Siti Hardiyanti Rukmana intends to terminate the agreement by paying all costs incurred by BKB over the control of the TPI. Due to the indications of fraud from BKB to dominate the TPI as a whole, then Siti Hardiyanti Rukmana revoke a power of attorney which has been given to BKB dated June 3, 2003. The principal problem faced is how the acquisition process in accordance with Law No. 1 / 1995, which is the rules regulating the acquisition at that time and and how the position of the revocation of the power of attorney by Siti Hardiyanti Rukmana as endorser, in laws and regulations. To answer the above-mentioned problems, therefore, the writer used a legal research conducted by prioritizing the observation of literature materials or documents named as secondary data, in form of primary, secondary and tertiary law materials. "

"Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil). Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Di dalam UU Cipta Kerja memunculkan satu bentuk baru perseroan, yang di dalam PP No. 8 Tahun 2021 menyebutnya sebagai Perseroan Perorangan. Dalam pendirian perseroan perorangan ini cukup dengan mengisi format isian pernyataan pendirian secara elektronik tanpa adanya akta notaris. Hal tersebut mengakibatkan perseroan perorangan tidak memiliki dokumen autentik dalam pendiriannya. Selain itu perseroan perorangan dapat didirikan oleh seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana umur tersebut belum cakap hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan menurut PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dikaitkan dengan peran notaris dalam pendirian perseroan persekutuan modal dan konsekuensi hukum adanya syarat usia minimum 17 (tujuh belas) tahun bagi pendiri perseroan perorangan. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah untuk menyarankan kepada pemerintah bahwa dalam pendirian perseroan perorangan sebaiknya tetap melibatkan notaris dan bagi pendiri perseroan perorangan sebaiknya paling rendah berumur 21 (tahun) untuk kelancaran perseroan dalam menjalankan usahanya.

---

This research discusses about the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company (according to Government Regulation Number 8 of 2021 about the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment Changes and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses). The government through the Law on Job Creation has amended several regulations in Indonesia, one of them is the Law on Limited Liability Companies. In the Job Creation Law, a new form of company emerges, which in Government Regulation Number 8 of 2021 referred to it as a Single Member-LLC. In the establishment of a Single Member-LLC is by filling out a form electronically through SABH, without a notarial deed. This causes Single Member Limited Liability Company not have authentic documents in their establishment. In addition, a Single Member-LLC can be established by someone who is still 17 (seventeen) years old, where that age is not yet legally competent. The issues raised in this study are regarding the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company according to Government Regulation Number 8 of 2021 related with the role of a notary in the establishment of a Limited Liability Company and the legal consequences of having a minimum age requirement of 17 (seventeen) years for founders of Single Member-LLC. To describe these problems is using normative legal research methods with prescriptive research typology. The results of the analysis are to suggest to the government that in the establishment of a Single Member-LLC is better to involve a notary and for founder of Single-Member LLC better in 21 (twenty-one) years old for the good of the company in running business."

"Pencabutan izin usaha pertambangan merupakan tindakan hukum yang dilakukan sebagai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Menteri Investasi/BKPM memiliki wewenang dalam mengurus perizinan dan investasi di sektor pertambangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM selaku Badan/pejabat tata usaha negara secara resmi mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2022. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana pemetaan kewenangan terhadap penerbitan dan pencabutan izin usaha pertambangan di Indonesia? (2) Bagaimana upaya administratif terhadap perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat tata usaha negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam sengketa pencabutan izin usaha pertambangan?Hasil analisis menunjukan bahwa  upaya administratif yang dapat dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat tata usaha negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam sengketa pencabutan izin usaha pertambangan adalah, pihak yang dirugikan dapat memohon tuntutan hukum kepada pihak yang bertanggung jawab, seperti pihak resmi atau pihak tingkat satuan kerja dan pemetaan kewenangan terhadap penerbitan dan pencabutan izin usaha pertambangan di Indonesia ada pada BKPM. Hal ini terjadi atas delegasi kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan dari Kementerian ESDM ke BKPM melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 19 Tahun 2020. Demi menghindari perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat tata usaha Negara, penulis merekomendasikan untuk segala pihak bekerja sama dalam upaya meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Ini dapat dilakukan dengan cara memastikan proses pencabutan izin usaha pertambangan dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan hukum.

---

Revocation of a mining business permit is a legal action taken as a sanction for violations committed by a mining company. The Minister of Investment/BKPM has the authority to manage licensing and investment in the mining sector. The Minister of Investment/Head of BKPM as the State Administration Agency/official officially revoked thousands of Mining Business Permits (IUP) based on Presidential Decree number 1 of 2022. So the problems that will be discussed in this thesis are (1) How is the mapping of authority regarding the issuance and revocation of permits mining business in Indonesia? (2) What are the administrative measures against unlawful acts by state administrative bodies/officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) in disputes over the revocation of mining business permits? The results of the analysis show that administrative measures can be taken against unlawful acts by state administrative bodies/officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) in disputes over the revocation of mining business permits, the aggrieved party can request a legal claim against the responsible party, such as an official party or work unit level party and the mapping of authority regarding the issuance and revocation of mining business permits in Indonesia lies with the BKPM. This happened due to the delegation of authority to revoke mining business permits from the Ministry of Energy and Mineral Resources to BKPM through the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 19 of 2020. In order to avoid unlawful acts by State administrative bodies/officials, the author recommends that all parties work together in an effort to minimize possible risks. This can be done by ensuring that the mining business permit revocation process is carried out correctly, transparently and in accordance with the law."