Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surplus Bank Indonesia menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam implementasinya, perbedaan karakteristik BI dengan bank konvensional dapat menimbulkan kendala, mengingat tujuan tunggal BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang muncul dalam implementasi perlakuan PPh atas surplus BI dan memberikan rekomendasi kebijakan bedasarkan pajak penghasilan atas bank sentral di negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif, dimensi waktu cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala dalam perlakuan PPh atas surplus BI ini antara lain adalah ketidaksesuaian penggunaan prinsip matching cost against revenue untuk menghitung pengurang PPh BI dan cara perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang memberatkan karena penerimaan Bank Indonesia yang fluktuatif. Rekomendasi kebijakan bedasarkan Bank of England yang mengecualikan pajak penghasilan atas penerimaan yang didapat dari tugasnya dalam menerbitkan banknotes dan terpisahnya pembukuan atas tugas-tugas yang terkait penerbitan uang dan tugas-tugas lainnya.

---

Bank Indonesia’s income becomes the object of Income Tax based on Article 4 Paragraph 1 Letter s Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008. In its implementation, the different characteristics of BI with conventional banks can cause constraints, given the sole purpose of BI is to achieve and maintain the stability of the rupiah. The purpose of this study is to describe the constraints that arise in the implementation of the treatment of income tax on BI surplus and provide recommendation policy based on income tax on central banks in other countries. This research uses a qualitative approach, qualitative data analysis technique, cross-sectional time dimension with data collection technique in the form of a literature study and in-depth interview. The result of the research shows that the obstacles in the treatment of Income Tax on BI surplus include the mismatch of the use of matching cost against revenue principle to calculate the deduction of PPh BI and the calculation of the Income Tax Article 25 installment which is burdensome due to the fluctuating acceptance of Bank Indonesia. Bank of England-based policy recommendations that exclude income tax on receipts earned from its duties in issuing banknotes and separate bookkeeping of tasks related to the issuance of money and other tasks."

"Penelitian yang membahas mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi perangkat lunak di PT Integral Data Prima bertujuan untuk menganalisis transaksi penjualan TaxBase dan MyTax terkait ada atau tidaknya penyerahan lisensi kepada pelanggannya serta menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, terdapat dua hasil dari penelitian ini. Pertama, tidak ada pemberian lisensi terkait dengan transaksi perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Kedua, tidak ada kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pelanggannya serta pembayaran yang diterima dari penjualan perangkat lunak merupakan penghasilan dari usaha.

---

The research about the Income Tax treatment for software transaction in PT Integral Data Prima has purposes which are to analyze the TaxBase?s and MyTax?s sale transaction related to the existence of license transfer to the customers or not, and also to analyze the Income Tax treatment for software sale transaction which PT Integral Data Prima is doing. By using qualitative approach method, data collection technique by field research and library research, and qualitative data analysis technique, there are two results from this research. First, there is no license transfer related to the software transaction that PT Integral Data Prima does. Second, the customers don?t have the obligation to withhold the Income Tax Article 23 and the payment from the software sales is included to business profits."

"Laporan ini menjelaskan perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan pada ekspatriat Filipina sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang bekerja di Indonesia. Perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan dijelaskan dengan menggunakan kasus dari berbagai macam kondisi ekspatriat. Praktik perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan akan dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan ini juga menjelaskan dampak dari adanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang bersumber dari Singapura pada posisi pajak ekspatriat saat pelaporan SPT Tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report explains the income tax treatment and calculation for Filipino expatriate as Indonesian tax resident who works in Indonesia. Income tax treatment and calculation are explained by using various cases of expatriate conditions. The practice of tax treatment and calculation will be compared to the tax regulations that have been determined. This report also explains about the impact of expatriate overseas employment income on expatriate tax position at the filing time of annual income tax return. The results from this report show that the practice of tax treatment and calculation in accordance with tax regulations that have been determined."

"Konsekuensi logis dari penugasan public service obligation (PSO) adalah negarabertanggung jawab untuk memberikan sejumlah kompensasi berupa dana bantuan PSOkepada PT XYZ. Namun, sengketa timbul ketika pemeriksa dan wajib pajak bersilangpendapat pada perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO tersebut, apakah danabantuan PSO dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau non-objek pajakpenghasilan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perlakuan pajak penghasilanyang ideal atas dana bantuan PSO ditinjau dari aspek teoritis dan yuridis. Penelitian inimenelaah lebih lanjut perlakuan tersebut berdasarkan konsep penghasilan, pajak ataspenghasilan, asas certainty (kepastian) serta menganalisis implikasi berupa compliancecost yang dihadapkan pada PT XTZ. Metode penelitian yang digunakan adalahpendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitiandeskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana bantuan PSO memenuhikriteria untuk dikategorikan sebagai penghasilan menurut SHS income concept,sedangkan untuk perlakuan pajak atas dana bantuan PSO sebagai objek pajak penghasilanatau bukan sangat bergantung pada adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan,penguasaan diantara wajib pajak pemberi dan wajib pajak penerima. Sehingga perbedaaninterpretasi apakah Pemerintah selaku pihak pemberi merupakan wajib pajak atau bukanmenjadi poin krusial. Ketika baik pihak pemberi dan pihak penerima bantuan keduanyamerupakan wajib pajak maka perlakuannya dikategorikan sebagai objek pajakpenghasilan, sedangkan jika satu atau keduanya tidak dikategorikan sebagai wajib pajakmaka merupakan non-objek pajak penghasilan. Pada sengketa ini turut menjadi akarpermasalahannya adalah perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan pemeriksa dalammenentukan perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO. Karena ketidakpastianakibat perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada naiknya compliance cost yangharus ditanggung oleh PT XYZ akibat dari persengketaan yang terjadi.

---

The logical consequence of being assigned a public service obligation (PSO) is that the

state has responsibility for providing a number of compensation in the form of PSO grants

to PT XYZ. However, a dispute arises when the tax authority and the taxpayer has a

different opinion on the tax treatment of the PSO grants, whether categorized as an

income tax object or a non-object. This research seeks to analyze the ideal tax treatment

for PSO funding based on theoretical and juridical aspects. This research examines the

tax treatment based on the income concept (SHS income), the income tax concept, the

principle of tax certainty concept, also analyzes the implications of compliance costs

faced by PT XYZ. The research method used is a quantitative approach with a postpositivist

paradigm with descriptive research type. The types of data used are primary and

secondary data with data analysis techniques are library research and in-depth interview

field studies. This research concluded that the PSO grants met the criteria to be

categorized as an income according to the SHS income concept. Meanwhile, for the tax

treatment of PSO grants as income tax objects or not, it is highly dependent on the

existence of a business relationship, occupation, ownership, and control between the

taxpayer and the crucial point is the interpretation of whether the Government as a

taxpayer or not. When both the giver and the recipient are both taxpayers, they are

categorized as income tax objects, but if they are not categorized as taxpayers, they are

categorized as non-income tax objects. The main problem in this tax dispute is the

different interpretation between taxpayers and tax authorities in the tax treatment of PSO

grants. The uncertainty caused by this misinterpretation has implications for an increase

in compliance costs that must be borne by PT XYZ as a result of the dispute."