Konsekuensi logis dari penugasan public service obligation (PSO) adalah negarabertanggung jawab untuk memberikan sejumlah kompensasi berupa dana bantuan PSOkepada PT XYZ. Namun, sengketa timbul ketika pemeriksa dan wajib pajak bersilangpendapat pada perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO tersebut, apakah danabantuan PSO dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau non-objek pajakpenghasilan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perlakuan pajak penghasilanyang ideal atas dana bantuan PSO ditinjau dari aspek teoritis dan yuridis. Penelitian inimenelaah lebih lanjut perlakuan tersebut berdasarkan konsep penghasilan, pajak ataspenghasilan, asas certainty (kepastian) serta menganalisis implikasi berupa compliancecost yang dihadapkan pada PT XTZ. Metode penelitian yang digunakan adalahpendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitiandeskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana bantuan PSO memenuhikriteria untuk dikategorikan sebagai penghasilan menurut SHS income concept,sedangkan untuk perlakuan pajak atas dana bantuan PSO sebagai objek pajak penghasilanatau bukan sangat bergantung pada adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan,penguasaan diantara wajib pajak pemberi dan wajib pajak penerima. Sehingga perbedaaninterpretasi apakah Pemerintah selaku pihak pemberi merupakan wajib pajak atau bukanmenjadi poin krusial. Ketika baik pihak pemberi dan pihak penerima bantuan keduanyamerupakan wajib pajak maka perlakuannya dikategorikan sebagai objek pajakpenghasilan, sedangkan jika satu atau keduanya tidak dikategorikan sebagai wajib pajakmaka merupakan non-objek pajak penghasilan. Pada sengketa ini turut menjadi akarpermasalahannya adalah perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan pemeriksa dalammenentukan perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO. Karena ketidakpastianakibat perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada naiknya compliance cost yangharus ditanggung oleh PT XYZ akibat dari persengketaan yang terjadi.

---

The logical consequence of being assigned a public service obligation (PSO) is that the

state has responsibility for providing a number of compensation in the form of PSO grants

to PT XYZ. However, a dispute arises when the tax authority and the taxpayer has a

different opinion on the tax treatment of the PSO grants, whether categorized as an

income tax object or a non-object. This research seeks to analyze the ideal tax treatment

for PSO funding based on theoretical and juridical aspects. This research examines the

tax treatment based on the income concept (SHS income), the income tax concept, the

principle of tax certainty concept, also analyzes the implications of compliance costs

faced by PT XYZ. The research method used is a quantitative approach with a postpositivist

paradigm with descriptive research type. The types of data used are primary and

secondary data with data analysis techniques are library research and in-depth interview

field studies. This research concluded that the PSO grants met the criteria to be

categorized as an income according to the SHS income concept. Meanwhile, for the tax

treatment of PSO grants as income tax objects or not, it is highly dependent on the

existence of a business relationship, occupation, ownership, and control between the

taxpayer and the crucial point is the interpretation of whether the Government as a

taxpayer or not. When both the giver and the recipient are both taxpayers, they are

categorized as income tax objects, but if they are not categorized as taxpayers, they are

categorized as non-income tax objects. The main problem in this tax dispute is the

different interpretation between taxpayers and tax authorities in the tax treatment of PSO

grants. The uncertainty caused by this misinterpretation has implications for an increase

in compliance costs that must be borne by PT XYZ as a result of the dispute.