Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi covid-19 yang melanda Dunia, khususnya Indonesia membuat ekonomi terkontraksi menjadi -2,07% pada tahun 2020. Hal ini berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, salah satunya pada upah pekerja. Terjadi penurunan upah pada seluruh sektor ekonomi dan jenis pekerjaan baik pekerja laki-laki maupun perempuan. Dari tahun ke tahun upah pekerja laki-laki selalu lebih tinggi dari perempuan dan perbedaan upahnya cenderung meningkat, namun perbedaan upah ini menurun pada saat pandemi melanda Indonesia. Perbedaan upah tertinggi terjadi pada pekerja kerah putih, padahal proporsi pekerja antar jenis kelamin cenderung seimbang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesenjangan upah antar gender pekerja kerah putih pada saat pandemi covid-19 (tahun 2020) dibanding sebelum pandemi (tahun 2019), kemudian menganalisisnya secara upah rata-rata maupun level distribusi upah. Data yang digunakan bersumber dari Sakernas Agustus tahun 2019 dan 2020 menggunakan dekomposisi Oaxaca-Blinder dan Recentered Influence Functions (RIF). Penelitian ini menunjukan bahwa terjadi penurunan kesenjangan upah pekerja kerah putih pada tahun pandemi melanda Indonesia dibanding sebelum pandemi yang disebabkan oleh penurunan pekerja kerah putih dan penurunan upah yang lebih tinggi pada pekerja laki-laki serta disebabkan oleh perbedaan karakteristik individu dan pekerjaan antara pekerja kerah putih laki-laki dan perempuan. Terjadi fenomena sticky floor namun berkurang pada saat pandemi.

---

The covid-19 pandemic that hit the world, especially in Indonesia, caused the economy to contract to -2.07% in 2020. This had an impact on labor conditions, one of which was the wages of workers. There was a decrease in wages in all economic sectors and types of work for both male and female workers. From year to year the wages of male workers are always higher than women's and the difference in wages tends to increase, but this difference in wages decreased when the pandemic hit Indonesia. The highest wage difference occurs in white-collar workers, even though the proportion of workers between the sexes tends to be balanced. Therefore, this study aims to compare the gender wage gap of white-collar workers during the covid-19 pandemic (in 2020) compared to before the pandemic (in 2019), then analyze it in terms of average wages and the level of wage distribution. The data used is sourced from Sakernas August 2019 and 2020 using the Oaxaca-Blinder decomposition and Recentered Influence Functions (RIF). This study shows that there was a decrease in the wage gap for white-collar workers in the year the pandemic hit Indonesia compared to before the pandemic, which was caused by a decrease in white-collar workers and a higher decline in wages for male workers and caused by differences in individual and occupational characteristics between male and female white-collar workers. There was a sticky floor phenomenon but it decreased during the pandemic."

"Kesetaraan gender menjadi isu yang diperjuangkan secara terus menerus. Salah satu aspek yang menjadi indikator evaluasi apakah kesetaraan gender sudah diterapkan adalah adanya fenomena kesenjangan upah antar gender. Studi ini bertujuan untuk melihat persistensi kesenjangan upah antar gender dengan menggunakan data Sakernas 2022 serta variasi kesenjangan antar gender yang terjadi di antara sektor industri, tempat tinggal, dan tipe kontrak. Pada tahun 2022, ditunjukkan bahwa gender kesenjangan upah antar gender di Indonesia meningkat dibanding dengan tahun 2010, baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, secara keseluruhan, kesenjangan upah antar gender bervariase antar sektor dengan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil sedangkan sektor dengan kesenjangan upah terendah adalah sektor keuangan, asuransi, dan real estat. Hal yang sama terjadi pada daerah perkotaan. Namun, jika dilihat pada daerah pedesaan, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi memiliki kesenjangan upah tertinggi, sementara sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial memiliki kesenjangan upah terendah.

---

Gender equality has become an ongoing campaign years after years. One aspect that serves as an indicator of whether gender equality has been implemented is the phenomenon of the gender wage gap. This research aims to examine the persistence of the gender wage gap phenomena, using the data from Sakernas 2022. Additionally, this study also displays the variations of gender wage gap between sectors, areas, and employment types. The result indicates that Indonesia showed a wider gender wage gap in 2022, compared to 2010, in both rural and urban areas. Overall, the highest gender wage gap was found in the wholesale, retail trade, and motor vehicle repair and maintenance sectors, while the sector with the lowest wage gap was the finance, insurance, and real estate sectors. The same pattern was observed in urban areas. However, in rural areas, the transportation, warehousing, information, and communication sector had the highest wage gap, while the human health and social work activities sectors had the lowest wage gap."

"Dua tahun pandemi COVID-19, perusahaan mulai kembali memberlakukan WFO dan mulai mempertimbangkan sistem kerja baru yaitu remote working. Perubahan sistem kerja ini berdampak pada perubahan job context (hubungan interpersonal, home-work interface) dan job content (desain ruang kerja, beban kerja, durasi waktu kerja, sistem kerja) yang dapat menyebabkan bahaya psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor psikososial terhadap stres kerja pada pekerja perkantoran sebelum dan saat pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Penelitian dilakukan pada pekerja perkantoran yang bekerja dengan sistem WFH dan hybrid (WFH+WFO) di DKI Jakarta pada bulan Juni sampai Juli 2022 dengan menyebarkan kuesioner secara online (google form) kepada 142 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi-Square dan t-test. Dari hasil analisis Chi-Square terdapat hubungan yang signifikan untuk variabel desain ruang kerja sebelum pandemi (p 0,005), beban kerja sebelum pandemi (p 0,003) dan saat pandemi (p 0,000), serta durasi waktu kerja saat pandemi (p 0,050) terhadap stres kerja. Dari hasil uji t-test terdapat peningkatan yang signifikan antara stres kerja sebelum dan saat pandemi (1,19; Sig.2-tailed 0,005), beban kerja sebelum dan saat pandemi (0,56; Sig.2-tailed 0,001), serta durasi waktu kerja sebelum dan saat pandemi (0.42; Sig.2-tailed 0,000). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel tersebut berpengaruh pada stres kerja yang dialami oleh pekerja perkantoran sebelum dan saat pandemi COVID-19 di DKI Jakarta.

---

Two years the COVID-19 pandemic, companies have started to re-enforce WFO and are starting to consider a new work system, namely remote working. This work system has an impact on changes in job context (interpersonal relations, home-work interface) and job content (workspace design, workload, working time duration, work system) which can cause psychosocial hazards. This study aims to analyze psychosocial factors on work stress in office workers before and during the COVID-19 pandemic. This research is a quantitative study with a cross-sectional study design. The research was conducted on office workers working with the WFH and hybrid systems (WFH+WFO) in DKI Jakarta from June to July 2022 by distributing questionnaires online (google form) to 142 respondents. The analysis used in this study is the Chi-Square and t-test. From the results of the Chi-Square analysis there is a significant relationship for workspace design variables before the pandemic (p 0.005), workload before the pandemic (p 0.003) and during the pandemic (p 0.000), and working time duration during the pandemic (p 0.050) to work stress. From the results of the t-test there was a significant increase between work stress before and during the pandemic (1.19; Sig.2-tailed 0.005), workload before and during the pandemic (0.56; Sig.2-tailed 0.001), and duration of working time before and during the pandemic (0.42; Sig.2-tailed 0.000). The conclusion from this study is that these variables affect the work stress experienced by office workers before and during the COVID-19 pandemic in DKI Jakarta."

"Perkembangan kejahatan sebagai hasil daya nalar manusia dalam bentuk pola perilaku merupakan konsekwensi logic dari perkembangan kecerdasan manusia itu sendiri. Hal ini nampak semakin nyata bahwa kejahatan yang menonjol pada abad keduapuluh ini tidak lagi merupakan dominasi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah melainkan juga merupakan dominasi mereka yang memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan tinggi, termasuk dalam status sosialnya. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kecerdasan dan status sosial ekonomi tinggi sering dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih di Indonesia pada saat ini mulai merebak seperti pencemaran lingkungan, pembajakan hak cipta dan hak milik intelektual, penggelapan pajak, pernalsuan saham, pemutihan uang dan kejahatan perbankan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan yang banyak terjadi di Indonesia namun selama ini jarang ada kasus tindak pidana lingkungan yang diselesaikan melalui proses peradilan pidana, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut terhadap masyarakat sangat besar. Oleh karena itu harus ditanggulangi. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan yang disebut dengan politik kriminal dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan sarana nonpenal. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan adalah kebijakan kriminal yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kerah putih dalam perkara hukum pidana lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan atau pengabaian sebagai tindak pidana lingkungan didasarkan pada garis--garis kebijaksanaan tertentu dan juga didasarkan pada garis-garis kebijaksanaan yang berorientasi pada nilai-nilai masyarakat yang menghendaki perbuatan mencemarkan dan merusak lingkungan dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Kebijaksanaan penggunaan sanksi hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal, selama ini didalarn proses legislatif dianggap sebagai hal yang wajar. Sedang penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal sasarannya adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka mengendalikan dampak lingkungan dapat dilakukan berbagai upaya pengendalian pencemaran antara lain dengan penggunaan teknologi proaktif yang akrab lingkungan (teknologi bersih)."

"Kejahatan finansial di Indonesia sejak tahun 2014-2018 tergolong dinamis dengan total 241.367 kasus. Pada tahun 2018 wilayah satuan hukum Polda Metro Jaya memiliki jumlah kasus tertinggi sebesar 5.526 kasus kejahatan finansial. Kejahatan Finansial termasuk Kejahatan Kerah Putih, meliputi berbagai bentuk kejahatan dengan pelaku yang memiliki status sosial dan kehormatan tinggi terkait dengan pekerjaannya. Bentuk kejahatan kerah putih memiliki unsur status yang melekat pada pelaku dan tindakan yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Destruksi kejahatan kerah putih meliputi runtuhnya kepercayaan terhadap institusi ekonomi dan sosial, moral masyarakat, serta kredibilitas pemerintahan dan sektor swasta. Penelitian ini mengkaji aspek determinan dalam kejahatan finansial di Indonesia. Peneliti menggunakan ilustrasi kasus First Travel dan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa yang mendatangkan total kerugian mencapai Rp 1 Triliun bagi para korbannya. Pembahasan menggunakan sudut pandang kejahatan kerah putih dengan menggunakan metode grounded theory melalui wawancara mendalam para pelaku kejahatan. Hasil penelitian ini adalah dinamika aspek criminaloid dan organizational criminogenic dalam kejahatan korporasi. Dalam aspek criminaloid, didapati pelaku memiliki kecenderungan untuk mudah memberikan pengakuan, memiliki status sosial dan budaya tertentu, memiliki sensitivitas moral dan kecerdasan, serta memiliki keterampilan, namun ragu dalam bertindak. Sedangkan, pada aspek organizational criminogenic didapati pelaku berada pada lingkungan dengan ambisi berorientasi profit, memiliki persepsi bisnis tertentu, memiliki sikap loyal terhadap kelompoknya dan sumber daya manusia yang dimiliki cenderung homogen. Kebaruan penelitian ini adalah temuan bahwa dibutuhkan situasi yang mendukung  kejahatan finansial berdasarkan ilustrasi kasus yang digunakan. Aspek situational criminogenic dalam penelitian ini adalah bentuk bisnis yang memanfaatkan sentimen religi, menggunakan sistem koperasi dan pengelolaan dana dengan skema Ponzi. Peneliti telah menemukan triangulasi dari dinamika criminogenic baru dalam kasus yang melibatkan aspek criminaloid dan organizational criminogenic, yaitu situational criminogenic. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan guna mencegah serta melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan finansial dan juga pihak korporasi agar mampu menjalankan usaha mereka dengan baik dan taat aturan hukum.

---

Financial crime in Indonesia since 2014-2018 has a total of 241,367 cases. In 2018 the area of the Polda Metro Jaya unit, had the highest number of cases of 5,526 cases of financial crimes. Financial Crimes including White Collar Crimes, include various forms of crime has an element of status attached to the perpetrator and the action is different from other conventional crimes. The destruction of white-collar crime includes the collapse of trust in economic and social institutions, public morals, and the credibility of government and the private sector.

This study examined the determinant aspects of financial crime in Indonesia from the First Travel and Pandawa cases, which brought a total loss of Rp. 1 trillion for the victim. Researcher used the grounded theory method through in-depth interviews of the perpetrators of the crime.

The results of this study are the dynamics of criminaloid and organizational criminogenic aspects of corporate crime. In the criminaloid aspect, it is found that the perpetrators have a tendency to easily give recognition,  a certain social and cultural status, moral sensitivity and intelligence, and skills, but are hesitant to act. Meanwhile, in the organizational criminogenic aspect, it was found that the perpetrators were in an environment with profit-oriented ambitions, had a certain business perception, a loyal attitude towards their group and the human resources tended to be homogeneous. The novelty of this research is the situational aspect, that  utilizes religious sentiments, uses a cooperative system and manages funds with a Ponzi scheme.

Researcher have found triangulation of new criminogenic dynamics in cases involving criminaloid and organizational criminogenic aspects, namely situational criminogenic. The result of this study, is expected to be the basis for making policies to prevent and protect the public from all forms of financial crime and also the corporations, so that they are able to run their business properly and obey the law."

"Penelitian tentang pelaksanaan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara dalam suatu unit kerja birokrasi pemerintah masih terdapat penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Terjadinya penyimpangan tersebut sulit dihindari, karena faktor sistem penatausahaan yang kurang baik dan penggunaan barang inventaris milik negara banyak disalahgunakan.Metodologi Penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif. Hal ini mengingat obyek yang diteliti telah terdapat informasi mengenai suatu penyimpangan dalam hal pengelolaan barang inventaris milik negara berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan sebagai data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini selanjutnya disebut penelitian dokumen Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.Mengacu kepada dimensi teori dari Clinard dan Quinney tentang Tipologi Sistem Perilaku Kriminal dan Teori Asosiasi yang berbeda ( Differencial Association) oleh Edwin H. Sutherland and Donall R. Cressey , praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara dalam suatu unit kerja birokrasi pemerintahan dapat dikategorikan sebagai bentuk White Collar Crime.Dalam hal penyimpangan yang terjadi di Departemen X pada tahun anggaran 2001 untuk alokasi anggaran pengadaan barang baik yang di biayai dari anggaran rutin maupun proyek pembangunan dinyatakan bahwa di Departemen X telah terbukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara.Untuk mencegah agar praktik penyimpangan yang terjadi dapat dikurangi, atau bahkan di hindari pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hal sistim penyusunan anggaran keuangan negara, memberikan sanksi hukum yang tegas kepada perilaku penyimpangan, meningkatkan penghasilan pegawai negeri. Hal ini diperlukan mengingat apabila praktik penyimpangan yang terjadi di unit kerja birokrasi pemerintah tidak ada tindakan berupa sanksi hukum dapat dimungkinkan terjadi reaksi sosial di masyarakat. Bentuk reaksi sosial tersebut dapat berupa demonstrasi, pemberitaan di surat kabar maupun sanksi moral kepada si pelaku penyimpangan."