Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pembayaran elektronik merupakan inovasi dari sistem pembayaran. Melakukan pembayaran elektronik dapat memungkinkan timbulnya risiko dalam proses transaksi. Untuk menghindari suatu risiko, maka diperlukan suatu pedoman untuk menghindari risiko tersebut. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dengan sengaja mengambil risiko tertentu, karena mereka melihat potensi manfaat di balik bertahan, atau mengoptimalkan risiko. Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efektif dan efisien, Bank Indonesia juga mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran tentang Manajemen Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan regulasi mengenai manajemen risiko pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan mengetahui penerapan manajemen risiko yang muncul pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, perusahaan Fintech sebagai penyedia layanan pembayaran berusaha untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaksanakannya. Kedua, Perusahaan Fintech X sebagai salah satu penyedia jasa pembayaran telah melakukan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia, baik penanganan risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Supervisi Bank Indonesia selaku pengawas Bank di Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko dalam penerapan finansial teknologi.

---

The electronic payment system is an innovation from the payment system. Carrying out electronic payments can allow the emergence of a risk in the transaction process. To avoid a risk, it requires a guideline to avoid that risk. Risk management aims to manage risk so that organizations deliberately take certain risks, because they see the potential benefits behind surviving, or optimizing risks. In order to create an effective and efficient electronic payment system, Bank Indonesia also includes Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI of 2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI of 2021 concerning Payment Service Providers regarding risk management. This thesis research aims to find out the legal and regulatory provisions regarding risk management in electronic payment systems in Indonesia and determine the application of risk management that arise in electronic payment systems in Indonesia. This research uses a normative juridical research method is library law research which is accomplished through the examination of library materials or secondary data. A data analysis method that is carried out by the author is a qualitative method. The result of this research is, first, Fintech companies as payment service providers strive to comply with the regulations set by Bank Indonesia and implement them. Second, Fintech Company X, as one of the payment service providers, has carried out risk management procedures that have been stipulated by Bank Indonesia in Bank Indonesia Regulations, both the handling of risks that occur internally or externally to the company. Suggestion of the research is The Supervisory Board of Bank Indonesia as supervisor of Bank Indonesia can improve supervision on the performance of Bank Indonesia in implementing risk management in the implementation of financial technology."

"Tesis ini membahas penerapan manajemen risiko sumber daya elektronik, suatu kajian kesiapan pada sistem hybrid learning di Universitas Utama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara terhadap 9 sampel yang dipilih berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia  memberikan informasi lengkap dan akurat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan risiko sistem hybrid learning di Universitas Utama berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan dapat dikatakan masih banyak kekurangan dan memerlukan berbagai upaya untuk mencapai kesempurnaan dalam penerapan ke depan.

---

This thesis discusses the application of electronic resource risk management, a study of readiness in hybrid learning systems at the Utama University. This research is a qualitative research with observation and interview methods for 9 samples chosen based on the principle of subjects who master the problem, have data, and are willing to provide complete and accurate information. The results of the study indicate that the risk readiness of the hybrid learning system at the Utama University based on the identification that has been done can be said to be still many shortcomings and requires various efforts to achieve perfection in the future application."

"Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.

---

In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering.

This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach.

Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered."

"Dalam rangka mewujudkan ekosistem pembayaran ritel nasional yang terkoneksi dengan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas, Bank Indonesia menginisiasikan Gerbang Pembayaran Nasional pada tahun 2017. Agar sistem pembayaran tersebut tetap bertahan di kalangan masyarakat, maka dilakukan skema harga melalui penetapan Merchant Discount Rate (MDR) yaitu biaya yang dikenakan kepada merchant. MDR berlaku untuk beberapa instrumen pembayaran yaitu, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Uang Elektronik, QRIS, dan juga penyelenggara Payment Gateway, untuk setiap instrumen pembayaran tersebut memiliki MDR yang berbeda-beda yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Walaupun MDR dikenakan kepada merchant, namun dalam praktiknya MDR masih sering dikenakan kepada konsumen, dimana biaya tambahan seharusnya tidak diperkenankan untuk dibebankan oleh konsumen. Maka, rumusan masalah pada skripsi ini mencakup 1) Bagaimana peraturan perundang-undangan terkait MDR di Sistem Pembayaran Indonesia? 2) Bagaimana penerapan Merchant Discount Rate dalam Sistem Pembayaran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini walaupun Bank Indonesia memiliki peran sebagai regulator dan supervisor dalam sistem pembayaran tetapi pengawasan pada penerapan MDR hanya sampai di Acquirer saja. Kemudian, peraturan-peraturan yang ada saat ini, tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan pengawasan dan standar untuk penerapan MDR di lapangan. Dengan demikian, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan mengenai hal tersebut.

---

In order to create a national retail payment ecosystem that is connected to the principles of interconnection and interoperability, Bank Indonesia initiated the National Payment Gateway in 2017. In order to maintain the payment system in the community, then a price scheme is carried out through the determination of the Merchant Discount Rate (MDR), namely the fees charged to the merchant. MDR applies to several payment instruments, i.e., Card-Based Payment Instruments, Electronic Money, QRIS, as well as Payment Gateway providers, for each of these payment instruments has a different MDR that set by Bank Indonesia. Although MDR is imposed by merchant, in practice MDR is still often imposed on consumers, in which the additional fees charged by consumers are prohibited by Bank Indonesia. Thus, the research question of this thesis includes 1) What are the laws and regulations related to the Merchant Discount Rate (MDR) in the Indonesian Payment System? 2) How is the implementation of the Merchant Discount Rate in the Payment System in Indonesia. This study uses a normative juridical method by conducting library research and interviews. The results of this thesis are, although Bank Indonesia has a role as a regulator and supervisor in the payment system but the supervision on the implementation of MDR only reaches the Acquirer. However, the current regulations do not provide further regulation regarding supervision and standards for the implementation of MDR in the field. Thus, Bank Indonesia needs to consider issuing regulations regarding this matter."

"Bank Indonesia menerapkan kebijakan di bidang sistem pembayaran yang dikenal dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Kebijakan yang bertujuan sebagai tulang punggung transaksi pembayaran domestik ini akan menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran sehingga akan menambah efisiensi dalam sistem pembayaran di Indonesia. Gerbang Pembayaran Nasional sebagai suatu sistem pembayaran pastinya juga memiliki risiko-risiko yang perlu ditinjau dan diminimalisir. Oleh sebab itu perlu diketahui risiko apa saja yang ada dalam implementasi kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum dengan bentuk yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan studi pustaka dan wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini memberikan catatan bagi penyelenggara kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional yang dapat dijadikan masukkan kedepannya untuk menjadikan Gerbang Pembayaran Nasional dapat dipercaya dan semakin berkembang.

---

Bank Indonesia applied their policy on payment system called Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). This policy will be the backbone of indonesia domestic payment network which can provide interconnection and interoperability between payment instruments and channels. This policy also can create efficiency in indonesias domestic payment system. In this study, legal research methods are used with a normative juridical form, namely by emphasizing the use of written legal norms that are supported by literature studies and interview interviews. Gerbang Pembayaran Nasional as a payment system must have several risks that needs to be manage and mitigate. Before the risk can be manage, first it needs to be analyze, in order to analyze the risk researcher needs to find a problems regarding the implementation of National Payment Gateway. Therefore on this research, the writer will be mentioning about how the implementation of Gerbang Pembayaran Nasional affect user and merchant. Also through the risk analyze, this research will provide solution and recommendation about the Implementation of National Payment Gateway."

"Payment Gateway merupakan layanan elektronik yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan secara online dan/atau melalui platform E-Commerce. Penyelenggaraan Payment Gateway dilakukan oleh salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), yakni Penyelenggara Payment Gateway yang berupa bank atau lembaga selain bank. Penyelenggara Payment Gateway memiliki fungsi unntuk menyediakan jasa sistem pembayaran, serta mendukung kelancaran transaksi pembayaran antara konsumen dan pedagang yang melakukan transaksi pada platform E-Commerce. Berdasarkan penelitian ini, Penyelenggara Payment Gateway memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mendukung kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dalam transaksi E-Commerce. Untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, Payment Gateway juga berhubungan dengan acquirer dan issuer. Payment Gateway merupakan front-end provider yang memiliki kewajiban untuk menerapkan perlindungan konsumen guna menghindari risiko-risiko yang berpotensi merugikan penggunanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Payment Gateway telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi standar keamanan, serta melindungi konsumen dari potensi risiko atas penyelenggaraan Payment Gateway. Namun, peraturan-peranturan yang ada saat ini, tidak mengatur mengenai penyelenggaraan Payment Gateway dalam mendukung transaksi E-Commerce. Dengan demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

---

Payment Gateway is an electronic service that processes payment transactions made online and/or through the E-Commerce platform. The operation of Payment Gateway is carried out by a Payment System Provider, namely a Payment Gateway Provider. Payment Gateway Provider conducts its functions in providing payment system services, also in supporting smooth and secure payment transactions between Consumers and Merchants in the E-Commerce platform. According to this research, Payment Gateway Provider has numerous roles and obligations that must be fulfilled in performing its functions. In processing payment transactions, the Payment Gateway Provider is cooperating with the acquirer and the issuer. Payment Gateway Provider is a front-end provider obliged to implement consumer protection to prevent potential risks that could harm its Consumer or users. The result of this research indicates, Payment Gateway Provider has taken several measures to fulfil and comply with the provision of security standards, also to protect its Consumers from potential risks arising from Payment Gateway operation. However, the existing regulations are not regulating the roles of Payment Gateway Provider in supporting payment systems in E-Commerce transactions. Thus, the Government and Bank Indonesia need to consider issuing regulations on regards to this matter, also in order to provide legal certainty."

"Dalam sistem pembayaran di dunia bisnis, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi alat pembayaran yang bersifat elektronik demi memfasilitasi kegiatan ekonomi masa kini. Skema pembayaran secara instan berfokus pada kecepatan, keamanan, dan inovasi. Sehingga dengan semua perubahannya, sistem pembayaran berbasis elektronik dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih efisien dan efektif. Penulisan mengkaji konstruksi hukum dan arah pengembangan instrumen pembayaran cek dan bilyet giro berbasis elektronik, demi keberhasilan program pembangunan yang memiliki akibat baik yang dibuat untuk memiliki konsekuensi hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberhasilan pengembangan cek dan bilyet giro berbasis elektronik perlu didukung lembaga negara yakni Bank Indonesia yang memiliki kewenangan regulasi untuk dapat memberikan kepastian hukum pada pelaksanaanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, bahan pustaka serta didukung dengan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cek dan bilyet giro dapat dibuat dalam bentuk elektronik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta memiliki perlindungan hukum dari undang-undang yang terkait. Disamping itu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan cek dan bilyet giro elektronik berupa Peraturan Bank Indonesia.

---

In the business world, technological and digital advancements have influenced electronic payment tools to facilitate today's economic activities. The instant payment scheme focuses on speed, security, and innovation. So with all the changes, electronic payment systems can help people meet their needs more efficiently and effectively. This paper examine the legal construction and direction of the development of cheque payment instruments and electronic bilyet giro, with the aim of ensuring the success of development programs that yield positive outcomes and provide legal protection for the public. The Bank of Indonesia, a state institution with regulatory authority, must support the successful development of electronic checks and giro bills to ensure legal certainty in their implementation. This study employed the doctrinal research method, incorporating a legal approach, library materials, and interviews. The research concluded that electronic checks and bills can serve as valid proof and enjoy legal protection under relevant laws. In addition, the Bank of Indonesia has the authority to issue cheque regulations and electronic bilyet giro in the form of Peraturan Bank Indonesia."

"Keterampilan berpikir kritis perlu dikembangkan oleh perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Studi akan menyampaikan hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat. Studi cross-sectional dilakukan terhadap 136 perawat dengan menggunakan kuesioner yang sudah dimodifikasi. Keterampilan berpikir kritis perawat memiliki rerata 96,34 (82,34%). Fungsi manajemen kepala ruangan memiliki rerata 106,89 (81,17%), kompetensi informatika perawat memiliki rerata 125,40 (70,41%), dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik memiliki rerata 63,25 (81,09%). Hasil penelitian didapatkan adanya hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat (p< 0,001; α: 0,05). Faktor lain yang berhubungan ialah masa kerja dan status kepegawaian. Faktor yang paling berhubungan dengan keterampilan berpikir kritis ialah implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik. Kepala ruangan disarankan meningkatkan fungsi pengarahan sehingga kompetensi informatika perawat dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dapat berkesinambungan meningkatkan keterampilan berpikir kritis perawat. Bidang keperawatan disarankan untuk memberikan motivasi, melakukan monitoring dan evaluasi kepada kepala ruangan dalam upaya peningkatan kompetensi informatika dan keterampilan berpikir kritis perawat dengan mengoptimalkan dokumentasi keperawatan berbasis elektronik.

---

Critical thinking skills need to be developed by nurses in carrying out nursing care. This study showed the relationship between the management function of head nurse, informatics competence of nurses, the implementation of electronic-based nursing documentation and the critical thinking skills of nurses. A cross-sectional study was conducted on 136 nurses using a modified questionnaire. Critical thinking skills have average of 96.34 (82.34%). The head nurse function has an average of 106.89 (81.17%), nurse informatics competence has an average of 125.40 (70.41%), and the implementation of electronic-based nursing documentation has an average of 63.25 (81.09%). The results showed relationship between the management function of head nurse, nurse informatics competence, implementation of electronic-based nursing documentation with critical thinking skills of nurses (p < 0.001; α: 0, 05). Other related faktors are working time and employment status. The most related faktor is the implementation of electronic-based nursing documentation. The head nurse advised to improve the directing function so that the informatics competence of nurses and the implementation of electronic-based nursing documentation can continue improving the critical thinking skills of nurses."

"Keberadaan layanan keuangan digital berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan DANA Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran berbasis server dengan platform aplikasi ponsel menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transaksi online yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DANA Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk dapat mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan keuangan digital serta dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai regulasi yang menjadi kepastian hukum DANA Indonesia selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yuridis dengan hasil penelitian menunjukan bahwa DANA Indonesia memiliki acuan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dengan beberapa pendapat untuk adanya regulasi pendukung. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah terkait pengaturan pengelolaan data pribadi sehingga menjadi guidline perlindungan konsumen.

---

The existence of application-based digital financial services is a phenomenon in society, the existence of DANA Indonesia as one of the providers of server-based payment system services with a mobile application platform is the answer to consumer needs for convenient and easy-to-obtain online transactions. In utilizing the services provided by DANA Indonesia, consumers are required to enter their personal data to be able to use the services provided. This collection of consumer personal data tends to be misused by irresponsible parties and can cause harm to users of digital financial services and can cause legal problems related to the misuse of consumer personal data.

This thesis discusses the regulations that become legal certainty for DANA Indonesia as a payment system service provider who is responsible for protecting the personal data it collects to other parties and consumers themselves. This type of research is qualitative descriptive data collection techniques, namely in-depth interviews, observation and juridical document studies with the results of the research showing that DANA Indonesia has a legal certainty reference to protect consumers with several opinions for supporting regulations. The results of this study suggested that a more specific regulation from the government is needed regarding the regulation of personal data management so that it becomes a consumer protection guideline."

"Secara garis besar, Laporan Magang ini membahas tentang bagaimana kredit macet di Bank XYZ, penyebab dari kredit macet, pencadangan provisi atas kredit macet, dan manajemen risiko atas kredit macet di Bank XYZ. Data yang Penulis gunakan untuk analisis berasal dari dokumen yang digunakan saat melakukan prosedur audit. Hasil temuan menyatakan bahwa kenaikan rasio Non-Performing Loan dapat disebabkan karena faktor eksternal seperti risiko sistemik, dan faktor internal termasuk salah satunya implementasi manajemen risiko yang lemah. Jika manajemen risiko tidak diimplementasikan secara benar, maka bank akan dihadapi dengan ancaman dari segi likuiditas dan profitabilitas.

---

In general, this report discusses about the nature of non-performing loan in XYZ Bank, factors that affect non-performing loan, loan impairment and credit risk management in XYZ Bank. The data is gathered from document used for executing audit procedure. Findings indicated that the increase of non-performing loan are caused by external factor such as systemic risk, and internal factor such as the weak implementation of risk management. If risk management is not well-implemented, it will be a great threat to bank, from the higher liquidity risk to higher profitability risk."