Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PRB adalah salah satu layanan BPJS Kesehatan yang menangani pasien-pasien dengan penyakit kronis. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa PRB di RSUD Kota Kendari terkendala oleh beberapa hal, yakni pengetahuan beberapa petugas rumah sakit mengenai program ini tidak begitu baik, adanya peserta yang tidak mau dirujuk kembali ke rumah sakit meski kondisi kesehatannya tidak bisa tertangani di FKTP, adanya peserta yang enggan dikembalikan ke FKTP, dan adanya peserta yang telah dikembalikan ke FKTP tidak lagi rutin mengambil obat ke FKTP atau ke apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian: faktor pendukung PRB di RSUD Kota Kendari adalah pelaksana PRB berkomitmen menjalankan PRB, DPJP melaksanakan PRB, komunikasi yang baik antar pelaksana PRB, dan pelaksana PRB mengetahui adanya formularium nasional. Faktor penghambat PRB di RSUD Kota Kendari adalah tidak adanya kebijakan terkait PRB, tidak adanya SPO sebagai dasar pelaksanaan PRB, kurangnya sosialisasi, monitoring, dan evaluasi PRB di rumah sakit, rangkap tugas PIC PRB, belum adanya pelatihan terkait PRB, tidak ada insentif terakit PRB, dan tidak tersedianya pojok PRB.

---

PRB is one of the BPJS Health services that treats patients with chronic diseases. In a preliminary study, it was found that PRB at the RSUD Kota Kendari was constrained by several things, namely the knowledge of some hospital staff about this program was not very good, there were patients who did not want to be referred back to the hospital even though their health conditions cannot be handled at the FKTP, there are patients who are reluctant to be returned to the FKTP, and there are participants who have been returned to the FKTP no longer routinely take drugs to the FKTP or to pharmacies in collaboration with BPJS Health. This research is a qualitative research with a descriptive design. Data were collected by in-depth interviews, document review, and observation. The results: the supporting factors are the PRB implementers are committed, DPJP implementing PRB, good communication between PRB implementers, and PRB implementers knowing there is a national formulary. The inhibiting factors for PRB at the RSUD Kota Kendari are the absence of policies related to PRB, the absence of SPO as the basis for the implementation of PRB, the lack of socialization, monitoring, and evaluation of PRB, dual tasks of PRB PIC, the absence of training related to PRB, no incentives related to PRB , and the unavailability of the PRB corner"

"Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakanProgram Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan perlu menerapkanmanajemen proses bisnis untuk mendapatkan proses bisnis yang efektif dalammencapai target kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhmanajemen proses bisnis terhadap kinerja proses bisnis dan kinerja organisasi.Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 71Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)digunakan untuk mengolah data, dan item pengukuran diadopsi dari penelitiansebelumnya. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua itempengukuran valid dan reliabel. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwamanajemen proses bisnis berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerjaorganisasi melalui mediasi kinerja proses bisnis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen proses bisnis dan kinerja organisasi, serta kinerja proses bisnis dan kinerja organisasi, keduanya menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola BPJS Kesehatan untuk lebih mengelola manajemen proses bisnis, sedangkan untuk industri asuransi secara umum, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen proses bisnis untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih tinggi

---

As an institution appointed by the Government of Indonesia to implement the National Health Insurance Program, BPJS Kesehatan needs to implement business process management to obtain effective business processes in achieving

performance targets. This study aims to analyze the effect of business process

management on business process performance and organizational performance. The

research is carried out quantitatively by distributing questionnaires to 71 BPJS Kesehatan Branch Offices spread over 29 provinces in Indonesia. The Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach is used to process the data, and the measurement items are adopted from previous studies. Results of the validity and reliability tests show that all the measurement items are valid and reliable. The results of hypothesis testing indicate that business process management has a significant and positive effect on organizational performance through the mediation of business process performance. The results also indicate that the relationship between business process management and organizational performance, as well as business process performance and organizational performance, both show a positive and significant effect. This research is expected to help BPJS Kesehatan managers to better manage the business process management, while for the insurance industry in general, the results can be used to improve business process management to achieve higher firm performance."

"Sistem antrian online BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan Aplikasi Pcare (Primary Care) sudah di implementasikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sistem antrian online telah menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam hal administrasi pelayanan di FKTP. Namun, pemanfaatannya belum berjalan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan penggunaan sistem antrian online oleh FKTP dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Survei ini diikuti oleh 216 responden (kepala FKTP yang telah menerapkan sistem antrian online). Data dianalisis menggunakan SEM berbasis PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku menggunakan sistem antrian online. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan untuk peningkatan pemanfaatan sistem antrian online di FKTP, serta memberikan tambahan informasi ilmiah bagi peneliti dan praktisi di bidang teknologi kesehatan

---

The BPJS Kesehatan online queuing system which is integrated with the JKN Mobile Application (National Health Insurance) and Pcare Application (Primary Care) has been implemented in First Level Health Facilities (FKTP). The online queuing system has become an instrument that cannot be ignored in terms of service administration at FKTP. However, its utilization has not run optimally. This study aims at analyzing the acceptance and use of the online queuing system by FKTP using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. There are 216 respondents (heads of FKTPs who have implemented the online queuing system) participated in the survey. The data were analyzed using the PLS-based SEM. The results show that effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and attitude positively and significantly affected behavioral intention to use the online queuing system. This study is expected to contribute to consideration in policy formulation and in improving the quality of services in FKTP, especially the online queuing system, as well as providing additional scientific information for researchers and practitioners in the health technology sector."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesediaan untuk membayar (WTP) iuran Jaminan Kesehatan nasional (JKN) oleh sektor pekerja informal (Peserta Mandiri) setelah dilakukan tele-collection. Tantangan kesinambungan program JKN adalah rendahnya WTP peserta mandiri. Berbagai upaya penagihan telah dilakukan untuk mengumpulkan iuran pekerja informal, namun tingkat efektivitasnya masih rendah. Penulis melakukan analisis pada data set tele-collection menggunakan variabel Socio-Demographic, faktor produk/layanan dan waktu penagihan untuk memprediksi WTP setelah tele-collection. Studi ini menggunakan metode data mining dengan algoritma berbasis pohon keputusan untuk analisis prediktif. Metode evaluasi yang digunakan adalah nilai akurasi dan Area Under ROC Curve (AUC). Studi menunjukkan bahwa (a) faktor yang paling mempengaruhi WTP pekerja informal setelah dilakukan tele-collection adalah: akses fasilitas kesehatan, waktu penagihan, lama waktu menunggak, dan usia kepala keluarga yang secara kolektif menghasilkan probabilitas prediksi sebesar 82.4 persen. (b) Penggunaan algoritma Light Gradient Bosting Machine (LGBM) memiliki performa yang lebih akurat dibandingkan dengan algoritma berbasis pohon keputusan lainnya pada data yang dianalisis. Hasil penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program tele-collection dari yang sebelumnya masih kurang efektif.

---

This study aims to determine the main factors influencing the informal worker sector's willingness to pay (WTP) for National Health Insurance System (NHIS) premiums after tele-collection. The difficulty for the NHIS program's is the low WTP for payments from informal participants. Social Security Agency for Health (SSAH) has made numerous initiatives to collect payments from informal participants, but their effectiveness remains low. Therefore, the author analyzed the tele-collection data set from the SSAH using socio-demographic data, product or service factors, and billing time as independent factors to predict WTP. In addition, this study used tree-based algorithms for modelling and using accuracy values and area under the ROC curve (AUC) to evaluate predictive results. Results: (a) The determinant factors of WTP for informal participants after tele-collection are: access to facility health services, billing time, number of months in arrears, and age of the family head, which collectively yielded a predicted probability of 82.4 per cent; (b) the Light Gradient Boosting Machine (LGBM) algorithm performed more accurately on the collected data compared to other tree-based algorithms. The findings of this study can be used practically by SSAH to improve the probability of success in their tele-collection program, which was previously less effective.

"

"Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.

"

"Adanya ex ante moral hazard (EAMH) dapat menyebabkan inefisiensi dan mengancam keberlanjutan program asuransi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan jumlah perokok di Indonesia dapat menjadi indikasi adanya EAMH tersebut. Terdapat beberapa penelitian terkait EAMH, namun simpulannya masih belum konklusif mengenai adanya EAMH sebagai dampak kepemilikan asuransi kesehatan terhadap perilaku merokok individu. Panel Data IFLS gelombang 2, 3, 4, dan 5 digunakan pada penelitian ini sebagai sumber data. Dengan mengombinasikan/menggabungkan metode matching dan Difference-in-Differences (DiD) dalam mengeliminasi berbagai potensi bias, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan dampak keikutsertaan subsidi asuransi kesehatan terhadap perubahan intensitas merokok penerima program subsidi premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin (Askeskin). Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan Askeskin tidak mengindikasikan adanya EAMH (ex ante moral hazard) dalam konteks perilaku merokok, namun pada subset data menunjukkan adanya indikasi EAMH pada meningkatnya pengeluaran merokok individu miskin perkotaan......The existence of ex ante moral hazard (EAMH) can cause inefficiency and threaten the sustainability of the health insurance program developed by the Indonesian government. The deficit in National Health Insurance (JKN) funds and the increase in the number of smokers in Indonesia can be an indication of the presence of EAMH. There are several studies related to EAMH, but the conclusions are still not conclusive regarding the existence of EAMH as an impact of health insurance ownership on individual smoking behavior. This study will use panel data provided by IFLS wave 2, 3, 4, and 5. By combining the matching and Difference-in-Differences (DiD) methods to eliminate various potential biases, this research aims to reveal the impact of participating in subsidized health insurance on changes in smoking intensity among beneficiaries of a government program that subsidizes health insurance premiums for individuals categorized as poor and near-poor (Askeskin). This research findings suggest that, overall, the Askeskin policy does not suggest the existence of EAMH (ex ante moral hazard) in relation to smoking behavior. Nevertheless, within a specific subset of the data, there are indications of EAMH linked to the rising smoking expenses among poor urban individuals."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak peraturan perpajakan Surat Edaran No 97/PJ/2011 terhadap tingkat solvabilitas, yang diukur melalui Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Studi kasus dilakukan pada Perusahaan Asuransi Jiwa PT X selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2016. Seluruh data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, dokumen internal terkait dengan perpajakan perusahaan, dan juga mengacu kepada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal atas biaya cadangan premi asuransi jiwa yang menyebabkan hutang pajak bertambah mempengaruhi solvabilitas perusahaan setiap tahunnya, yaitu menyebabkan rasio DAR dan DER meningkat dan rasio RBC mengalami penurunan.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of tax regulation Circular Letter No 97/PJ/2011 to solvency ratio which measured by Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Case Study was conducted in Life Insurance Company X during 2010 to 2016. All data used were sourced from audited financial statement, internal document related to corporate taxation, and refer to regulation issued by Indonesia government. The result showed that fiskal correction related to premium reserve expense which caused increasing tax liabilities affect on corporate solvency ratio on each year. It will increase DAR and DER ratio, and decrease RBC ratio."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan asuransi oleh pekerja sektor informal serta membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jenis asuransi yang dimiliki oleh pekerja sektor informal. Metodologi penelitian menggunakan metode regresi logistik binomial dengan data sekunder diperoleh dari Indonesian Family Life Survey IFLS 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepemilikan asuransi pekerja informal adalah usia, status pernikahan, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan FKTL dan lokasi tempat tinggal responden. Faktor risk preference tidak signifikan dengan kecenderungan kepemilikan asuransi. Sedangkan pada pengolahan data jenis asuransi terlihat bahwa hanya faktor pendidikan signifikan. Untuk faktor lainnya seperti risk preference, usia, status pernikahan, jenis kelamin, kondisi kronis, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, FKTP dan FKTL tidak signifikan. Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah peningkatan sosialisasi akan kesadaran pentingnya memiliki asuransi kesehatan untuk para remaja dan lansia terutama di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Kedua, mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dan penambahan jumlah fasilitas kesehatan lanjutan di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Ketiga, mendorong peran asuransi swasta dalam memberikan kontribusi terhadap penyediaan produk asuransi terutama bagi pekerja informal, misal dengan cara memberikan produk asuransi dengan premi yang terjangkau oleh pekerja informal.

---

This study analyses factors that affecting insurance ownership by informal sector workers and discusses factors that affecting the types of insurance held by informal sector workers. The research methodology used binomial logistic regression method with secondary data obtained from Indonesian Family Life Survey IFLS 5. For insurance ownership data processing, the results showed that the factors significantly affecting informal workers 39 insurance ownership are age, marital status, tobacco consumption, household status, income, number of first level health facilities FKTP and advanced health facilities FKTL. The risk preference factor is not significant with the tendency of insurance ownership. Meanwhile, for insurance type data processing, it is seen that education factor is the only significant factor. For other factors such as risk preference, age, marital status, gender, chronic conditions, tobacco consumption, household status, income, FKTP and FKTL are not significant. Policy recommendations based on the results of the study are to increase awareness of the importance of having health insurance for teenager and senior citizen, especially in informal workers concentration rural area. Second, facilitate access for the public to register as a participant BPJS and increase number of advanced health facility, especially in informal workers concentration rural area. Third, encouraging the role of private insurance in contributing to the provision of insurance products, especially for informal workers, for example by providing insurance products with insurance premiums affordable by informal workers. "

"Dalam menghadapi Bonus Demografi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Tantangan tersebut salah satunya ialah terus meningkatkanya angka penyakit tidak menular dimana menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan dalam Program Rujuk Balik (PRB) menawarkan sistem pelayanan efektif untuk pasienpenyakit kronis yang sudah mendapat perawatan di RS dan kondisi telah stabil agar dapat berobat jalan di Faskes Primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi PRB peserta JKN di RSUD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di RSUD Kota Depok. Hasil penelitan menunjukkan bahwa implementasi PRB di RSUD Kota Depok belum efektif. Masih seringnya terjadi kekosongan obat di apotek rekanan BPJS dan perbedaan obat yang antara obat yang diberikan selama berobat jalan di rumah sakit dan obat rujuk balik menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi PRB di RSUD Kota Depok. Perlunya perhatian untuk memenuhi persediaan obat agar implementasi PRB dapat berjalan efektif

---

In the face of demographic bonus, Indonesia still faces a major challenge in many areas, one of which the health sector. The one challenge is the increasing number of non-communicable disease in which a double burden on the health service. BPJS Kesehatan in their refferal back program offer an effective service system

for chronic disease patients who have received treatment in hospital and the condition has stabilized in order to outpatient treatment in primary health care. The aim of this study was to examine the effectiveness of implementation refferal back program on JKN member in RSUD Depok. This study used a qualitative method with case study approach. The results showed that the implementation of the refferal back program in RSUD Depok not yet effective. The emptiness of drugs and the difference between drugs given during hospital treatment and drugs given by the pharmacy made the implementation not effective. The necessity of attention to drug supply in order to make implementation more effective."

"Setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Di Indonesia terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin kesehatan setiap lapisan masyarakat dengan membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada semua fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang, salah satunya adalah Apotek. Salah satu program BPJS adalah pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB). Program PRB  ditujukan bagi para penderita penyakit kronis (dua diantaranya adalah stroke dan lupus) yang stabil dan memerlukan pengobatan yang telah ditetapkan dokter spesialis/subspesialis dalam jangka waktu yang panjang. Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjamin pemenuhan obat program rujuk balik bagi pasien.

---

Every human being has the right to get health services which include promotive, preventive, curative and rehabilitative services. In Indonesia, there is a National Health Insurance (JKN) to guarantee the health of every level of society by paying contributions or the contributions are paid by the government and regulated by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) which is a legal entity to administer the health insurance program. Health services can cooperate with BPJS Kesehatan in all levels, first-level, advanced-level, and supporting facilities, one of which is pharmacy. One of the BPJS Kesehatan programs is Drug Service in the Program Rujuk Balik (PRB). The PRB program is intended for patients with chronic diseases (two of which are stroke and lupus) who are stable and require treatment that has been prescribed by a specialist/subspecialist for a long period of time. Pharmacies that work together with BPJS Health are expected to be able to guarantee the fulfilment of medication for the referral program for patients."