Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya limbah B3 dari bengkel sepeda motor akibat dari meningkatnya kendaraan bermotor dapat memicu dampak yang berbahaya bagi manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi mengenai pengelolaan limbah B3 di bengkel kendaraaan bermotor roda dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi limbah B3 bengkel, menganalisis timbulan dan komposisi limbah B3 bengkel serta mengevaluasi pengelolaan limbah B3 dari aktivitas bengkel resmi sepeda motor. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu berdasarkan SNI 19-3964-1994. Hasil penelitian timbulan limbah B3 bengkel selama delapan hari sampling pada bengkel 1, 2 dan 3 berturut-turut yaitu 0,66 kg/hari, 0,72 kg/hari dan 0,69 kg/hari. Limbah B3 yang dihasilkan adalah kain majun bekas, limbah oli, limbah botol oli, limbah botol coolant, dan onderdil bekas. Berdasarkan hasil observasi pengelolaan limbah B3 di bengkel, pengelolaan yang sudah diterapkan yaitu pewadahan, penyimpanan dan pengangkutan. Akan tetapi pengelolaan limbah B3 masih belum sesuai dengan peraturan. Rekomendasi untuk pengelolaan limbah B3 yaitu menyediakan wadah limbah padat berupa wadah plastik PVC/PP/HDPE, memasang simbol B3 dan label jenis limbah, menyediakan APAR, dan menggunakan kendaraan pengangkut tertutup

---

The high level of hazardous waste from motorcycle repair shops as a result of the increase in motorized vehicles can trigger harmful impacts on humans, the environment and other living things. It is necessary to evaluate the management of hazardous waste in two-wheeled motor vehicle workshops. This study aims to identify hazardous workshop waste, analyze the generation and composition of workshop hazardous waste, also evaluate hazardous waste management from authorized motorcycle workshop activities. The sampling method used is based on SNI 19-3964-1994. The results of the study on the generation of hazardous waste in the workshop for eight sampling days at workshops 1, 2 and 3, respectively, were 0.66 kg/day, 0.72 kg/day and 0.69 kg/day. Hazardous waste generated include used cloth, waste oil, waste oil bottles, waste coolant bottles, and used auto parts. The results of observations of hazardous waste management in the workshop, the management that has been applied is receptacle, storage and transportation. However, hazardous waste management is still not in accordance with regulations. Recommendations for hazardous waste management are providing solid waste containers in the form of PVC/PP/HDPE plastic containers, installing hazardous symbols and waste type labels, providing fire extinguishers, and using closed transport vehicles."

"Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dimana menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan bahwa Tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Kota Jakarta Selatan berjumlah 8.136.410 motor dan hal ini terus bertambah hingga tahun 2020. Dengan perawatan yang dilakukan pengendara motor, akan menghasilkan jumlah limbah yang tinggi khususnya untuk jenis limbah B3. Oleh karena itu, maka perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 pada aspek mengetahui komposisi, timbulan, evaluasi alur pengelolaan limbah B3 dari kegiatannya, pengetahuan pihak bengkel terkait pengelolaan limbah B3, serta memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi dan pengamatan. Metode yang dilakukan adalah memberikan wawancara dan pengamatan secara langsung ke bengkel non resmi dan untuk pengambilan sampel dilakukan berdasarkan SNI 8529 : 2018 untuk pengambilan sampel, SNI 19 – 3964 – 1994 yakni metode pengukuran timbulan dan komposisi sampah perkotaan serta cara penilaian berdasarkan literatur. Jumlah komposisi limbah B3 yang dihasilkan dari tiga bengkel X, Y, dan Z yang paling banyak adalah pada oli bekas yaitu 48%, 49%, dan 73%, sedangkan timbulan tiga bengkel X, Y, dan Z yang dihasilkan rata – rata sejumlah 0,81 kg/motor, 0,83 kg/motor, dan 0,54 kg/motor. Secara keseluruhan, pengelolaan limbah B3 untuk ketiga bengkel ini tergolong buruk dari hasil penilaian. Adanya rekomendasi terkait alur pengelolaan yang belum sesuai dari berbagai jenis limbah B3 yang dihasilkan.

---

According to Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, the number of motorcycles in Jakarta has increased to 8.136.410 motors in 2018 and keep increasing until 2020. This affects the waste generation from the maintenance and repairs of motorcycle users, especially the hazardous and toxic waste. Therefore, this research aims to identify the activities that generate hazardous and toxic waste, analyze the existing hazardous and toxic waste management and its facilities, analyze composition and amount of hazardous and toxic waste generated, and give recommendations according to existing regulations. The method used in this research is interview and direct observation. Sampling is done according to SNI 85:2018, while the measurement of waste generation and its composition is done according to SNI 19-3964-1994. The result shows that used engine oil takes up the most part of hazardous and toxic generation in each repair shop, which are 48% for repair shop X, 49% of repair shop Y, and 73% for repair shop Z. The average hazardous and toxic waste generated from repair shop X is 0,81 kg/motor, Y is 0,83 kg/motor, and Z is 0,54 kg/motor. Overall, the hazardous and toxic waste management classified as bad from the result of the assessment. The recommendations for these repair shops are for container, storage, and transportaion aspects.

"

"Bengkel motor skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jakarta Timur berpotensi menghasilkan Limbah B3 yang harus dikelola. Permasalahan dalam penelitian adalah pengelola bengkel belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mendukung keberlanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi keberlanjutan pengelolaan Limbah B3 dari bengkel UMKM. Metode yang digunakan adalah metode campuran (kuantitatif dan kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 jenis Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah rata-rata per bengkel antara 128,91 kg hingga 392,35 kg dalam satu bulan, tingkat penerapan (pemenuhan persyaratan) pengelolaan Limbah B3 berkisar antara 37% hingga 63% dan Limbah B3 belum banyak dimanfaatkan oleh industri daur ulang karena mayoritas Limbah B3 dikelola oleh pengepul tidak berizin. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan terhadap pengelola bengkel dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap terkait pengelolaan Limbah B3 melalui pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun industri.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) scale motorcycle repair shops in East Jakarta City have the potential to generate hazardous waste that must be properly managed. The problem identified in this study is that repair shop managers have not implemented hazardous waste management in accordance with existing regulations and do not promote sustainable practices. The objective of this research is to develop a strategy for the sustainable management of hazardous waste in MSME repair shops. The method used was a mixed methods (quantitative and qualitative). The results showed that there are 8 types of hazardous waste generated with an average amount per repair shop ranging between 128.91 kg to 392.35 kg per month, the level of implementation (compliance with requirements) of hazardous waste management ranged from 37% to 63% and hazardous waste has not been widely utilized by the recycling industry because the majority of hazardous waste is managed by unlicensed collectors. The conclusion of the study show that it is necessary to strengthen repair shop managers by increasing knowledge and attitudes related to hazardous waste management through guidance and supervision that can be performed collaboratively by both the government and the industry."

"Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan mengakibatkan timbulan limbah B3 dari bengkel juga akan meningkat. Hal ini membahayakan apabila pihak pengelola bengkel tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi dan jumlah, mengobservasi pengelolaan, serta memberikan rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk bengkel diler mobil yang berada di Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel, observasi, dan wawancara di tiga bengkel diler mobil yang ada di Jakarta Selatan. Hasil yang ditemukan adalah jenis dan komposisi limbah B3 yang ditimbulkan PT. X adalah 53,64% oli bekas, 29,37% onderdil bekas, 13,79% botol oli bekas, 2,84% kain majun bekas, dan 0,37% serbuk gergaji; Bengkel PT. Y adalah 71,22% oli bekas, 20,94% kain majun bekas, dan 7,84% botol oli bekas; Bengkel PT. Z adalah 90,67% oli bekas, 4,55% botol oli bekas, 3,17% kain majun bekas, 1,14% onderdil bekas, 0,25% serbuk gergaji, dan 0,22% botol pelarut bekas. Pengelolaan yang dilakukan oleh ketiga bengkel belum sepenuhnya memenuhi syarat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021. Beberapa rekomendasi pengelolaan yang diberikan adalah penggantian wadah, penambahan simbol dan label B3, memperbaiki tempat penyimpanan, dan membuat laporan pengelolaan limbah B3.

---

The increase of car units is directly proportional to the hazardous and toxic wastes generated from car repair shops. This will endanger the environment and health if the wastes are not effectively managed. This research aims to identify the types and compositions, observe existing management, and recommend the proper management of hazardous wastes generated from the repair shops. The methods used are sampling, observing, and interviewing three car dealership repair shops located in Jakarta Selatan. The result shows that in Bengkel PT. X, the composition consists of 53,64%  used oil, 29,37% used spare parts, 13,79% used oil bottles, 2,84% used rags, and 0,37% sawdust; PT. Y consists of 71,22% used oil, 20,94% used rags, and 7,84% used oil bottles; PT. Z consists of 90,67% used oil, 4,55% used oil bottles, 3,17% used rags, 1,14% used spare parts, 0,25% sawdust, and 0,22% used solvent bottles. The hazardous waste management done by each repair shop is still not fully in accordance with Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2021. Some recommendations for these repair shops are to change the waste containers, add hazardous waste symbol and label, fix the storage room according to existing regulation, and write biannual waste management report."

"Limbah elektronik (e-waste) merupakan salah satu limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan provinsi dengan data timbulan sampah tertinggi di Indonesia dengan timbulan tertinggi berada di Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 844.252,43 ton per tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kegiatan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) berdasarkan aspek manajemen pengelolaan limbah B3 serta menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah elektronik (e-waste) di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan desain mix method. Analisis mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah elektronik di tingkat rumah tangga Provinsi DKI Jakarta didapatkan hasil bahwa tingkat kesadaran tertinggi masyarakat di wilayah DKI Jakarta berada pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan persentase sebesar 82,95%, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat terendah berada pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan persentase sebesar 76%. Berdasarkan aspek manajemen pengelolaan limbah elektronik yang berlaku di wilayah Daerah Khusus Jakarta, pengelolaan limbah elektronik sudah cukup baik. Pemerintah mampu menginisiasi program tersebut dimana daerah lain belum ada yang mencanangkan program pengelolaan limbah elektronik tersebut. Perlu adanya upaya pengkategorian lebih lanjut terhadap limbah elektronik yang dikumpulkan agar pada saat proses pemisahan dapat terurai dengan lebih sistematis.

---

Electronic waste (e-waste) is one of the hazardous and toxic (B3) wastes that continues to increase in number every year. Jakarta Special Region Province is the province with the highest waste generation data in Indonesia with the highest generation being in the East Jakarta Administrative City of 844,252.43 tons per year. The objective of this research is to analyze e-waste management activities based on aspects of hazardous waste management and analyze the level of public awareness in managing e-waste in the Special Region of Jakarta. This research uses a combination method with a mix method design. Analysis of the level of public awareness in managing electronic waste at the household level in DKI Jakarta Province found that the highest level of public awareness in the DKI Jakarta area was in the North Jakarta Administrative City area with a percentage of 82.95%, while the lowest level of public awareness was in the Central Jakarta Administrative City area with a percentage of 76%. Based on the management aspects of e-waste management that apply in the Special Region of Jakarta, e-waste management is already quite good. The government was able to initiate the program where no other region has launched the e-waste management program. Further categorization of collected e-waste is needed so that during the separation process it can be decomposed more systematically."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas menghasilkan limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) yang akan berdampak pada permasalahan lingkungan dan kesehatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah salah satu kota yang mengalami laju pertumbuhan penduduk cukup besar dan memiliki jumlah Puskesmas terbesar kedua di Provinsi DKI Jakarta, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan akan semakin bertambah. Dengan demikian, diperlukan pengelolaan limbah berkelanjutan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah padat B3 Puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menilai aspek pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan dan menentukan prioritas masalah pada aspek pengelolaan limbah padat B3. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 35 Puskesmas Kelurahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor aspek pengelolaan limbah di Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan tergolong baik, dengan nilai 79,18 dari 100. Prioritas masalah disusun berdasarkan nilai terendah yaitu dimulai dari aspek kelembagaan dengan skor 60, aspek sosial budaya dengan skor 66,29, aspek teknis dengan skor 75,36, aspek lingkungan dengan skor 94,29, dan aspek hukum dengan skor 100.

---

Public Health Center (PHC) is a health service facility that organizes public health and individual health efforts. Health service activities in PHC produce hazardous and toxic solid waste that will have an impact on environmental and health problems. South Jakarta City has a fairly large population growth rate and second largest number of PHC in DKI Jakarta Province so that the amount of waste generated will increase, therefore integrated sustainable waste management is needed. This study aims to determine the description of the management of toxic and solid waste in South Jakarta City PHC by assessing the waste management aspects and determining the priority problems in the aspects of hazardous and toxic solid waste management. This research is a quantitative study with a descriptive research design with a sample size of 35 Village Public Health Centers. The results of this study indicate that the score of waste management aspects in South Jakarta City PHC is classified as good, with a score of 79,18 out of 100. Priority problems are arranged based on the lowest value, starting from the institutional aspects (score 60), socio-cultural aspects (score 66,29), technical aspects (score 75,36), environmental aspects (score 94,29), and legal aspects (score 100)."

"Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sistem landfill di Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Dasar dari pengelolaan dengan sistem landfill tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Saban Berbahaya dan Beracun. Sebelum adanya PP Nomor 19/1994 tersebut tidak ada Iimbah B3 yang dikelola sesuai dengan standar lingkungan termasuk belum ada landfill limbah B3 di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri maka pertumbuhan Iimbah B3 semakin banyak oleh karena itu pemerintah merasa perlu membangun pusat pengelolaan Iimbah B3 termasuk landfill.Terdapat dua alasan mengapa dibangun Pusat Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Pertama, sebagian besar industri di Indonesia merupakan industri skala menengah dan skala kecil. Kedua, jika setiap industri diharuskan untuk mengelola dan menimbun limbahnya sendiri, maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar terutama bagi pengahasil skala kecil. Sebagai perbadingan adalah untuk memproses 4000 ton limbah berbahaya biayanya mencapai US$ 539 per ton, sedangkan biaya untuk mengolah 52.000 ton Ilimbah hanya membutuhkan US$ 63 per ton dengan menggunakan "fuel blending process" (Kupchenko, 1993).Namun demikian sudah hampir 12 tahun sejak landfill pertama dibangun di Cileungsi, Bogor, belum ada lagi fasilitas serupa dibangun di tempat lain di Indonesia, padahal ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk kedalam bisnis ini. Dilihat dari potensi pasar, maka PT. PPLI yang mengoperasikan landfill limbah B3 di Cileungsi Bogor tersebut baru dapat menyerap sekitar 10% dari potensi pasar limbah B3. Dengan demikian ada sekitar 90% lagi limbah B3 yang dikelola atau dibuang secara illegal. Dari survey yang dilakukan terhadap responden/calon investor diketahui bahwa ada paling tidak empat faktor yang menjadi kendala bagi investor untuk masuk kedalam bisnis landfill yaitu, sulitnya mencari lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis, sulitnya prosedur perizinan, resiko yang relatif besar dan adanya masalah sosial masyarakat. Responden mengharapkan jika keempat kendala tersebut bisa teratasi oleh pemerintah maka akan menarik bagi mereka untuk masuk kedalam bisnis landfill."

"Dunia aviasi memiliki banyak kegiatan yang turut menghasilkan berbagai macam limbah, termasuk limbah padat bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat terbang merupakan salah satu kegiatan yang memiliki dampak buruk pada masyarakat maupun lingkungan. Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak timbulan limbah padat B3, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan limbah padat B3 hasil pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat terbang di perusahaan perawatan pesawat terbang. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif observasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan observasi secara langsung, serta secara sekunder dengan melakukan telaah dokumen perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah padat B3, terdapat permasalahan diantaranya yaitu prasarana TPS LB3 yang tidak memadai, jumlah SDM kurang, dan hambatan dalam efisiensi limbah padat B3. Adapun sistem pelaporan dan penyebaran informasi pengelolaan limbah padat B3 sudah tergolong cukup baik karena dilakukan secara rutin dan informatif. Saran yang dapat diberikan yaitu adanya melakukan analisis beban kerja, memperbaiki sistem perlabelan, pengawasan rutin terhadap wadah penyimpanan, perbaikan prasarana TPS LB3, pengangkutan secara rutin, pengecekan kesehatan petugas limbah B3, dan penyebaran informasi dampak limbah padat B3 kepada masyarakat.

---

The world of aviation has many activities that also produce various kinds of waste, including solid waste of hazardous and toxic materials. Aircraft maintenance, repair, and overhaul activities harm society and the environment. The impact of hazardous solid waste has to be prevented from the public and the environment. This research was conducted to determine how the hazardous solid waste management system results from aircraft maintenance, repair, and overhaul in aircraft maintenance companies. This study uses a descriptive observational study design using a qualitative approach. The source of data from this research comes from primary data, which comes from in-depth interviews and direct observation, and secondarily by reviewing company documents. The results of this study indicate that the hazardous solid waste management system has problems, including inadequate temporary disposal sites for hazardous and toxic waste, insufficient human resources, and obstacles to the efficiency of hazardous solid waste. The system for reporting and dPT. Seminating information on hazardous solid waste management is quite good because it is carried out routinely and informatively. Suggestions that this research can be given are conducting a workload analysis, improving the labeling system, routine monitoring of storage containers, repairing temporary disposal sites for hazardous and toxic waste, carrying out routine waste management, checking the health of hazardous waste officers, and dPT. Seminating information on the impact of hazardous solid waste to the public"

"Salah satu sektor yang paling banyak menghasilkan emisi adalah sektor transportasi sebanyak 23%. Pada abad ke-21. Kendaraan Bermotor listrik (KBL) mulai bermunculan di jalanan terutama yang menggunakan Lithium Ion Batteries (LIBs). KBL merupakan salah satu solusi dalam mengurangi polusi udara. KBL lebih unggul dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Indonesia menyambut hal ini dengan membuat instrumen hukum untuk mendorong program percepatan KBL melalui Peraturan Presiden No. 55/2019 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 79/2023. Instrumen ini hadir sebagai suatu upaya untuk mendorong penggunaan KBL oleh masyarakat Indonesia dalam mengurangi polusi udara. Namun, inovasi terhadap mobil listrik yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak lepas dari timbulnya suatu permasalahan baru. Permasalahan tersebut adalah potensi limbah baterai mobil listrik yang telah terpakai, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Atas hal tersebut, penulis meninjau permasalahan pengelolaan limbah baterai KBL melalui konsep tanggung jawab produsen. Konsep tanggung jawab produsen pertama kali diperkenalkan dalam UU No. 18/2008. Konsep tanggung jawab produsen atau biasa disebut Extended Producer Responsibility (EPR), merupakan konsep yang menitikberatkan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan barang yang mereka produksi. Hal ini penting, karena baterai KBL masuk kedalam kategori limbah B3, yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, yaitu melihat kesesuaian kebijakan pengelolaan limbah B3 dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penulis utamanya akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep pengelolaan limbah B3 terutama konsep EPR. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah baterai KBL dengan peraturan yang sudah ada saat ini. Hal ini penting, agar konsep EPR yang masih dilakukan secara sukarela oleh produsen, dapat berjalan secara sirkular.

---

One of the sectors that produces the most emissions is the transportation sector, which accounts for 23%. In the 21st century. Electric Vehicles (Evs) began to appear on the streets, especially those using Lithium Ion Batteries (LIBs). They are one of the solutions in reducing air pollution. They are superior to vehicles that use fossil fuels as their energy source. Indonesia welcomed this by creating a legal instrument to encourage the acceleration of the KBL program through Presidential Regulation No. 55/2019 which was amended by Presidential Regulation No. 79/2023. This instrument is present as an effort to encourage the use of KBL by the Indonesian people in reducing air pollution. However, innovation in electric cars that aims to reduce greenhouse gas emissions cannot be separated from the emergence of a new problem. This problem is the potential waste of used electric car batteries, which can cause environmental pollution. For this reason, the author reviews the problem of KBL battery waste management through the concept of producer responsibility. The concept of producer responsibility was first introduced in Law No. 18/2008. The concept of producer responsibility or commonly called Extended Producer Responsibility (EPR), is a concept that emphasizes the responsibility of producers in the management of the goods they produce. This is important, because KBL batteries fall into the category of hazardous waste, which requires special handling in its management. This research uses a juridical-normative writing method, which looks at the suitability of B3 waste management policies with various primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, the author will mainly relate the policy to the concept of hazardous waste management, especially the concept of EPR. Based on this research, the government needs to improve the supervision of KBL battery waste management with the current regulations. This is important, so that the concept of EPR, which Is still carried out voluntarily by producers, can run circularly."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengendalian persediaan untuk barang perishable yang memiliki usia penggunaan pendek. Dalam penelitian ini, barang perishable yang digunakan adalah bahan kimia yang apabila kadaluarsa akan menjadi limbah B3. Semakin ketatnya peraturan pemerintah terkait limbah B3, perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengendalian terhadap B3 yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan membandingkan sistem persediaan bahan kimia saat ini dan dengan usulan perbaikan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi PTXYZ dengan metode Continous Review Method dan dikombinasikan dengan metode FIFO untuk pengendalian barang perishable. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan modifikasi prosedur persediaan bahan kimia untuk mengurangi timbulan limbah B3 yang dihasilkan akibat kelebihan bahan kimia yang tidak digunakan.

---

ABSTRACTThis thesis will further discuss about the inventory control of perishable materials that have a short shelf life. The perishable material used for this study is chemical which if expired will becategorized as hazardous waste. With the enforcement of government regulation about hazardous waste, companies are required to control their hazardous material and chemical waste generated. This study is using a quantitative analysis by comparing between current chemical inventory system and the proposed system using Continuous Review Method combined with FIFO to solve the problem currently faced by PT XYZ. The result of this study recommend that a modification of perishable inventory procedure is necessary to reduce hazardous waste generated caused by unused chemical."