Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tesis ini berdasarkan kasus wanprestasi, dimana penjual wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli Rumah, dalam hal ini Tergugat tidak segera membangun rumah yang diperjanjikan dalam perjanjian. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah pertimbangan hakim terkait pembuktian unsur-unsur wanprestasi dan akibat hukum bagi para pihak dalam hal tidak dilaksanakannya perjanjian sewa beli rumah. Metode penelitian yaitu berupa yuridis normatif dimana pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil dari penelitian studi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Smg adalah dalam pembuktian unsur- unsur wanprestasi, hakim melakukan penilaian yang berbeda terkait somasi, walaupun tidak terdapat somasi namun hakim tetap menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam putusan yang dianalisis akibat hukum yang dijatuhkan hakim kepada para pihak adalah Tergugat dalam hal ini harus menangung akibat hukum atas perbuatan wanprestasi tersebut dengan membayar biaya, rugi, dan bunga, serta tergugat harus melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan rumah sesuai dengan isi dan kesepakatan para pihak yang telah tertuang dalam perjanjian.

---

This thesis research is based on the case of default, where the seller defaults in the implementation of the residential rent-to-own agreement, in which the Defendant, does not immediately build the house as promised in the agreement. The problem centers on the consideration of the judge related to the evidentiary elements of default and legal consequences for the parties regarding to the non-implementation of the residential rent-to-own agreement. The research method is in the form of normative juridical , meanwhile data collection applies document studies. The result of the study of the decision No. 575/Pdt.G/2018/PN Smg shows that in proving the elements of default, the judge conducted a different assessment related to the call. Although there is no call, the judge still states the Defendant as committing a default. In the observed decision referring to the law, in this case is the Defendant, they must overcome the legal consequences of the default by paying costs, losses, and interest. In addition, the defendant must perform his/her obligation to build the house in accordance with the content and agreement of the parties that have been contained in the agreement."

"[Dalam menjalankan bisnis bank selaku kreditur atau pihak pemberi pinjaman dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur terdapat risiko yang melekat, dan bank harus dapat memperhitungkan risiko yang dapat timbul terkait dengan aktivitas pemberian kredit tersebut, sehingga dapat meminimalkan potensi risiko yang dapat terjadi. Namun persetujuan bank atas pemberian fasilitas kredit ternyata dikemudianhari terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sedangkan Perjanjian Kredit telah ditandatangani dan sah menurut hukum kemudian bank menghentikan pencairan fasilitas kredit maka menimbulkan hak bagi debitur untuk mengajukan gugatan wanprestasi. Penelitian hukum ini bertujuan untukmengetahui dan memahami mengenai akibat hukum bagi bank apabila telah melakukan pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta Untuk mengetahui dasar gugatan wanprestasi oleh debitur terhadap bank serta perlindungan hukum bagi bank atas adanya gugatan wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit yang telah ditanda tangani antara bank dengan debituratas pelanggaran dan/atau pelampauan batas maksimum pemberian kredit. Penulisan tesis ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaandengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik bahan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Terhadap pelanggaran dan/atau pelampauan atas ketentuan BMPK dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi dantidak menutup kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana kepada Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya, mencerminkan adanya permasalahan tata kelola bank (GCG), hingga menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan serta secara hukum bank dapat dilindungi dari gugatan wanprestasi debitur akibat terjadinya pelanggaran dan/ataupelampauan batas maksimum pemberian kredit demi kepentingan bank.;In running a business bank as creditor or lender in the provision of credit facilities to borrowers there are inherent risks, and the bank must be able to take into account the risks that may arise relating to the credit granting activities, so as to minimize the potential risks that can occur. However, the approval of the bank credit facilities inthe future turned out to be a violation and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) while the Credit Agreement has been signed and lawful then stop the disbursement of bank credit facilities will cause a debtor the right to file a lawsuit for breach of contract. Legal research is aimed to know and understand the legal consequences for the bank when it is a foul and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) as well as to know the basis of the claim of default by the debtor to the bank as well as legalprotection for banks on the lawsuit of default by the debtor on the credit agreement has been signed between the bank and the debtor for breach and / or overrun legal lending limit.This thesis was assessed using normative legal research or juridical normative that uses data collection techniques in the form of research literature bystudying the literature relating to the object of research on legal materials both materials using primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary. The results of the research that has been done, that against violations and / or overrun on the legal lending limit may be subject to sanctions ranging from administrative sanctions and did not rule may be subject to criminal sanctions to the Board ofCommissioners, Board of Directors, Bank employees, shareholders and other affiliated parties, reflecting the bank's governance issues (GCG), to cause a decrease in the level of health as well as legally the bank can be protected from a lawsuit the debtor defaults due to the violation and / or exceeding the maximum limit in the interests of bank lending., In running a business bank as creditor or lender in the provision of credit facilities toborrowers there are inherent risks, and the bank must be able to take into account therisks that may arise relating to the credit granting activities, so as to minimize thepotential risks that can occur. However, the approval of the bank credit facilities inthe future turned out to be a violation and / or overrun Legal Lending Limit (LLL)while the Credit Agreement has been signed and lawful then stop the disbursement ofbank credit facilities will cause a debtor the right to file a lawsuit for breach ofcontract. Legal research is aimed to know and understand the legal consequences forthe bank when it is a foul and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) as well as toknow the basis of the claim of default by the debtor to the bank as well as legalprotection for banks on the lawsuit of default by the debtor on the credit agreementhas been signed between the bank and the debtor for breach and / or overrun legallending limit.This thesis was assessed using normative legal research or juridicalnormative that uses data collection techniques in the form of research literature bystudying the literature relating to the object of research on legal materials bothmaterials using primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary.The results of the research that has been done, that against violations and / or overrunon the legal lending limit may be subject to sanctions ranging from administrativesanctions and did not rule may be subject to criminal sanctions to the Board ofCommissioners, Board of Directors, Bank employees, shareholders and otheraffiliated parties, reflecting the bank's governance issues (GCG), to cause a decreasein the level of health as well as legally the bank can be protected from a lawsuit thedebtor defaults due to the violation and / or exceeding the maximum limit in theinterests of bank lending.]"

"Skripsi ini membahas mengenai sebuah lembaga keuangan desa adat yang bernama Lembaga Perkreditan Desa yang didirikan dengan syarat harus memiliki awig-awig desa adat terlebih dahulu. Lembaga Perkreditan Desa yang diteliti dalam skripsi ini adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat Kedonganan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Bentuk perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa adat Kedonganan tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku. Walaupun merupakan lembaga keuangan desa adat namun beberapa ketentuan hukum perdata digunakan dalam perjanjiannya. Ini dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa mencoba mengakomodir perkembangan zaman yang terjadi dengan mengharmonisasikan nilai-nilai adat dengan unsur-unsur hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

---

This thesis discusses about a traditional village financial institution in Bali, name of this institution is "Lembaga Perkreditan Desa". Traditional Community in Bali should have Awig-Awig first before establish "Lembaga Perkreditan Desa". "Lembaga Perkreditan Desa" that are examined in this thesis is "Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan". This study uses qualitative data analysis methods and normative research methods. The Model of Loan Agreement in "Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan" is not contradict with the general rule of an agreement law in Indonesia. Although it is a traditional village financial institutions in Bali, but some rules of private law is used in the loan agreement. Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan is trying to accommodate the on-going global development by harmonizing traditional values with the applicable private law in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum mengenai perjanjian sewa guna usaha (leasing) dan akibat hukum yang timbul dari wanprestasi lessee dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) pada praktiknya merujuk pada pendapat Hakim-Hakim dalam Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia dan disesuaikan dengan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep dan ketentuan hukum mengenai Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) serta akibat hukum terhadap lessee yang wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang memfokuskan pada studi dokumen dan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian leasing yang merujuk pada pertimbangan Hakim. Jika lessee wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai yang telah diperjanjikan, maka kreditur (lessor) dapat melakukan penarikan kembali barang/obyek sewa guna usaha. Namun setelah penarikan dilakukan penjualan untuk menutupi hutang debitur (lessee) di mana hal tersebut keliru dengan konsep jaminan kebendaan. Selain kekeliruan dan ketidakseragaman pendapat Hakim terhadap akibat hukum yang timbul, terdapat pula ketidakseragaman pendapat Hakim mengenai kepemilikan barang/obyek sewa guna usaha yang juga berkaitan dengan konsep penjaminan

---

This bachelor thesis discusses the legal provisions regarding lease agreement (leasing) and the legal consequences arising from default of lessee in leasing agreement (leasing) in practice referring to the opinions of Judges in Court Decisions in Indonesia and adjusted to the prevailing theory. This study aims to provide an understanding of the concepts ang legal provisions regarding leasing agreement and the legal consequences for lessee who are in default in the leasing agreement. This research is a descriptive study with the form of juridical-normative legal research using secondary data which focuses on document studies and data obtained from library materials. The results of this study are about the legal consequences if the debtor defaults in the lease agreement which refers to the Judge's consideration. If lessee is in default by not making the installment payments as agreed, the creditor (lessor) can withdraw the goods / objects of the lease. However, after the withdrawal is made, the sale is made to cover the debtor's debt (lessee), which is mistaken for the concept of a material guarantee. In addition to errors and disagreements in judges 'opinions regarding the legal consequences, there are also disagreements in judges' opinions regarding ownership of leased goods / objects which are also related to the concept of guarantee."

"Pada zaman sekarang gencar dilakukan pembangunan rumah susun oleh banyak developer, konsumen diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, banyak dari konsumen membeli sebelum bangunan telah selesai dibangun dengan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan perjanjian dan prestasi-prestasi apa saja yang harus dipenuhi oleh developer maupun oleh konsumen, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Seringkali ditemukan developer yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan ketika mengiklankan rumah susun yang mereka jual, hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan pembelian karena tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan cara-cara apa yang dapat ditempuh untuk menuntut hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka serta wawancara ahli dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut apa yang sudah diiklankan oleh developer pada masa penjualan dengan cara membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan dari BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related consumer protection, but some people still do not attention because they lack of knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. This situation leads to the number of apartment developer that been set to the default because of their incapability to reach the terms of condition they?ve been made in the apartment sale and purchase agreement, resulted in many series of legal conflict between the developer and the consument.

This thesis research is to know what kind of legal protection that can be applied for the customer according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive. The results showed that the customer is have the right to sue the developer via BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), all the results that been decided by BPSK is final and bond for both developer and consumer."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim yang menyatakan tergugattelah wanprestasi berdasarkan Putusan No. 267 PK/PDT/2011. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar hakim dalam putusannya menerapkan asas memuat dasaralasan yang jelas dan rinci; putusan yang dijatuhkan harus berdasarkanpertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 25Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 Ayat(1) HIR.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the analysis of court decision that the defendant hasbeen declared in default by decision No. 267 PK/PDT/2011. The purpose of thisstudy is to understand if judges considerations of court decision No.397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, court decision No. 24/PDT/2008/PT.DKI, courtdecision No. 56 K/Pdt/2009, and court decision No. 267 PK/PDT/2011 is right.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected byliterature research. The researcher suggest that suggested that the judge in hisdecision to apply the principles contain a clear rationale and detailed; decisionhanded down should be based on clear and sufficient consideration as defined inArticle 25 Paragraph (1) of Act 4 of 2004 on Judicial Power and Article 178Paragraph (1 ) HIR."

"Mekanisme transaksi Sewa Guna Usaha jenis Finance Lease memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi atau Sewa Operasi (Operating Lease). Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal merupakan karakteristik utama jenis transaksi Leasing ini. Hak Opsi merupakan hak bagi Lessee untuk memiliki barang, mengembalikan barang, atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha. Kepemilikan barang modal pada akhir masa sewa dilakukan dengan pembayaran Nilai Sisa merupakan hak Lessee pada mekanisme Finance Lease secara umum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Leasing saat ini. Namun, pada beberapa kasus di pengadilan, Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal menjadi gugur disebabkan adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Lessee. Ketika terjadi wanprestasi, sebagai akibatnya adalah barang modal ditarik oleh lessor yang kemudian dijual olehnya digunakan untuk menutupi sisa kewajiban Lessee. Selain itu, Lessee juga dikenakan ganti kerugian sebesar akumulasi seluruh pembayaran angsuran, biaya-biaya lainnya, dan termasuk Nilai Sisa yang mana mewakilkan harga perolehan barang modal selayaknya Hak Opsi dijalankan. Pada praktiknya, hasil penjualan barang modal tidaklah mampu menutupi nominal ganti kerugian yang ditagihkan kepada Lessee, sehingga Lessee harus membayar seluruh ganti kerugian selayaknya Hak Opsi dijalankan walaupun hak tersebut gugur.

---

The option right for the Lessee to own capital goods is the main characteristic of this type of Finance Lease transaction. The Option Right is the right for the Lessee to own the goods, return the goods, or extend the lease term. Ownership of capital goods at the end of the lease period by payment of Residual Value is the right of the Lessee in the Finance Lease mechanism generally applied by Leasing companies today. However, in some cases litigated in court, the Option Right for the Lessee to own capital goods becomes void due to a breach of promise or default committed by the Lessee. When a default occurs, the result is that the capital goods are withdrawn by the lessor which is then sold by him which is later used to cover the remaining obligations of the Lessee. In addition, the Lessee is also subject to compensation amounting to the accumulation of all instalment payments, other costs, and including the Residual Value which represents the acquisition price of the capital goods as if the Option Right was exercised. In practical terms, the proceeds from the sale of the capital goods are not able to cover the nominal compensation charged to the Lessee, so the Lessee must pay all compensation if the Option Right is exercised even though the right is cancelled."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh tempo sudah dapat dikatakan sebagai debitur yang wanprestasi. Selain itu, hasil dari tesis ini juga menjabarkan bahwa notaris bertanggung jawab apabila terdapat minuta akta yang isinya berbeda dengan salinan akta dengan memberikan pernyataan terdapat perbedaan substansi diantara minuta dan salinan akta.

---

This research is based by a case related to the determination of event of default in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments or in stages. This study discusses the determination of defaults for debtors who are late in carrying out their responsibility in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments and notary responsibility related to differences in content in the minutes and copies of the deed and analysis of judges' considerations in the Decision of Supreme Court Number 884 PK/PDT/ 2018. The research method used in this research is normative juridical research with descriptive and analytical research types. The results of the research in this thesis are that debtors who have been negligent in paying instalments in the Purchase Agreement for Land and Building that have not matured can already be said to be debtors who default. In addition, the results of this thesis also describe that the notary is responsible if there are minutes deeds which contents are different from the copy of the deed by stating that there is difference between the deed and the copy of the deed."

"Penelitian ini membahas mengenai perbedaan penfsiran isi perjanjian yang diakibatkan ketidakjelasan terkait dasar penetapan tarif sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan perhitungan tarif sewa oleh para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi. Selain kecermatan dalam merumuskan perjanjian, pembuatan perjanjian dalam bentuk akta notariil juga merupakan upaya yang dapat membantu meminimalisir perbedaan pernafsiran atas suatu perjanjian agar pemenuhan prestasi oleh para pihak dapat berjalan dengan sempurna. Notaris berwenang memberikan penyuluhan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, sehingga membantu mengarahkan juga menyamakan interpretasi pada saat pembuatan, pembacaan dan pengesahan perjanjian. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah dasar penetapan dan perhitungan tarif sewa menyewa alat berat berdasarkan praktik; dan, pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.PLK.Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang diperkuat dengan wawancara terkait praktik penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa alat berat khususnya dasar penetapan dan perhitungan tarif sewa, dengan tipe penelitian preskriptif untuk memberikan saran atas permasalahan yang ada.Hasil penelitian adalah bahwa tarif sewa menyewa alat berat lazim dan biasanya menggunakan tarif minimal dalam satuan jam per bulan berdasarkan pemakaian alat berat yang dicatat berdasarkan Hour Meter (pencatat mekanis) pada alat berat. Kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai prilaku yang berulang-ulang dan lazim dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat yang penting untuk diperhatikan oleh Hakim, khususnya apabila terjadi perbedaan penafsiran para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal tersebut dapat membantu mewujudkan terpenuhinya kepatutan dan keadilan yang obyektif di tengah-tengah masyarakat.

---

This study discusses the difference interpretation of the content of the lease agreement caused by the lack of clarity related to the basic tariff determination in the heavy equipment lease agreement. This lack of clarity caused difference interpretation on the calculation of lease tariff by the parties, that causing default. Beside the carefulness in formulating the agreement, making the agreement in the form of a notarial deed is also can help to minimize misinterpretation of the agreement so that the fulfillment of the achievements of the parties can run perfectly. The notary is authorized to provide legal counseling related to the making of the deed, so that it helps direct the same interpretation at the time of making, reading and ratifying the agreement. The study analysis the practice of basic determination and calculation of heavy equipment lease tariff; and, Judge's consideration on Court Verdict Number 51/PDT/2017/PT.PLK.To answer these problems, juridical-normative research methods are used, which are strengthened by interviews related to the practice heavy equipment lease agreements, especially the basic determination and calculation of heavy equipment lease tariff, with a type of prescriptive research to provide advice on existing problems.The results of the study shows the heavy equipment lease tariff is common and usually use a minimum rate in hours per month based on the use of heavy equipment that is recorded on the Hour Meter (mechanical recorder) on the heavy equipment. This habit can be categorized as repetitive behavior and commonly practiced in a group community that is important to be considered by Judge, especially if there are difference interpretations of agreement. This can help the fulfillment of objectivity and fairness of justice in society."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim yang menyatakan tergugattelah wanprestasi berdasarkan Putusan No. 3129 K/Pdt/2013.Tujuan daripenelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan No.576/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Sel, Putusan No. 55/PDT/2013/PT DKI, dan Putusan No.3129 K/Pdt/2013 apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar hakim dalam putusannya lebih menerapkan prinsip exceptionon adimpleti contractus sebagai pembelaan debitor yang telah dituduhwanprestasi.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the analysis of court decision that the defendant hasbeen declared breach of contract by decision No. 3129 K/Pdt/2013. The purposeof this study is to understand if judges considerations of court decision No.576/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Sel, court decision No. 55/PDT/2013/PT DKI, and courtdecision No. 3129 K/Pdt/2013 is right. This research is qualitative descriptive.The researcher suggested that the judge in his decision must apply exceptio nonadimpleti contractus as a defense for defendant."